Nama : Rina Triana 0526
Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai nation state, sejarah sebuah negara yang salah memandang dan mengurus kemiskinan. Dalam negara yang salah urus, tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan.
Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus
urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas.
Kemiskinan, menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup, safety life (James. C.Scott, 1981), mempertaruhkan tenaga fisik untuk memproduksi keuntungan bagi tengkulak lokal dan menerima upah yang tidak sepadan dengan biaya tenaga yang dikeluarkan. Para buruh tani desa bekerja sepanjang
hari, tetapi mereka menerima upah yang sangat sedikit.
Kemiskinan menjadi alasan yang sempurna rendahnya Human Development Index (HDI), Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Secara menyeluruh kualitas manusia Indonesia relatif masih sangat rendah, dibandingkan dengan kualitas manusia di negara-negara lain di dunia. Berdasarkan Human Development Report 2004 yang menggunakan data tahun 2002, angka Human Development Index (HDI) Indonesia adalah 0,692. Angka indeks tersebut merupakan komposit dari angka harapan hidup saat lahir sebesar 66,6 tahun, angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 87,9 persen, kombinasi angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi sebesar 65 persen, dan Pendapatan Domestik Bruto per kapita yang dihitung
berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity) sebesar US$ 3.230. HDI Indonesia hanya menempati urutan ke-111 dari 177 negara (Kompas, 2004).
Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk (1) memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; (2) Hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum; (3) Hak rakyat untuk memperoleh rasa aman; (4) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan) yang terjangkau; (5) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan; (6) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan; (7) Hak rakyat untuk memperoleh keadilan; (8) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan; (9) Hak rakyat untuk berinovasi;(10) Hak rakyat menjalankan hubungan spiritualnya dengan Tuhan; dan
(11) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik.
Monday, May 14, 2007
Kisah 50 Negeri termiskin di Dunia 21 Juli 2006
POSTED BY:
ANITA MANDA SARI (05043)
20.07.2006. Milyaran manusia yang hidup di lima puluh negara yang digolongkan paling miskin di dunia, masih jauh dari harapan perubahan nasib.
Urbanisasi besar-besaran dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara itu ternyata cuma memberikan kesempatan perbaikan hidup secara terbatas pada sedikit saja warganya. Akibatnya, mereka justru makin menjadi manusia yang lebih rentan di hadapan persaingan yang makin ketat di dunia yang makin kurang toleran ini. Kondisi ekonomi dan pembangunan yang sangat lambat membuat rakyat di 50 negara itu dihadapkan pada bahaya krisis kemanusiaan, bahkan konflik antar warga.
Begitulah salah satu kesimpulan sebuah studi yang dilakukan UNCTAD, Badan PBB untuk urusan Pembangunan dan Perdagangan. Laporan penelitian itu Kamis petang secara bersamaan diluncurkan di sejumlah kantor perwakilan PBB di seluruh dunia, termasuk di Berlin, Jerman. Sekitar tiga perempat dari negara termiskin, atau dalam bahasa lain,
negara paling kurang maju, berada di Afrika. Sisanya berada di Asia dan Pasifik.
Sebagian besar dari 50 negara termiskin itu mengandalkan ekonomi pada sektor tradisional, yakni pertanian. Angkatan kerja yang berkerja di sektor ini mencapai angka 70 persen. Sebagian negara, seperti Bangladesh, Gambia dan Senengal mulai mengembangkan industri melalui produksi barang kelontong dan tekstil. Sejumlah negara, seperti Angola, Ginea Ekuator, Sudan dan Yaman mengandalkan ekonomi
pada ekspor minyak bumi. Sementara sebagian besar dari 50 negara termiskin di dunia itu justru merupakan pengimpor minyak bumi. Yang menarik, sebetulnya sebagian negara-negara termiskin itu mengalami angka pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Di tahun 2004 lalu, angka pertumbuhan rata-rata mencapai 5.9 persen. Masalahnya,
sebagian besar pertumbuhan itu berkaitan dengan berlipat-gandanya kucuran bantuan dari negara-negara kaya sepanjang periode 1999 hingga 2004. Sayangnya, menurut Kepala UNCTAD, Supachai Panitchpakdi pertumbuhan ekonomi tinggi itu tidak langsung mengejawantah ke dalam penyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Ahli ekonomi Perserikatan bangsa-Bangsa PBB, Michael Hermann menyatakan,pengangguran menjadi masalah sosial terbesar di 50 negeri termiskin itu.
"Lemahnya restrukturisasi di sektor industri dan pelayanan jasa membuat sebagian besar orang gagal menemukan pekerjaan yang sesuai. Mereka rata-rata bekerja di bidang informal, dengan tingkat produktivitas yang rendah dan upah yang murah. Mereka tenaga kasar yang tidak akan mampu bekerja di perusahaan resmi. Mereka hanya bisa membersihkan jalanan ketimbang bekerja di pabrik tekstil misalnya."
Tingkat pendidikan yang sangat rendah, serta keterampilan yang terbatas, membuat penduduk sulit bersaing di pasar kerja, karena produktivitasnya sangat rendah. Dalam hitung-hitungan UNCTAD, lima pekerja di 50 negeri termiskin itu tingkat produktivitasnya sama dengan seorang pekerja di negara berkembang. Dan kalau dibandingkan dengan negara maju, lebih parah lagi. Tingkat produktivitasnya 1
berbanding 94. Artinya, apa yang dihasilkan oleh seorang pekerja di negara maju, menyamai apa yang dihasilkan 94 orang pekerja di negeri termiskin.
Masalahnya, upaya menggerakan roda ekonomi di negara-negara miskin berhadapan pula dengan berbagai perkara lain yang bagai benang kusut. Seperti kerusuhan sosial, korupsi, dan kekuasaan para diktator. Sementara menurut Michael Hermann, bantuan dari negara maju, juga tak terlalu tertuju pada upaya peningkatan kemampuan ekonomi rakyat.
"Seruan untuk menggerakkan roda perekonomian bukan ide yang revolusioner. Tapi dalam konteks politik, seruan itu hampir seperti perubahan paradigma. Karena politik bantuan pembangunan negara barat cenderung diarahkan untuk bidang sosial. Misalnya saja bantuan lebih difokuskan untuk bidang kesehatan dan pendidikan."
Huru-hara, kemiskinan, penindasan, korupsi, tingginya utang luar negeri, langkanya lapangan kerja dan sangat rendahnya upah, membuat banyak warga 50 negara termiskin itu tergerak mengadu nasib ke negara-negara industri maju. Masalahnya, sebagian besar dari arus imigrasi itu berlangsung secara ilegal, dan akhirnya menimbulkan masalah sosial baru. Kembali Michael Hermann:
"Jika negara-negara ini gagal menggerakkan roda perekonomiannya, maka kita akan berhadapan dengan krisis utang yang baru. Lalu krisis lapangan kerja. Sehingga mereka yang tidak punya pekerjaan di negaranya akan bermigrasi ke wilayah seperti Eropa. Itulah yang akan terjadi, kalau kita tidak mendorong perekonomian negara-negara
miskin ini."
MENURUT SAYA :
- Hendaknya pemerintah dan aparatur negara ini dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk dengan pemerataan pertumbuhan ekonomi terutama sektor ril (UKM)
- Peningkatan kualitas pendidikan serta pemerataan pendidikan di Negeri ini merupakan faktor utama dalam pembangunan ekonomi
- Pemerintah juga diharapkan dapat menciptakan iklim pertumbuhan investasi yang kondusif serta aman di Negeri ini
- Penegakan hukum juga berperan penting dalam penciptaan stabilitas pembangunan ekonomi
ANITA MANDA SARI (05043)
20.07.2006. Milyaran manusia yang hidup di lima puluh negara yang digolongkan paling miskin di dunia, masih jauh dari harapan perubahan nasib.
Urbanisasi besar-besaran dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara itu ternyata cuma memberikan kesempatan perbaikan hidup secara terbatas pada sedikit saja warganya. Akibatnya, mereka justru makin menjadi manusia yang lebih rentan di hadapan persaingan yang makin ketat di dunia yang makin kurang toleran ini. Kondisi ekonomi dan pembangunan yang sangat lambat membuat rakyat di 50 negara itu dihadapkan pada bahaya krisis kemanusiaan, bahkan konflik antar warga.
Begitulah salah satu kesimpulan sebuah studi yang dilakukan UNCTAD, Badan PBB untuk urusan Pembangunan dan Perdagangan. Laporan penelitian itu Kamis petang secara bersamaan diluncurkan di sejumlah kantor perwakilan PBB di seluruh dunia, termasuk di Berlin, Jerman. Sekitar tiga perempat dari negara termiskin, atau dalam bahasa lain,
negara paling kurang maju, berada di Afrika. Sisanya berada di Asia dan Pasifik.
Sebagian besar dari 50 negara termiskin itu mengandalkan ekonomi pada sektor tradisional, yakni pertanian. Angkatan kerja yang berkerja di sektor ini mencapai angka 70 persen. Sebagian negara, seperti Bangladesh, Gambia dan Senengal mulai mengembangkan industri melalui produksi barang kelontong dan tekstil. Sejumlah negara, seperti Angola, Ginea Ekuator, Sudan dan Yaman mengandalkan ekonomi
pada ekspor minyak bumi. Sementara sebagian besar dari 50 negara termiskin di dunia itu justru merupakan pengimpor minyak bumi. Yang menarik, sebetulnya sebagian negara-negara termiskin itu mengalami angka pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Di tahun 2004 lalu, angka pertumbuhan rata-rata mencapai 5.9 persen. Masalahnya,
sebagian besar pertumbuhan itu berkaitan dengan berlipat-gandanya kucuran bantuan dari negara-negara kaya sepanjang periode 1999 hingga 2004. Sayangnya, menurut Kepala UNCTAD, Supachai Panitchpakdi pertumbuhan ekonomi tinggi itu tidak langsung mengejawantah ke dalam penyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Ahli ekonomi Perserikatan bangsa-Bangsa PBB, Michael Hermann menyatakan,pengangguran menjadi masalah sosial terbesar di 50 negeri termiskin itu.
"Lemahnya restrukturisasi di sektor industri dan pelayanan jasa membuat sebagian besar orang gagal menemukan pekerjaan yang sesuai. Mereka rata-rata bekerja di bidang informal, dengan tingkat produktivitas yang rendah dan upah yang murah. Mereka tenaga kasar yang tidak akan mampu bekerja di perusahaan resmi. Mereka hanya bisa membersihkan jalanan ketimbang bekerja di pabrik tekstil misalnya."
Tingkat pendidikan yang sangat rendah, serta keterampilan yang terbatas, membuat penduduk sulit bersaing di pasar kerja, karena produktivitasnya sangat rendah. Dalam hitung-hitungan UNCTAD, lima pekerja di 50 negeri termiskin itu tingkat produktivitasnya sama dengan seorang pekerja di negara berkembang. Dan kalau dibandingkan dengan negara maju, lebih parah lagi. Tingkat produktivitasnya 1
berbanding 94. Artinya, apa yang dihasilkan oleh seorang pekerja di negara maju, menyamai apa yang dihasilkan 94 orang pekerja di negeri termiskin.
Masalahnya, upaya menggerakan roda ekonomi di negara-negara miskin berhadapan pula dengan berbagai perkara lain yang bagai benang kusut. Seperti kerusuhan sosial, korupsi, dan kekuasaan para diktator. Sementara menurut Michael Hermann, bantuan dari negara maju, juga tak terlalu tertuju pada upaya peningkatan kemampuan ekonomi rakyat.
"Seruan untuk menggerakkan roda perekonomian bukan ide yang revolusioner. Tapi dalam konteks politik, seruan itu hampir seperti perubahan paradigma. Karena politik bantuan pembangunan negara barat cenderung diarahkan untuk bidang sosial. Misalnya saja bantuan lebih difokuskan untuk bidang kesehatan dan pendidikan."
Huru-hara, kemiskinan, penindasan, korupsi, tingginya utang luar negeri, langkanya lapangan kerja dan sangat rendahnya upah, membuat banyak warga 50 negara termiskin itu tergerak mengadu nasib ke negara-negara industri maju. Masalahnya, sebagian besar dari arus imigrasi itu berlangsung secara ilegal, dan akhirnya menimbulkan masalah sosial baru. Kembali Michael Hermann:
"Jika negara-negara ini gagal menggerakkan roda perekonomiannya, maka kita akan berhadapan dengan krisis utang yang baru. Lalu krisis lapangan kerja. Sehingga mereka yang tidak punya pekerjaan di negaranya akan bermigrasi ke wilayah seperti Eropa. Itulah yang akan terjadi, kalau kita tidak mendorong perekonomian negara-negara
miskin ini."
MENURUT SAYA :
- Hendaknya pemerintah dan aparatur negara ini dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk dengan pemerataan pertumbuhan ekonomi terutama sektor ril (UKM)
- Peningkatan kualitas pendidikan serta pemerataan pendidikan di Negeri ini merupakan faktor utama dalam pembangunan ekonomi
- Pemerintah juga diharapkan dapat menciptakan iklim pertumbuhan investasi yang kondusif serta aman di Negeri ini
- Penegakan hukum juga berperan penting dalam penciptaan stabilitas pembangunan ekonomi
PERANAN SYARIAH DALAM EKONOMI PERILAKU MASYARAKAT
POSTED BY:
ANITA MANDA SARI (05043)
Peranan Syariah Dalam Ekonomi Perilaku masyarakat yang dibutuhkan dalam pembangunan akan efektif jika masyarakat dapat menerima tanpa keberatan dan dijalankan dengan ikhlas. Penerimaan dan pelaksanaan perilaku tersebut cenderung menjadi yang terbaik apabila perilaku tersebut mengikuti aturan (syariah) yang memiliki sifat-sifat
Illahiyah (Dimensi Ketuhanan).
Menurut al-Ghazali (1111), tujuan syariah bagi manusia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia yang terbagi atas lima faktor, yaitu: Pertama, menjaga agama mereka; Kedua, menjaga nyawa (kehidupan) mereka; Ketiga, menjaga akal (pikiran) mereka; Keempat, menjaga keturunan (generasi) mereka; dan Kelima, menjaga harta benda
mereka. Perlindungan terhadap kelima faktor tersebut, bukan hanya kepentingan individu, tetapi juga merupakan penjaminan terhadap kepentingan publik. Pemerintah (penguasa) merupakan pihak yang dibebani Allah SWT untuk mengontrol dan melindungi kepentingan publik dengan otoritas dan beragam sarana yang dimiliknya.
Keimanan harus berperan utama atas kelima faktor tujuan syariah di atas, karena memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kepribadian. Kekayaan harus menjadi tujuan terakhir dari kelima tujuan syariah, karena jika kekayaan ditempatkan menjadi tujuan utama, maka akan meningkatkan ketidakadilan dan memperkuat kesenjangan, ketidakseimbangan dan ekses. Hal tersebut, pada akhirnya akan mengakibatkan kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang berekurang. Keimanan akan membantu menimbulkan disiplin dan arti dalam mencari dan membelanjakan harta, sehingga akan memungkinkan kekayaan berfungsi lebih efektif.
Ditegakkannya aturan (syariah) yang berdimensi ke-Tuhan-an akan membantu masyarakat menanamkan kualitas kebaikan seperti ketaatan, kejujuran, integritas, kesederhanaan, dan perasaan kebersamaan yang dapat memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan, keadilan, saling pengertian, kerjasama, kedamaian dan keharmonisan sosial serta mengontrol tingkah laku yang dapat membahayakan masyarakat. Syariah
dapat menggunakan pengaruh moderatnya terhadap penggunaan sumber daya sehingga dengan demikian syariah dapat memberikan kontribusi terhadap keseimbangan sumber daya. Menurut Chapra (2001), sosial dan institutional economics serta sejarah ekonomi telah mengakui bahwa aturan perekonomian dan interaksi sosial menentukan hasil ekonomi
lebih tinggi dari persediaan sumber daya dan tingkat teknologi. Tanpa semua kualitas tersebut di dalam masyarakat, maka akan terjadi ketidakadilan, ketidakseimbangan, ketidakpuasan, dan kekacauaan yang pada akhirnya akan menyebabkan kemunduran dan disintegrasi masyarakat.
Konsep syariah tentang tanggung jawab manusia di akhirat dapat bertindak sebagai mekanisme pemaksaan untuk mengurangi cara-cara yang kurang baik dalam memperoleh kekayaan yang merugikan orang lain. Dengan demikian, tidak mungkin bagi lembaga penegak hukum untuk menghilangkan cara-cara tercela secara sendiri tanpa keikutsertaan dari masyarakat, karena jika pemerintah mencoba melakukan sendiri,
maka biaya yang dibutuhkan akan sangat mahal.
Ibnu Khaldun, menjadikan syariah sebagai variabel terikat di dalam teori "Model Dinamika", tetapi syariah hanya memberikan prinsip-prinsip dasar yang dibutuhkan untuk menyusun apa yang seusai dengan kebutuhan masyarakat yang mungkin berubah seiring perubahan tempat dan waktu. Syariah harus diimplementasikan, dan akan
terlaksana jika kaum ulama tidak terlalu liberal atau tidak terlalu kaku dan
realistis. Implementasi syariah tidak dapat diwujudkan jika kekuasaan politik menjadi sekuler dan korup serta tidak bersedia menjalankan perannya sebagaimana mestinya. Apabila masyarakat terlalu miskin, acuh dan tertindas, maka mereka juga akan menggunakan pengaruh yang ada. Jadi, syariah tidak akan efektif bila pemerintah dan masyarakat (termasuk kaum ulama) tidak menjalankan perannya dengan tepat.
MENURUT SAYA :
- Pembangunan ekonomi berlandasan perinsip syariah harus dijalankan
dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab terhadap agama, bangsa dan negara.
- Al-Ghazali (1111), merumuskan tujuan syariah bagi manusia adalah untuk
meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia yang terbagi atas lima faktor, yaitu: (menjaga agama mereka, menjaga nyawa (kehidupan) mereka menjaga akal (pikiran) mereka,Menjaga keturunan (generasi) mereka; dan Kelima, menjaga harta benda mereka.
- Keimanan harus dikedepankan dalam menjalani prinsip pembangunan ekonomi syariah dan kekayaan merupakan tujuan akhir dalam prinsip pembangunan ekomomi syariah
- Syariah harus diimplementasikan, dan akan terlaksana jika kaum ulama tidak terlalu liberal atau tidak terlalu kaku dan realistis. Implementasi syariah tidak dapat diwujudkan jika kekuasaan politik menjadi sekuler dan korup serta tidak bersedia menjalankan perannya sebagaimana mestinya
ANITA MANDA SARI (05043)
Peranan Syariah Dalam Ekonomi Perilaku masyarakat yang dibutuhkan dalam pembangunan akan efektif jika masyarakat dapat menerima tanpa keberatan dan dijalankan dengan ikhlas. Penerimaan dan pelaksanaan perilaku tersebut cenderung menjadi yang terbaik apabila perilaku tersebut mengikuti aturan (syariah) yang memiliki sifat-sifat
Illahiyah (Dimensi Ketuhanan).
Menurut al-Ghazali (1111), tujuan syariah bagi manusia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia yang terbagi atas lima faktor, yaitu: Pertama, menjaga agama mereka; Kedua, menjaga nyawa (kehidupan) mereka; Ketiga, menjaga akal (pikiran) mereka; Keempat, menjaga keturunan (generasi) mereka; dan Kelima, menjaga harta benda
mereka. Perlindungan terhadap kelima faktor tersebut, bukan hanya kepentingan individu, tetapi juga merupakan penjaminan terhadap kepentingan publik. Pemerintah (penguasa) merupakan pihak yang dibebani Allah SWT untuk mengontrol dan melindungi kepentingan publik dengan otoritas dan beragam sarana yang dimiliknya.
Keimanan harus berperan utama atas kelima faktor tujuan syariah di atas, karena memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kepribadian. Kekayaan harus menjadi tujuan terakhir dari kelima tujuan syariah, karena jika kekayaan ditempatkan menjadi tujuan utama, maka akan meningkatkan ketidakadilan dan memperkuat kesenjangan, ketidakseimbangan dan ekses. Hal tersebut, pada akhirnya akan mengakibatkan kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang berekurang. Keimanan akan membantu menimbulkan disiplin dan arti dalam mencari dan membelanjakan harta, sehingga akan memungkinkan kekayaan berfungsi lebih efektif.
Ditegakkannya aturan (syariah) yang berdimensi ke-Tuhan-an akan membantu masyarakat menanamkan kualitas kebaikan seperti ketaatan, kejujuran, integritas, kesederhanaan, dan perasaan kebersamaan yang dapat memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan, keadilan, saling pengertian, kerjasama, kedamaian dan keharmonisan sosial serta mengontrol tingkah laku yang dapat membahayakan masyarakat. Syariah
dapat menggunakan pengaruh moderatnya terhadap penggunaan sumber daya sehingga dengan demikian syariah dapat memberikan kontribusi terhadap keseimbangan sumber daya. Menurut Chapra (2001), sosial dan institutional economics serta sejarah ekonomi telah mengakui bahwa aturan perekonomian dan interaksi sosial menentukan hasil ekonomi
lebih tinggi dari persediaan sumber daya dan tingkat teknologi. Tanpa semua kualitas tersebut di dalam masyarakat, maka akan terjadi ketidakadilan, ketidakseimbangan, ketidakpuasan, dan kekacauaan yang pada akhirnya akan menyebabkan kemunduran dan disintegrasi masyarakat.
Konsep syariah tentang tanggung jawab manusia di akhirat dapat bertindak sebagai mekanisme pemaksaan untuk mengurangi cara-cara yang kurang baik dalam memperoleh kekayaan yang merugikan orang lain. Dengan demikian, tidak mungkin bagi lembaga penegak hukum untuk menghilangkan cara-cara tercela secara sendiri tanpa keikutsertaan dari masyarakat, karena jika pemerintah mencoba melakukan sendiri,
maka biaya yang dibutuhkan akan sangat mahal.
Ibnu Khaldun, menjadikan syariah sebagai variabel terikat di dalam teori "Model Dinamika", tetapi syariah hanya memberikan prinsip-prinsip dasar yang dibutuhkan untuk menyusun apa yang seusai dengan kebutuhan masyarakat yang mungkin berubah seiring perubahan tempat dan waktu. Syariah harus diimplementasikan, dan akan
terlaksana jika kaum ulama tidak terlalu liberal atau tidak terlalu kaku dan
realistis. Implementasi syariah tidak dapat diwujudkan jika kekuasaan politik menjadi sekuler dan korup serta tidak bersedia menjalankan perannya sebagaimana mestinya. Apabila masyarakat terlalu miskin, acuh dan tertindas, maka mereka juga akan menggunakan pengaruh yang ada. Jadi, syariah tidak akan efektif bila pemerintah dan masyarakat (termasuk kaum ulama) tidak menjalankan perannya dengan tepat.
MENURUT SAYA :
- Pembangunan ekonomi berlandasan perinsip syariah harus dijalankan
dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab terhadap agama, bangsa dan negara.
- Al-Ghazali (1111), merumuskan tujuan syariah bagi manusia adalah untuk
meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia yang terbagi atas lima faktor, yaitu: (menjaga agama mereka, menjaga nyawa (kehidupan) mereka menjaga akal (pikiran) mereka,Menjaga keturunan (generasi) mereka; dan Kelima, menjaga harta benda mereka.
- Keimanan harus dikedepankan dalam menjalani prinsip pembangunan ekonomi syariah dan kekayaan merupakan tujuan akhir dalam prinsip pembangunan ekomomi syariah
- Syariah harus diimplementasikan, dan akan terlaksana jika kaum ulama tidak terlalu liberal atau tidak terlalu kaku dan realistis. Implementasi syariah tidak dapat diwujudkan jika kekuasaan politik menjadi sekuler dan korup serta tidak bersedia menjalankan perannya sebagaimana mestinya
Bentuk-bentuk Serikat Pekerja / Buruh
Nama : anggi yanwar
npm : 05-002
Menurut buku yang diterbitkan oleh sebuah organisasi pekerja / buruh internasional yaitu International Union of Foon and Allied Worker's Association dalam Buku Pegangan Serikat Buruh edisi 5 (10-16) pada prinsipnya serikat pekerja / buruh memiliki beberapa bentuk organisasi yaitu :
A. Serikat Buruh Kejuruan
Serikat buruh ini merupakan jenis organisasi serikat buruh yang paling tua, serikat jenis ini adalah kumpulan dari orang-orang yang memiliki jenis dan keterampilan yang sama. Cara kerja organisasi serikat buruh ini ada dua, yaitu:
• Mengawasi bagaimana penambahan jumlah tenaga kerja dalam
bidang ini dengan sistem magang.
• Mengawasi tingkat upah yang dibayarkan terhadap pekerjaan
mereka, dengan cara ini mereka dapat menekan majikan untuk membayar
upah buruh sesuai dengan tingkat yang ditentukan.
B. Federasi Umum
Jenis organisasi serikat buruh ini terdiri dari para buruh tanpa memperhatikan perbedaan keterampilan, tempat kerja dan siapa majikan mereka. Pada awalnya serikat jenis ini cenderung mengorganisir buruh tidak terampil seperti serikat buruh kejuruan.
Bentuk organisasi ini merupakan alternatif yang terbaik dalam proses pengorganisasian serikat buruh di negara-negara kecil dimana tidak ada satu serikat buruh yang cukup maju.
Organisasi serikat ini biasanya sangat kuat dan besar karena menyatukan para buruh di dalam satu payung organisasi untuk menghadapi para majikan di berbagai tempat, di tingkat lokal, wilayah, dan nasional. Kemampuan mobilisasi buruh di berbagai
perusahaan atau jenis industri menyebabkan cukup kuat dalam menghadapi majikan. Serikat ini juga dapat membangun aksi solidaritas atau bantuan keuangan bagi buruh di perusahaan-perusahaan lain.
Meskipun demikian, bentuk organisasi buruh seperti ini bukan tanpa kelemahan. Mulanya mungkin saja ada persaingan di antara anggota serikat buruh ini yang dapat memperlemah kekuatan gerakan buruh. Selain itu, organisasi serikat buruh jenis ini sering kesulitan untuk membentuk suatu kebijakan yang dapat memuaskan setiap anggotannya yang berbeda-beda jenis pekerjaan dan perusahaan.
Tapi hal tersebut dapat diatasi dengan membentuk struktur organisasi perwakilan per wilayah yang berimbang.
C. Serikat Buruh Industri Nasional atau Federasi
Jenis organisasi ini menyatukan seluruh buruh di dalam suatu cabang industri tertentu, seperti serikat buruh makanan atau industri sejenis, logam atau industri kimia. Dengan demikian, tidak ada perbedaan antara buruh terampil dan buruh tidak terampil, buruh kerah putih (white color) atau kerah biru (blue color). Semuanya
bersatu dalam satu organisasi yang bergerak dalam satu cabang industri tertentu.
Para buruh di dalam satu cabang industri biasanya memiliki suatu masalah bersama. Tidak seperti dalam organisasi serikat buruh berbentuk Federasi atau keahlian, dalam serikat buruh yang berasaskan nasional seperti ini, perbedaan kepentingan di setiap
bidang dapat diatasi dengan mudah.
Selain itu, serikat buruh industri dapat menyatukan tindakan- tindakan mereka dalam tingkat nasional, seperti bagaimana menghadapi suatu perundang-undangan nasional atau ketika mereka membutuhkan jasa yang biayanya terlalu mahal.
D. Serikat Buruh Sekerja
Bentuk organisasi ini mengorganisir para buruh di dalam satu pabrik atau perusahaan yang sama. Bentuk organisasi ini memerlukan proses pengorganisasian buruh karena mereka dapat merumuskan suatu tindakan yang memperjuangkan kepentingan mereka menghadapi perusahaan. Meskipun demikian, organisasi ini cenderung tidak
terlalu besar dan biasanya juga lemah dalam menghadapi kekuatan para majikan, kerugian lainnya adalah kemungkinan dominasi kalangan manajemen dalam struktur organisasi serikat buruh ini karena mereka juga termasuk buruh dalam satu perusahaan atau pabrik tersebut.
npm : 05-002
Menurut buku yang diterbitkan oleh sebuah organisasi pekerja / buruh internasional yaitu International Union of Foon and Allied Worker's Association dalam Buku Pegangan Serikat Buruh edisi 5 (10-16) pada prinsipnya serikat pekerja / buruh memiliki beberapa bentuk organisasi yaitu :
A. Serikat Buruh Kejuruan
Serikat buruh ini merupakan jenis organisasi serikat buruh yang paling tua, serikat jenis ini adalah kumpulan dari orang-orang yang memiliki jenis dan keterampilan yang sama. Cara kerja organisasi serikat buruh ini ada dua, yaitu:
• Mengawasi bagaimana penambahan jumlah tenaga kerja dalam
bidang ini dengan sistem magang.
• Mengawasi tingkat upah yang dibayarkan terhadap pekerjaan
mereka, dengan cara ini mereka dapat menekan majikan untuk membayar
upah buruh sesuai dengan tingkat yang ditentukan.
B. Federasi Umum
Jenis organisasi serikat buruh ini terdiri dari para buruh tanpa memperhatikan perbedaan keterampilan, tempat kerja dan siapa majikan mereka. Pada awalnya serikat jenis ini cenderung mengorganisir buruh tidak terampil seperti serikat buruh kejuruan.
Bentuk organisasi ini merupakan alternatif yang terbaik dalam proses pengorganisasian serikat buruh di negara-negara kecil dimana tidak ada satu serikat buruh yang cukup maju.
Organisasi serikat ini biasanya sangat kuat dan besar karena menyatukan para buruh di dalam satu payung organisasi untuk menghadapi para majikan di berbagai tempat, di tingkat lokal, wilayah, dan nasional. Kemampuan mobilisasi buruh di berbagai
perusahaan atau jenis industri menyebabkan cukup kuat dalam menghadapi majikan. Serikat ini juga dapat membangun aksi solidaritas atau bantuan keuangan bagi buruh di perusahaan-perusahaan lain.
Meskipun demikian, bentuk organisasi buruh seperti ini bukan tanpa kelemahan. Mulanya mungkin saja ada persaingan di antara anggota serikat buruh ini yang dapat memperlemah kekuatan gerakan buruh. Selain itu, organisasi serikat buruh jenis ini sering kesulitan untuk membentuk suatu kebijakan yang dapat memuaskan setiap anggotannya yang berbeda-beda jenis pekerjaan dan perusahaan.
Tapi hal tersebut dapat diatasi dengan membentuk struktur organisasi perwakilan per wilayah yang berimbang.
C. Serikat Buruh Industri Nasional atau Federasi
Jenis organisasi ini menyatukan seluruh buruh di dalam suatu cabang industri tertentu, seperti serikat buruh makanan atau industri sejenis, logam atau industri kimia. Dengan demikian, tidak ada perbedaan antara buruh terampil dan buruh tidak terampil, buruh kerah putih (white color) atau kerah biru (blue color). Semuanya
bersatu dalam satu organisasi yang bergerak dalam satu cabang industri tertentu.
Para buruh di dalam satu cabang industri biasanya memiliki suatu masalah bersama. Tidak seperti dalam organisasi serikat buruh berbentuk Federasi atau keahlian, dalam serikat buruh yang berasaskan nasional seperti ini, perbedaan kepentingan di setiap
bidang dapat diatasi dengan mudah.
Selain itu, serikat buruh industri dapat menyatukan tindakan- tindakan mereka dalam tingkat nasional, seperti bagaimana menghadapi suatu perundang-undangan nasional atau ketika mereka membutuhkan jasa yang biayanya terlalu mahal.
D. Serikat Buruh Sekerja
Bentuk organisasi ini mengorganisir para buruh di dalam satu pabrik atau perusahaan yang sama. Bentuk organisasi ini memerlukan proses pengorganisasian buruh karena mereka dapat merumuskan suatu tindakan yang memperjuangkan kepentingan mereka menghadapi perusahaan. Meskipun demikian, organisasi ini cenderung tidak
terlalu besar dan biasanya juga lemah dalam menghadapi kekuatan para majikan, kerugian lainnya adalah kemungkinan dominasi kalangan manajemen dalam struktur organisasi serikat buruh ini karena mereka juga termasuk buruh dalam satu perusahaan atau pabrik tersebut.
Jurus Baru Kuasai Pasar Global ( Industri Mebel )
NAMA :LAELI FITRIYAH
NPM : 0541173402017
Tahun ini kami memperkirakan pertumbuha ekspor 10 persen. Kami sudah menyiapkan jurus baru untuk mencapainya, misalnya meningkatkan frekuensi promosi di luar negeri sambil terus mendesak pemerintah memperbaiki aturan aturan yang menghambat pasokan bahan baku, "kata Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan dan kerajinan Indonesia (Asmindo) Ambar Tjahyono disels-sela pameran mebel dan kerajina nasional di plasa Pameran Perindustrian Departemen Perindustrian di Jakarta.
Eksper mebel dan kerajinan Indonesia tahun 2005 tercatat 1,9 miliar dollar AS dengan volume sekitar 800 ton. Sebanyak 45% pasar ekspor mebel dan kerajinan Indonesia berada di Eropa Barat, 40% di Amerika Serikat, dan 15 % lagi tersebar di Eropa Timur dan Australia.
Selama ini pertumbuhan ekspor mebel dan kerajinan Indonesia baru sekitar 7%/tahun. Padahal dilihat dari potensi yang ada, pertumbuhan bisa lebih tinggi lagi.
Kita memeiliki sekitar 200 jenis jenis kayu yang dapat dijadikan bahan baku mebel dan kerajinan. Mulai dari kayu jati, meranti, mahoni, turi yang berharga mahal, hingga pohon randu yang mudah ditemui disetiap sudut kampung.
Semua kayu tersebut dapat diolah menjadi mebel yang bernilai tambah tinggi ketimbang di jual gelondongan. Tinggal bagai mana pengrajin mendesain untuk memencing minat para pembeli.
Dari sisi produsen, menurut menurut data Asmindo, ada 4000 subkontraktor industri mebel dan kerajinan yang turut membantu pertumbuhan industri kecil disekitar pabriknya.
Atas semua potensi ini, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Industri, Teknologi, dan kelautan Rachmat Gobel menantang Asmindo agar mampu meningkatkan ekspornya menjadi 3 miliar dollar AS pada tahun 2010.
Pemerintahpun kini tidak mau kalah. Menteri perindustrian Fahmi Idris menyatakan, pihaknya akan terus mengadakan pendekatan dengan Departemen Kehutanan dan Departemen Perdagangan untuk membicarakan solusi untuk mengemgangkan industri permebelan dan kerajinan nasional.
Termasuk melindungi komoditas ini dari serbuan produk asing. Tidak boleh lagi ada ekspor rotan asalan, demikian juga kayu gelondongan. Ini semua merupakan kekuatandi dalam negeri yang harus di pertahankan supaya industri tidak mati.
Dukungan dan tindakan kongkrit Pemerintah memeng sangat di butuhkan. Sambil menanti realisasi janji Pemeritah, Asmindo juga terus menggalang kerjasama industri permebelan dan kerajinan di Asia Tenggara.Persoalan yang paling banyak dibahas adalah pertumbuhan ekspor mebel China dan Vietnam yang sangat mencengagkan selama tiga tahun terakhir.
Pertumbuhan ekspor Vietnam sekitar 13-15%/tahun dengan nilai 1,7 miliar dollar AS pada thn 2005. Sementara China lebih dahsyat lagi. Ekspor mebelnya mampu tumbuh26%/tahun dengan nilai 14 miliar dollar AS. Jika negara- negara ASEAN tidak waspada, pertumbuhan ini bisa membahayakan. Dalam pertemuan tersebut, kami akhirnya menyepakati untuk membentuk kerjasama regional.
Agenda Asmindo ntara lain mengkooordinasi 110 produsen mebel indonesia untuk memamerkan produknya di Singapore Expo Changi. Jurus ini akan terus dipakai dengan mengikuti pameran di negara ASEAN lainnya.
Sumber : KOMPAS,2007
Oleh Hamzirwan
Pendapat Saya :
Berdasarkan potensi sumber daya alam dan mnusia yang kita miliki maka memeng haruslah kita mengembangkan lagi ekspor kita dan khususnya industri yang memproses sumber daya alam hasil hutan.
Dengan peningkatan kembali ekspor industri mebel dan kerajinan nasional Indonesia maka akan membantu perkembangan pembangunan perekonomian di negara kita, karena hasil ekspor ini merupakan sumber devisa negara.
Dalam memproduksi mebel ini para produsen juga memgantu pertumbuhan industri kecil juga, ini berartimenciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan, dan dengan membantu industri kecil ini maka partisipasi masyarakat dapat meluas sehingga nasyarakat akan siap secara politis, sosial dan mental untuk menghadapi perubahan besar dalam proses perindustrian.
NPM : 0541173402017
Tahun ini kami memperkirakan pertumbuha ekspor 10 persen. Kami sudah menyiapkan jurus baru untuk mencapainya, misalnya meningkatkan frekuensi promosi di luar negeri sambil terus mendesak pemerintah memperbaiki aturan aturan yang menghambat pasokan bahan baku, "kata Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan dan kerajinan Indonesia (Asmindo) Ambar Tjahyono disels-sela pameran mebel dan kerajina nasional di plasa Pameran Perindustrian Departemen Perindustrian di Jakarta.
Eksper mebel dan kerajinan Indonesia tahun 2005 tercatat 1,9 miliar dollar AS dengan volume sekitar 800 ton. Sebanyak 45% pasar ekspor mebel dan kerajinan Indonesia berada di Eropa Barat, 40% di Amerika Serikat, dan 15 % lagi tersebar di Eropa Timur dan Australia.
Selama ini pertumbuhan ekspor mebel dan kerajinan Indonesia baru sekitar 7%/tahun. Padahal dilihat dari potensi yang ada, pertumbuhan bisa lebih tinggi lagi.
Kita memeiliki sekitar 200 jenis jenis kayu yang dapat dijadikan bahan baku mebel dan kerajinan. Mulai dari kayu jati, meranti, mahoni, turi yang berharga mahal, hingga pohon randu yang mudah ditemui disetiap sudut kampung.
Semua kayu tersebut dapat diolah menjadi mebel yang bernilai tambah tinggi ketimbang di jual gelondongan. Tinggal bagai mana pengrajin mendesain untuk memencing minat para pembeli.
Dari sisi produsen, menurut menurut data Asmindo, ada 4000 subkontraktor industri mebel dan kerajinan yang turut membantu pertumbuhan industri kecil disekitar pabriknya.
Atas semua potensi ini, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Industri, Teknologi, dan kelautan Rachmat Gobel menantang Asmindo agar mampu meningkatkan ekspornya menjadi 3 miliar dollar AS pada tahun 2010.
Pemerintahpun kini tidak mau kalah. Menteri perindustrian Fahmi Idris menyatakan, pihaknya akan terus mengadakan pendekatan dengan Departemen Kehutanan dan Departemen Perdagangan untuk membicarakan solusi untuk mengemgangkan industri permebelan dan kerajinan nasional.
Termasuk melindungi komoditas ini dari serbuan produk asing. Tidak boleh lagi ada ekspor rotan asalan, demikian juga kayu gelondongan. Ini semua merupakan kekuatandi dalam negeri yang harus di pertahankan supaya industri tidak mati.
Dukungan dan tindakan kongkrit Pemerintah memeng sangat di butuhkan. Sambil menanti realisasi janji Pemeritah, Asmindo juga terus menggalang kerjasama industri permebelan dan kerajinan di Asia Tenggara.Persoalan yang paling banyak dibahas adalah pertumbuhan ekspor mebel China dan Vietnam yang sangat mencengagkan selama tiga tahun terakhir.
Pertumbuhan ekspor Vietnam sekitar 13-15%/tahun dengan nilai 1,7 miliar dollar AS pada thn 2005. Sementara China lebih dahsyat lagi. Ekspor mebelnya mampu tumbuh26%/tahun dengan nilai 14 miliar dollar AS. Jika negara- negara ASEAN tidak waspada, pertumbuhan ini bisa membahayakan. Dalam pertemuan tersebut, kami akhirnya menyepakati untuk membentuk kerjasama regional.
Agenda Asmindo ntara lain mengkooordinasi 110 produsen mebel indonesia untuk memamerkan produknya di Singapore Expo Changi. Jurus ini akan terus dipakai dengan mengikuti pameran di negara ASEAN lainnya.
Sumber : KOMPAS,2007
Oleh Hamzirwan
Pendapat Saya :
Berdasarkan potensi sumber daya alam dan mnusia yang kita miliki maka memeng haruslah kita mengembangkan lagi ekspor kita dan khususnya industri yang memproses sumber daya alam hasil hutan.
Dengan peningkatan kembali ekspor industri mebel dan kerajinan nasional Indonesia maka akan membantu perkembangan pembangunan perekonomian di negara kita, karena hasil ekspor ini merupakan sumber devisa negara.
Dalam memproduksi mebel ini para produsen juga memgantu pertumbuhan industri kecil juga, ini berartimenciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan, dan dengan membantu industri kecil ini maka partisipasi masyarakat dapat meluas sehingga nasyarakat akan siap secara politis, sosial dan mental untuk menghadapi perubahan besar dalam proses perindustrian.
Kemiskinan Sistematis Menjadi Penyebab Membengkaknya Penduduk Kota
Nama : Laeli fitriyah
Npm : 0541173402017
Seperti kita tahu menjamurnya pedagang kaki lima disebabkan oleh ketidakmampuan dan ketidakseriusan para pengambil kebijakan dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Juga karena kebijakan industri nasional yang selalu berpihak kepada kepentingan dari para pengusaha asing.
Tanpa penyelesaian dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi kepentingan rakyat banyak, juga tanpa membeda-bedakan antara kota dan desa. Urbanisasi, atau perpindahan dari desa ke kota untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar, akan terus berlangsung selama lapangan kerja itu tidak tersedia.
Adalah daerah pedesaan yang merupakan munculnya lapisan luas masyarakat miskin di perkotaan. Disamping kemiskinan yang terus saja berlangsung di desa-desa, industrialisasi ala pasar bebas terus menerus gagal menyerap kelebihan tenaga kerja di pedesaan. Disisi lain pembangunan perekonomian yang terjadi saat ini, tidakalah berada dalam kerangka penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat
yang memiliki corak perekonomian agraris.
Prosesindustrialisasi yang keliru tersebut, bertitik tolak dari adanya persekutuan dri negara-negara maju untuk mengeruk kekyaan alam Indonesia. Dimana sebagian besar surplus kapitalnya mengalir ke negeri-negeri maju yang menjadi investor, sedangkan yang sebagiannya lagi dinikmati oleh para pembuat kebujakan dalam begeri yang korup.
Kondisi seperti ini berlangsung secara terus-menerus selama hampir lima puluh tahun Indonesia berdiri. Yang jutru diperparah lagi hasil yang didapat dari keuntungan tadi tidak di investasika kedalam lapangan industri dasar dan menengah yang dapat membantu penyelesaian dari keterbelakangan tenaga produktif di pedesaan.
Namun justru malah di investasikan kedalam sector barang-barang konsumsi dan jasa di perkotaan. Seperti tekstil, epatu, jasa financial, dan seluruh sector manufaktur penghasil barang-barang konsumsi. Itu baru lah gelombang pertama dari kesalahan industri dalam negeri kita, dimana industri pertanian diabaikan karena pemerintah lebih menitik beratkan kepada sector manufaktur konsumtif di perkotaan yang
berteknologi rendah. Ini pula lah yang mendorong arus besar-besaran gelombang urbanisasi, terutama ke kota-kota yang menjadi pusat industri. Dan lebih celakanya, industri keropos yang digunakan oleh Indonesia selama ini, hanya berdiri diatas landasan industri dasar dalam negeri yang rapuh. Karena hampir seluruh industri manufaktur penghasil barang-barang konsumsi ini, sangat tergantung dengan negara-negara maju. Dari masalah bahan baku, mesin, sampai pasar, kita sangat
menggantungkan diri kepada negara-negara maju itu. Dengan demikian dari sisi penyerapan tenaga kerja sector industri manufaktur berteknologi rendah ini, tidak dapat menyerak kelebihan tenaga kerja dari pedesaan yang membanjiri kota.
Dari sisi nilai tambah bagi produktifitas nasional juga kecil sekali jumlahnya, karena melimpah ruahnya ini justru sering dijadikan alas an oleh pemerintah agar kaum buruh mau di upah murah. Karena itulah, perekonomian dalam negeri angat rentan terhadap gejolak yang menerpanya.
Di paar dunia sendiri, komoditi yang dihasilkan oleh manufaktur Indonesia sudah mencapai taraf over produksi, yaitu melimpahnya barang tapi tidak terbeli oleh mayarakat. Pasar dalam negeri yang yang seharusnya dapat menyelamatkan industri dalam negeri ternyata tidak demikian yang terjadi. Karena apa? Karena buruh di Indonesia diupah sangat rendah, sehingga mereka juga tidak mampu menyerak kelebihan hasil produksi. Dalam situasi tersebut, situasi dalam negeri tentu sulit sekali untuk ditolong lapas dari kubangan krisis yang menyebabkan kemiskinan merajarela di bumi nusantara. Ribuan pabrik bangkrut, jutaan buruh menjadi korban PHK, dan hasilnya sudah bang tentu adalah bertambah panjangnya barisan kemiskinan di Indonesia.
Npm : 0541173402017
Seperti kita tahu menjamurnya pedagang kaki lima disebabkan oleh ketidakmampuan dan ketidakseriusan para pengambil kebijakan dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Juga karena kebijakan industri nasional yang selalu berpihak kepada kepentingan dari para pengusaha asing.
Tanpa penyelesaian dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi kepentingan rakyat banyak, juga tanpa membeda-bedakan antara kota dan desa. Urbanisasi, atau perpindahan dari desa ke kota untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar, akan terus berlangsung selama lapangan kerja itu tidak tersedia.
Adalah daerah pedesaan yang merupakan munculnya lapisan luas masyarakat miskin di perkotaan. Disamping kemiskinan yang terus saja berlangsung di desa-desa, industrialisasi ala pasar bebas terus menerus gagal menyerap kelebihan tenaga kerja di pedesaan. Disisi lain pembangunan perekonomian yang terjadi saat ini, tidakalah berada dalam kerangka penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat
yang memiliki corak perekonomian agraris.
Prosesindustrialisasi yang keliru tersebut, bertitik tolak dari adanya persekutuan dri negara-negara maju untuk mengeruk kekyaan alam Indonesia. Dimana sebagian besar surplus kapitalnya mengalir ke negeri-negeri maju yang menjadi investor, sedangkan yang sebagiannya lagi dinikmati oleh para pembuat kebujakan dalam begeri yang korup.
Kondisi seperti ini berlangsung secara terus-menerus selama hampir lima puluh tahun Indonesia berdiri. Yang jutru diperparah lagi hasil yang didapat dari keuntungan tadi tidak di investasika kedalam lapangan industri dasar dan menengah yang dapat membantu penyelesaian dari keterbelakangan tenaga produktif di pedesaan.
Namun justru malah di investasikan kedalam sector barang-barang konsumsi dan jasa di perkotaan. Seperti tekstil, epatu, jasa financial, dan seluruh sector manufaktur penghasil barang-barang konsumsi. Itu baru lah gelombang pertama dari kesalahan industri dalam negeri kita, dimana industri pertanian diabaikan karena pemerintah lebih menitik beratkan kepada sector manufaktur konsumtif di perkotaan yang
berteknologi rendah. Ini pula lah yang mendorong arus besar-besaran gelombang urbanisasi, terutama ke kota-kota yang menjadi pusat industri. Dan lebih celakanya, industri keropos yang digunakan oleh Indonesia selama ini, hanya berdiri diatas landasan industri dasar dalam negeri yang rapuh. Karena hampir seluruh industri manufaktur penghasil barang-barang konsumsi ini, sangat tergantung dengan negara-negara maju. Dari masalah bahan baku, mesin, sampai pasar, kita sangat
menggantungkan diri kepada negara-negara maju itu. Dengan demikian dari sisi penyerapan tenaga kerja sector industri manufaktur berteknologi rendah ini, tidak dapat menyerak kelebihan tenaga kerja dari pedesaan yang membanjiri kota.
Dari sisi nilai tambah bagi produktifitas nasional juga kecil sekali jumlahnya, karena melimpah ruahnya ini justru sering dijadikan alas an oleh pemerintah agar kaum buruh mau di upah murah. Karena itulah, perekonomian dalam negeri angat rentan terhadap gejolak yang menerpanya.
Di paar dunia sendiri, komoditi yang dihasilkan oleh manufaktur Indonesia sudah mencapai taraf over produksi, yaitu melimpahnya barang tapi tidak terbeli oleh mayarakat. Pasar dalam negeri yang yang seharusnya dapat menyelamatkan industri dalam negeri ternyata tidak demikian yang terjadi. Karena apa? Karena buruh di Indonesia diupah sangat rendah, sehingga mereka juga tidak mampu menyerak kelebihan hasil produksi. Dalam situasi tersebut, situasi dalam negeri tentu sulit sekali untuk ditolong lapas dari kubangan krisis yang menyebabkan kemiskinan merajarela di bumi nusantara. Ribuan pabrik bangkrut, jutaan buruh menjadi korban PHK, dan hasilnya sudah bang tentu adalah bertambah panjangnya barisan kemiskinan di Indonesia.
Pembangunan Pendidikan Harus Fokus
EKONOMI PEMBANGUNAN
NAMA :LAELI FITRIYAH
NPM :05-017
Pembangunan Pendidikan Harus Fokus- Komprehensif
Pembangunan pendidikan harus tetep fokus dankomprehensif dengan perencanaan serta target yang jelas. Untuk itu dibutuhkan kesabaran dalam melaksanakannya langkah demi langkah. "Kalau melihat negara-negara yang punya sistem pendidikan kuat, seperti Korea Selatan dan Oman, terdapat sejumlah persamaan. Mereka bekerja keras selama 30 tahun membangun sektor pendidikan dan punya rencana jelas. Mereka tetap fokus dengan rencana tersebut, diiringi peningkatan anggaran pendidikan untuk membiayai target." Ujar Peter Smith, Asiseten Direktur Jendral Bidang Pendidikan Organisasi Pendidikan, sosial, dan kebudayaan untuk Perserikatan Bangsa- Bangsa (UNESCO) kepada pers.
Peter Smith mengunjungi indonesia pada 7-10 Maret 2007 Kunjungan tersebut dalam rangka memprsiapkan pertemuan sembilan menteri pendidikan berpenduduk padat (E-9 Ministerial Meeting) di bali 2008, mengevaluasi program Pendidikan untuk Semua, serta persiapan sidang Umum UNESCO pada Oktober 2007.
Menurut Smith, terdapat kaitan antara peningkatan investasi dibidang pendidikan dan kesejahteraan hidup. "Masyarakat yang stsbil butuh kelas menengah yang kuat. Investasi dibidang pendidikanikut menentukan tingginya kualitas pendidikan. Dan, tingginya pendiikan masyarakat ikut mempengaruhi kesehatan Perekonomian.
Dakam persiapan sidang asaidang Umum UNESCO ke-34 di Paris pada Oktober 2007,Presiden RI di jadwalkan hadirgai salah satu pembicara kunci yang salah satu materinya juga mengenai perkembangan program Pendidikan untuk semua di Indonesia.
Sumber : KOMPAS,2007
Oleh Arief Rahman
Pendapat Saya :
Di Indonesia ini di bidang pendidikan bekum merata, karena untuk mendapatkan pendidikan masih relatif mahal, hanya untuk kalangan menengah keatas yang bisa mendapatkan pendidikan, untuk masyarakat kalangan menengah kebawah tidak bisa mengenyam pendidikan yang baik.
Masih banyak yang hanya mengenyam pendidikan hanya sampai tingkat SD dan ada pula yang tidak bisa sekolah sama sekali karena tidak mampu untuk membayar biaya sekolah. Padahal pendidikan Itu sangat pentinguntuk meningkatkan lagi SDM di Indonesia ini untuk mampu bersaing dangan negara- negara yang lain, dan tingginya pendidika
masyarakat ikut mempengaruhi perkembangan perekonomian di Indonesia. Dengan kerjasama UNESCO dan Pemerintah Indonesia ini diharapkan agar masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan yang baik dan merata.
Laeli Fitriyah
NPM: 05-017
NAMA :LAELI FITRIYAH
NPM :05-017
Pembangunan Pendidikan Harus Fokus- Komprehensif
Pembangunan pendidikan harus tetep fokus dankomprehensif dengan perencanaan serta target yang jelas. Untuk itu dibutuhkan kesabaran dalam melaksanakannya langkah demi langkah. "Kalau melihat negara-negara yang punya sistem pendidikan kuat, seperti Korea Selatan dan Oman, terdapat sejumlah persamaan. Mereka bekerja keras selama 30 tahun membangun sektor pendidikan dan punya rencana jelas. Mereka tetap fokus dengan rencana tersebut, diiringi peningkatan anggaran pendidikan untuk membiayai target." Ujar Peter Smith, Asiseten Direktur Jendral Bidang Pendidikan Organisasi Pendidikan, sosial, dan kebudayaan untuk Perserikatan Bangsa- Bangsa (UNESCO) kepada pers.
Peter Smith mengunjungi indonesia pada 7-10 Maret 2007 Kunjungan tersebut dalam rangka memprsiapkan pertemuan sembilan menteri pendidikan berpenduduk padat (E-9 Ministerial Meeting) di bali 2008, mengevaluasi program Pendidikan untuk Semua, serta persiapan sidang Umum UNESCO pada Oktober 2007.
Menurut Smith, terdapat kaitan antara peningkatan investasi dibidang pendidikan dan kesejahteraan hidup. "Masyarakat yang stsbil butuh kelas menengah yang kuat. Investasi dibidang pendidikanikut menentukan tingginya kualitas pendidikan. Dan, tingginya pendiikan masyarakat ikut mempengaruhi kesehatan Perekonomian.
Dakam persiapan sidang asaidang Umum UNESCO ke-34 di Paris pada Oktober 2007,Presiden RI di jadwalkan hadirgai salah satu pembicara kunci yang salah satu materinya juga mengenai perkembangan program Pendidikan untuk semua di Indonesia.
Sumber : KOMPAS,2007
Oleh Arief Rahman
Pendapat Saya :
Di Indonesia ini di bidang pendidikan bekum merata, karena untuk mendapatkan pendidikan masih relatif mahal, hanya untuk kalangan menengah keatas yang bisa mendapatkan pendidikan, untuk masyarakat kalangan menengah kebawah tidak bisa mengenyam pendidikan yang baik.
Masih banyak yang hanya mengenyam pendidikan hanya sampai tingkat SD dan ada pula yang tidak bisa sekolah sama sekali karena tidak mampu untuk membayar biaya sekolah. Padahal pendidikan Itu sangat pentinguntuk meningkatkan lagi SDM di Indonesia ini untuk mampu bersaing dangan negara- negara yang lain, dan tingginya pendidika
masyarakat ikut mempengaruhi perkembangan perekonomian di Indonesia. Dengan kerjasama UNESCO dan Pemerintah Indonesia ini diharapkan agar masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan yang baik dan merata.
Laeli Fitriyah
NPM: 05-017
Introspeksi Eksistensi Pembangunan Ekonomi
(Sumber : Buku Ekonomi Kerakyatan)
Nama : Pepi Rusyana
nmp : 05-021 / Manajemen
Jika tema "Ekonomi Kerakyatan: Arkeologi Pemikiran dan Kearifan Sistem Budaya Etnik Pra Indonesia-Modern" diterjemahkan secara bebas, pemahamannya adalah bahwa tema itu ingin mengupas ekonomi kerakyatan dari perspektif awal yang berakselerasi dengan budaya serta menekankan kewujudannya sejak dahulu. Tema yang secara "implisit" mengakui telah adanya ekonomi kerakyatan pada masa lalu ini, keinginannya masih "malu-malu" menempatkan ekonomi yang berorientasi "rakyat" duduk di pusat "tujuan pembangunan ekonomi". Sehingga harus berputar ke sejarah sebagai penguat langkah ekonomi kerakyatan dapat "digauli" secara ramah.
Sebelum menjawab pertanyaan eksistensi pembangunan ekonomi, alangkah baiknya kita memahami apa itu "ekonomi" terlebih dahulu. Menurut definisi yang disepakati oleh banyak pakar mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih cara menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki
beberapa alternatif penggunaan, dalam rangka memproduksi berbagai komoditi, untuk kemudian menyalurkannya baik saat ini maupun dimasa depan kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat.
Definisi di atas diambil dari seorang ekonom berkebangsaan Amerika, yang kita kenal dia hidup lebih kental dengan faham kapitalis berbanding faham sosialis. Hal ini perlu tegaskan, bahwa definisi itu sudah sangat kuat difahami oleh sebagian ekonom dibelahan dunia yang mendukung konsep kapitalisme, sekalipun ia (ekonom) orang yang
berkebangsaan Indonesia. Dari definisi itu ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi, yaitu: perilaku, sumber daya, produksi, distribusi dan konsumsi sebagai landasan pembahasan mengenai ekonomi. Sehingga dominasi pembicaraan masalah ekonomi tidak akan terlepas dari beberapa hal di atas yang garis bawahi, begitu juga
jika kita sekarang akan membicarakan ekonomi kerakyatan.
Kini, ekonomi kerakyatan telah dan sedang ramai digunjing dan dibahas banyak orang. Ramainya pendalaman ekonomi kerakyatan saat ini sebenarnya bukanlah lebih diarahkan pada penggagasan bagaimana sebuah tatanan ekonomi kerakyatan wujud, tetapi lebih kepada reaksi dari "keberhasilan ekonomi kapitalis" yang kurang memihak kepada
masyarakat banyak. Seandainya konsep ekonomi kapitalis hasilnya memihak pada masyarakat banyak, maka sebenarnya istilah ekonomi kerakyatan tidak ramai dibicarakan, karena sebenarnya ekonomi kerakyatan itu mempunyai tujuan yang demikian.
Kehadiran ilmu ekonomi itu relatif baru dibandingkan dengan aktivitas ekonomi itu sendiri. Oleh karena itu, jika kita memahami ekonomi kerakyatan dari perspektif ilmu ekonomi, maka akan menemukan beberapa kesulitan, karena ilmu ekonomi yang berkembang saat ini lebih ke arah "kapitalisme". Lain halnya jika kita mencoba memahami
ekonomi yang berorientasi kerakyatan dalam perspektif aktivitas ekonomi.
Pemikiran Adam Smith bukanlah segala-galanya dalam ilmu ekonomi, tetapi ia merupakan awal dari ilmu ekonomi yang berkembang saat ini. Selanjutnya Keynes pada tahun 1836 melengkapi pemikiran Adam Smith sebagai langkah penguatan hidupnya ekonomi ke arah kapitalisme.
Begitu cepatnya fahaman ekonomi kapitalis berkembang, tentunya dalam kehidupan sangat banyak menyebabkan permasalahan sosial, menanggapi hal ini Kal Marx pada tahun 1867 telah menulis koreksi total terhadap fahaman kapitalis dalam buku Das Kapital (matinya kapitalisme). Dalam perkembangan kekinian, kedua-dua fahaman difahami sebagai pemahaman ekonomi yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dari dua kutub ilmu ekonomi yang sangat kontras ini muncul pemahaman baru yang lebih tenar disebut dengan "mixed economy" (ekonomi campuran).
Dalam dua arus besar pemahaman ilmu ekonomi, Indonesia mengambil pemahaman ekonomi campuran sebagai langkah legalisasi keberadaan campur tangan pemerintah dalam menggairahkan kapitalisme. Prasangka ini dikuatkan oleh langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam perencanaan ekonominya mengambil The Big Push Theory sebagai dasar
strategi pembangunan ekonomi. Hal ini perlu ditelaah secara tajam, karena ide ekonomi kerakyatan yang ingin dikembangkan di Indonesia merupakan hal yang sangat sulit dilaksanakan. Kalaupun ada pemihakan pemerintah kepada rakyat paling hanya dapat diakomodir dengan penegasan "dalam The Big Push Theory itu ada Trickle Down Effect".
Pembangunan untuk Membangun Apa?
Disadari atau tidak bahwa pembangunan ekonomi saat ini telah diarahkan kepada matlamat ekonomi yang sempit yaitu terpusat pada pertumbuhan. Dalam perspektif yang lebih luas menyesalkan bahwa perencanaan tujuan pembangunan seharusnya diarahkan kepada pembangunan manusia, bukan terjebak disekitar pembangunan ekonomi.
Tujuan pembangunan ekonomi seharusnya tidak sekedar terpusat pada pertumbuhan, tetapi harus dapat mempertahankan struktur sosial dan budaya yang baik. Pembangunan ekonomi yang banyak merubah keadaan sosial dan budaya menjadi negatif merupakan penyebab munculnya masalah moral.
Tujuan yang sempit dari pembangunan negara menjadi pemahaman pembangunan ekonomi telah mengecilkan makna pembangunan yang lain selain membangun ekonomi. Padahal pembangunan manusia dibidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya yang jelas-jelas perlu dilakukan telah menjadi prioritas sampingan selain daripada
pembangunan ekonomi yang menjadi pusat aktivitas pembangunan.
Kesalahan ini begitu kuat dan telah mengakar pada aktivitas pembangunan kita sebagai akibat ekonomi menjadi tolok ukur segalanya (materialisme).
Jika kita bertanya, sebenarnya pembangunan itu untuk siapa? Maka hampir semua dari kita menjawab "untuk manusia". Jika pertanyaannya dilanjutkan "apakah manusia hanya perlu pembangunan ekonomi?", maka jawabannya pun "bukan hanya ekonomi". Oleh karena itu, pembangunan yang harus dilakukan negara bukan hanya pembangunan ekonomi tetapi
pembangunan yang memenuhi keperluan manusia dari aspek jasmani dan rohaninya.
Tujuan pembangunan ini perlu dikemukakan, karena untuk mempertegas kepentingan pembangunan ekonomi bukan hanya untuk meraih "akumulasi kapital" secara pribadi, tetapi ada peran komunitas yang harus difungsikan oleh pembangunan ekonomi. Dalam hal ini ekonomi kerakyatan akan tumbuh "subur" jika kapitalisme digeser kearah
sosialisme.
Pembangunan Ekonomi Indonesia sudah Merakyat? Munculnya istilah ekonomi kerakyatan di Indonesia mulai pada tahun 1931 dalam tulisan Mohd. Hatta yang berjudul "Perekonomian Kolonial-Kapital" dalam Harian Daulat Rakyat tanggal 20 November 1931. Perlu difahami bahwa ide ekonomi kerakyatan itu lebih kental di Indonesia dibandingkan negara-negara lain. Kalaupun ada isu yang berkembang di luar Indonesia itu hanya berkisar diseputar skala ekonomi (pengusaha besar, menengah dan kecil). Sementara ekonomi kerakyatan yang dimaksudkan di Indonesia bukan hanya skala ekonomi akan tetapi keinginannya jauh menuju kepada peran nilai-nilai lokal mempengaruhi kehidupan ekonomi.
Cetusan awal Mohd. Hatta itu sebenarnya bermula dari reaksinya terhadap penguasaan ekonomi oleh kolonialisme-VOC serta pelaksanaan UU Agraria tahun 1870. Model ini terus berkembang dan untuk konteks Indonesia masih berkelanjutan pada sistem ekonomi kapitalistik .
Oleh karena itu, warna pembangunan ekonomi yang dilakukan Indonesia sejak dulu (masa penjajahan) sampai orde baru masih bercorak yang sama yaitu pembangunan ekonomi yang berorientasi kapitalisme. Malahan selama masa penjajahan (sekitar 350 tahun) telah terjadi pemasungan gairah keusahawanan karena tidak adanya dukungan kemerdekaan ekonomi, kemampuan peribadi dan faktor-faktor lingkungan yang diciptakan secara sengaja oleh penjajah.
Adi Sasono mengatakan bahwa ekonomi kerakyatan adalah antitesa dan sekaligus sintesa dari ekonomi konglemerasi sentralisasi yang selama ini dianut oleh rezim Orde Baru. Dari pemikiran ini jelas, selama pembangunan ekonomi bercorak "wajah kapitalisme" kental, maka akan selalu berbenturan dengan keinginan ekonomi kerakyatan. Lebih-lebih
saat ini (Pemerintahan Megawati) yang sebenarnya kurang merespons paradigma pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan yang paling tidak dicirikan oleh empat hal; (1) dalam pidato kenegaraan, Presiden Megawati, mengungkapkan keraguannya atas konsep ekonomi kerakyatan atau ekonomi rakyat. Menurutnya, ekonomi kerakyatan sesungguhnya
belum jelas benar mengenai pengertian, lingkup, isi dan konsepnya.
(2) perimbangan APBN yang belum berpihak kepada ekonomi rakyat. Hal ini bisa dibaca dari anggaran yang diberikan pada sektor koperasi dan usaha kecil menengah (UKM), yang masih amat belum memadai.(3)pembaruan paket program kebijakan ekonomi dan keuangan antara pemerintah Indonesia dengan Dana Moneter Internasional (IMF),
tampaknya tidak satu pun dari butir kesepakatan yang ada, menyebutkan keinginan untuk memperkuat basis ekonomi rakyat. Dan (4)kebijakan pemerintah pun belum pula menunjukkan keberpihakannya pada petani yang merupakan rakyat kebanyakan.
Jika mempertanyakan adanya ekonomi kerakyatan sebenarnya dalam makna yang lain sama dengan mempertanyakan mengenai eksistensi ekonomi kerakyatan. Oleh karenanya mempertanyakan eksistensi maka perlu dipahami apa itu eksistensi. Eksistensi menurut makna kamus adalah adanya, sadar akan adanya, keadaan kehidupan dan menjelma atau
menjadi ada. Jika eksistensi diterjemahkan keadalam makna yang lebih bebas, maka makna eksistensi menjadi sesuatu yang keberadaannya dengan secara sadar telah ada dalam kehidupan. Oleh karena itu, jika kita mencoba mengkaitkan makna bebas eksistensi dengan ekonomi kerakyatan, maka keberadaan ekonomi kerakyatan secara sadar telah ada dalam kehidupan sejak dulu.
Term ekonomi kerakyatan, jika kita coba bedah dari kata yang membentuknya, maka ianya terdiri dari dua kata yang digabungkan; pertama kata "ekonomi" dan kedua kata "kerakyatan". Mendalami ekonomi kerakyatan berarti berimplikasi kepada pendalaman mengenai ekonomi dan pendalaman mengenai kerakyatan. Kata kerakyatan yang
melengkapi kata ekonomi seakan-akan menerangkan arah tuju kemana sebenarnya ekonomi harus memihak dan bergerak. Oleh karena itu, membahas perjalanan ekonomi kerakyatan di Indonesia maka sebenarnya berimplikasi pada pembahasan perjalanan ekonomi dan
perjalanan kerakyatan di Indonesia. Membuka tabir perjalanan ekonomi tidaklah cukup melihat kajian sejarah ekonomi menurut perspektif umum, karena jika kita coba mentakrif apa definisi ekonomi menurut perspektif umum sebenarnya ia merupakan simpulan dari aktivitas manusia sejak manusia ada. Begitu juga tabir perjalanan kerakyatan tidaklah cukup membahas manusia yang jika kita menggolongkannya
manusia kelas "kecil", karena sebenarnya semua manusia yang bergabung dalam sebuah institusi negara maka kita menyebutnya dengan istilah "rakyat".
Pemahaman di atas sangat diperlukan karena sebagai alat untuk melihat konteks secara terintegrasi. Dengan demikian, makna ekonomi kerakyatan sebenarnya aktivitas ekonomi yang berpihak kepada rakyat (baik golongan atas, menengah dan kecil), bukan aktivitas ekonomi yang memihak pada rakyat kecil saja atau bahkan rakyat atas saja.
Jika kita mentakrifkan ekonomi kerakyatan adalah aktivitas ekonomi yang memihak kepada rakyat kecil saja, maka sebenarnya kita telah mencoba mengkhianati kerakyatan itu sendiri.
Hanya, yang jadi persoalan dalam ekonomi saat ini adalah mengapa hasil aktivitas ekonomi hanya dinikmati oleh kebanyakan golongan rakyat kelas atas dan menengah saja, yang secara akumulasi sedikit jumlahnya dibandingkan dengan jumlah rakyat kelas kecil yang sangat banyak. Melalui gambaran itu, jika kita akan membentuk sistem ekonomi kerakyatan maka sebenarnya sistem ekonomi itu harus mampu mengakomodir ketiga skala kelompok rakyat di atas yang terperhatikan melalui sistem ekonomi yang dibentuk.
Apa yang Dibangun agar Ekonomi bisa Merakyat?
Di atas saya telah mengatakan bahwa ilmu ekonomi dan aktivitas ekonomi dalam perkembangannya mempunyai perbedaan. Hal ini wajar karena realitas (empirikal) merupakan hal yang terus dijadikan bahan kajian ilmu ekonomi. Dengan demikian pertumbuhan ilmu akan sangat bergantung kepada perkembangan realitas (empirik) yang dikaji berdasarkan metode tertentu sehingga menjadi ilmu. Oleh karena kewajaran keilmuan dapat dilegalisir oleh metode ilmiah (alat membangun ilmu), maka sebenarnya "merakyatkan ekonomi" dapat dilakukan dari dua sisi, (1) sisi ilmu ekonomi dan (2) aktivitas ekonomi.
Merakyatkan ilmu ekonomi dapat ditempuh dengan cara pemberian nilai-nilai kerakyatan" dalam filosofi yang membentuk ilmu ekonomi. Hal ini penting karena kemapanan ilmu ekonomi awalnya dibentuk dari filosofi yang mendasarinya. Jika sekarang dalam ilmu ekonomi telah berkembang menjadi "kapitalisme", maka pada awal pembangunan ilmu
ekonomi telah ditanamkan nilai-nilai yang berbau kapital. Begitu juga jika kita ingin membentuk ilmu ekonomi kerakyatan, maka pada dataran filosofi perlu ditambahkan (jika tidak berani merubah) nilai-nilai kerakyatan sebagai bagian realitas (empirik) yang perlu dikaji secara keilmuan.
Sebenarnya, tak perlu muncul istilah ekonomi kerakyatan jika kita telah memasukan nilai-nilai kerakyatan dalam filosofi pembangunan ilmu ekonomi. Saya melihat, munculnya istilah ekonomi kerakyatan lebih besar kepentingan politisnya berbanding pembangunan ilmu ekonominya. Sekalipun diperlukan hasil ekonomi harus memihak pada
rakyat kebanyakan, itu sebenarnya lebih kental dengan dataran teknis dari implementasi ilmu ekonomi. Dalam hal ini saya ingin menegaskan "ekonomi ya ekonomi", sekalipun ia harus berpihak pada rakyat kebanyakan.
Cara lain merakyatkan ekonomi adalah memainkan peranan kerakyatan dalam aktivitas ekonomi. Pada sisi ini, merupakan lubang yang paling besar yang telah dimasuki "aktivis ekonomi kerakyatan" baik atas nama keilmuan mahupun atas nama politik. Jurus-jurus mengelola ekonomi berorientasi rakyat telah dan banyak dilakukan. Sebagai
contoh program pembangunan ekonomi yang diperuntukan untuk "rakyat kecil" semisal skim kredit untuk usaha kecil, inpres desa tertinggal dan program sejenisnya. Hal ini juga bisa terus dikembangkan sebagai pencarian kiat-kiat solusi ekonomi kerakyatan dalam menjawab kekhawatiran ekonomi bangsa yang memerlukan penanganan.
Nama : Pepi Rusyana
nmp : 05-021 / Manajemen
Jika tema "Ekonomi Kerakyatan: Arkeologi Pemikiran dan Kearifan Sistem Budaya Etnik Pra Indonesia-Modern" diterjemahkan secara bebas, pemahamannya adalah bahwa tema itu ingin mengupas ekonomi kerakyatan dari perspektif awal yang berakselerasi dengan budaya serta menekankan kewujudannya sejak dahulu. Tema yang secara "implisit" mengakui telah adanya ekonomi kerakyatan pada masa lalu ini, keinginannya masih "malu-malu" menempatkan ekonomi yang berorientasi "rakyat" duduk di pusat "tujuan pembangunan ekonomi". Sehingga harus berputar ke sejarah sebagai penguat langkah ekonomi kerakyatan dapat "digauli" secara ramah.
Sebelum menjawab pertanyaan eksistensi pembangunan ekonomi, alangkah baiknya kita memahami apa itu "ekonomi" terlebih dahulu. Menurut definisi yang disepakati oleh banyak pakar mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih cara menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki
beberapa alternatif penggunaan, dalam rangka memproduksi berbagai komoditi, untuk kemudian menyalurkannya baik saat ini maupun dimasa depan kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat.
Definisi di atas diambil dari seorang ekonom berkebangsaan Amerika, yang kita kenal dia hidup lebih kental dengan faham kapitalis berbanding faham sosialis. Hal ini perlu tegaskan, bahwa definisi itu sudah sangat kuat difahami oleh sebagian ekonom dibelahan dunia yang mendukung konsep kapitalisme, sekalipun ia (ekonom) orang yang
berkebangsaan Indonesia. Dari definisi itu ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi, yaitu: perilaku, sumber daya, produksi, distribusi dan konsumsi sebagai landasan pembahasan mengenai ekonomi. Sehingga dominasi pembicaraan masalah ekonomi tidak akan terlepas dari beberapa hal di atas yang garis bawahi, begitu juga
jika kita sekarang akan membicarakan ekonomi kerakyatan.
Kini, ekonomi kerakyatan telah dan sedang ramai digunjing dan dibahas banyak orang. Ramainya pendalaman ekonomi kerakyatan saat ini sebenarnya bukanlah lebih diarahkan pada penggagasan bagaimana sebuah tatanan ekonomi kerakyatan wujud, tetapi lebih kepada reaksi dari "keberhasilan ekonomi kapitalis" yang kurang memihak kepada
masyarakat banyak. Seandainya konsep ekonomi kapitalis hasilnya memihak pada masyarakat banyak, maka sebenarnya istilah ekonomi kerakyatan tidak ramai dibicarakan, karena sebenarnya ekonomi kerakyatan itu mempunyai tujuan yang demikian.
Kehadiran ilmu ekonomi itu relatif baru dibandingkan dengan aktivitas ekonomi itu sendiri. Oleh karena itu, jika kita memahami ekonomi kerakyatan dari perspektif ilmu ekonomi, maka akan menemukan beberapa kesulitan, karena ilmu ekonomi yang berkembang saat ini lebih ke arah "kapitalisme". Lain halnya jika kita mencoba memahami
ekonomi yang berorientasi kerakyatan dalam perspektif aktivitas ekonomi.
Pemikiran Adam Smith bukanlah segala-galanya dalam ilmu ekonomi, tetapi ia merupakan awal dari ilmu ekonomi yang berkembang saat ini. Selanjutnya Keynes pada tahun 1836 melengkapi pemikiran Adam Smith sebagai langkah penguatan hidupnya ekonomi ke arah kapitalisme.
Begitu cepatnya fahaman ekonomi kapitalis berkembang, tentunya dalam kehidupan sangat banyak menyebabkan permasalahan sosial, menanggapi hal ini Kal Marx pada tahun 1867 telah menulis koreksi total terhadap fahaman kapitalis dalam buku Das Kapital (matinya kapitalisme). Dalam perkembangan kekinian, kedua-dua fahaman difahami sebagai pemahaman ekonomi yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dari dua kutub ilmu ekonomi yang sangat kontras ini muncul pemahaman baru yang lebih tenar disebut dengan "mixed economy" (ekonomi campuran).
Dalam dua arus besar pemahaman ilmu ekonomi, Indonesia mengambil pemahaman ekonomi campuran sebagai langkah legalisasi keberadaan campur tangan pemerintah dalam menggairahkan kapitalisme. Prasangka ini dikuatkan oleh langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam perencanaan ekonominya mengambil The Big Push Theory sebagai dasar
strategi pembangunan ekonomi. Hal ini perlu ditelaah secara tajam, karena ide ekonomi kerakyatan yang ingin dikembangkan di Indonesia merupakan hal yang sangat sulit dilaksanakan. Kalaupun ada pemihakan pemerintah kepada rakyat paling hanya dapat diakomodir dengan penegasan "dalam The Big Push Theory itu ada Trickle Down Effect".
Pembangunan untuk Membangun Apa?
Disadari atau tidak bahwa pembangunan ekonomi saat ini telah diarahkan kepada matlamat ekonomi yang sempit yaitu terpusat pada pertumbuhan. Dalam perspektif yang lebih luas menyesalkan bahwa perencanaan tujuan pembangunan seharusnya diarahkan kepada pembangunan manusia, bukan terjebak disekitar pembangunan ekonomi.
Tujuan pembangunan ekonomi seharusnya tidak sekedar terpusat pada pertumbuhan, tetapi harus dapat mempertahankan struktur sosial dan budaya yang baik. Pembangunan ekonomi yang banyak merubah keadaan sosial dan budaya menjadi negatif merupakan penyebab munculnya masalah moral.
Tujuan yang sempit dari pembangunan negara menjadi pemahaman pembangunan ekonomi telah mengecilkan makna pembangunan yang lain selain membangun ekonomi. Padahal pembangunan manusia dibidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya yang jelas-jelas perlu dilakukan telah menjadi prioritas sampingan selain daripada
pembangunan ekonomi yang menjadi pusat aktivitas pembangunan.
Kesalahan ini begitu kuat dan telah mengakar pada aktivitas pembangunan kita sebagai akibat ekonomi menjadi tolok ukur segalanya (materialisme).
Jika kita bertanya, sebenarnya pembangunan itu untuk siapa? Maka hampir semua dari kita menjawab "untuk manusia". Jika pertanyaannya dilanjutkan "apakah manusia hanya perlu pembangunan ekonomi?", maka jawabannya pun "bukan hanya ekonomi". Oleh karena itu, pembangunan yang harus dilakukan negara bukan hanya pembangunan ekonomi tetapi
pembangunan yang memenuhi keperluan manusia dari aspek jasmani dan rohaninya.
Tujuan pembangunan ini perlu dikemukakan, karena untuk mempertegas kepentingan pembangunan ekonomi bukan hanya untuk meraih "akumulasi kapital" secara pribadi, tetapi ada peran komunitas yang harus difungsikan oleh pembangunan ekonomi. Dalam hal ini ekonomi kerakyatan akan tumbuh "subur" jika kapitalisme digeser kearah
sosialisme.
Pembangunan Ekonomi Indonesia sudah Merakyat? Munculnya istilah ekonomi kerakyatan di Indonesia mulai pada tahun 1931 dalam tulisan Mohd. Hatta yang berjudul "Perekonomian Kolonial-Kapital" dalam Harian Daulat Rakyat tanggal 20 November 1931. Perlu difahami bahwa ide ekonomi kerakyatan itu lebih kental di Indonesia dibandingkan negara-negara lain. Kalaupun ada isu yang berkembang di luar Indonesia itu hanya berkisar diseputar skala ekonomi (pengusaha besar, menengah dan kecil). Sementara ekonomi kerakyatan yang dimaksudkan di Indonesia bukan hanya skala ekonomi akan tetapi keinginannya jauh menuju kepada peran nilai-nilai lokal mempengaruhi kehidupan ekonomi.
Cetusan awal Mohd. Hatta itu sebenarnya bermula dari reaksinya terhadap penguasaan ekonomi oleh kolonialisme-VOC serta pelaksanaan UU Agraria tahun 1870. Model ini terus berkembang dan untuk konteks Indonesia masih berkelanjutan pada sistem ekonomi kapitalistik .
Oleh karena itu, warna pembangunan ekonomi yang dilakukan Indonesia sejak dulu (masa penjajahan) sampai orde baru masih bercorak yang sama yaitu pembangunan ekonomi yang berorientasi kapitalisme. Malahan selama masa penjajahan (sekitar 350 tahun) telah terjadi pemasungan gairah keusahawanan karena tidak adanya dukungan kemerdekaan ekonomi, kemampuan peribadi dan faktor-faktor lingkungan yang diciptakan secara sengaja oleh penjajah.
Adi Sasono mengatakan bahwa ekonomi kerakyatan adalah antitesa dan sekaligus sintesa dari ekonomi konglemerasi sentralisasi yang selama ini dianut oleh rezim Orde Baru. Dari pemikiran ini jelas, selama pembangunan ekonomi bercorak "wajah kapitalisme" kental, maka akan selalu berbenturan dengan keinginan ekonomi kerakyatan. Lebih-lebih
saat ini (Pemerintahan Megawati) yang sebenarnya kurang merespons paradigma pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan yang paling tidak dicirikan oleh empat hal; (1) dalam pidato kenegaraan, Presiden Megawati, mengungkapkan keraguannya atas konsep ekonomi kerakyatan atau ekonomi rakyat. Menurutnya, ekonomi kerakyatan sesungguhnya
belum jelas benar mengenai pengertian, lingkup, isi dan konsepnya.
(2) perimbangan APBN yang belum berpihak kepada ekonomi rakyat. Hal ini bisa dibaca dari anggaran yang diberikan pada sektor koperasi dan usaha kecil menengah (UKM), yang masih amat belum memadai.(3)pembaruan paket program kebijakan ekonomi dan keuangan antara pemerintah Indonesia dengan Dana Moneter Internasional (IMF),
tampaknya tidak satu pun dari butir kesepakatan yang ada, menyebutkan keinginan untuk memperkuat basis ekonomi rakyat. Dan (4)kebijakan pemerintah pun belum pula menunjukkan keberpihakannya pada petani yang merupakan rakyat kebanyakan.
Jika mempertanyakan adanya ekonomi kerakyatan sebenarnya dalam makna yang lain sama dengan mempertanyakan mengenai eksistensi ekonomi kerakyatan. Oleh karenanya mempertanyakan eksistensi maka perlu dipahami apa itu eksistensi. Eksistensi menurut makna kamus adalah adanya, sadar akan adanya, keadaan kehidupan dan menjelma atau
menjadi ada. Jika eksistensi diterjemahkan keadalam makna yang lebih bebas, maka makna eksistensi menjadi sesuatu yang keberadaannya dengan secara sadar telah ada dalam kehidupan. Oleh karena itu, jika kita mencoba mengkaitkan makna bebas eksistensi dengan ekonomi kerakyatan, maka keberadaan ekonomi kerakyatan secara sadar telah ada dalam kehidupan sejak dulu.
Term ekonomi kerakyatan, jika kita coba bedah dari kata yang membentuknya, maka ianya terdiri dari dua kata yang digabungkan; pertama kata "ekonomi" dan kedua kata "kerakyatan". Mendalami ekonomi kerakyatan berarti berimplikasi kepada pendalaman mengenai ekonomi dan pendalaman mengenai kerakyatan. Kata kerakyatan yang
melengkapi kata ekonomi seakan-akan menerangkan arah tuju kemana sebenarnya ekonomi harus memihak dan bergerak. Oleh karena itu, membahas perjalanan ekonomi kerakyatan di Indonesia maka sebenarnya berimplikasi pada pembahasan perjalanan ekonomi dan
perjalanan kerakyatan di Indonesia. Membuka tabir perjalanan ekonomi tidaklah cukup melihat kajian sejarah ekonomi menurut perspektif umum, karena jika kita coba mentakrif apa definisi ekonomi menurut perspektif umum sebenarnya ia merupakan simpulan dari aktivitas manusia sejak manusia ada. Begitu juga tabir perjalanan kerakyatan tidaklah cukup membahas manusia yang jika kita menggolongkannya
manusia kelas "kecil", karena sebenarnya semua manusia yang bergabung dalam sebuah institusi negara maka kita menyebutnya dengan istilah "rakyat".
Pemahaman di atas sangat diperlukan karena sebagai alat untuk melihat konteks secara terintegrasi. Dengan demikian, makna ekonomi kerakyatan sebenarnya aktivitas ekonomi yang berpihak kepada rakyat (baik golongan atas, menengah dan kecil), bukan aktivitas ekonomi yang memihak pada rakyat kecil saja atau bahkan rakyat atas saja.
Jika kita mentakrifkan ekonomi kerakyatan adalah aktivitas ekonomi yang memihak kepada rakyat kecil saja, maka sebenarnya kita telah mencoba mengkhianati kerakyatan itu sendiri.
Hanya, yang jadi persoalan dalam ekonomi saat ini adalah mengapa hasil aktivitas ekonomi hanya dinikmati oleh kebanyakan golongan rakyat kelas atas dan menengah saja, yang secara akumulasi sedikit jumlahnya dibandingkan dengan jumlah rakyat kelas kecil yang sangat banyak. Melalui gambaran itu, jika kita akan membentuk sistem ekonomi kerakyatan maka sebenarnya sistem ekonomi itu harus mampu mengakomodir ketiga skala kelompok rakyat di atas yang terperhatikan melalui sistem ekonomi yang dibentuk.
Apa yang Dibangun agar Ekonomi bisa Merakyat?
Di atas saya telah mengatakan bahwa ilmu ekonomi dan aktivitas ekonomi dalam perkembangannya mempunyai perbedaan. Hal ini wajar karena realitas (empirikal) merupakan hal yang terus dijadikan bahan kajian ilmu ekonomi. Dengan demikian pertumbuhan ilmu akan sangat bergantung kepada perkembangan realitas (empirik) yang dikaji berdasarkan metode tertentu sehingga menjadi ilmu. Oleh karena kewajaran keilmuan dapat dilegalisir oleh metode ilmiah (alat membangun ilmu), maka sebenarnya "merakyatkan ekonomi" dapat dilakukan dari dua sisi, (1) sisi ilmu ekonomi dan (2) aktivitas ekonomi.
Merakyatkan ilmu ekonomi dapat ditempuh dengan cara pemberian nilai-nilai kerakyatan" dalam filosofi yang membentuk ilmu ekonomi. Hal ini penting karena kemapanan ilmu ekonomi awalnya dibentuk dari filosofi yang mendasarinya. Jika sekarang dalam ilmu ekonomi telah berkembang menjadi "kapitalisme", maka pada awal pembangunan ilmu
ekonomi telah ditanamkan nilai-nilai yang berbau kapital. Begitu juga jika kita ingin membentuk ilmu ekonomi kerakyatan, maka pada dataran filosofi perlu ditambahkan (jika tidak berani merubah) nilai-nilai kerakyatan sebagai bagian realitas (empirik) yang perlu dikaji secara keilmuan.
Sebenarnya, tak perlu muncul istilah ekonomi kerakyatan jika kita telah memasukan nilai-nilai kerakyatan dalam filosofi pembangunan ilmu ekonomi. Saya melihat, munculnya istilah ekonomi kerakyatan lebih besar kepentingan politisnya berbanding pembangunan ilmu ekonominya. Sekalipun diperlukan hasil ekonomi harus memihak pada
rakyat kebanyakan, itu sebenarnya lebih kental dengan dataran teknis dari implementasi ilmu ekonomi. Dalam hal ini saya ingin menegaskan "ekonomi ya ekonomi", sekalipun ia harus berpihak pada rakyat kebanyakan.
Cara lain merakyatkan ekonomi adalah memainkan peranan kerakyatan dalam aktivitas ekonomi. Pada sisi ini, merupakan lubang yang paling besar yang telah dimasuki "aktivis ekonomi kerakyatan" baik atas nama keilmuan mahupun atas nama politik. Jurus-jurus mengelola ekonomi berorientasi rakyat telah dan banyak dilakukan. Sebagai
contoh program pembangunan ekonomi yang diperuntukan untuk "rakyat kecil" semisal skim kredit untuk usaha kecil, inpres desa tertinggal dan program sejenisnya. Hal ini juga bisa terus dikembangkan sebagai pencarian kiat-kiat solusi ekonomi kerakyatan dalam menjawab kekhawatiran ekonomi bangsa yang memerlukan penanganan.
Friday, May 11, 2007
Negeri Subur & Nasi Aking
umber : Budi Susanto
NPM : 05-040
Jurusan : Management (smt 04)
Keterangan : Tugas Ekonomi Pembangunan
Dulu ketika rakyat didera kelaparan, yang diakibatkan oleh kemiskinan yang mederanya, orang masih bisa mengkonsumsi umbi-umbian seperti singkong, ubi, talas, atau apaun yang sejenisnya. Bahkan di tahun 60- an, ketika terjadi pemotongan nilai rupiah sampai dengan seribu persen, kemiskinan berhasil memaksa rakyat mengantri di jalan-jalan untuk mendapatkan beras dari pemerintah. Tapi saat ini yang terjadi sepertinya sudah berada di puncak tertingginya, virus yang bernama kemiskinan ini seperti sudah sangat akut mendera rakyat Indonesia. Di kota-kota besar, tidak terkecuali juga di desa-desa, puluhan ribu orang terpaksa harus mengkonsumsi
nasi aking. Nasi bekas yang seharusnya menjadi makanan binatang ini, sekarang di konsumsi oleh manusia. Seperti mimpi memang, tapi itulah kenyataannya, berbagai media cetak maupun elektronik menjadi saksi hidup dari kodisi buruk ini.
Dulu kita mungkin tidak pernah tahu apa yang dinamakan nasi aking itu, tapi sekarang nasi aking seolah sudah menjadi makanan wajib bagi kebanyakan rakyat miskin di indonesia. Konon harga per kilonya hanya seperlima dari harga sekilo beras, atau jika nominalkan sebesar seribu rupiah untuk satu kilo. Tentu saja sangat murah,
karena nasi aking adalah nasi bekas yang kemudian dikeringkan, dan di tanak kembali untuk kemudian dimakan. Rasanya tentu tidak sepulen nasi yang diolah dari beras, bahkan medekati pun tidak. Tapi apa mau dikata, jika memang uang untuk membeli beras itu tidak ada.
Lalu bagaimana dengan nilai gizi yang terkandung di dalam nasi aking? Menurut beberapa orang pakar kesehatan, nasi aking bahkan tidak mempunyai secuilpun kandungan gizi di dalamnya. Hal itu disebabkan karena nasi aking adalah daur ulang makanan sisa, jadi semua gizi yang menopang kesehatan tubuh sudah melenyap ketika nasi
itu dibasikan.
Jika sudah seperti ini, masih pantaskah kita menyebut diri sebagai bangsa yang subur, yang kekayaan alamnya melimpah ruah. Yang konon katanya, kekayaan alam Indonesia adalah yang kedua terkaya di dunia.
Rasanya sudah kering air mata ini untuk menangis, tapi kemiskinan dari bangsa ini pertama kali berdiri, tidak juga beranjak pergi. Kemana pemerintah? Ketika nelayan-nelayan dari negara asing mengambil ikan dari perairan kita. Kemana pemerintah? Ketika Tenaga Kerja Indonesia yang mencari penghidupan di luar negeri dan
penyumbang devisa terbesar bagi bangsa dipukuli oleh majikannya. Kemana pemerintah? Ketika kekayaan alam kita kita dikeruk oleh perusahaan-perusahaan asing untuk dibawa ke negara mereka. Kemana pemerintah? Yang menurut UUD 45 adalah pelayan dari kepentingan masyarakat. Lalu buat apa ada pemerintahan, jika sebagian besar
rakyat hidup dalam kemiskinan.
Kota Karawang saja yang dulu dijuluki sebagai kota lumbung padi, rasanya saat ini justru tidak tepat lagi, mengapa ? dari hasil Surfey yang dilakukan baru-baru ini oleh mahasiswa Universitas Singa Perbangsa Karawang (UNSIKA) dalam rangka pencatatan rumah tangga miskin menunjukan bahwa masyarakat yang notabennya tinggal di daerah
pedesaanpun yang mayoritas penduduknya bermata pencahariaan sebagai petani tak luput dalam kesahariannya mengkonsumsi beras miskin bahkan tak jarang pula masyarakat mengkonsumsi nasi Aking.
Bagi mereka nasi Raskin atau nasi Aking yang dijadikan sebagai bahan makanan mereka sehari-hari pun,mereka anggap sebagai nasi penyelamat dalam kehidupan mereka untuk sedikit mengusir rasa lapar yang mencekik perut mereka, lalu apa yang harus pemerintah kita lakukan saat ini ? haruskah kita hanya menjadi penonton dari fenomena
yang terjadi masyarakat kita saat ini ? atau masih tepatkah Indonesia ini di sebut nergri yang kaya akan sumber kekayaan alam, kalau saja masyarakatnya tidak mampu untuk mengkonsumsi nasi yang baik dari hasil negrinya sendiri.
Kritik dan saran : budi-brojomusti@yahoo.co.id
NPM : 05-040
Jurusan : Management (smt 04)
Keterangan : Tugas Ekonomi Pembangunan
Dulu ketika rakyat didera kelaparan, yang diakibatkan oleh kemiskinan yang mederanya, orang masih bisa mengkonsumsi umbi-umbian seperti singkong, ubi, talas, atau apaun yang sejenisnya. Bahkan di tahun 60- an, ketika terjadi pemotongan nilai rupiah sampai dengan seribu persen, kemiskinan berhasil memaksa rakyat mengantri di jalan-jalan untuk mendapatkan beras dari pemerintah. Tapi saat ini yang terjadi sepertinya sudah berada di puncak tertingginya, virus yang bernama kemiskinan ini seperti sudah sangat akut mendera rakyat Indonesia. Di kota-kota besar, tidak terkecuali juga di desa-desa, puluhan ribu orang terpaksa harus mengkonsumsi
nasi aking. Nasi bekas yang seharusnya menjadi makanan binatang ini, sekarang di konsumsi oleh manusia. Seperti mimpi memang, tapi itulah kenyataannya, berbagai media cetak maupun elektronik menjadi saksi hidup dari kodisi buruk ini.
Dulu kita mungkin tidak pernah tahu apa yang dinamakan nasi aking itu, tapi sekarang nasi aking seolah sudah menjadi makanan wajib bagi kebanyakan rakyat miskin di indonesia. Konon harga per kilonya hanya seperlima dari harga sekilo beras, atau jika nominalkan sebesar seribu rupiah untuk satu kilo. Tentu saja sangat murah,
karena nasi aking adalah nasi bekas yang kemudian dikeringkan, dan di tanak kembali untuk kemudian dimakan. Rasanya tentu tidak sepulen nasi yang diolah dari beras, bahkan medekati pun tidak. Tapi apa mau dikata, jika memang uang untuk membeli beras itu tidak ada.
Lalu bagaimana dengan nilai gizi yang terkandung di dalam nasi aking? Menurut beberapa orang pakar kesehatan, nasi aking bahkan tidak mempunyai secuilpun kandungan gizi di dalamnya. Hal itu disebabkan karena nasi aking adalah daur ulang makanan sisa, jadi semua gizi yang menopang kesehatan tubuh sudah melenyap ketika nasi
itu dibasikan.
Jika sudah seperti ini, masih pantaskah kita menyebut diri sebagai bangsa yang subur, yang kekayaan alamnya melimpah ruah. Yang konon katanya, kekayaan alam Indonesia adalah yang kedua terkaya di dunia.
Rasanya sudah kering air mata ini untuk menangis, tapi kemiskinan dari bangsa ini pertama kali berdiri, tidak juga beranjak pergi. Kemana pemerintah? Ketika nelayan-nelayan dari negara asing mengambil ikan dari perairan kita. Kemana pemerintah? Ketika Tenaga Kerja Indonesia yang mencari penghidupan di luar negeri dan
penyumbang devisa terbesar bagi bangsa dipukuli oleh majikannya. Kemana pemerintah? Ketika kekayaan alam kita kita dikeruk oleh perusahaan-perusahaan asing untuk dibawa ke negara mereka. Kemana pemerintah? Yang menurut UUD 45 adalah pelayan dari kepentingan masyarakat. Lalu buat apa ada pemerintahan, jika sebagian besar
rakyat hidup dalam kemiskinan.
Kota Karawang saja yang dulu dijuluki sebagai kota lumbung padi, rasanya saat ini justru tidak tepat lagi, mengapa ? dari hasil Surfey yang dilakukan baru-baru ini oleh mahasiswa Universitas Singa Perbangsa Karawang (UNSIKA) dalam rangka pencatatan rumah tangga miskin menunjukan bahwa masyarakat yang notabennya tinggal di daerah
pedesaanpun yang mayoritas penduduknya bermata pencahariaan sebagai petani tak luput dalam kesahariannya mengkonsumsi beras miskin bahkan tak jarang pula masyarakat mengkonsumsi nasi Aking.
Bagi mereka nasi Raskin atau nasi Aking yang dijadikan sebagai bahan makanan mereka sehari-hari pun,mereka anggap sebagai nasi penyelamat dalam kehidupan mereka untuk sedikit mengusir rasa lapar yang mencekik perut mereka, lalu apa yang harus pemerintah kita lakukan saat ini ? haruskah kita hanya menjadi penonton dari fenomena
yang terjadi masyarakat kita saat ini ? atau masih tepatkah Indonesia ini di sebut nergri yang kaya akan sumber kekayaan alam, kalau saja masyarakatnya tidak mampu untuk mengkonsumsi nasi yang baik dari hasil negrinya sendiri.
Kritik dan saran : budi-brojomusti@yahoo.co.id
MEMPRODUKSI PEMBANGUNAN BERORIENTASI KESEJAHTERAAN
Nama : Pepi Rusyana
Npm : 05 - 021
Smt : IV ( Empat ) MB
fe unsika manajemen
Pemerintahan baru diharapkan mengedepankan pembangunan sumber daya manusia atau pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk, kalau tidak menginginkan Indonesia semakin terpuruk. Krisis multidimensi dan perubahan
struktur pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi berdampak sangat besar pada paradigma pembangunan di Indonesia.
Karenanya, sejak krisis tahun 1997 sampai saat ini pemerintah hanya mencoba berkutat pada tiga isu besar yang dianggap sebagai instrumen yang dapat mengatasi krisis, yaitu isu ekonomi, politik dan hukum. Sebagai dampaknya, perhatian pada masalah kependudukan, dimana penduduk sesungguhnya merupakan sumber daya manusia, berkurang.
Ketertinggalan dalam pembangunan sumber daya manusia ini menyebabkan posisi Indonesia dipastikan akan semakin sulit dalam era globalisasi. Lihat saja, betapa indikator pembangunan Indonesia memperlihatkan, bahwa posisi Indonesia makin tertinggal disbanding dengan negara-negara lainnya. Bahkan dengan negara yang sebelumnya
tertinggal dari Indonesia. Maka, tak ada pilihan bagi pemerintahan baru mendatang kecuali mengedepankan pembangunan sumber daya manusia atau pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk.
Mengapa ini menjadi penting? Tak lain karena orientasi pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan penduduk secara menyeluruh tidak saja berdampak pada peningkatan daya saing antar negara. Ia juga diyakini akan berdampak pada keberlanjutan pembangunan itu sendiri dibanding dengan orientasi pembangunan yang
lebih diarahkan pada pertumbuhan saja. Pertumbuhan ekonomi memang penting bagi peningkatan kualitas kesejahteraan. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak akan berkelanjutan jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang memadai melalui pembangunan sosial yang memadai.
Sebaliknya pembangunan kualitas sumber daya manusia tidak akan tercapai manakala tidak didukung oleh pertumbuhan ekonomi. Pada gilirannya, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kualitas sumber daya manusia akan sulit terlaksana jika jumlah penduduk tidak terkendali.
Reformasi orientasi pembangunan tentu saja diperlukan jika negeri ini tidak ingin makin tertinggal dari negara lain dan kembali mengalami krisis ekonomi lebih dahsyat. Masalah ini seharusnya menjadi kepedulian kita semua dan khususnya pemerintah sebagai
pembuat kebijakan harus lebih memberi perhatian dalam pembuatan kebijakan mendatang.
Program pembangunan dalam meningkatkan mutu penduduk dengan dukungan pembangunan dalam bidang kesehatan, KB dan pendidikan, saat ini telah menghasilkan masyarakat usia produktif yang siap berperan dan berkiprah dalam pembangunan. Bandingkan dengan kondisi penduduk pada tahun era 1960-an. Ketika itu penduduk usia produktif belum begitu banyak yang siap mendukung pembangunan yang ada. Sebanyak 80 persen
dari penduduk usia produktif tinggal di pedesaan, pendidikan mereka rendah dan rendah pula tingkat pendapatan keluarganya. Beda dengan kondisi sekarang yang cukup baik ini, apabila dimanfaatkan guna mendukung pembangunan Indonesia saat ini dan ke depan secara maksimal, maka akan dapat memberikan sumbangan besar dalam
peningkatan pendapatan nasional. Pembangunan kesehatan, KB, pendidikan, memperluas kesempatan kerja dan berusaha khususnya bagi perempuan, pengembangan sarana dan
prasarana ekonomi-sosial pedesaan (pasar desa, jalan desa ke kota), dan mempertahankan budaya daerah, adalah program pemberdayaan masyarakat yang harus terus meneruskan ditingkat-kembangkan agar program tersebut ke depan lebih membumi dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Antara laki-laki dan perempuan tidak boleh
dibeda-bedakan. Mereka harus diberi peluang yang sama baik dalam pendidikan, kesempatan kerja, upah dan pelayanan kesehatan.
Npm : 05 - 021
Smt : IV ( Empat ) MB
fe unsika manajemen
Pemerintahan baru diharapkan mengedepankan pembangunan sumber daya manusia atau pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk, kalau tidak menginginkan Indonesia semakin terpuruk. Krisis multidimensi dan perubahan
struktur pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi berdampak sangat besar pada paradigma pembangunan di Indonesia.
Karenanya, sejak krisis tahun 1997 sampai saat ini pemerintah hanya mencoba berkutat pada tiga isu besar yang dianggap sebagai instrumen yang dapat mengatasi krisis, yaitu isu ekonomi, politik dan hukum. Sebagai dampaknya, perhatian pada masalah kependudukan, dimana penduduk sesungguhnya merupakan sumber daya manusia, berkurang.
Ketertinggalan dalam pembangunan sumber daya manusia ini menyebabkan posisi Indonesia dipastikan akan semakin sulit dalam era globalisasi. Lihat saja, betapa indikator pembangunan Indonesia memperlihatkan, bahwa posisi Indonesia makin tertinggal disbanding dengan negara-negara lainnya. Bahkan dengan negara yang sebelumnya
tertinggal dari Indonesia. Maka, tak ada pilihan bagi pemerintahan baru mendatang kecuali mengedepankan pembangunan sumber daya manusia atau pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk.
Mengapa ini menjadi penting? Tak lain karena orientasi pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan penduduk secara menyeluruh tidak saja berdampak pada peningkatan daya saing antar negara. Ia juga diyakini akan berdampak pada keberlanjutan pembangunan itu sendiri dibanding dengan orientasi pembangunan yang
lebih diarahkan pada pertumbuhan saja. Pertumbuhan ekonomi memang penting bagi peningkatan kualitas kesejahteraan. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak akan berkelanjutan jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang memadai melalui pembangunan sosial yang memadai.
Sebaliknya pembangunan kualitas sumber daya manusia tidak akan tercapai manakala tidak didukung oleh pertumbuhan ekonomi. Pada gilirannya, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kualitas sumber daya manusia akan sulit terlaksana jika jumlah penduduk tidak terkendali.
Reformasi orientasi pembangunan tentu saja diperlukan jika negeri ini tidak ingin makin tertinggal dari negara lain dan kembali mengalami krisis ekonomi lebih dahsyat. Masalah ini seharusnya menjadi kepedulian kita semua dan khususnya pemerintah sebagai
pembuat kebijakan harus lebih memberi perhatian dalam pembuatan kebijakan mendatang.
Program pembangunan dalam meningkatkan mutu penduduk dengan dukungan pembangunan dalam bidang kesehatan, KB dan pendidikan, saat ini telah menghasilkan masyarakat usia produktif yang siap berperan dan berkiprah dalam pembangunan. Bandingkan dengan kondisi penduduk pada tahun era 1960-an. Ketika itu penduduk usia produktif belum begitu banyak yang siap mendukung pembangunan yang ada. Sebanyak 80 persen
dari penduduk usia produktif tinggal di pedesaan, pendidikan mereka rendah dan rendah pula tingkat pendapatan keluarganya. Beda dengan kondisi sekarang yang cukup baik ini, apabila dimanfaatkan guna mendukung pembangunan Indonesia saat ini dan ke depan secara maksimal, maka akan dapat memberikan sumbangan besar dalam
peningkatan pendapatan nasional. Pembangunan kesehatan, KB, pendidikan, memperluas kesempatan kerja dan berusaha khususnya bagi perempuan, pengembangan sarana dan
prasarana ekonomi-sosial pedesaan (pasar desa, jalan desa ke kota), dan mempertahankan budaya daerah, adalah program pemberdayaan masyarakat yang harus terus meneruskan ditingkat-kembangkan agar program tersebut ke depan lebih membumi dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Antara laki-laki dan perempuan tidak boleh
dibeda-bedakan. Mereka harus diberi peluang yang sama baik dalam pendidikan, kesempatan kerja, upah dan pelayanan kesehatan.
PEREKONOMIAN INDONESIA TRIWULAN II TUMBUH 0,52 PERSEN
POSTED By:
Dika charisma
05-057
Perekonomian Indonesia, yang digambarkan oleh perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) padatriwulan II tahun 2002 naik 0,52 persen dibanding riwulansebelumnya. "Pertumbuhan itu terjadi pada delapan sektor ekonomi, sedangkan satu sektor turun pertumbuhannya yaitu pertambangan dan penggalian," kata Kepala Biro Pusat Satatistik (BPS) Soedarti Surbakti kepada Fiscal News, di Jakarta, Kamis.
Sementara PDB Indonesia pada triwulan II tahun 2002 dibanding triwulan sama tahun 2001 juga tumbuh 3,51 persen. Sedangkan secara kumulatif, PDB semester pertama 2002
dibandingkan tahun sebelumnya juga tumbuh 2,87 persen. Pertumbuhan perekonomian dalam triwulan II tahun 2002, katanya, didorong kenaikan sektor pertanian yang pada triwulan II tahun 2002 naik 1,62 persen dibanding triwulan sebelumnya.
Kenaikan juga akibat didorong sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 3,25 persen; sektor bangunan tumbuh 0,98 persen; sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh 0,78 persen; serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh 0,59 persen.
"Hanya sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami pertumbuhan minus yaitu 2,62 persen tapi itu tidak mampu menekan pertumbuhan ekonomi Nasional," ungkapnya.
Dikatakannya, PDB Indonesia pada triwulan II tahun 2002 bila dibandingkan dengan triwulan II tahun 2001 dapat mencerminkan perubahan tanpa dipengaruhi faktor musim.
Mengenai kenaikan PDB dalam semester pertama 2002 sebesar 2,87 persen dibanding periode sama 2001, ungkap Soedarti, pertumbuhan tersebut ditunjang oleh sektor pertanian yang naik 2,34 persen; sektor industri pengolahan naik 3,12 persen; sektor
listrik-gas-air bersih meningkat 6,25 persen; bangunan 2,02 persen;Serta perdagangan-hotel-restoran tumbuh 3,55 persen. Ditinjau dari sisi penggunaan atau permintaan, PDB Indonesia triwulan II tahun 2002 digerakkan oleh semua komponen permintaan, yaitu pengeluaran konsumsi rumahtangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, dan ekspor maupun impor.
Pada triwulan II tahun 2002, peranan sektor pertanian terhadap PDB sebesar 17,92 persen, sedangkan sektor industri pengolahan sebesar 25,81 persen. "Ini berarti peranan sektor pertanian dan industri pengolahan pada PDB harga berlaku triwulan II tahun 2002 naik dibandingkan triwulan sama 2001," katanya.
Urutan peranan masing-masing sektor ekonomi dari yang terbesar hingga terkecil sampai triwulan II tahun 2002 tidak berubah, yaitu industri pengolahan; pertanian; perdagangan-hotel-restoran;
pertambangan dan penggalian;
jasa-jasa;
keuangan-persewaan-jasa
perusahaan;
pengangkutan dan komunikasi;
bangunan; dan
listrik-gas-air bersih.
Dika charisma
05-057
Perekonomian Indonesia, yang digambarkan oleh perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) padatriwulan II tahun 2002 naik 0,52 persen dibanding riwulansebelumnya. "Pertumbuhan itu terjadi pada delapan sektor ekonomi, sedangkan satu sektor turun pertumbuhannya yaitu pertambangan dan penggalian," kata Kepala Biro Pusat Satatistik (BPS) Soedarti Surbakti kepada Fiscal News, di Jakarta, Kamis.
Sementara PDB Indonesia pada triwulan II tahun 2002 dibanding triwulan sama tahun 2001 juga tumbuh 3,51 persen. Sedangkan secara kumulatif, PDB semester pertama 2002
dibandingkan tahun sebelumnya juga tumbuh 2,87 persen. Pertumbuhan perekonomian dalam triwulan II tahun 2002, katanya, didorong kenaikan sektor pertanian yang pada triwulan II tahun 2002 naik 1,62 persen dibanding triwulan sebelumnya.
Kenaikan juga akibat didorong sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 3,25 persen; sektor bangunan tumbuh 0,98 persen; sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh 0,78 persen; serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh 0,59 persen.
"Hanya sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami pertumbuhan minus yaitu 2,62 persen tapi itu tidak mampu menekan pertumbuhan ekonomi Nasional," ungkapnya.
Dikatakannya, PDB Indonesia pada triwulan II tahun 2002 bila dibandingkan dengan triwulan II tahun 2001 dapat mencerminkan perubahan tanpa dipengaruhi faktor musim.
Mengenai kenaikan PDB dalam semester pertama 2002 sebesar 2,87 persen dibanding periode sama 2001, ungkap Soedarti, pertumbuhan tersebut ditunjang oleh sektor pertanian yang naik 2,34 persen; sektor industri pengolahan naik 3,12 persen; sektor
listrik-gas-air bersih meningkat 6,25 persen; bangunan 2,02 persen;Serta perdagangan-hotel-restoran tumbuh 3,55 persen. Ditinjau dari sisi penggunaan atau permintaan, PDB Indonesia triwulan II tahun 2002 digerakkan oleh semua komponen permintaan, yaitu pengeluaran konsumsi rumahtangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, dan ekspor maupun impor.
Pada triwulan II tahun 2002, peranan sektor pertanian terhadap PDB sebesar 17,92 persen, sedangkan sektor industri pengolahan sebesar 25,81 persen. "Ini berarti peranan sektor pertanian dan industri pengolahan pada PDB harga berlaku triwulan II tahun 2002 naik dibandingkan triwulan sama 2001," katanya.
Urutan peranan masing-masing sektor ekonomi dari yang terbesar hingga terkecil sampai triwulan II tahun 2002 tidak berubah, yaitu industri pengolahan; pertanian; perdagangan-hotel-restoran;
pertambangan dan penggalian;
jasa-jasa;
keuangan-persewaan-jasa
perusahaan;
pengangkutan dan komunikasi;
bangunan; dan
listrik-gas-air bersih.
Advokasi Polusi Industri Menuju Produksi Bersih
NAMA : EMMA RACHMAWATI
NPM : 05 ~ 025
Selama 20 tahun terakhir Pembangunan ekonomi Indonesia mengarah kepada industrialisasi. Pada saat ini tidak kurang terdapat 30.000 industri yang beroperasi di Indonesia yang mana dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Tak dapat dihindari, dampak ikutan dari industrialisasi ini adalah juga terjadinya peningkatan pencemaran yang dihasilkan dari proses produksi industri. Pencemaran air, udara,
tanah dan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) nerupakan persoalan yang harus dihadapi oleh komunitas-komunitas yang tinggal di sekitar kawasan industri.
Bukan rahasia lagi, bahwa sektor ini telah membawa akibat buruk terhadap lingkungan dan manusia. Sejak awal berdiri, sektor ini seringkali sudah menimbulkan masalah, misalnya, lokasi pabrik yang dekat dengan pemukiman penduduk, pembebasan tanah yang bermasalah, tidak dilibatkannya masyarakat dalam kebijakan ini, buruknya kualitas
AMDAL, sering tidak adanya pengolahan limbah, dan lain sebagainya.
Dampak lainnya yang timbul adalah polusi udara, polusi air, kebisingan, dan sampah. Semua dampak tersebut menjadi faktor utama penyebab kerentanan yang terjadi dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat menjadi tambah rentan karena buruknya kualitas lingkungan.
Polusi industri bisa terjadi karena beberapa faktor di antaranya adalah karena adanya tumpang tindih kebijakan sehingga menyebabkan satu kebijakan tidak mendukung kebijakan lainnya, perencanaan tata kota yang tidak sesuai, penegakan hukum yang lemah, dan kurangnya fasilitas untuk publik. Faktor- faktor ini menambah beban bagi
rakyat. Kondisi kehidupan rakyat semakin terpuruk karena krisis ekonomi dan politik hingga sekarang.
Sektor industri berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan teknologi. Sayangnya, selama ini industrialisasi mengarah kepada suatu kondisi yang menimbulkan dampak negatif yang besar terhadap rakyat dan lingkungan hidup. Padahal lingkungan hidup yang sehat dan bersih adalah hak asasi manusia. Namun yang terjadi justru makin turunnya kualitas lingkungan hidup. Untuk itu harus ada sikap tegas dari Pemerintah agar masalah polusi ini bisa terselesaikan dengan baik dan Pemerintah juga harus mengambil sikap tegas kepada para industri agar industri – industri tersebut beralih ke arah proses Produksi Bersih (Clean Production) untuk merancang ulang industri dan mengurangi polusi sehingga aman bagi konsumen/pemakai dan lingkungan.
NPM : 05 ~ 025
Selama 20 tahun terakhir Pembangunan ekonomi Indonesia mengarah kepada industrialisasi. Pada saat ini tidak kurang terdapat 30.000 industri yang beroperasi di Indonesia yang mana dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Tak dapat dihindari, dampak ikutan dari industrialisasi ini adalah juga terjadinya peningkatan pencemaran yang dihasilkan dari proses produksi industri. Pencemaran air, udara,
tanah dan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) nerupakan persoalan yang harus dihadapi oleh komunitas-komunitas yang tinggal di sekitar kawasan industri.
Bukan rahasia lagi, bahwa sektor ini telah membawa akibat buruk terhadap lingkungan dan manusia. Sejak awal berdiri, sektor ini seringkali sudah menimbulkan masalah, misalnya, lokasi pabrik yang dekat dengan pemukiman penduduk, pembebasan tanah yang bermasalah, tidak dilibatkannya masyarakat dalam kebijakan ini, buruknya kualitas
AMDAL, sering tidak adanya pengolahan limbah, dan lain sebagainya.
Dampak lainnya yang timbul adalah polusi udara, polusi air, kebisingan, dan sampah. Semua dampak tersebut menjadi faktor utama penyebab kerentanan yang terjadi dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat menjadi tambah rentan karena buruknya kualitas lingkungan.
Polusi industri bisa terjadi karena beberapa faktor di antaranya adalah karena adanya tumpang tindih kebijakan sehingga menyebabkan satu kebijakan tidak mendukung kebijakan lainnya, perencanaan tata kota yang tidak sesuai, penegakan hukum yang lemah, dan kurangnya fasilitas untuk publik. Faktor- faktor ini menambah beban bagi
rakyat. Kondisi kehidupan rakyat semakin terpuruk karena krisis ekonomi dan politik hingga sekarang.
Sektor industri berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan teknologi. Sayangnya, selama ini industrialisasi mengarah kepada suatu kondisi yang menimbulkan dampak negatif yang besar terhadap rakyat dan lingkungan hidup. Padahal lingkungan hidup yang sehat dan bersih adalah hak asasi manusia. Namun yang terjadi justru makin turunnya kualitas lingkungan hidup. Untuk itu harus ada sikap tegas dari Pemerintah agar masalah polusi ini bisa terselesaikan dengan baik dan Pemerintah juga harus mengambil sikap tegas kepada para industri agar industri – industri tersebut beralih ke arah proses Produksi Bersih (Clean Production) untuk merancang ulang industri dan mengurangi polusi sehingga aman bagi konsumen/pemakai dan lingkungan.
sudah saatnya Indonesia beradaptasi dengan dampak ekstrem Pemanasan Global
Media Advisory - Jakarta, 27 April
Media perlu mengingatkan: sudah saatnya Indonesia beradaptasi dengan
dampak ekstrem Pemanasan Global!"
Jakarta, 27 April 2007 -"Laporan IPCC (panel Pakar Perubahan Iklim) makin menggarisbawahi bahwa perubahan ikilm adalah ancaman serius bagi kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya," tegas Mubariq Ahmad, Direktur Eksekutif WWF-Indonesia, menanggapi dikeluarkannya hasil penilaian ilmiah tentang dampak global Perubahan Iklim yang dikeluarkan Kelompok Kerja II pada IPCC di Brussels, Belgia, awal
April lalu.
Fitrian Ardiansyah, Direktur Program Iklim dan Energi, WWF-Indonesia menambahkan,"Dampak perubahan iklim sudah terjadi. Sekarang dan akan
makin menjadi. Mulai dari kebakaran hutan, pemutihan karang, gagal panen, sampai punahnya spesies. Tahun 2007 ini menjadi tonggak peringatan bagi pemerintahan di seluruh dunia untuk membuat strategi adaptasi atas dampak besar yang lain: badai, kekeringan, banjir dan naikknya permukaan air laut, termasuk pemerintah Indonesia. Sambil bersama-sama berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca."
Negara berkembang yang akan paling menderita karena tidak mampu membangun infrastruktur untuk beradaptasi, walaupun dampak Perubahan Iklim juga dirasakan negara maju. Tapi tidak melalukan apapun bukan pilihan bijaksana, justru hanya memberikan konsekwensi lebih besar. Laporan IPCC memperlihatkan adanya peluang, namun kita perlu bekerja secara kolektif dalam jangka panjang untuk mencegah krisis ini.
Kenapa? Semua makhluk hidup sangat tergantung pada sumber daya alam. Mangrove dan terumbu karang melindungi pantai, hutan melindungi persediaan air, dan seterusnya.
IPCC memprediksikan jika tidak ada upaya yang dilakukan secara global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, maka pada tahun 2100 suhu bumi akan meningkat hingga 5,8 derajat C, terhitung dari tahun 1990. "Sebagian besar ekosistem tidak akan mampu beradaptasi jika terjadi kenaikan suhu bumi secara global lebih dari 2derajat
celsius. Akan terjadi kepunahan banyak spesies,"ungkap Fitrian. Bagaimana dengan Indonesia? Pada tahun 997/1998, El Nino telah menyebabkan terjadinya peristiwa
pemutihan karang secara luas di beberapa wilayah, seperti bagian timur Sumatera, Jawa, Bali, dan Lombok. Di Kepulauan Seribu, 90-95% terumbu karang yang berada hingga kedalaman 25 meter mengalami kematian akibat pemutihan karang (Reefs at Risk in Southeast Asia, WRI, 2002). Sementara, di Bali Barat sendiri pemutihan karang
menyerang 75-100% tutupan karang.
Peristiwa El Nino tersebut juga telah menyebabkan rentannya banyak kawasan terhadap kebakaran. Pada periode 1997-1998, kegiatan pembukaan lahan di musim kemarau yang dipengaruhi El Nino mengakibatkan terbakarnya kawasan hutan seluas 10 juta ha (FWI,
2001). Tercatat, 80% dari kejadian tersebut terjadi di lahan gambut.
Padahal, lahan gambut merupakn penyerap emisi karbon terbesar di dunia. Akibat peristiwa ini, sebanyak 0,81-2,57 gigaton karbon dilepaskan ke atmosfer.
"Kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat peristiwa ini lebih dari US$3 milyar!Termasuk di dalamnya dampak terhadap kesehatan, transportasi, dan industri pariwisata," jelas Fitrian
TANGGAPAN
Indonesia sangat rentan terhadap Perubahan Iklim karena kegiatan ekonomi masyarakatnya sangat tergantung pada sumber daya alam. Sektor pertanian, kesehatan, perikanan, kelauatan, pariwisata, kehutanan, transportasi, dan perindustrian merupakan sektor-sektor yang kritis terkena dampak. Oleh karena itu, sektor-sektor tersebut perlu meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap dampak perubahan
iklim, dari segi ekonomi dan pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan Perubahan Iklim.
Dekatnya isu Perubahan Iklim dengan isu Pembangunan menyebabkan WWF-Indonesia mengajak dan mengingatkan semua pihak untuk mengubah paradigma. Tidak hanya melihat ancaman Perubahahn Iklim sebagai isu lingkungan saja, tetapi juga isu sosial ekonomi nasional. "Sudah saatnya semua sektor tidak lagi berpikir sektoral, namun bersinergi
untuk membuat sebuah mekanisme satu atap untuk merancang sebuah strategi adaptasi nasional," tegas Fitrian.
Menurut saya langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan strategi adaptasi nasional, yaitu:
1. Membangun sistem informasi dan data base mengenai dampak-dampak perubahan Iklim, termasuk didalamnya:
a. Identifikasi dampak-dampak perubahan iklim yang telah dan akan terjadi di Indonesia.
b. Menetapkan daerah-daerah yang kritis akan dampak sebagai prioritas untuk melakukan tindakan adaptasi.
2. Mengembangkan sistem peringatan dini akan bencana-bencana alam dan lingkungan yang akan terjadi, seperti kebakaran hutan, banjir, badai, pemutihan karang, dsb.
3. Manajemen yang dilakukan secara multipihak untuk menanggulangi dampak-dampak perubahan iklim yang akan terjadi.
4. Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat ketika dampak perubahan iklim terjadi
Media perlu mengingatkan: sudah saatnya Indonesia beradaptasi dengan
dampak ekstrem Pemanasan Global!"
Jakarta, 27 April 2007 -"Laporan IPCC (panel Pakar Perubahan Iklim) makin menggarisbawahi bahwa perubahan ikilm adalah ancaman serius bagi kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya," tegas Mubariq Ahmad, Direktur Eksekutif WWF-Indonesia, menanggapi dikeluarkannya hasil penilaian ilmiah tentang dampak global Perubahan Iklim yang dikeluarkan Kelompok Kerja II pada IPCC di Brussels, Belgia, awal
April lalu.
Fitrian Ardiansyah, Direktur Program Iklim dan Energi, WWF-Indonesia menambahkan,"Dampak perubahan iklim sudah terjadi. Sekarang dan akan
makin menjadi. Mulai dari kebakaran hutan, pemutihan karang, gagal panen, sampai punahnya spesies. Tahun 2007 ini menjadi tonggak peringatan bagi pemerintahan di seluruh dunia untuk membuat strategi adaptasi atas dampak besar yang lain: badai, kekeringan, banjir dan naikknya permukaan air laut, termasuk pemerintah Indonesia. Sambil bersama-sama berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca."
Negara berkembang yang akan paling menderita karena tidak mampu membangun infrastruktur untuk beradaptasi, walaupun dampak Perubahan Iklim juga dirasakan negara maju. Tapi tidak melalukan apapun bukan pilihan bijaksana, justru hanya memberikan konsekwensi lebih besar. Laporan IPCC memperlihatkan adanya peluang, namun kita perlu bekerja secara kolektif dalam jangka panjang untuk mencegah krisis ini.
Kenapa? Semua makhluk hidup sangat tergantung pada sumber daya alam. Mangrove dan terumbu karang melindungi pantai, hutan melindungi persediaan air, dan seterusnya.
IPCC memprediksikan jika tidak ada upaya yang dilakukan secara global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, maka pada tahun 2100 suhu bumi akan meningkat hingga 5,8 derajat C, terhitung dari tahun 1990. "Sebagian besar ekosistem tidak akan mampu beradaptasi jika terjadi kenaikan suhu bumi secara global lebih dari 2derajat
celsius. Akan terjadi kepunahan banyak spesies,"ungkap Fitrian. Bagaimana dengan Indonesia? Pada tahun 997/1998, El Nino telah menyebabkan terjadinya peristiwa
pemutihan karang secara luas di beberapa wilayah, seperti bagian timur Sumatera, Jawa, Bali, dan Lombok. Di Kepulauan Seribu, 90-95% terumbu karang yang berada hingga kedalaman 25 meter mengalami kematian akibat pemutihan karang (Reefs at Risk in Southeast Asia, WRI, 2002). Sementara, di Bali Barat sendiri pemutihan karang
menyerang 75-100% tutupan karang.
Peristiwa El Nino tersebut juga telah menyebabkan rentannya banyak kawasan terhadap kebakaran. Pada periode 1997-1998, kegiatan pembukaan lahan di musim kemarau yang dipengaruhi El Nino mengakibatkan terbakarnya kawasan hutan seluas 10 juta ha (FWI,
2001). Tercatat, 80% dari kejadian tersebut terjadi di lahan gambut.
Padahal, lahan gambut merupakn penyerap emisi karbon terbesar di dunia. Akibat peristiwa ini, sebanyak 0,81-2,57 gigaton karbon dilepaskan ke atmosfer.
"Kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat peristiwa ini lebih dari US$3 milyar!Termasuk di dalamnya dampak terhadap kesehatan, transportasi, dan industri pariwisata," jelas Fitrian
TANGGAPAN
Indonesia sangat rentan terhadap Perubahan Iklim karena kegiatan ekonomi masyarakatnya sangat tergantung pada sumber daya alam. Sektor pertanian, kesehatan, perikanan, kelauatan, pariwisata, kehutanan, transportasi, dan perindustrian merupakan sektor-sektor yang kritis terkena dampak. Oleh karena itu, sektor-sektor tersebut perlu meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap dampak perubahan
iklim, dari segi ekonomi dan pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan Perubahan Iklim.
Dekatnya isu Perubahan Iklim dengan isu Pembangunan menyebabkan WWF-Indonesia mengajak dan mengingatkan semua pihak untuk mengubah paradigma. Tidak hanya melihat ancaman Perubahahn Iklim sebagai isu lingkungan saja, tetapi juga isu sosial ekonomi nasional. "Sudah saatnya semua sektor tidak lagi berpikir sektoral, namun bersinergi
untuk membuat sebuah mekanisme satu atap untuk merancang sebuah strategi adaptasi nasional," tegas Fitrian.
Menurut saya langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan strategi adaptasi nasional, yaitu:
1. Membangun sistem informasi dan data base mengenai dampak-dampak perubahan Iklim, termasuk didalamnya:
a. Identifikasi dampak-dampak perubahan iklim yang telah dan akan terjadi di Indonesia.
b. Menetapkan daerah-daerah yang kritis akan dampak sebagai prioritas untuk melakukan tindakan adaptasi.
2. Mengembangkan sistem peringatan dini akan bencana-bencana alam dan lingkungan yang akan terjadi, seperti kebakaran hutan, banjir, badai, pemutihan karang, dsb.
3. Manajemen yang dilakukan secara multipihak untuk menanggulangi dampak-dampak perubahan iklim yang akan terjadi.
4. Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat ketika dampak perubahan iklim terjadi
BLT Sama Dengan Sogokan Kemiskinan
Sumber : Budi Susanto
Mahasiswa Unversitas Singa Perbangsa Karawang (UNSIKA)
Keritik dan saran : budi_brojomusti@yahoo.co.id
Di Indonesia, kemerosotan tingkat penadapat, kemiskinan, buruknya tingkat kesehatan, tidak dijaminnya persediaan pangan, mahalnya biaya pendidikan, memburuknya situasi alam, juga penurunan nilai rupiah yang diakibatkan oleh laju inflasi yang tinggi, dan in-stabilitas ekonomi, telah menjadi persoalan panjang yang tidak manmpu terselesaikan oleh sistem perekonomian yang digunakan oleh bangsa Indonesia. Ketika globalisasi yang di banyak diserukan oleh banyak orang menghasilkan kemajuan ilmu dan teknologi dalam tingkat yang tidak terbayangkan sebelumnya, persoalan kemiskinan sepertinya tidak mau lepas dari neger-negeri berkembang seperti Indonesia ini.
Perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia, yang disebabkan oleh adanya reformasi ekonomi Makro. Penghematan anggaran belanja Negara dengan melakukan pemotongan subsidi, merupakan akar persoalan yang berusaha untuk di terapkan di Indonesia. Dimana realitas sosialnya tidak pernak di publikasikan, melinkan sengaja di sembunyikan.
Dalam kasus kemiskinan ini, pemerintah sedang berusaha melakukan sogokan kecil melalui Bantuan Langsung Tunai atau yang lebih sering kita kenal dengan istilah BLT yang diberikan kepada rakyat miskin, dengan nominal 300 ribu rupiah per tiga bulan, atau yang berarti seratus ribu rupiah untuk setiap bulannya.
Asumsi beredar yang dipakai yang digunakan oleh pemerintah, uang seratus ribu itu adalah untuk mengganti selisih harga yang diakibatkan dari kenaikan harga BBM, sepertinya itu adalah logika anak sekolah dasar yang dipakai untuk membenarkan sogokan kecil tersebut. Tapi pada kenyataannya, uang seratus ribu rupiah itu
sangatlah tidak mencukupi kebutuhan rakyat miskin, karena ada laju biaya inflasi yang diakibatkan hari kenaikan harga yang tidak diganti oleh pemerintah.
Dan yang harus kita tahu, bahwa BLT yang diberikan oleh pemerintah, tidak akan pernah bisa menghapuskan Angka kemiskinan dan mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Bahkan hanya untuk sekedar mengurangi jumlahnya saja rasanya hal itu tidak mungkin bisa terjadi. Karena memang tidak sector produktif, yang dibangun umtuk menggerakan roda
perekonomian. Sepertinya benar pendapat sinis yang dikemukakan oleh beberapa orang
tokoh masyarakat, bahwa pemerintah tidak sedang menghapuskan kemiskinan, melainkan sedang melenyapkan orang-orang miskin dari tanah Indonesia.
Sesungguhnya bantuan langsung (BLT) yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini hanyalah sebuah upaya pembodohan yang dilakukan kepada masyarakat miskin yang notabennya berpendidikan rendah dalam kata lain BLT ini di berikan bukan hanya masyarakat yang miskin melainkan juga bodoh.
Upaya nyata yang munkin lebih terasa oleh masyarakat miskin saat ini lebih kearah kesehatan dan sarana-sarana umum sepeti Mandi cuci kakus (MCK) yang masih jarang di terapkan didaerah-daerah yang notabennya miskin.
Dari hasil surfey yang dilakukan baru-baru ini oleh Mahasiswa Universitas Singa Perbangsa Karawang (UNSIKA) dalam rangka pencatatan rumah tangga Miskin menunjukan bahwa BLT yang diberikan oleh pemerintah banyak yang tidak tepat sasaran alias Mangkir hal ini terbukti dengan banyak masyarakat yang tergolong mampu bahkan yang
kaya sekalipun menerima BTL tersebut
Mahasiswa Unversitas Singa Perbangsa Karawang (UNSIKA)
Keritik dan saran : budi_brojomusti@yahoo.co.id
Di Indonesia, kemerosotan tingkat penadapat, kemiskinan, buruknya tingkat kesehatan, tidak dijaminnya persediaan pangan, mahalnya biaya pendidikan, memburuknya situasi alam, juga penurunan nilai rupiah yang diakibatkan oleh laju inflasi yang tinggi, dan in-stabilitas ekonomi, telah menjadi persoalan panjang yang tidak manmpu terselesaikan oleh sistem perekonomian yang digunakan oleh bangsa Indonesia. Ketika globalisasi yang di banyak diserukan oleh banyak orang menghasilkan kemajuan ilmu dan teknologi dalam tingkat yang tidak terbayangkan sebelumnya, persoalan kemiskinan sepertinya tidak mau lepas dari neger-negeri berkembang seperti Indonesia ini.
Perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia, yang disebabkan oleh adanya reformasi ekonomi Makro. Penghematan anggaran belanja Negara dengan melakukan pemotongan subsidi, merupakan akar persoalan yang berusaha untuk di terapkan di Indonesia. Dimana realitas sosialnya tidak pernak di publikasikan, melinkan sengaja di sembunyikan.
Dalam kasus kemiskinan ini, pemerintah sedang berusaha melakukan sogokan kecil melalui Bantuan Langsung Tunai atau yang lebih sering kita kenal dengan istilah BLT yang diberikan kepada rakyat miskin, dengan nominal 300 ribu rupiah per tiga bulan, atau yang berarti seratus ribu rupiah untuk setiap bulannya.
Asumsi beredar yang dipakai yang digunakan oleh pemerintah, uang seratus ribu itu adalah untuk mengganti selisih harga yang diakibatkan dari kenaikan harga BBM, sepertinya itu adalah logika anak sekolah dasar yang dipakai untuk membenarkan sogokan kecil tersebut. Tapi pada kenyataannya, uang seratus ribu rupiah itu
sangatlah tidak mencukupi kebutuhan rakyat miskin, karena ada laju biaya inflasi yang diakibatkan hari kenaikan harga yang tidak diganti oleh pemerintah.
Dan yang harus kita tahu, bahwa BLT yang diberikan oleh pemerintah, tidak akan pernah bisa menghapuskan Angka kemiskinan dan mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Bahkan hanya untuk sekedar mengurangi jumlahnya saja rasanya hal itu tidak mungkin bisa terjadi. Karena memang tidak sector produktif, yang dibangun umtuk menggerakan roda
perekonomian. Sepertinya benar pendapat sinis yang dikemukakan oleh beberapa orang
tokoh masyarakat, bahwa pemerintah tidak sedang menghapuskan kemiskinan, melainkan sedang melenyapkan orang-orang miskin dari tanah Indonesia.
Sesungguhnya bantuan langsung (BLT) yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini hanyalah sebuah upaya pembodohan yang dilakukan kepada masyarakat miskin yang notabennya berpendidikan rendah dalam kata lain BLT ini di berikan bukan hanya masyarakat yang miskin melainkan juga bodoh.
Upaya nyata yang munkin lebih terasa oleh masyarakat miskin saat ini lebih kearah kesehatan dan sarana-sarana umum sepeti Mandi cuci kakus (MCK) yang masih jarang di terapkan didaerah-daerah yang notabennya miskin.
Dari hasil surfey yang dilakukan baru-baru ini oleh Mahasiswa Universitas Singa Perbangsa Karawang (UNSIKA) dalam rangka pencatatan rumah tangga Miskin menunjukan bahwa BLT yang diberikan oleh pemerintah banyak yang tidak tepat sasaran alias Mangkir hal ini terbukti dengan banyak masyarakat yang tergolong mampu bahkan yang
kaya sekalipun menerima BTL tersebut
Demokrasi Membutuhkan Ekonomi
Nama : Pepi Rusyana
Npm : 05 - 021
smt : IV / Empat
fe unsika manajemen
Demokrasi Membutuhkan Ekonomi
PENDAPAT yang umum berlaku adalah bahwa negara miskin tidak akan berhasil mengembangkan demokrasi (India dapat dikatakan sebagai kekecualian). Tentu saja beberapa negara miskin berupaya untuk mengembangkan demokrasi, namun suatu negara yang mengembangkan demokrasi pada saat tingkat pembangunannya rendah hampir dapat
dipastikan akan mengalami kegagalan.
Demokrasi untuk berkembang membutuhkan dukungan ekonomi. Bagi negara berkembang, seperti Indonesia, melakukan konsolidasi demokrasi yang sebenarnya (genuine democracy) merupakan tantangan terpenting dan sekaligus tersulit. Penjelasan sederhana dari keberhasilan konsolidasi di banyak negara adalah dicirikan oleh dukungan dari keberhasilan dalam pembangunan ekonomi. Bagi Indonesia yang sedang
dalam tahapan konsolidasi demokrasi maka perkembangan ekonomi yang lebih baik dan lebih cepat akan mengarahkan kepada keberhasilan berjalannya demokrasi. Namun, sebaliknya, stagnasi ekonomi memastikan akan gagalnya demokrasi.
Negara yang pendapatan per kapitanya di bawah 1.500 dollar AS, eksperimen demokrasinya hanya bertahan selama delapan tahun untuk kemudian mengalami kegagalan. Pendapatan per kapita di sini dihitung menurut PPP (Purchasing Power Parity) yang disesuaikan dengan tingkat biaya hidup di negara yang bersangkutan. Pendapatan per
kapita PPP ini lebih tinggi daripada pendapatan per kapita secara riil yang tidak memperhitungkan perbedaan tingkat harga dan daya beli di masing-masing negara. Untuk negara dengan pendapatan per kapita antara 1.500-3.000 dollar AS, eksperimen demokrasi bertahan rata-rata sekitar 18 tahun. Pendapatan per kapita di atas 6.000
dollar AS membuat proses demokrasi dapat bertahan. Sekali suatu negara menjadi negara kaya, maka demokrasi menjadi berkesinambungan.
Pendapatan per kapita Indonesia secara riil sekarang ini adalah sekitar 800 dollar AS dan menurut PPP sekitar 3.000 dollar AS. Di lihat dari sisi perkembangan ekonomi, Indonesia mempunyai peluang yang cukup baik, sekalipun masih cukup besar kemungkinan gagalnya, untuk terus dapat mengembangkan demokrasi. Proses perkembangan demokrasi di Indonesia telah berlangsung selama sekitar lima tahun. Jika perkembangan ekonomi lambat dengan pengangguran yang relatif tinggi dan cenderung meningkat seperti yang kita alami sekarang ini, maka demokrasi di Indonesia kemungkinan hanya akan dapat bertahan sekitar dua sampai dengan tiga pemilihan umum lagi. Jika perkembangan ekonomi dapat lebih baik, sehingga pendapatan per kapita dapat menjadi dua kali lipatnya dalam satu dekade ke depan, maka kemungkinan demokrasi di Indonesia akan dapat berkembang secara berkesinambungan.
Dalam lima tahun pertama masa demokrasi di Indonesia, perekonomian Indonesia baru dalam tahap stabilitas belum dapat tumbuh tinggi, bahkan tingkat pendapatan per kapita belum kembali ke tingkat masa sebelum krisis. Proses pemulihan ekonomi yang lambat dan pengangguran yang meningkat membuat sebagian pemilih kecewa sebagaimana ditunjukkan oleh penurunan perolehan suara PDI-P dalam pemilihan umum legislatif April yang lalu, dan Presiden Megawati hanya menduduki urutan kedua dalam pemilihan presiden putaran pertama, serta adanya keinginan bagi munculnya pemimpin baru sebagaimana ditunjukkan oleh cukup tingginya popularitas Susilo
Bambang Yudhoyono.
Namun, jika pemerintahan baru nantinya tidak dapat memperbaiki perekonomian secara berarti dalam masa lima tahun ke depan, maka kekecewaan masyarakat bukan saja terhadap pemerintah, tetapi juga terhadap demokrasi akan meningkat dan akan mengancam keberlanjutan demokrasi. Stagnasi ekonomi dalam lima tahun ke depan bukan saja
akan mengarahkan pemilih untuk mendapatkan pemimpin baru tetapi juga semakin menurunkan kepercayaan mereka terhadap proses demokrasi.
Untuk membuat pendapatan per kapita dua kali lipat dalam satu dekade ke depan tentu saja tidak mudah. Namun, jika presiden terpilih dapat membentuk kabinet (ekonomi) yang andal, yang dapat menstimulasi dan menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, maka perkembangan ekonomi akan dapat berjalan jauh lebih cepat. Perkembangan ekonomi sekarang ini di beberapa sektor, seperti bangunan, transportasi-
telekomunikasi, perdagangan, keuangan, dan bahkan industri manufaktur sudah memperlihatkan peningkatan yang menggembirakan, sekalipun belum optimal, terutama untuk sektor manufaktur.
Sayang sekali pertumbuhan sektor pertambangan yang semestinya diuntungkan oleh tingginya harga minyak dan komoditas pertambangan justru mengalami pertumbuhan negatif. Begitu pula perkembangan sektor pertanian masih mengecewakan. Dari sisi pengeluaran, dalam kegiatan investasi dan ekspor masih harus dilakukan upaya ekstra
untuk meningkatkan kinerjanya. Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif tidak saja membutuhkan langkah-langkah di bidang ekonomi, tetapi juga hukum dan kerja sama yang lebih baik dan probisnis antara pemerintah pusat dan daerah.
Kebijaksanaan moneter sudah berada di tangan Bank Indonesia yang independen, sehingga tidak terlalu mendapatkan tekanan politis baik dari eksekutif maupun legislatif untuk kepentingan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Tinggal pilihan kebijaksanaan pemerintahan baru apakah akan mengarahkan kebijaksanaan fiskal yang
lebih stimulatif, tentu saja dengan tetap memperhatikan kehati-hatian fiskal (fiscal prudentiality), atau tetap konservatif seperti sekarang ini. Mempertahankan kebijaksanaan fiskal yang konservatif berarti membutuhkan kompensasi dalam langkah-langkah berani dan tegas untuk mengatasi permasalahan struktural yang menghambat investasi, seperti hukum, ketenagakerjaan, dan kerja pemerintah
daerah. Jika tidak, maka kebijaksanaan moneter dan fiskal yang netral seperti sekarang ini hanya akan menghasilkan pertumbuhan rendah dan pengangguran yang tinggi.
Di tangan pemerintahan baru tidak saja pemulihan dan perkembangan ekonomi dipertaruhkan, tetapi juga keberlanjutan demokrasi.
Npm : 05 - 021
smt : IV / Empat
fe unsika manajemen
Demokrasi Membutuhkan Ekonomi
PENDAPAT yang umum berlaku adalah bahwa negara miskin tidak akan berhasil mengembangkan demokrasi (India dapat dikatakan sebagai kekecualian). Tentu saja beberapa negara miskin berupaya untuk mengembangkan demokrasi, namun suatu negara yang mengembangkan demokrasi pada saat tingkat pembangunannya rendah hampir dapat
dipastikan akan mengalami kegagalan.
Demokrasi untuk berkembang membutuhkan dukungan ekonomi. Bagi negara berkembang, seperti Indonesia, melakukan konsolidasi demokrasi yang sebenarnya (genuine democracy) merupakan tantangan terpenting dan sekaligus tersulit. Penjelasan sederhana dari keberhasilan konsolidasi di banyak negara adalah dicirikan oleh dukungan dari keberhasilan dalam pembangunan ekonomi. Bagi Indonesia yang sedang
dalam tahapan konsolidasi demokrasi maka perkembangan ekonomi yang lebih baik dan lebih cepat akan mengarahkan kepada keberhasilan berjalannya demokrasi. Namun, sebaliknya, stagnasi ekonomi memastikan akan gagalnya demokrasi.
Negara yang pendapatan per kapitanya di bawah 1.500 dollar AS, eksperimen demokrasinya hanya bertahan selama delapan tahun untuk kemudian mengalami kegagalan. Pendapatan per kapita di sini dihitung menurut PPP (Purchasing Power Parity) yang disesuaikan dengan tingkat biaya hidup di negara yang bersangkutan. Pendapatan per
kapita PPP ini lebih tinggi daripada pendapatan per kapita secara riil yang tidak memperhitungkan perbedaan tingkat harga dan daya beli di masing-masing negara. Untuk negara dengan pendapatan per kapita antara 1.500-3.000 dollar AS, eksperimen demokrasi bertahan rata-rata sekitar 18 tahun. Pendapatan per kapita di atas 6.000
dollar AS membuat proses demokrasi dapat bertahan. Sekali suatu negara menjadi negara kaya, maka demokrasi menjadi berkesinambungan.
Pendapatan per kapita Indonesia secara riil sekarang ini adalah sekitar 800 dollar AS dan menurut PPP sekitar 3.000 dollar AS. Di lihat dari sisi perkembangan ekonomi, Indonesia mempunyai peluang yang cukup baik, sekalipun masih cukup besar kemungkinan gagalnya, untuk terus dapat mengembangkan demokrasi. Proses perkembangan demokrasi di Indonesia telah berlangsung selama sekitar lima tahun. Jika perkembangan ekonomi lambat dengan pengangguran yang relatif tinggi dan cenderung meningkat seperti yang kita alami sekarang ini, maka demokrasi di Indonesia kemungkinan hanya akan dapat bertahan sekitar dua sampai dengan tiga pemilihan umum lagi. Jika perkembangan ekonomi dapat lebih baik, sehingga pendapatan per kapita dapat menjadi dua kali lipatnya dalam satu dekade ke depan, maka kemungkinan demokrasi di Indonesia akan dapat berkembang secara berkesinambungan.
Dalam lima tahun pertama masa demokrasi di Indonesia, perekonomian Indonesia baru dalam tahap stabilitas belum dapat tumbuh tinggi, bahkan tingkat pendapatan per kapita belum kembali ke tingkat masa sebelum krisis. Proses pemulihan ekonomi yang lambat dan pengangguran yang meningkat membuat sebagian pemilih kecewa sebagaimana ditunjukkan oleh penurunan perolehan suara PDI-P dalam pemilihan umum legislatif April yang lalu, dan Presiden Megawati hanya menduduki urutan kedua dalam pemilihan presiden putaran pertama, serta adanya keinginan bagi munculnya pemimpin baru sebagaimana ditunjukkan oleh cukup tingginya popularitas Susilo
Bambang Yudhoyono.
Namun, jika pemerintahan baru nantinya tidak dapat memperbaiki perekonomian secara berarti dalam masa lima tahun ke depan, maka kekecewaan masyarakat bukan saja terhadap pemerintah, tetapi juga terhadap demokrasi akan meningkat dan akan mengancam keberlanjutan demokrasi. Stagnasi ekonomi dalam lima tahun ke depan bukan saja
akan mengarahkan pemilih untuk mendapatkan pemimpin baru tetapi juga semakin menurunkan kepercayaan mereka terhadap proses demokrasi.
Untuk membuat pendapatan per kapita dua kali lipat dalam satu dekade ke depan tentu saja tidak mudah. Namun, jika presiden terpilih dapat membentuk kabinet (ekonomi) yang andal, yang dapat menstimulasi dan menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, maka perkembangan ekonomi akan dapat berjalan jauh lebih cepat. Perkembangan ekonomi sekarang ini di beberapa sektor, seperti bangunan, transportasi-
telekomunikasi, perdagangan, keuangan, dan bahkan industri manufaktur sudah memperlihatkan peningkatan yang menggembirakan, sekalipun belum optimal, terutama untuk sektor manufaktur.
Sayang sekali pertumbuhan sektor pertambangan yang semestinya diuntungkan oleh tingginya harga minyak dan komoditas pertambangan justru mengalami pertumbuhan negatif. Begitu pula perkembangan sektor pertanian masih mengecewakan. Dari sisi pengeluaran, dalam kegiatan investasi dan ekspor masih harus dilakukan upaya ekstra
untuk meningkatkan kinerjanya. Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif tidak saja membutuhkan langkah-langkah di bidang ekonomi, tetapi juga hukum dan kerja sama yang lebih baik dan probisnis antara pemerintah pusat dan daerah.
Kebijaksanaan moneter sudah berada di tangan Bank Indonesia yang independen, sehingga tidak terlalu mendapatkan tekanan politis baik dari eksekutif maupun legislatif untuk kepentingan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Tinggal pilihan kebijaksanaan pemerintahan baru apakah akan mengarahkan kebijaksanaan fiskal yang
lebih stimulatif, tentu saja dengan tetap memperhatikan kehati-hatian fiskal (fiscal prudentiality), atau tetap konservatif seperti sekarang ini. Mempertahankan kebijaksanaan fiskal yang konservatif berarti membutuhkan kompensasi dalam langkah-langkah berani dan tegas untuk mengatasi permasalahan struktural yang menghambat investasi, seperti hukum, ketenagakerjaan, dan kerja pemerintah
daerah. Jika tidak, maka kebijaksanaan moneter dan fiskal yang netral seperti sekarang ini hanya akan menghasilkan pertumbuhan rendah dan pengangguran yang tinggi.
Di tangan pemerintahan baru tidak saja pemulihan dan perkembangan ekonomi dipertaruhkan, tetapi juga keberlanjutan demokrasi.
Thursday, May 10, 2007
MENINGKATKAN KUALITAS TENAGA KERJA DAN ANGKATAN KERJA DI KABUPATEN KARAWANG
MENINGKATKAN KUALITAS TENAGA KERJA DAN ANGKATAN KERJA DI KABUPATEN KARAWANG
Nama : ayu aprilianie
NPM : 05 - 055
Sejauh ini kita memperhatikan peranan tenaga kerja sebagai salah satu Faktor Produksi yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional baru dari segi kuantita maupun kuantitynya. Sementara itu angkatan kerja semakin tinggi karena penduduk yang bekerja dan yang belum bekerja namun siap untuk bekerja, atau sedang
mencari pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku di Kabupaten Karawang.
Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan angkatan kerja yang sangat berkompeten maka pemerintah Kab. Karawang harus memberikan Fasilitas yang berkaitan dengan keterampilan dan keahlian karena sekarang ini fasilitas tersebut sangat di butuhkan sekali oleh para pencari kerja. Di mana sebuah pengalaman yang sangat baik akan
dibutuhkan sekali karena dengan keahlian tersebut maka para pencari kerja itu akan menjadi lebih baik dalam menjalani pekerjaannya di perusahaan yang akan dia jajaki.
Untuk itu pemerintah Kab. Karawang harus menyediakan tempat – tempat yang menjadi sasaran oleh para pencari kerja agar menambah keahlian dan keterampilannya. Jadi angkatan kerja dan peningkatan tenaga kerja akan lebih baik pula.
Nama : ayu aprilianie
NPM : 05 - 055
Sejauh ini kita memperhatikan peranan tenaga kerja sebagai salah satu Faktor Produksi yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional baru dari segi kuantita maupun kuantitynya. Sementara itu angkatan kerja semakin tinggi karena penduduk yang bekerja dan yang belum bekerja namun siap untuk bekerja, atau sedang
mencari pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku di Kabupaten Karawang.
Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan angkatan kerja yang sangat berkompeten maka pemerintah Kab. Karawang harus memberikan Fasilitas yang berkaitan dengan keterampilan dan keahlian karena sekarang ini fasilitas tersebut sangat di butuhkan sekali oleh para pencari kerja. Di mana sebuah pengalaman yang sangat baik akan
dibutuhkan sekali karena dengan keahlian tersebut maka para pencari kerja itu akan menjadi lebih baik dalam menjalani pekerjaannya di perusahaan yang akan dia jajaki.
Untuk itu pemerintah Kab. Karawang harus menyediakan tempat – tempat yang menjadi sasaran oleh para pencari kerja agar menambah keahlian dan keterampilannya. Jadi angkatan kerja dan peningkatan tenaga kerja akan lebih baik pula.
Sunday, May 6, 2007
Rendahnya Kesadaran akan Pendidikan
Rendahnya Kesadaran akan Pendidikan
Nama : Ajat. S
NPM : 05-031
Pendidikan yang berasal dari kata didik yang mengandung arti memelihara dan memberi latihan, ajaran, bimbingan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.(sumber: Muhammad Ali:Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern: Pustaka Amani : Jakarta), merupakan kebutuhan yang sangat penting selain kebutuhan sandang, pangan dan papan yang harus
dipenuhi. Dan pendidikan pada dasarnya terbagi dalam 2 bagian yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang statusnya diakui dan sifatnya berkelanjutan dari tingkat TK sampai dengan Tingkat Perguruan Tinggi guna meningkatkan kecerdasan intelektual berbeda halnya dengan pendidikan non formal yang sifat pendidikannya lebih cenderung kepada pelatihan dan keterampilan semata. Dan kedua hal tersebut untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia guna menghadapi persaingan dalam era globalisasi ini. Namun tidak bisa dipungkiri
pendidikan di Negara Indonesia masih jauh dari harapan apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju.Dan hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor diantaranya:
1. Rendahnya masyarakat terhadap pentingnya pendidikan
Hal ini terbukti dan sebagai contoh masih banyak ditemukan di masyarakat pelosok-pelosok desa di kabupaten Karawang yang tidak mampu baca dan tulis. Dan mereka lebih condong memenuhi kebutuhan jasmani semata.Dan lebih menyedihkan lagi adanya eksploitasi terhadap anak-anak usia sekolah dasar yang disuruh untuk mencari
nafkah dengan cara mengamen kepada para penumpang angkutan kota di jalan Tuparev dengan alasan untuk membantu orang tua dan sekedar buat makan. Dan hal itu memang perbuatan yang mulia namun belum saatnya mereka dipekerjakan seperti itu. Dan ironisnya orang tua mereka tidak memperhatikan keselamatan anak-anaknya di jalanan yang akan mengganggu kelancaran lalu lintas bahkan bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Dan sebagai mana kita tahu anak-anak sebagai tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa ini seharusnya dididik dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan agama bukanlah dieksploitasi untuk bekerja.
2. Masih kurangnya perhatian pemerintah
Dalam hal ini keterlibatan pemerintah sangat penting dalam sektor pendidikan akan tetapi dengan belum terealisasinya anggaran pendidikan sebesar 20 % dari APBN merupakan suatu bukti kurangnya perhatian pemerintah dalam sektor pendidikan yang mengakibatkan kurang maksimalnya kegiatan pendidikan yang disebabkan kurangnya
fasilitas yang menunjang pendidikan baik fisik bangunan sekolah yang tidak memadai maupun kurang layak dipakai karena sudah rusak dimakan usia dan kurangnya jaminan kesejahteraan terhadap tenaga pengajar.Dan hal itu mengundang reaksi unjuk rasa terhadap pemerintah yang dilakukan oleh para mahasiswa Universitas Negeri
Jakarta (UNJ),ikatan pelajar Muhammadiyah dan aliansi pembaharu pendidikan seraya membentangkan spanduk yang bertuliskan:
a. Realisasikan Anggaran Pendidikan 20 %
b. Evaluasi kebijakan Ujian Nasional
c. Tolak bentuk komersial dan KKN pendidikan (sumber: Pos Kota, 3 Mei 2007)
Hal itu dilakukan bertepatan dengan peringatan hari pendidikan nasional tanggal 2 Mei. Namun di kota Kediri dalam memperingati HARDIKNAS bukan melalui unjuk rasa melainkan dengan memainkan seruling secara bersama-sama dengan menyanyikan lagu yang berjudul Jasamu Guru dan Terima kasihku yang dimainkan oleh 3415 pelajar kelas 4,5 dan 6 SD dan sekolah menengah pertama(SMP) dan berhasil masuk museum rekor Indonesia (MURI).(sumber: Reportase Pagi Trans TV).
Dan andaikata Mas Soewardi Surya Ningrat yang lebih dikenal dengan sebutan Ki Hajar Dewantoro masih ada mungkin kiranya beliau merasa sedih dan bahagia.Bahagia melihat pendidikan yang sudah maju bila dibandingkan dengan masa beliau yang belajar di bawah tekanan penjajahan Belanda dengan fasilitas yang sangat serba sederhana. Dan
beliau pun sedih jika melihat anak-anak usia sekolah yang harus bekerja dengan alasan membantu orang tua dan sekedar buat makan.
Pembangunan di Indonesia tidak akan berwujud tanpa dukungan oleh semua pihak dan rendahnya SDM Indonesia. Oleh karena itu anak-anak Indonesia harus pandai guna menyongsong masa depannya yang lebih cerah dan salah satu bentuk kepedulian kita terhadap mereka dengan senantiasa mendukung program pemerintah wajib belajar 9 tahun dan menjadi bagian dari gerakan nasional orang tua asuh (GNOTA).
Nama : Ajat. S
NPM : 05-031
Pendidikan yang berasal dari kata didik yang mengandung arti memelihara dan memberi latihan, ajaran, bimbingan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.(sumber: Muhammad Ali:Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern: Pustaka Amani : Jakarta), merupakan kebutuhan yang sangat penting selain kebutuhan sandang, pangan dan papan yang harus
dipenuhi. Dan pendidikan pada dasarnya terbagi dalam 2 bagian yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang statusnya diakui dan sifatnya berkelanjutan dari tingkat TK sampai dengan Tingkat Perguruan Tinggi guna meningkatkan kecerdasan intelektual berbeda halnya dengan pendidikan non formal yang sifat pendidikannya lebih cenderung kepada pelatihan dan keterampilan semata. Dan kedua hal tersebut untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia guna menghadapi persaingan dalam era globalisasi ini. Namun tidak bisa dipungkiri
pendidikan di Negara Indonesia masih jauh dari harapan apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju.Dan hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor diantaranya:
1. Rendahnya masyarakat terhadap pentingnya pendidikan
Hal ini terbukti dan sebagai contoh masih banyak ditemukan di masyarakat pelosok-pelosok desa di kabupaten Karawang yang tidak mampu baca dan tulis. Dan mereka lebih condong memenuhi kebutuhan jasmani semata.Dan lebih menyedihkan lagi adanya eksploitasi terhadap anak-anak usia sekolah dasar yang disuruh untuk mencari
nafkah dengan cara mengamen kepada para penumpang angkutan kota di jalan Tuparev dengan alasan untuk membantu orang tua dan sekedar buat makan. Dan hal itu memang perbuatan yang mulia namun belum saatnya mereka dipekerjakan seperti itu. Dan ironisnya orang tua mereka tidak memperhatikan keselamatan anak-anaknya di jalanan yang akan mengganggu kelancaran lalu lintas bahkan bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Dan sebagai mana kita tahu anak-anak sebagai tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa ini seharusnya dididik dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan agama bukanlah dieksploitasi untuk bekerja.
2. Masih kurangnya perhatian pemerintah
Dalam hal ini keterlibatan pemerintah sangat penting dalam sektor pendidikan akan tetapi dengan belum terealisasinya anggaran pendidikan sebesar 20 % dari APBN merupakan suatu bukti kurangnya perhatian pemerintah dalam sektor pendidikan yang mengakibatkan kurang maksimalnya kegiatan pendidikan yang disebabkan kurangnya
fasilitas yang menunjang pendidikan baik fisik bangunan sekolah yang tidak memadai maupun kurang layak dipakai karena sudah rusak dimakan usia dan kurangnya jaminan kesejahteraan terhadap tenaga pengajar.Dan hal itu mengundang reaksi unjuk rasa terhadap pemerintah yang dilakukan oleh para mahasiswa Universitas Negeri
Jakarta (UNJ),ikatan pelajar Muhammadiyah dan aliansi pembaharu pendidikan seraya membentangkan spanduk yang bertuliskan:
a. Realisasikan Anggaran Pendidikan 20 %
b. Evaluasi kebijakan Ujian Nasional
c. Tolak bentuk komersial dan KKN pendidikan (sumber: Pos Kota, 3 Mei 2007)
Hal itu dilakukan bertepatan dengan peringatan hari pendidikan nasional tanggal 2 Mei. Namun di kota Kediri dalam memperingati HARDIKNAS bukan melalui unjuk rasa melainkan dengan memainkan seruling secara bersama-sama dengan menyanyikan lagu yang berjudul Jasamu Guru dan Terima kasihku yang dimainkan oleh 3415 pelajar kelas 4,5 dan 6 SD dan sekolah menengah pertama(SMP) dan berhasil masuk museum rekor Indonesia (MURI).(sumber: Reportase Pagi Trans TV).
Dan andaikata Mas Soewardi Surya Ningrat yang lebih dikenal dengan sebutan Ki Hajar Dewantoro masih ada mungkin kiranya beliau merasa sedih dan bahagia.Bahagia melihat pendidikan yang sudah maju bila dibandingkan dengan masa beliau yang belajar di bawah tekanan penjajahan Belanda dengan fasilitas yang sangat serba sederhana. Dan
beliau pun sedih jika melihat anak-anak usia sekolah yang harus bekerja dengan alasan membantu orang tua dan sekedar buat makan.
Pembangunan di Indonesia tidak akan berwujud tanpa dukungan oleh semua pihak dan rendahnya SDM Indonesia. Oleh karena itu anak-anak Indonesia harus pandai guna menyongsong masa depannya yang lebih cerah dan salah satu bentuk kepedulian kita terhadap mereka dengan senantiasa mendukung program pemerintah wajib belajar 9 tahun dan menjadi bagian dari gerakan nasional orang tua asuh (GNOTA).
Pemberdayaan Lahan Tidur
Pemberdayaan Lahan Tidur
Tanah merupakan ciptaan Tuhan YME yang wajib kita syukuri dan merupakan tempat kita berpijak.Dan tanah merupakan salah satu faktor produksi yang luasnya kian berkurang guna memenuhi kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas dan memiliki nilai ekonomis yang terus bertambah setiap tahunnya dan tidak mengalami penyusutan.Adapun
salah satu manfaat dari tanah ialah untuk mengembangkan sektor pertanian. Dan kebanyakan tanah pertanian yang dimiliki negara Indonesia kaya akan unsur hara dan mineral.Dan setiap pohon yang ditanam niscaya akan tumbuh dan berbuah.Serta suatu hal yang tidak berlebihan jika penyanyi group Koes Ploes menuangkan pemikirannya dalam sebuah lagu yang berjudul "Kolam Susu" yang menggambarkan tentang betapa suburnya tanah yang dimiliki Indonesia, hanya bermodalkan tongkat dan batu apabila ditanam niscaya akan menjadi sebuah tanaman yang berbuah yang mengandung zat karbohidrat yang
tinggi dan tanaman tersebut kerap sekali dengan sebutan singkong atau sampeu orang Sunda bilang.
Namun apalah arti itu semua tanpa adanya kesadaran masyarakat yang tinggi dalam pemberdayaan yang maksimal terhadap lahan pertanian dan tidak menghasilkan nilai ekonomis.Dan untuk hal tersebut di kabupaten Pandeglang propinsi Banten melalui Himpunan Petani Jarak Pagar Indonesia (HPJPI) mengadakan penyuluhan terhadap masyarakatnya guna pemberdayaan lahan kosong dengan bertanam pohon jarak dan hal
itu baru terealisasi sekitar 500 Ha oleh para petani.Dan hal ini dapat mendatangkan investor HPJPI dan meningkatkan roda perekonomian masyarakat Pandeglang serta mengurangi angka pengangguran dan akan berujung pada kemiskinan.(Sumber: Sinar Pagi: 26 April-1 Mei 2007).
Namun sistem bertanam jarak pagar perlu perhatian yang khusus dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan memberikan penyuluhan tentang cara penanaman sampai musim panen tiba serta adanya tindak lanjut dari pemerintah mengenai proses penjualan yang akan menguntungkan petani.(Ekstensifikasi Pertanian).Serta adanya bantuan fisik seperti halnya modal dan pemberian bibit unggul (Intensifikasi Pertanian).Dan kegunaan jarak pagar pada masa perang kemerdekaan dimanfaatkan hanya sebagai pelumas senjata belaka akan tetapi pada saat ini seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi,biji tanaman jarak pagar diolah menjadi alternatif
bahan bakar kendaraan yang sifatnya bisa diperbaharui untuk mengganti bahan bakar minyak yang persediaannya mulai menipis dan tidak dapat diperbaharui sehingga mengakibatkan melonjaknya harga minyak di dunia.
Dan secara tidak langsung penanaman jarak pagar dapat mengurangi tingkat pengikisan tanah yang disebabkan oleh air hujan yang tidak terhalang langsung oleh pohon yang disebabkan oleh ulah tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab dengan tanpa
memperhitungkan dampak akibatnya. Dan hutan kita telah banyak yang gundul dan harus egera dilakukan Reboisasi(Istilah Biologi yang berarti Penghijauan kembali) guna menghindari bencana yang akhir-akhir ini telah banyak korban jiwa yang sia-sia akibat ulah anak manusia yang ingin memperkaya diri semata.Dan sebagai salah satu
sumber kehidupan sudah saatnya hutan-hutan ini kita jaga yang bukan semata karena piala adipura dan jadilah mak Eroh-mak Eroh yang peduli akan lingkungan.
Tugas : Artikel Ekonomi Pembangunan
Nama : Ajat.S
NPM : 05-031
Tanah merupakan ciptaan Tuhan YME yang wajib kita syukuri dan merupakan tempat kita berpijak.Dan tanah merupakan salah satu faktor produksi yang luasnya kian berkurang guna memenuhi kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas dan memiliki nilai ekonomis yang terus bertambah setiap tahunnya dan tidak mengalami penyusutan.Adapun
salah satu manfaat dari tanah ialah untuk mengembangkan sektor pertanian. Dan kebanyakan tanah pertanian yang dimiliki negara Indonesia kaya akan unsur hara dan mineral.Dan setiap pohon yang ditanam niscaya akan tumbuh dan berbuah.Serta suatu hal yang tidak berlebihan jika penyanyi group Koes Ploes menuangkan pemikirannya dalam sebuah lagu yang berjudul "Kolam Susu" yang menggambarkan tentang betapa suburnya tanah yang dimiliki Indonesia, hanya bermodalkan tongkat dan batu apabila ditanam niscaya akan menjadi sebuah tanaman yang berbuah yang mengandung zat karbohidrat yang
tinggi dan tanaman tersebut kerap sekali dengan sebutan singkong atau sampeu orang Sunda bilang.
Namun apalah arti itu semua tanpa adanya kesadaran masyarakat yang tinggi dalam pemberdayaan yang maksimal terhadap lahan pertanian dan tidak menghasilkan nilai ekonomis.Dan untuk hal tersebut di kabupaten Pandeglang propinsi Banten melalui Himpunan Petani Jarak Pagar Indonesia (HPJPI) mengadakan penyuluhan terhadap masyarakatnya guna pemberdayaan lahan kosong dengan bertanam pohon jarak dan hal
itu baru terealisasi sekitar 500 Ha oleh para petani.Dan hal ini dapat mendatangkan investor HPJPI dan meningkatkan roda perekonomian masyarakat Pandeglang serta mengurangi angka pengangguran dan akan berujung pada kemiskinan.(Sumber: Sinar Pagi: 26 April-1 Mei 2007).
Namun sistem bertanam jarak pagar perlu perhatian yang khusus dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan memberikan penyuluhan tentang cara penanaman sampai musim panen tiba serta adanya tindak lanjut dari pemerintah mengenai proses penjualan yang akan menguntungkan petani.(Ekstensifikasi Pertanian).Serta adanya bantuan fisik seperti halnya modal dan pemberian bibit unggul (Intensifikasi Pertanian).Dan kegunaan jarak pagar pada masa perang kemerdekaan dimanfaatkan hanya sebagai pelumas senjata belaka akan tetapi pada saat ini seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi,biji tanaman jarak pagar diolah menjadi alternatif
bahan bakar kendaraan yang sifatnya bisa diperbaharui untuk mengganti bahan bakar minyak yang persediaannya mulai menipis dan tidak dapat diperbaharui sehingga mengakibatkan melonjaknya harga minyak di dunia.
Dan secara tidak langsung penanaman jarak pagar dapat mengurangi tingkat pengikisan tanah yang disebabkan oleh air hujan yang tidak terhalang langsung oleh pohon yang disebabkan oleh ulah tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab dengan tanpa
memperhitungkan dampak akibatnya. Dan hutan kita telah banyak yang gundul dan harus egera dilakukan Reboisasi(Istilah Biologi yang berarti Penghijauan kembali) guna menghindari bencana yang akhir-akhir ini telah banyak korban jiwa yang sia-sia akibat ulah anak manusia yang ingin memperkaya diri semata.Dan sebagai salah satu
sumber kehidupan sudah saatnya hutan-hutan ini kita jaga yang bukan semata karena piala adipura dan jadilah mak Eroh-mak Eroh yang peduli akan lingkungan.
Tugas : Artikel Ekonomi Pembangunan
Nama : Ajat.S
NPM : 05-031
PROGRAM PEMBERANTASAN BUTA HURUF
PROGRAM PEMBERANTASAN BUTA HURUF
Di Indonesia ada sekitar 5.39 juta orang yang tidak bisa baca tulis ( buta huruf ) yang terdiri dari 2.80 juta orang usia 10 – 44 tahun dan 2.59 juta orang usia 44 tahun keatas.
Data pada tahun 2003 prosentase dari penduduk buta huruf sekitar 3.62% ( usia 10 – 44 tahun ) sementara target pemerintah pada tahun 2010 nanti jumlah tsb akan ditekan menjadi 1.6%, dimana program pemberantasan buta huruf tsb dikonsentrasikan di 8 provinsi dan pemerintah pusat memprioritaskan program tsb di 3 provinsi yang
memiliki jumlah penduduk buta huruf di Indonesia yaitu :
• Jawa timur : 29 %
• Jawa tengah : 21 %
• Jawa barat : 10.6 %
Sementara di jawa barat sendiri ada sekitar 216.758 jumlah warga belajar kejar paket A ( setara dengan SD / MI ).
Dari data BPS Karawang ada sekitar 80.000 masyarakat karawang yang tidak memiliki kemampuan baca tulis. Ini menunjukkan perlu adanya perhatian yang lebih dari pemerintah khususnya pemerintah kabupaten karawang untuk dapat menekan jumlah tersebut. Karena tentunya pembanguna ekonomi disuatu daerah tidak lepas dari peran serta masyarakat itu sendiri ( kecerdasan masyarakat ) yang merupakan tolak ukur dari seluruh kegiatan pembangunan yang ada di Negara ini ( dari, oleh, dan untuk rakyat ).
Dapat dirasakan bahwa jika penduduk di kabupaten ini masih banyak yang tidak memiliki kemampuan baca tulis maka akan sangat sulit untuk bisa membangun daerah karena kita semua tahu bahwa dengan membaca kita jadi tau dan dengan tau banyak hal kita akan lebih mudah berkembang.
Pemerintah pusat telah menyusun program pemberantasan buta huruf dengan jangka waktu mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, dan dikarawnag sendiri program tersebut sudah berjalan sejak maret 2007 kemarin, diman program KF ( Keaksaraan Fungsional ) ini dilaksanakan per Empat bulan sekali dalam setiap tahunnya dan disetiap akhir per
Tahapnya warga masyarakat yang sudah bisa dianggap memenuhi criteria kecakapan baca tulis akan di sertifikasi SUKMA ( surat keterangan melek aksara ) yang dapat direkomendasikan untuk mengikuti program paket A ( setara SD / MI ).
System belajar mengajar yang dipakai pada program ini adalah system tematik dengan membahas trend-trend yang sedang marak didaerah tsb bahkan pengelola di tiap kelompok belajar menggunakan alat masak agar proses belajar mengajar yang dilakukan dapat berjalan denagn tepat guna. Dan juga dalam program ini pemerintah memberikan bantuan berupa alat tulis bagi warga belajar.
Dalam program ini juga masyarakat yang buta huruf tidak hanya diajarkan baca tulis tapi juga diajarkan mengembangkan dan menumbuhkan keterampilan yang mampu membangun perekonomian didaerah mereka.
Dalakm proses pengembangan keterampilan masyarakat diajarkan untuk bisa mengoptimalkan ketermpilan yang telah mereka miliki dengan tujuan agar masyarakat mampu memproduksi lebih banyak dan mampu dipasarkan keluar daerah,sedangkan Dalam proses penumbuhan keterampilan pengelola telebih dahulu melihat potensi ( sumberdaya alam dan manusia ) yang ada didaerah tsb untuk kemudian dilakukan tindak lanjut yang diharapkan mampu membangun perekonomian rakyat didaerah tersebut.
Namun dalam program ini pengelola menghadapi kendala untuk dapat menarik minat masyarak untuk berpartisipasi dalam program ini, masyarakat menganggap program ini tidak bermanfaat karena usia mereka tidak lagi pantas untuk mengikuti program ini dan mereka lebih memprioritaskan pada usaha sehari-hari yang menjadi tumpuhan hidup mereka. Kendala lain adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu membuka mata, hati dan pikiran serta menegerti lebih dalam tujuan utama dari program ini, hal ini terjadi karena kurangnya kerja sam antar apratur pemerintah setempat dengan pengelola kegiatan.
Masalah dana menjadi masalah pokok yang tentunya akan menghambat kelancaran program ini mulai dari dana operasinal yang tak kunjung turun hingga saat ini,belum lagi masalah yang mucul kalau nanti dana tsb turun ( banyak kupu-kupu yang menghampiri )
Dan hal yang patut membuat kita bangga adalah keberadaan tutor yang selalu setia hadir meskipun mereka hanya diberi honor kurang lebih Rp. 170.000 perbulan.
Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa dalam program pemberantasan buta huruf masih setengah-setengah karena dapat dilihat dari kurangnya koordinasi serta control dilapangan.
sumber tulisan :
"abe_ucup_01"
diambil dari http://groups.yahoo.com/group/fe_unsika
Di Indonesia ada sekitar 5.39 juta orang yang tidak bisa baca tulis ( buta huruf ) yang terdiri dari 2.80 juta orang usia 10 – 44 tahun dan 2.59 juta orang usia 44 tahun keatas.
Data pada tahun 2003 prosentase dari penduduk buta huruf sekitar 3.62% ( usia 10 – 44 tahun ) sementara target pemerintah pada tahun 2010 nanti jumlah tsb akan ditekan menjadi 1.6%, dimana program pemberantasan buta huruf tsb dikonsentrasikan di 8 provinsi dan pemerintah pusat memprioritaskan program tsb di 3 provinsi yang
memiliki jumlah penduduk buta huruf di Indonesia yaitu :
• Jawa timur : 29 %
• Jawa tengah : 21 %
• Jawa barat : 10.6 %
Sementara di jawa barat sendiri ada sekitar 216.758 jumlah warga belajar kejar paket A ( setara dengan SD / MI ).
Dari data BPS Karawang ada sekitar 80.000 masyarakat karawang yang tidak memiliki kemampuan baca tulis. Ini menunjukkan perlu adanya perhatian yang lebih dari pemerintah khususnya pemerintah kabupaten karawang untuk dapat menekan jumlah tersebut. Karena tentunya pembanguna ekonomi disuatu daerah tidak lepas dari peran serta masyarakat itu sendiri ( kecerdasan masyarakat ) yang merupakan tolak ukur dari seluruh kegiatan pembangunan yang ada di Negara ini ( dari, oleh, dan untuk rakyat ).
Dapat dirasakan bahwa jika penduduk di kabupaten ini masih banyak yang tidak memiliki kemampuan baca tulis maka akan sangat sulit untuk bisa membangun daerah karena kita semua tahu bahwa dengan membaca kita jadi tau dan dengan tau banyak hal kita akan lebih mudah berkembang.
Pemerintah pusat telah menyusun program pemberantasan buta huruf dengan jangka waktu mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, dan dikarawnag sendiri program tersebut sudah berjalan sejak maret 2007 kemarin, diman program KF ( Keaksaraan Fungsional ) ini dilaksanakan per Empat bulan sekali dalam setiap tahunnya dan disetiap akhir per
Tahapnya warga masyarakat yang sudah bisa dianggap memenuhi criteria kecakapan baca tulis akan di sertifikasi SUKMA ( surat keterangan melek aksara ) yang dapat direkomendasikan untuk mengikuti program paket A ( setara SD / MI ).
System belajar mengajar yang dipakai pada program ini adalah system tematik dengan membahas trend-trend yang sedang marak didaerah tsb bahkan pengelola di tiap kelompok belajar menggunakan alat masak agar proses belajar mengajar yang dilakukan dapat berjalan denagn tepat guna. Dan juga dalam program ini pemerintah memberikan bantuan berupa alat tulis bagi warga belajar.
Dalam program ini juga masyarakat yang buta huruf tidak hanya diajarkan baca tulis tapi juga diajarkan mengembangkan dan menumbuhkan keterampilan yang mampu membangun perekonomian didaerah mereka.
Dalakm proses pengembangan keterampilan masyarakat diajarkan untuk bisa mengoptimalkan ketermpilan yang telah mereka miliki dengan tujuan agar masyarakat mampu memproduksi lebih banyak dan mampu dipasarkan keluar daerah,sedangkan Dalam proses penumbuhan keterampilan pengelola telebih dahulu melihat potensi ( sumberdaya alam dan manusia ) yang ada didaerah tsb untuk kemudian dilakukan tindak lanjut yang diharapkan mampu membangun perekonomian rakyat didaerah tersebut.
Namun dalam program ini pengelola menghadapi kendala untuk dapat menarik minat masyarak untuk berpartisipasi dalam program ini, masyarakat menganggap program ini tidak bermanfaat karena usia mereka tidak lagi pantas untuk mengikuti program ini dan mereka lebih memprioritaskan pada usaha sehari-hari yang menjadi tumpuhan hidup mereka. Kendala lain adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu membuka mata, hati dan pikiran serta menegerti lebih dalam tujuan utama dari program ini, hal ini terjadi karena kurangnya kerja sam antar apratur pemerintah setempat dengan pengelola kegiatan.
Masalah dana menjadi masalah pokok yang tentunya akan menghambat kelancaran program ini mulai dari dana operasinal yang tak kunjung turun hingga saat ini,belum lagi masalah yang mucul kalau nanti dana tsb turun ( banyak kupu-kupu yang menghampiri )
Dan hal yang patut membuat kita bangga adalah keberadaan tutor yang selalu setia hadir meskipun mereka hanya diberi honor kurang lebih Rp. 170.000 perbulan.
Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa dalam program pemberantasan buta huruf masih setengah-setengah karena dapat dilihat dari kurangnya koordinasi serta control dilapangan.
sumber tulisan :
"abe_ucup_01"
diambil dari http://groups.yahoo.com/group/fe_unsika
Friday, May 4, 2007
Membangun Tenaga Produktif Nasional
nama : dika kharisma
npm : 05-057
smt : IV (empat) MB
fe unsika manajemen
Membangun Tenaga Produktif Nasional
Pada tahun 2005, United Nation Industrial Development Organisation(UNIDO) menempatkan Indonesia dalam peringkat industrialisasi terbawah diantara negara-negara ASEAN. Menurut mereka, lemahnya sektor ini disebabkan oleh daya saing yang lemah dan minimnya upaya (dana) untuk riset dan pengembangan. Prinsip yang harus dipegang
adalah arah dari kebijakan ekonomi yang harus ditempuh adalah yang sanggup memberi jalan keluar terhadap keterbelakangan tenaga produktif nasional; bersifat massal untuk mengatasi ledakan pengangguran akibat kebijakanglobalisasi; mampu memberi jalan keluar penyelamatan industri dalam negeri yang saat ini sekarat dan mengalami kebangkrutan masaal; serta yang pengelolaan, tujuan, dan hasil-hasilnya dibadikan untuk kepentingan mayoritas rakyat.
Singkatnya arah dari perspektif ekonomi masa depan adalah meletakan dasar-dasar dan syarat-sarat ekonomi dan sosial bagi program industrialisasi nasional yang berhasil agar tercipta landasan ekonomi nasional yang modern dan kokoh dan sanggup membuka lapangan kerja secara massal. Sementara program pendidikan (dari TK hingga perguruan tinggi) dan kesehatan gratis (dari biaya rawat inap, konsultasi medis, dan obat-obatannya) dibutuhkan untuk mencetak sumber daya kapital, sumber daya manusia yang terus meningkat kemampuan dan kualitasnya.
Industrialisasi tidak hanya dimaksudkan agar kontribusi sektor industri dalam pendapatan nasional makin meningkat, tetapi harus dilaksanakan dengan tujuan-tujuan yang lebih luas cakupannya,khususnya agar tingkat kesejahteraan masyarakatnya makin membaik dan makin merata. Oleh karena itu, persoalan-persoalan sosial dalam
kehidupan masyarakat yang nampak lambat perkembangan penanggulangannya pelu dijadikan pertimbangan penting di dalam memilih strategi pelaksanaan industrialisasi. BPS menyebutkan bahwa pada bulan Februari 2006 tingkat pengangguran terbuka mencapai 10,4%dari jumlah angkatan kerja atau sekitar 11 juta orang. Mungkin kita akan sedikit berlega hati, dari sepuluh orang Indonesia, sembilan orang memiliki pekerjaan. Tentu tidaklah semudah itu penalarannya.
Nyatanya BPS juga memiliki data bahwa dari seratusan juta angkatan kerja kita, 60,6 juta orang bekerja pada sektor informal . Besarnya sektor informal merupakan konsekuensi logis lemahnya perindustrian di tanah air. Mungkin gambarannya sekarang akan menjadi: dari sepuluh orang Indonesia (angkatan kerja), satu orang menganggur,
enam orang bekerja tanpa kepastian, sisanya bekerja normal. Pun perlu digaris bawahi, orang yang `bekerja normal' sebagian besar saat ini sangat rentan kondisinya di bawah penerapan UU No.13/2003 ataupun revisinya (jika yang terakhir ini akhirnya disahkan).
Lemahnya tenaga produktif dapat digambarkan dari banyaknya pengangguran dan pekerja sektor informal di suatu negara. Padahal menurut hukum ekonomi, produksi adalah basis kehidupan dan perkembangan masyarakat. Dan faktor yang paling menentukan dalam
semua aktivitas produksi adalah manusia itu sendiri, tenaga kerjanya. Lemahnya akses masyarakat kepada pemenuhan syarat-syarat produktivitas mereka akbat kemiskinan, akan menciptakan kemiskinan-kemiskinan yang baru pula. Fenomena itu bagai sebuah lingkaran
setan. Satu-satunya jalan untuk memutus rantai lingkaran itu adalah:
negara harus melakukan intervensi untuk membuka seluas-luasnya akses mayarakat dalam pemenuhan syarat-syarat tenaga produktif mereka.Akses rakyat terhadap makanan, pakaian, perumahan, pendidikan,kesehatan, dan rekreasi haruslah dibuka seluas-luasnya. Kesemuanya haruslah mendapat perlindungan (subsidi) dari pemerintah. Pada tahapan awal haruslah ada yang digratiskan seperti pendidikan dan kesehatan sebagai pemacu awal.
"sektor pekerjaan yang tidak menghasilkan pendapatan yang tetap dan tiadanya keamanan kerja (job security) atau tidak ada status permanen atas pekerjaan".
npm : 05-057
smt : IV (empat) MB
fe unsika manajemen
Membangun Tenaga Produktif Nasional
Pada tahun 2005, United Nation Industrial Development Organisation(UNIDO) menempatkan Indonesia dalam peringkat industrialisasi terbawah diantara negara-negara ASEAN. Menurut mereka, lemahnya sektor ini disebabkan oleh daya saing yang lemah dan minimnya upaya (dana) untuk riset dan pengembangan. Prinsip yang harus dipegang
adalah arah dari kebijakan ekonomi yang harus ditempuh adalah yang sanggup memberi jalan keluar terhadap keterbelakangan tenaga produktif nasional; bersifat massal untuk mengatasi ledakan pengangguran akibat kebijakanglobalisasi; mampu memberi jalan keluar penyelamatan industri dalam negeri yang saat ini sekarat dan mengalami kebangkrutan masaal; serta yang pengelolaan, tujuan, dan hasil-hasilnya dibadikan untuk kepentingan mayoritas rakyat.
Singkatnya arah dari perspektif ekonomi masa depan adalah meletakan dasar-dasar dan syarat-sarat ekonomi dan sosial bagi program industrialisasi nasional yang berhasil agar tercipta landasan ekonomi nasional yang modern dan kokoh dan sanggup membuka lapangan kerja secara massal. Sementara program pendidikan (dari TK hingga perguruan tinggi) dan kesehatan gratis (dari biaya rawat inap, konsultasi medis, dan obat-obatannya) dibutuhkan untuk mencetak sumber daya kapital, sumber daya manusia yang terus meningkat kemampuan dan kualitasnya.
Industrialisasi tidak hanya dimaksudkan agar kontribusi sektor industri dalam pendapatan nasional makin meningkat, tetapi harus dilaksanakan dengan tujuan-tujuan yang lebih luas cakupannya,khususnya agar tingkat kesejahteraan masyarakatnya makin membaik dan makin merata. Oleh karena itu, persoalan-persoalan sosial dalam
kehidupan masyarakat yang nampak lambat perkembangan penanggulangannya pelu dijadikan pertimbangan penting di dalam memilih strategi pelaksanaan industrialisasi. BPS menyebutkan bahwa pada bulan Februari 2006 tingkat pengangguran terbuka mencapai 10,4%dari jumlah angkatan kerja atau sekitar 11 juta orang. Mungkin kita akan sedikit berlega hati, dari sepuluh orang Indonesia, sembilan orang memiliki pekerjaan. Tentu tidaklah semudah itu penalarannya.
Nyatanya BPS juga memiliki data bahwa dari seratusan juta angkatan kerja kita, 60,6 juta orang bekerja pada sektor informal . Besarnya sektor informal merupakan konsekuensi logis lemahnya perindustrian di tanah air. Mungkin gambarannya sekarang akan menjadi: dari sepuluh orang Indonesia (angkatan kerja), satu orang menganggur,
enam orang bekerja tanpa kepastian, sisanya bekerja normal. Pun perlu digaris bawahi, orang yang `bekerja normal' sebagian besar saat ini sangat rentan kondisinya di bawah penerapan UU No.13/2003 ataupun revisinya (jika yang terakhir ini akhirnya disahkan).
Lemahnya tenaga produktif dapat digambarkan dari banyaknya pengangguran dan pekerja sektor informal di suatu negara. Padahal menurut hukum ekonomi, produksi adalah basis kehidupan dan perkembangan masyarakat. Dan faktor yang paling menentukan dalam
semua aktivitas produksi adalah manusia itu sendiri, tenaga kerjanya. Lemahnya akses masyarakat kepada pemenuhan syarat-syarat produktivitas mereka akbat kemiskinan, akan menciptakan kemiskinan-kemiskinan yang baru pula. Fenomena itu bagai sebuah lingkaran
setan. Satu-satunya jalan untuk memutus rantai lingkaran itu adalah:
negara harus melakukan intervensi untuk membuka seluas-luasnya akses mayarakat dalam pemenuhan syarat-syarat tenaga produktif mereka.Akses rakyat terhadap makanan, pakaian, perumahan, pendidikan,kesehatan, dan rekreasi haruslah dibuka seluas-luasnya. Kesemuanya haruslah mendapat perlindungan (subsidi) dari pemerintah. Pada tahapan awal haruslah ada yang digratiskan seperti pendidikan dan kesehatan sebagai pemacu awal.
"sektor pekerjaan yang tidak menghasilkan pendapatan yang tetap dan tiadanya keamanan kerja (job security) atau tidak ada status permanen atas pekerjaan".
Syarat Dasar Kemajuan Negara Berkembang
nama : dika kharisma
npm : 05-057
smt : IV (empat) MB
fe unsika manajemen
Syarat Dasar Kemajuan Negara Berkembang
Program pendidikan dan kesehatan harus dijadikan sebagai basis human capital yang tangguh, oleh karena itu pendidikan dan kesehatan darus bersifal masal dan gratis. Tidak seperti yang terjadi saat ini, hanya berupa kosmetik belaka yang tetap saja tidak mengubah komersialisasi dari kedua akses rakyat tersebut, pendidikan sampai
dengan perguruan tinggi harus gratis, dan program kesehatan gratis harus juga mencakup biaya rawat inap, jasa medis dan obat-obatan. Peran BUMN dalam pengelolaan indutri farmasi yang berwatak komesialisasi harus segera diganti dengan industri farmasi yang tidak berorientasi profit.
Seluruh pengelolaan sumber daya alam harus nasionalisasi untuk kepentingan rakyat, caranya banyak yang bisa kita tempuh. Soekarno pernah mengambil alih perusahaan asing tanpa ganti rugi,atau seperti di Bolivia dimana rakyatnya menuntut pembagian hasil yang lebih besar dari keuntungan asing. Pengelolaan sumber daya alam
harus menjadi penyumbang yang mendukung program penguatan terhadap industri nasional, dengan demikian seluruh asset-aset ekonomi dalam negeri yang sudah di Privatisasi dan di Divestasi yang terbukti merugikan rakyat harus dibatalkan. (Misalnya penjualan Bank oleh BPPN yang didalamnya disertakan subsidi obligasi rekapitalisasi perbankan yang nilainya sebesar 700 trilyun dan dengan bunga yang hampir mencapai 1000 trilyun). Semua itu harus menjadi agenda dari elemen-elemen rakyat untuk menuntut pembatalannya.
Kebijakan dalam penyusunan APBN haruslah mengabdi pada pada kepentingan dalam negri, pembayaran hutung luar negri yang selama puluhan tahun merugikan rakyat harus diputihkan, atau minimal seperi yang dilakukan oleh pemerintahan Argentina yang melakukan moratorium (penjadwalan ulang) sepihak tanpa batas waktu. Pemerintahan
Argentina juga selanjutnya melakukan pemotongan hutang sepihat hingga sebesar 70% dari total nilai hutangnya.
Gelombang PHK massal yang disebabkan oleh kebangkrutan industri dalam negeri yang pengelolaannya bertumpu pada modal asing sudah terbukti gagal, pemerintah harus segera membangun industri-industri strategis yang dapat dijadikan sebagai basis dari penguatan industri nasional. Seperti mengatasi keterbelakangan tenaga produktif di pedesaan, industri mesin-mesin pertanian (traktor,mesin giling, mesin perontok, mesin pengering) juga sara produksi pertanian (pupuk), atau industri baja, mother machine, kimia, farmasi, otomotif, perkapalan, telekomunikasi,optik, dan industri untuk barang-barang konsumsi rakyat yang sangat penting dan mendesak harus menjadi prioritas yang dikerjakan secara bertahap dan mandiri. Sedangkan untuk industri dalam negeri yang terancam bangkrut kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh Chavez di Venezuela dengan konsep co-management nya, dimana industri yang bangkrut diambil alih
oleh negara, dibantu permodalannya dan pengelolaannya diserahkan kepada buruhnya. Cara seperti ini juga pernah dipakai oleh negeri paling mju sekalipun, pemerintahan Rosevelt / USA ketika mengalami depresi besar tahun 1930-an melakukan pembelian terhadap hasil-hasil industri dalam negri yang kemudian oleh pemerintah dijual atau di kreditkan kapada negara lain.
Program penguatan terhadap indutri nasional yang madern dan massal, pengelolaan sumbar daya alam yang bertantung jawab, keberpihakan APBN kepada rakyat dan industri dalam negeri tersebut membutuhkan sebuah pemerintahan yang tidak saja berani, tapi juga harus memiliki komitmen yang kuat dan bersih juga berwatak kerakyatan
npm : 05-057
smt : IV (empat) MB
fe unsika manajemen
Syarat Dasar Kemajuan Negara Berkembang
Program pendidikan dan kesehatan harus dijadikan sebagai basis human capital yang tangguh, oleh karena itu pendidikan dan kesehatan darus bersifal masal dan gratis. Tidak seperti yang terjadi saat ini, hanya berupa kosmetik belaka yang tetap saja tidak mengubah komersialisasi dari kedua akses rakyat tersebut, pendidikan sampai
dengan perguruan tinggi harus gratis, dan program kesehatan gratis harus juga mencakup biaya rawat inap, jasa medis dan obat-obatan. Peran BUMN dalam pengelolaan indutri farmasi yang berwatak komesialisasi harus segera diganti dengan industri farmasi yang tidak berorientasi profit.
Seluruh pengelolaan sumber daya alam harus nasionalisasi untuk kepentingan rakyat, caranya banyak yang bisa kita tempuh. Soekarno pernah mengambil alih perusahaan asing tanpa ganti rugi,atau seperti di Bolivia dimana rakyatnya menuntut pembagian hasil yang lebih besar dari keuntungan asing. Pengelolaan sumber daya alam
harus menjadi penyumbang yang mendukung program penguatan terhadap industri nasional, dengan demikian seluruh asset-aset ekonomi dalam negeri yang sudah di Privatisasi dan di Divestasi yang terbukti merugikan rakyat harus dibatalkan. (Misalnya penjualan Bank oleh BPPN yang didalamnya disertakan subsidi obligasi rekapitalisasi perbankan yang nilainya sebesar 700 trilyun dan dengan bunga yang hampir mencapai 1000 trilyun). Semua itu harus menjadi agenda dari elemen-elemen rakyat untuk menuntut pembatalannya.
Kebijakan dalam penyusunan APBN haruslah mengabdi pada pada kepentingan dalam negri, pembayaran hutung luar negri yang selama puluhan tahun merugikan rakyat harus diputihkan, atau minimal seperi yang dilakukan oleh pemerintahan Argentina yang melakukan moratorium (penjadwalan ulang) sepihak tanpa batas waktu. Pemerintahan
Argentina juga selanjutnya melakukan pemotongan hutang sepihat hingga sebesar 70% dari total nilai hutangnya.
Gelombang PHK massal yang disebabkan oleh kebangkrutan industri dalam negeri yang pengelolaannya bertumpu pada modal asing sudah terbukti gagal, pemerintah harus segera membangun industri-industri strategis yang dapat dijadikan sebagai basis dari penguatan industri nasional. Seperti mengatasi keterbelakangan tenaga produktif di pedesaan, industri mesin-mesin pertanian (traktor,mesin giling, mesin perontok, mesin pengering) juga sara produksi pertanian (pupuk), atau industri baja, mother machine, kimia, farmasi, otomotif, perkapalan, telekomunikasi,optik, dan industri untuk barang-barang konsumsi rakyat yang sangat penting dan mendesak harus menjadi prioritas yang dikerjakan secara bertahap dan mandiri. Sedangkan untuk industri dalam negeri yang terancam bangkrut kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh Chavez di Venezuela dengan konsep co-management nya, dimana industri yang bangkrut diambil alih
oleh negara, dibantu permodalannya dan pengelolaannya diserahkan kepada buruhnya. Cara seperti ini juga pernah dipakai oleh negeri paling mju sekalipun, pemerintahan Rosevelt / USA ketika mengalami depresi besar tahun 1930-an melakukan pembelian terhadap hasil-hasil industri dalam negri yang kemudian oleh pemerintah dijual atau di kreditkan kapada negara lain.
Program penguatan terhadap indutri nasional yang madern dan massal, pengelolaan sumbar daya alam yang bertantung jawab, keberpihakan APBN kepada rakyat dan industri dalam negeri tersebut membutuhkan sebuah pemerintahan yang tidak saja berani, tapi juga harus memiliki komitmen yang kuat dan bersih juga berwatak kerakyatan
Menolak Revisi UUK
nama : dika kharisma
npm : 05-057
smt : IV (empat) MB
fe unsika manajemen
Menolak Revisi UUK
Sepanjang bulan maret 2006 hingga mei 2006, kaum pekerja di Indonesia disibukan degan penolakan rencana terhadap revisi UUK. Alasan penolakan saya dapat dari beberapa berita yang saya dapat dari Koran, adalah karena rencana revisi tersebut dikhawatirkan akan memangkas hak dan perlindungan terhadap kaum pekerja.
Dimulai dari persoalan penetapan upah, pesangon, kerja kontrak, sampai masalah outsourching. Sebenarnya posisi kaum pekerja sejak awal sudah menolak rencana terhadap revisi UUK ketika hendak di sahkan beberapa bulan lalu.
Dari balik sekat kenyataan hidup yang dialami oleh kaum pekerja, seperti yang sudah disebutkan diatas, kaum pekerja hendaknya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan saya rasa sangat penting untuk mengetahui kepentingan siapa yang diuntungkan dengan direvinya UUK tersebut?
Negara-negara berkembang yang juga diserang oleh krrisis perekonomian pada akhir tahun sembilan puluhan, pada umumnya banyak yang bergantung kepada donor internasional semacam IMF, CGI, WORD BANK. Dengan ketergantungan yang sedemikian ruopa, maka negra-negara yang menggantungan dirinya pada lembga keuangan internasional, akan sangat patuhkepada lembaga-lembaga internasional tersebut. Begitu
juga dengan yang terjafi di Indonesia, krisis yang membelit sejak akhir tahun 90-an tidak juga kunjung diselesaikan oleh pemerintah. Hal ini nampak kontras sekali dengan beberapa Negara berkembang lainnya, yang menolak cmpur tangan IMF dalam mengatasi krisis yang membebani Negara lainnya seperti Malaysia dan Vietnam.
Rencana revisi yang marak ditolak oleh para pekerja di tanah air, dalm rencananya adalah untuk menekan pengeluaran terhadap tenaga kerja (labor cost), yang berarti menyediakan tenaga kerja murah dan berada dalam kendali intervensi asing. Jadi, penolakan yang dilakukan oleh kaum pekerja, selain untuk membela hak-hak kaum
pekerja, juga untuk menuntut perlindungan Negara terhadap rakyatnya.
Persoalan lainnya yang mendesak untuk dipecahkan, adalah bagaimana kaum pekerja mencari taktik yang tepat untuk memperjuangkan hak-hak kaum pekerja itu sendiri.
Saya secara pribadi melihat, akar permasalahan tersebut terletak dari diterapkannya system perekonomian pasar bebas yang digunakn di Indonesia. Sehingga indinsie tidak menjadi sebuah bangsa yang berdikari di bidang ekonomi.
npm : 05-057
smt : IV (empat) MB
fe unsika manajemen
Menolak Revisi UUK
Sepanjang bulan maret 2006 hingga mei 2006, kaum pekerja di Indonesia disibukan degan penolakan rencana terhadap revisi UUK. Alasan penolakan saya dapat dari beberapa berita yang saya dapat dari Koran, adalah karena rencana revisi tersebut dikhawatirkan akan memangkas hak dan perlindungan terhadap kaum pekerja.
Dimulai dari persoalan penetapan upah, pesangon, kerja kontrak, sampai masalah outsourching. Sebenarnya posisi kaum pekerja sejak awal sudah menolak rencana terhadap revisi UUK ketika hendak di sahkan beberapa bulan lalu.
Dari balik sekat kenyataan hidup yang dialami oleh kaum pekerja, seperti yang sudah disebutkan diatas, kaum pekerja hendaknya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan saya rasa sangat penting untuk mengetahui kepentingan siapa yang diuntungkan dengan direvinya UUK tersebut?
Negara-negara berkembang yang juga diserang oleh krrisis perekonomian pada akhir tahun sembilan puluhan, pada umumnya banyak yang bergantung kepada donor internasional semacam IMF, CGI, WORD BANK. Dengan ketergantungan yang sedemikian ruopa, maka negra-negara yang menggantungan dirinya pada lembga keuangan internasional, akan sangat patuhkepada lembaga-lembaga internasional tersebut. Begitu
juga dengan yang terjafi di Indonesia, krisis yang membelit sejak akhir tahun 90-an tidak juga kunjung diselesaikan oleh pemerintah. Hal ini nampak kontras sekali dengan beberapa Negara berkembang lainnya, yang menolak cmpur tangan IMF dalam mengatasi krisis yang membebani Negara lainnya seperti Malaysia dan Vietnam.
Rencana revisi yang marak ditolak oleh para pekerja di tanah air, dalm rencananya adalah untuk menekan pengeluaran terhadap tenaga kerja (labor cost), yang berarti menyediakan tenaga kerja murah dan berada dalam kendali intervensi asing. Jadi, penolakan yang dilakukan oleh kaum pekerja, selain untuk membela hak-hak kaum
pekerja, juga untuk menuntut perlindungan Negara terhadap rakyatnya.
Persoalan lainnya yang mendesak untuk dipecahkan, adalah bagaimana kaum pekerja mencari taktik yang tepat untuk memperjuangkan hak-hak kaum pekerja itu sendiri.
Saya secara pribadi melihat, akar permasalahan tersebut terletak dari diterapkannya system perekonomian pasar bebas yang digunakn di Indonesia. Sehingga indinsie tidak menjadi sebuah bangsa yang berdikari di bidang ekonomi.
Wednesday, May 2, 2007
MENANGGULANGI KEMISKINAN DESA
Yosua Mario Hadi
Tugas Ekonomi Pembangunan
Ada desa-desa dimana posisi penduduk pedesaan ibarat orang yang selamanya berdiri terendam dalam air sampai ke leher, sehingga ombak yang kecil sekalipun sudah cukup menenggelamkan mereka (Tawney, 1931) Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai nation state, sejarah sebuah negara yang salah
memandang dan mengurus kemiskinan. Dalam negara yang salah urus, tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan, menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan
apa saja demi keselamatan hidup, safety life (James. C.Scott, 1981), mempertaruhkan tenaga fisik untuk memproduksi keuntungan bagi tengkulak lokal dan menerima upah yang tidak sepadan dengan biaya tenaga yang dikeluarkan. Para buruh tani desa bekerja sepanjang hari, tetapi mereka menerima upah yang sangat sedikit.
Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk (1) memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; (2) Hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum; (3) Hak rakyat untuk memperoleh rasa aman; (4) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan) yang terjangkau; (5) Hak rakyat untuk memperoleh
akses atas kebutuhan pendidikan; (6) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan; (7) Hak rakyat untuk memperoleh keadilan; (8) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan; (9) Hak rakyat untuk berinovasi; (10) Hak rakyat menjalankan hubungan spiritualnya dengan Tuhan; dan
(11) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik.
Kemiskinan menjadi alasan yang sempurna rendahnya Human Development Index (HDI), Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Secara menyeluruh kualitas manusia Indonesia relatif masih sangat rendah, dibandingkan dengan kualitas manusia di negara-negara lain di dunia. Berdasarkan Human Development Report 2004 yang menggunakan data tahun 2002, angka Human Development Index (HDI) Indonesia adalah 0,692. Angka indeks tersebut merupakan komposit dari angka harapan hidup saat lahir sebesar 66,6 tahun, angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 87,9 persen, kombinasi angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi sebesar 65 persen, dan Pendapatan Domestik Bruto per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity) sebesar US$ 3.230. HDI Indonesia hanya menempati urutan ke-111 dari 177 negara (Kompas, 2004).
Pendek kata, kemiskinan merupakan persoalan yang maha kompleks dan kronis. Karena sangat kompleks dan kronis, maka cara penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Sejumlah variabel
dapat dipakai untuk melacak persoalan kemiskinan, dan dari variabel ini dihasilkan serangkaian strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkesinambungan. Dari dimensi pendidikan misalnya, pendidikan yang rendah dipandang sebagai penyebab kemiskinan. Dari dimensi kesehatan, rendahnya mutu kesehatan masyarakat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dari dimensi ekonomi, kepemilikan alat-alat produktif yang terbatas, penguasaan teknologi dan kurangnya keterampilan, dilihat sebagai alasan mendasar mengapa terjadi kemiskinan. Faktor kultur dan truktural juga kerap kali dilihat sebagai elemen penting yang menentukan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tidak ada yang salah dan keliru dengan pendekatan tersebut, tetapi dibutuhkan keterpaduan antara berbagai faktor penyebab kemiskinan yang sangat banyak dengan indikator-indikator yang jelas, sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak bersifat temporer, tetapi permanen
dan berkelanjutan.
Selama tiga dekade, upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyuluhan sanitasi dan sebagainya. Dari serangkaian cara dan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut, semuanya berorentasi material, sehingga keberlanjutannya sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah. Di samping itu, tidak adanya tatanan pemerintahan yang demokratis menyebabkan rendahnya akseptabilitas dan inisiatif masyarakat untuk
menanggulangi kemiskinan dengan cara mereka sendiri.
KONSEP DAN INDIKATOR KEMISKINAN
Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Misalnya, ada pendapat yang mengatakan bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup,
dan lingkungan dalam suatu masyarakat atau yang mengatakan bahwa kemiskinan merupakan ketakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintahan sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi (kemiskinan struktural). Tetapi pada umumnya, ketika orang berbicara tentang kemiskinan, yang dimaksud adalah kemiskinan material. Dengan pengertian ini, maka seseorang masuk dalam kategori miskin apabila tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup secara layak. Ini yang sering disebut dengan kemiskinan konsumsi. Memang definisi ini sangat bermanfaat untuk mempermudah
membuat indikator orang miskin, tetapi defenisi ini sangat kurang memadai karena; (1) tidak cukup untuk memahami realitas kemiskinan; (2) dapat menjerumuskan ke kesimpulan yang salah bahwa menanggulangi kemiskinan cukup hanya dengan menyediakan bahan makanan yang memadai; (3) tidak bermanfaat bagi pengambil keputusan ketika harus
merumuskan kebijakan lintas sektor, bahkan bisa kontraproduktif. BAPPENAS (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-
politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat miskin ini, BAPPENAS menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), pendekatan pendapatan (income approach), pendekatan kemampuan dasar (human capability approach) dan pendekatan objective and subjective.
Pendekatan kebutuhan dasar, melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (lack of capabilities) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air
bersih dan sanitasi. Menurut pendekatan pendapatan, kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset, dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat.
Pendekatan ini, menentukan secara rigid standar pendapatan seseorang di dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya. Pendekatan kemampuan dasar menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat. Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin terlibat dalam pengambilan
keputusan. Pendekatan obyektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan (the welfare approach) menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan. Pendekatan subyektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin sendiri (Joseph F. Stepanek, (ed), 1985).
Dari pendekatan-pendekatan tersebut, indikator utama kemiskinan dapat dilihat dari; (1) kurangnya pangan, sandang dan perumahan yang tidak layak; (2) terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif; (3) kuranya kemampuan membaca dan menulis; (4) kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup; (5) kerentanan dan keterpurukan
dalam bidang sosial dan ekonomi; (6) ketakberdayaan atau daya tawar yang rendah; (7) akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas; (8) dan sebagainya.
Indikator-indikator tersbut dipertegas dengan rumusan yang konkrit yang dibuat oleh BAPPENAS berikut ini; ¨ terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, dilihat dari stok
pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu. Sekitar 20 persen penduduk dengan tingkat pendapatan terendah hanya mengkonsumsi 1.571 kkal per hari. Kekurangan asupan kalori, yaitu kurang dari 2.100 kkal per hari, masih dialami oleh 60 persen penduduk berpenghasilan
terendah (BPS, 2004); ¨ terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan
disebabkan oleh kesulitan mandapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan kurangnya layanan kesehatan reproduksi; jarak fasilitas layanan kesehatan yang jauh, biaya perawatan dan pengobatan yang mahal. Di sisi lain, utilisasi rumah sakit masih
didominasi oleh golongan mampu, sedang masyarakat miskin cenderung memanfaatkan pelayanan di PUSKESMAS. Demikian juga persalinan oleh tenaga kesehatan pada penduduk miskin, hanya sebesar 39,1 persen dibanding 82,3 persen pada penduduk kaya. Asuransi kesehatan sebagai suatu bentuk sistem jaminan sosial hanya menjangkau 18,74 persen
(2001) penduduk, dan hanya sebagian kecil di antaranya penduduk miskin;
¨ terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan yang disebabkan oleh kesenjangan biaya pendidikan, fasilitas pendidikan yang terbatas, biaya pendidikan yang mahal, kesempatan memperoleh pendidikan yang terbatas, tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung; ¨ terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumahtangga; ¨ terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi. Masyarakat miskin yang tinggal di kawasan nelayan, pinggiran hutan, dan pertanian lahan kering kesulitan memperoleh perumahan dan lingkungan
permukiman yang sehat dan layak. Dalam satu rumah seringkali dijumpai lebih dari satu keluarga dengan fasilitas sanitasi yang kurang memadai; ¨ terbatasnya akses terhadap air bersih. Kesulitan untuk mendapatkan air bersih terutama disebabkan oleh terbatasnya penguasaan sumber air dan menurunnya mutu sumber air; ¨ lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian. Kehidupan rumah tangga petani sangat
dipengaruhi oleh aksesnya terhadap tanah dan kemampuan mobilisasi anggota keluargannya untuk bekerja di atas tanah pertanian; ¨ memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Masyarakat miskin yang tinggal di daerah perdesaan, kawasan pesisir, daerah pertambangan dan daerah pinggiran hutan sangat tergantung pada sumberdaya alam sebagai sumber penghasilan; ¨ lemahnya jaminan rasa aman. Data yang dihimpun UNSFIR
menggambarkan bahwa dalam waktu 3 tahun (1997-2000) telah terjadi 3.600 konflik dengan korban 10.700 orang, dan lebih dari 1 juta jiwa menjadi pengungsi. Meskipun jumlah pengungsi cenderung menurun, tetapi pada tahun 2001 diperkirakan masih ada lebih dari 850.000 pengungsi di berbagai daerah konflik;
¨ lemahnya partisipasi. Berbagai kasus penggusuran perkotaan, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan pengusiran petani dari wilayah garapan menunjukkan kurangnya dialog dan lemahnya pertisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan juga disebabkan oleh kurangnya informasi baik mengenai kebijakan yang akan dirumuskan maupun mekanisme perumusan yang memungkinkan keterlibatan mereka;
¨ besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi. Menurut data BPS, rumahtangga miskin mempunyai rata-rata anggota keluarga lebih besar daripada rumahtangga tidak
miskin. Rumahtangga miskin di perkotaan rata rata mempunyai anggota 5,1 orang, sedangkan rata-rata anggota rumahtangga miskin di perdesaan adalah 4,8 orang.
Dari berbagai definisi tersebut di atas, maka indikator utama kemiiskinan adalah; (1) terbatasnya kecukupan dan mutu pangan; (2) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan; (3) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; (4)
terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha; (5) lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah; (6) terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi; (7) terbatasnya akses terhadap air bersih; (8) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; (9) memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta
terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam; (10) lemahnya jaminan rasa aman; (11) lemahnya partisipasi; (12) besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga; (13) tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat. Kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan tidak bisa didefinisikan dengan sangat sederhana, karena tidak hanya berhubungan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan material, tetapi juga sangat berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia yang lain. Karenanya, kemiskinan hanya dapat ditanggulangi apabila dimensi-dimensi lain itu diperhitungkan. Menurut Bank Dunia (2003), penyebab dasar kemiskinan adalah: (1) kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal; (2) terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan
prasarana; (3) kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor; (4) adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung; (5) adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern); (6) rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat; (7) budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkunganya; (8) tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good governance); (9) pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.
Indikator utama kemiskinan menurut Bank Dunia adalah kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pembangunan yang bias kota, perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat, perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi, rendahnya produktivitas, budaya hidup yang jelek, tata
pemerintahan yang buruk, dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan.
Tanggapan
Dari kegagalan penanggulangan masalah kemiskinan selama ini, strategi dan kebijakan alternatif yang berpihak pada masyarakat miskin menjadi kebutuhan mutlak dalam menanggulangi kemiskinan. Berikut beberapa strategi serta kebijakan dalam menganggulangi masalah kemiskinan desa dapat dilakukan dengan:
1. Memberikan sarana pendidikan bagi masyarakat desa secara gratis dan cuma-cuma. Sekarang ini pendidikan yang di tawarkan merupakan pendidikan mahal yang tidak sanggup untuk di penuhi oleh masyarakat miskin. Karenanya, mereka memilih untuk tidak
menyekolahkan anak-anak mereka karena biaya yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka, yang mengakibatkan generasi berikutnya tetap saja tidak dapat keluar dari kemiskinan. Masyarakat desa selalu mengatakan "jangankan untuk menyekolahnkan anak-anak kami, untuk kebutuhan hidup sehari-hari saja sudah tidak dapat terpenuhi."
2. Redistribusi lahan dan modal pertanian yang seimbang. Kini kenyataannya para petani yang mengelola lahan pertanian hanya bekerja pada pamilik lahan. Mereka tidsak memiliki tanah pertanian sendiri, hanya sebagai orang yang mengurus lahan pertanian para tengkulak atau pemilik tanah. Akhirnya kenyataan yang ada, tanah-tanah yang ada tidak memberikan penghasilan yang cukup bagi para petani.
3. Mendorong perkembangan investasi pertanian dan pertambangan ke daerahan pedesaan. Pembukaan pertanian dan pertambangan dapat memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat desa.
4. Membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat desa untuk memperoleh kredit usaha yang mudah.
5. Memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan masyarakat desa
6. Memperkenalkan sistem pertanian modern dengan teknologi baru yang memudahkan masyarakat desa untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang memadai.
7. Memberikan sistem kesehatan yang gratis bagi masyarakat desa dengan memperbanyak PUSKESMAS guna meningkatkan kesehatan masyarakat desa.
8. Memberikan jaminan sosial pada masyarakat desa. Sehingga meningkatkan semangat hidup yang lebih berarti.
Itu merupakan beberapa cara guna mengentaskan kemiskinan di desa.
"Satu langkah kecil mengawali sebuah langkah besar."
Tugas Ekonomi Pembangunan
Ada desa-desa dimana posisi penduduk pedesaan ibarat orang yang selamanya berdiri terendam dalam air sampai ke leher, sehingga ombak yang kecil sekalipun sudah cukup menenggelamkan mereka (Tawney, 1931) Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai nation state, sejarah sebuah negara yang salah
memandang dan mengurus kemiskinan. Dalam negara yang salah urus, tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan, menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan
apa saja demi keselamatan hidup, safety life (James. C.Scott, 1981), mempertaruhkan tenaga fisik untuk memproduksi keuntungan bagi tengkulak lokal dan menerima upah yang tidak sepadan dengan biaya tenaga yang dikeluarkan. Para buruh tani desa bekerja sepanjang hari, tetapi mereka menerima upah yang sangat sedikit.
Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk (1) memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; (2) Hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum; (3) Hak rakyat untuk memperoleh rasa aman; (4) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan) yang terjangkau; (5) Hak rakyat untuk memperoleh
akses atas kebutuhan pendidikan; (6) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan; (7) Hak rakyat untuk memperoleh keadilan; (8) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan; (9) Hak rakyat untuk berinovasi; (10) Hak rakyat menjalankan hubungan spiritualnya dengan Tuhan; dan
(11) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik.
Kemiskinan menjadi alasan yang sempurna rendahnya Human Development Index (HDI), Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Secara menyeluruh kualitas manusia Indonesia relatif masih sangat rendah, dibandingkan dengan kualitas manusia di negara-negara lain di dunia. Berdasarkan Human Development Report 2004 yang menggunakan data tahun 2002, angka Human Development Index (HDI) Indonesia adalah 0,692. Angka indeks tersebut merupakan komposit dari angka harapan hidup saat lahir sebesar 66,6 tahun, angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 87,9 persen, kombinasi angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi sebesar 65 persen, dan Pendapatan Domestik Bruto per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity) sebesar US$ 3.230. HDI Indonesia hanya menempati urutan ke-111 dari 177 negara (Kompas, 2004).
Pendek kata, kemiskinan merupakan persoalan yang maha kompleks dan kronis. Karena sangat kompleks dan kronis, maka cara penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Sejumlah variabel
dapat dipakai untuk melacak persoalan kemiskinan, dan dari variabel ini dihasilkan serangkaian strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkesinambungan. Dari dimensi pendidikan misalnya, pendidikan yang rendah dipandang sebagai penyebab kemiskinan. Dari dimensi kesehatan, rendahnya mutu kesehatan masyarakat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dari dimensi ekonomi, kepemilikan alat-alat produktif yang terbatas, penguasaan teknologi dan kurangnya keterampilan, dilihat sebagai alasan mendasar mengapa terjadi kemiskinan. Faktor kultur dan truktural juga kerap kali dilihat sebagai elemen penting yang menentukan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tidak ada yang salah dan keliru dengan pendekatan tersebut, tetapi dibutuhkan keterpaduan antara berbagai faktor penyebab kemiskinan yang sangat banyak dengan indikator-indikator yang jelas, sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak bersifat temporer, tetapi permanen
dan berkelanjutan.
Selama tiga dekade, upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyuluhan sanitasi dan sebagainya. Dari serangkaian cara dan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut, semuanya berorentasi material, sehingga keberlanjutannya sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah. Di samping itu, tidak adanya tatanan pemerintahan yang demokratis menyebabkan rendahnya akseptabilitas dan inisiatif masyarakat untuk
menanggulangi kemiskinan dengan cara mereka sendiri.
KONSEP DAN INDIKATOR KEMISKINAN
Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Misalnya, ada pendapat yang mengatakan bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup,
dan lingkungan dalam suatu masyarakat atau yang mengatakan bahwa kemiskinan merupakan ketakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintahan sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi (kemiskinan struktural). Tetapi pada umumnya, ketika orang berbicara tentang kemiskinan, yang dimaksud adalah kemiskinan material. Dengan pengertian ini, maka seseorang masuk dalam kategori miskin apabila tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup secara layak. Ini yang sering disebut dengan kemiskinan konsumsi. Memang definisi ini sangat bermanfaat untuk mempermudah
membuat indikator orang miskin, tetapi defenisi ini sangat kurang memadai karena; (1) tidak cukup untuk memahami realitas kemiskinan; (2) dapat menjerumuskan ke kesimpulan yang salah bahwa menanggulangi kemiskinan cukup hanya dengan menyediakan bahan makanan yang memadai; (3) tidak bermanfaat bagi pengambil keputusan ketika harus
merumuskan kebijakan lintas sektor, bahkan bisa kontraproduktif. BAPPENAS (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-
politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat miskin ini, BAPPENAS menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), pendekatan pendapatan (income approach), pendekatan kemampuan dasar (human capability approach) dan pendekatan objective and subjective.
Pendekatan kebutuhan dasar, melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (lack of capabilities) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air
bersih dan sanitasi. Menurut pendekatan pendapatan, kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset, dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat.
Pendekatan ini, menentukan secara rigid standar pendapatan seseorang di dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya. Pendekatan kemampuan dasar menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat. Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin terlibat dalam pengambilan
keputusan. Pendekatan obyektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan (the welfare approach) menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan. Pendekatan subyektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin sendiri (Joseph F. Stepanek, (ed), 1985).
Dari pendekatan-pendekatan tersebut, indikator utama kemiskinan dapat dilihat dari; (1) kurangnya pangan, sandang dan perumahan yang tidak layak; (2) terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif; (3) kuranya kemampuan membaca dan menulis; (4) kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup; (5) kerentanan dan keterpurukan
dalam bidang sosial dan ekonomi; (6) ketakberdayaan atau daya tawar yang rendah; (7) akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas; (8) dan sebagainya.
Indikator-indikator tersbut dipertegas dengan rumusan yang konkrit yang dibuat oleh BAPPENAS berikut ini; ¨ terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, dilihat dari stok
pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu. Sekitar 20 persen penduduk dengan tingkat pendapatan terendah hanya mengkonsumsi 1.571 kkal per hari. Kekurangan asupan kalori, yaitu kurang dari 2.100 kkal per hari, masih dialami oleh 60 persen penduduk berpenghasilan
terendah (BPS, 2004); ¨ terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan
disebabkan oleh kesulitan mandapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan kurangnya layanan kesehatan reproduksi; jarak fasilitas layanan kesehatan yang jauh, biaya perawatan dan pengobatan yang mahal. Di sisi lain, utilisasi rumah sakit masih
didominasi oleh golongan mampu, sedang masyarakat miskin cenderung memanfaatkan pelayanan di PUSKESMAS. Demikian juga persalinan oleh tenaga kesehatan pada penduduk miskin, hanya sebesar 39,1 persen dibanding 82,3 persen pada penduduk kaya. Asuransi kesehatan sebagai suatu bentuk sistem jaminan sosial hanya menjangkau 18,74 persen
(2001) penduduk, dan hanya sebagian kecil di antaranya penduduk miskin;
¨ terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan yang disebabkan oleh kesenjangan biaya pendidikan, fasilitas pendidikan yang terbatas, biaya pendidikan yang mahal, kesempatan memperoleh pendidikan yang terbatas, tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung; ¨ terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumahtangga; ¨ terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi. Masyarakat miskin yang tinggal di kawasan nelayan, pinggiran hutan, dan pertanian lahan kering kesulitan memperoleh perumahan dan lingkungan
permukiman yang sehat dan layak. Dalam satu rumah seringkali dijumpai lebih dari satu keluarga dengan fasilitas sanitasi yang kurang memadai; ¨ terbatasnya akses terhadap air bersih. Kesulitan untuk mendapatkan air bersih terutama disebabkan oleh terbatasnya penguasaan sumber air dan menurunnya mutu sumber air; ¨ lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian. Kehidupan rumah tangga petani sangat
dipengaruhi oleh aksesnya terhadap tanah dan kemampuan mobilisasi anggota keluargannya untuk bekerja di atas tanah pertanian; ¨ memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Masyarakat miskin yang tinggal di daerah perdesaan, kawasan pesisir, daerah pertambangan dan daerah pinggiran hutan sangat tergantung pada sumberdaya alam sebagai sumber penghasilan; ¨ lemahnya jaminan rasa aman. Data yang dihimpun UNSFIR
menggambarkan bahwa dalam waktu 3 tahun (1997-2000) telah terjadi 3.600 konflik dengan korban 10.700 orang, dan lebih dari 1 juta jiwa menjadi pengungsi. Meskipun jumlah pengungsi cenderung menurun, tetapi pada tahun 2001 diperkirakan masih ada lebih dari 850.000 pengungsi di berbagai daerah konflik;
¨ lemahnya partisipasi. Berbagai kasus penggusuran perkotaan, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan pengusiran petani dari wilayah garapan menunjukkan kurangnya dialog dan lemahnya pertisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan juga disebabkan oleh kurangnya informasi baik mengenai kebijakan yang akan dirumuskan maupun mekanisme perumusan yang memungkinkan keterlibatan mereka;
¨ besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi. Menurut data BPS, rumahtangga miskin mempunyai rata-rata anggota keluarga lebih besar daripada rumahtangga tidak
miskin. Rumahtangga miskin di perkotaan rata rata mempunyai anggota 5,1 orang, sedangkan rata-rata anggota rumahtangga miskin di perdesaan adalah 4,8 orang.
Dari berbagai definisi tersebut di atas, maka indikator utama kemiiskinan adalah; (1) terbatasnya kecukupan dan mutu pangan; (2) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan; (3) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; (4)
terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha; (5) lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah; (6) terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi; (7) terbatasnya akses terhadap air bersih; (8) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; (9) memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta
terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam; (10) lemahnya jaminan rasa aman; (11) lemahnya partisipasi; (12) besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga; (13) tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat. Kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan tidak bisa didefinisikan dengan sangat sederhana, karena tidak hanya berhubungan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan material, tetapi juga sangat berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia yang lain. Karenanya, kemiskinan hanya dapat ditanggulangi apabila dimensi-dimensi lain itu diperhitungkan. Menurut Bank Dunia (2003), penyebab dasar kemiskinan adalah: (1) kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal; (2) terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan
prasarana; (3) kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor; (4) adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung; (5) adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern); (6) rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat; (7) budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkunganya; (8) tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good governance); (9) pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.
Indikator utama kemiskinan menurut Bank Dunia adalah kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pembangunan yang bias kota, perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat, perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi, rendahnya produktivitas, budaya hidup yang jelek, tata
pemerintahan yang buruk, dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan.
Tanggapan
Dari kegagalan penanggulangan masalah kemiskinan selama ini, strategi dan kebijakan alternatif yang berpihak pada masyarakat miskin menjadi kebutuhan mutlak dalam menanggulangi kemiskinan. Berikut beberapa strategi serta kebijakan dalam menganggulangi masalah kemiskinan desa dapat dilakukan dengan:
1. Memberikan sarana pendidikan bagi masyarakat desa secara gratis dan cuma-cuma. Sekarang ini pendidikan yang di tawarkan merupakan pendidikan mahal yang tidak sanggup untuk di penuhi oleh masyarakat miskin. Karenanya, mereka memilih untuk tidak
menyekolahkan anak-anak mereka karena biaya yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka, yang mengakibatkan generasi berikutnya tetap saja tidak dapat keluar dari kemiskinan. Masyarakat desa selalu mengatakan "jangankan untuk menyekolahnkan anak-anak kami, untuk kebutuhan hidup sehari-hari saja sudah tidak dapat terpenuhi."
2. Redistribusi lahan dan modal pertanian yang seimbang. Kini kenyataannya para petani yang mengelola lahan pertanian hanya bekerja pada pamilik lahan. Mereka tidsak memiliki tanah pertanian sendiri, hanya sebagai orang yang mengurus lahan pertanian para tengkulak atau pemilik tanah. Akhirnya kenyataan yang ada, tanah-tanah yang ada tidak memberikan penghasilan yang cukup bagi para petani.
3. Mendorong perkembangan investasi pertanian dan pertambangan ke daerahan pedesaan. Pembukaan pertanian dan pertambangan dapat memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat desa.
4. Membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat desa untuk memperoleh kredit usaha yang mudah.
5. Memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan masyarakat desa
6. Memperkenalkan sistem pertanian modern dengan teknologi baru yang memudahkan masyarakat desa untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang memadai.
7. Memberikan sistem kesehatan yang gratis bagi masyarakat desa dengan memperbanyak PUSKESMAS guna meningkatkan kesehatan masyarakat desa.
8. Memberikan jaminan sosial pada masyarakat desa. Sehingga meningkatkan semangat hidup yang lebih berarti.
Itu merupakan beberapa cara guna mengentaskan kemiskinan di desa.
"Satu langkah kecil mengawali sebuah langkah besar."
Subscribe to:
Posts (Atom)
