Syarat Dasar Kemajuan Negara Berkembang

nama : dika kharisma
npm : 05-057
smt : IV (empat) MB
fe unsika manajemen



Syarat Dasar Kemajuan Negara Berkembang

Program pendidikan dan kesehatan harus dijadikan sebagai basis human capital yang tangguh, oleh karena itu pendidikan dan kesehatan darus bersifal masal dan gratis. Tidak seperti yang terjadi saat ini, hanya berupa kosmetik belaka yang tetap saja tidak mengubah komersialisasi dari kedua akses rakyat tersebut, pendidikan sampai
dengan perguruan tinggi harus gratis, dan program kesehatan gratis harus juga mencakup biaya rawat inap, jasa medis dan obat-obatan. Peran BUMN dalam pengelolaan indutri farmasi yang berwatak komesialisasi harus segera diganti dengan industri farmasi yang tidak berorientasi profit.
Seluruh pengelolaan sumber daya alam harus nasionalisasi untuk kepentingan rakyat, caranya banyak yang bisa kita tempuh. Soekarno pernah mengambil alih perusahaan asing tanpa ganti rugi,atau seperti di Bolivia dimana rakyatnya menuntut pembagian hasil yang lebih besar dari keuntungan asing. Pengelolaan sumber daya alam
harus menjadi penyumbang yang mendukung program penguatan terhadap industri nasional, dengan demikian seluruh asset-aset ekonomi dalam negeri yang sudah di Privatisasi dan di Divestasi yang terbukti merugikan rakyat harus dibatalkan. (Misalnya penjualan Bank oleh BPPN yang didalamnya disertakan subsidi obligasi rekapitalisasi perbankan yang nilainya sebesar 700 trilyun dan dengan bunga yang hampir mencapai 1000 trilyun). Semua itu harus menjadi agenda dari elemen-elemen rakyat untuk menuntut pembatalannya.
Kebijakan dalam penyusunan APBN haruslah mengabdi pada pada kepentingan dalam negri, pembayaran hutung luar negri yang selama puluhan tahun merugikan rakyat harus diputihkan, atau minimal seperi yang dilakukan oleh pemerintahan Argentina yang melakukan moratorium (penjadwalan ulang) sepihak tanpa batas waktu. Pemerintahan
Argentina juga selanjutnya melakukan pemotongan hutang sepihat hingga sebesar 70% dari total nilai hutangnya.
Gelombang PHK massal yang disebabkan oleh kebangkrutan industri dalam negeri yang pengelolaannya bertumpu pada modal asing sudah terbukti gagal, pemerintah harus segera membangun industri-industri strategis yang dapat dijadikan sebagai basis dari penguatan industri nasional. Seperti mengatasi keterbelakangan tenaga produktif di pedesaan, industri mesin-mesin pertanian (traktor,mesin giling, mesin perontok, mesin pengering) juga sara produksi pertanian (pupuk), atau industri baja, mother machine, kimia, farmasi, otomotif, perkapalan, telekomunikasi,optik, dan industri untuk barang-barang konsumsi rakyat yang sangat penting dan mendesak harus menjadi prioritas yang dikerjakan secara bertahap dan mandiri. Sedangkan untuk industri dalam negeri yang terancam bangkrut kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh Chavez di Venezuela dengan konsep co-management nya, dimana industri yang bangkrut diambil alih
oleh negara, dibantu permodalannya dan pengelolaannya diserahkan kepada buruhnya. Cara seperti ini juga pernah dipakai oleh negeri paling mju sekalipun, pemerintahan Rosevelt / USA ketika mengalami depresi besar tahun 1930-an melakukan pembelian terhadap hasil-hasil industri dalam negri yang kemudian oleh pemerintah dijual atau di kreditkan kapada negara lain.
Program penguatan terhadap indutri nasional yang madern dan massal, pengelolaan sumbar daya alam yang bertantung jawab, keberpihakan APBN kepada rakyat dan industri dalam negeri tersebut membutuhkan sebuah pemerintahan yang tidak saja berani, tapi juga harus memiliki komitmen yang kuat dan bersih juga berwatak kerakyatan