umber : Budi Susanto
NPM : 05-040
Jurusan : Management (smt 04)
Keterangan : Tugas Ekonomi Pembangunan
Dulu ketika rakyat didera kelaparan, yang diakibatkan oleh kemiskinan yang mederanya, orang masih bisa mengkonsumsi umbi-umbian seperti singkong, ubi, talas, atau apaun yang sejenisnya. Bahkan di tahun 60- an, ketika terjadi pemotongan nilai rupiah sampai dengan seribu persen, kemiskinan berhasil memaksa rakyat mengantri di jalan-jalan untuk mendapatkan beras dari pemerintah. Tapi saat ini yang terjadi sepertinya sudah berada di puncak tertingginya, virus yang bernama kemiskinan ini seperti sudah sangat akut mendera rakyat Indonesia. Di kota-kota besar, tidak terkecuali juga di desa-desa, puluhan ribu orang terpaksa harus mengkonsumsi
nasi aking. Nasi bekas yang seharusnya menjadi makanan binatang ini, sekarang di konsumsi oleh manusia. Seperti mimpi memang, tapi itulah kenyataannya, berbagai media cetak maupun elektronik menjadi saksi hidup dari kodisi buruk ini.
Dulu kita mungkin tidak pernah tahu apa yang dinamakan nasi aking itu, tapi sekarang nasi aking seolah sudah menjadi makanan wajib bagi kebanyakan rakyat miskin di indonesia. Konon harga per kilonya hanya seperlima dari harga sekilo beras, atau jika nominalkan sebesar seribu rupiah untuk satu kilo. Tentu saja sangat murah,
karena nasi aking adalah nasi bekas yang kemudian dikeringkan, dan di tanak kembali untuk kemudian dimakan. Rasanya tentu tidak sepulen nasi yang diolah dari beras, bahkan medekati pun tidak. Tapi apa mau dikata, jika memang uang untuk membeli beras itu tidak ada.
Lalu bagaimana dengan nilai gizi yang terkandung di dalam nasi aking? Menurut beberapa orang pakar kesehatan, nasi aking bahkan tidak mempunyai secuilpun kandungan gizi di dalamnya. Hal itu disebabkan karena nasi aking adalah daur ulang makanan sisa, jadi semua gizi yang menopang kesehatan tubuh sudah melenyap ketika nasi
itu dibasikan.
Jika sudah seperti ini, masih pantaskah kita menyebut diri sebagai bangsa yang subur, yang kekayaan alamnya melimpah ruah. Yang konon katanya, kekayaan alam Indonesia adalah yang kedua terkaya di dunia.
Rasanya sudah kering air mata ini untuk menangis, tapi kemiskinan dari bangsa ini pertama kali berdiri, tidak juga beranjak pergi. Kemana pemerintah? Ketika nelayan-nelayan dari negara asing mengambil ikan dari perairan kita. Kemana pemerintah? Ketika Tenaga Kerja Indonesia yang mencari penghidupan di luar negeri dan
penyumbang devisa terbesar bagi bangsa dipukuli oleh majikannya. Kemana pemerintah? Ketika kekayaan alam kita kita dikeruk oleh perusahaan-perusahaan asing untuk dibawa ke negara mereka. Kemana pemerintah? Yang menurut UUD 45 adalah pelayan dari kepentingan masyarakat. Lalu buat apa ada pemerintahan, jika sebagian besar
rakyat hidup dalam kemiskinan.
Kota Karawang saja yang dulu dijuluki sebagai kota lumbung padi, rasanya saat ini justru tidak tepat lagi, mengapa ? dari hasil Surfey yang dilakukan baru-baru ini oleh mahasiswa Universitas Singa Perbangsa Karawang (UNSIKA) dalam rangka pencatatan rumah tangga miskin menunjukan bahwa masyarakat yang notabennya tinggal di daerah
pedesaanpun yang mayoritas penduduknya bermata pencahariaan sebagai petani tak luput dalam kesahariannya mengkonsumsi beras miskin bahkan tak jarang pula masyarakat mengkonsumsi nasi Aking.
Bagi mereka nasi Raskin atau nasi Aking yang dijadikan sebagai bahan makanan mereka sehari-hari pun,mereka anggap sebagai nasi penyelamat dalam kehidupan mereka untuk sedikit mengusir rasa lapar yang mencekik perut mereka, lalu apa yang harus pemerintah kita lakukan saat ini ? haruskah kita hanya menjadi penonton dari fenomena
yang terjadi masyarakat kita saat ini ? atau masih tepatkah Indonesia ini di sebut nergri yang kaya akan sumber kekayaan alam, kalau saja masyarakatnya tidak mampu untuk mengkonsumsi nasi yang baik dari hasil negrinya sendiri.
Kritik dan saran : budi-brojomusti@yahoo.co.id
Friday, May 11, 2007
MEMPRODUKSI PEMBANGUNAN BERORIENTASI KESEJAHTERAAN
Nama : Pepi Rusyana
Npm : 05 - 021
Smt : IV ( Empat ) MB
fe unsika manajemen
Pemerintahan baru diharapkan mengedepankan pembangunan sumber daya manusia atau pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk, kalau tidak menginginkan Indonesia semakin terpuruk. Krisis multidimensi dan perubahan
struktur pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi berdampak sangat besar pada paradigma pembangunan di Indonesia.
Karenanya, sejak krisis tahun 1997 sampai saat ini pemerintah hanya mencoba berkutat pada tiga isu besar yang dianggap sebagai instrumen yang dapat mengatasi krisis, yaitu isu ekonomi, politik dan hukum. Sebagai dampaknya, perhatian pada masalah kependudukan, dimana penduduk sesungguhnya merupakan sumber daya manusia, berkurang.
Ketertinggalan dalam pembangunan sumber daya manusia ini menyebabkan posisi Indonesia dipastikan akan semakin sulit dalam era globalisasi. Lihat saja, betapa indikator pembangunan Indonesia memperlihatkan, bahwa posisi Indonesia makin tertinggal disbanding dengan negara-negara lainnya. Bahkan dengan negara yang sebelumnya
tertinggal dari Indonesia. Maka, tak ada pilihan bagi pemerintahan baru mendatang kecuali mengedepankan pembangunan sumber daya manusia atau pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk.
Mengapa ini menjadi penting? Tak lain karena orientasi pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan penduduk secara menyeluruh tidak saja berdampak pada peningkatan daya saing antar negara. Ia juga diyakini akan berdampak pada keberlanjutan pembangunan itu sendiri dibanding dengan orientasi pembangunan yang
lebih diarahkan pada pertumbuhan saja. Pertumbuhan ekonomi memang penting bagi peningkatan kualitas kesejahteraan. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak akan berkelanjutan jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang memadai melalui pembangunan sosial yang memadai.
Sebaliknya pembangunan kualitas sumber daya manusia tidak akan tercapai manakala tidak didukung oleh pertumbuhan ekonomi. Pada gilirannya, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kualitas sumber daya manusia akan sulit terlaksana jika jumlah penduduk tidak terkendali.
Reformasi orientasi pembangunan tentu saja diperlukan jika negeri ini tidak ingin makin tertinggal dari negara lain dan kembali mengalami krisis ekonomi lebih dahsyat. Masalah ini seharusnya menjadi kepedulian kita semua dan khususnya pemerintah sebagai
pembuat kebijakan harus lebih memberi perhatian dalam pembuatan kebijakan mendatang.
Program pembangunan dalam meningkatkan mutu penduduk dengan dukungan pembangunan dalam bidang kesehatan, KB dan pendidikan, saat ini telah menghasilkan masyarakat usia produktif yang siap berperan dan berkiprah dalam pembangunan. Bandingkan dengan kondisi penduduk pada tahun era 1960-an. Ketika itu penduduk usia produktif belum begitu banyak yang siap mendukung pembangunan yang ada. Sebanyak 80 persen
dari penduduk usia produktif tinggal di pedesaan, pendidikan mereka rendah dan rendah pula tingkat pendapatan keluarganya. Beda dengan kondisi sekarang yang cukup baik ini, apabila dimanfaatkan guna mendukung pembangunan Indonesia saat ini dan ke depan secara maksimal, maka akan dapat memberikan sumbangan besar dalam
peningkatan pendapatan nasional. Pembangunan kesehatan, KB, pendidikan, memperluas kesempatan kerja dan berusaha khususnya bagi perempuan, pengembangan sarana dan
prasarana ekonomi-sosial pedesaan (pasar desa, jalan desa ke kota), dan mempertahankan budaya daerah, adalah program pemberdayaan masyarakat yang harus terus meneruskan ditingkat-kembangkan agar program tersebut ke depan lebih membumi dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Antara laki-laki dan perempuan tidak boleh
dibeda-bedakan. Mereka harus diberi peluang yang sama baik dalam pendidikan, kesempatan kerja, upah dan pelayanan kesehatan.
Npm : 05 - 021
Smt : IV ( Empat ) MB
fe unsika manajemen
Pemerintahan baru diharapkan mengedepankan pembangunan sumber daya manusia atau pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk, kalau tidak menginginkan Indonesia semakin terpuruk. Krisis multidimensi dan perubahan
struktur pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi berdampak sangat besar pada paradigma pembangunan di Indonesia.
Karenanya, sejak krisis tahun 1997 sampai saat ini pemerintah hanya mencoba berkutat pada tiga isu besar yang dianggap sebagai instrumen yang dapat mengatasi krisis, yaitu isu ekonomi, politik dan hukum. Sebagai dampaknya, perhatian pada masalah kependudukan, dimana penduduk sesungguhnya merupakan sumber daya manusia, berkurang.
Ketertinggalan dalam pembangunan sumber daya manusia ini menyebabkan posisi Indonesia dipastikan akan semakin sulit dalam era globalisasi. Lihat saja, betapa indikator pembangunan Indonesia memperlihatkan, bahwa posisi Indonesia makin tertinggal disbanding dengan negara-negara lainnya. Bahkan dengan negara yang sebelumnya
tertinggal dari Indonesia. Maka, tak ada pilihan bagi pemerintahan baru mendatang kecuali mengedepankan pembangunan sumber daya manusia atau pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk.
Mengapa ini menjadi penting? Tak lain karena orientasi pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan penduduk secara menyeluruh tidak saja berdampak pada peningkatan daya saing antar negara. Ia juga diyakini akan berdampak pada keberlanjutan pembangunan itu sendiri dibanding dengan orientasi pembangunan yang
lebih diarahkan pada pertumbuhan saja. Pertumbuhan ekonomi memang penting bagi peningkatan kualitas kesejahteraan. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak akan berkelanjutan jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang memadai melalui pembangunan sosial yang memadai.
Sebaliknya pembangunan kualitas sumber daya manusia tidak akan tercapai manakala tidak didukung oleh pertumbuhan ekonomi. Pada gilirannya, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kualitas sumber daya manusia akan sulit terlaksana jika jumlah penduduk tidak terkendali.
Reformasi orientasi pembangunan tentu saja diperlukan jika negeri ini tidak ingin makin tertinggal dari negara lain dan kembali mengalami krisis ekonomi lebih dahsyat. Masalah ini seharusnya menjadi kepedulian kita semua dan khususnya pemerintah sebagai
pembuat kebijakan harus lebih memberi perhatian dalam pembuatan kebijakan mendatang.
Program pembangunan dalam meningkatkan mutu penduduk dengan dukungan pembangunan dalam bidang kesehatan, KB dan pendidikan, saat ini telah menghasilkan masyarakat usia produktif yang siap berperan dan berkiprah dalam pembangunan. Bandingkan dengan kondisi penduduk pada tahun era 1960-an. Ketika itu penduduk usia produktif belum begitu banyak yang siap mendukung pembangunan yang ada. Sebanyak 80 persen
dari penduduk usia produktif tinggal di pedesaan, pendidikan mereka rendah dan rendah pula tingkat pendapatan keluarganya. Beda dengan kondisi sekarang yang cukup baik ini, apabila dimanfaatkan guna mendukung pembangunan Indonesia saat ini dan ke depan secara maksimal, maka akan dapat memberikan sumbangan besar dalam
peningkatan pendapatan nasional. Pembangunan kesehatan, KB, pendidikan, memperluas kesempatan kerja dan berusaha khususnya bagi perempuan, pengembangan sarana dan
prasarana ekonomi-sosial pedesaan (pasar desa, jalan desa ke kota), dan mempertahankan budaya daerah, adalah program pemberdayaan masyarakat yang harus terus meneruskan ditingkat-kembangkan agar program tersebut ke depan lebih membumi dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Antara laki-laki dan perempuan tidak boleh
dibeda-bedakan. Mereka harus diberi peluang yang sama baik dalam pendidikan, kesempatan kerja, upah dan pelayanan kesehatan.
PEREKONOMIAN INDONESIA TRIWULAN II TUMBUH 0,52 PERSEN
POSTED By:
Dika charisma
05-057
Perekonomian Indonesia, yang digambarkan oleh perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) padatriwulan II tahun 2002 naik 0,52 persen dibanding riwulansebelumnya. "Pertumbuhan itu terjadi pada delapan sektor ekonomi, sedangkan satu sektor turun pertumbuhannya yaitu pertambangan dan penggalian," kata Kepala Biro Pusat Satatistik (BPS) Soedarti Surbakti kepada Fiscal News, di Jakarta, Kamis.
Sementara PDB Indonesia pada triwulan II tahun 2002 dibanding triwulan sama tahun 2001 juga tumbuh 3,51 persen. Sedangkan secara kumulatif, PDB semester pertama 2002
dibandingkan tahun sebelumnya juga tumbuh 2,87 persen. Pertumbuhan perekonomian dalam triwulan II tahun 2002, katanya, didorong kenaikan sektor pertanian yang pada triwulan II tahun 2002 naik 1,62 persen dibanding triwulan sebelumnya.
Kenaikan juga akibat didorong sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 3,25 persen; sektor bangunan tumbuh 0,98 persen; sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh 0,78 persen; serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh 0,59 persen.
"Hanya sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami pertumbuhan minus yaitu 2,62 persen tapi itu tidak mampu menekan pertumbuhan ekonomi Nasional," ungkapnya.
Dikatakannya, PDB Indonesia pada triwulan II tahun 2002 bila dibandingkan dengan triwulan II tahun 2001 dapat mencerminkan perubahan tanpa dipengaruhi faktor musim.
Mengenai kenaikan PDB dalam semester pertama 2002 sebesar 2,87 persen dibanding periode sama 2001, ungkap Soedarti, pertumbuhan tersebut ditunjang oleh sektor pertanian yang naik 2,34 persen; sektor industri pengolahan naik 3,12 persen; sektor
listrik-gas-air bersih meningkat 6,25 persen; bangunan 2,02 persen;Serta perdagangan-hotel-restoran tumbuh 3,55 persen. Ditinjau dari sisi penggunaan atau permintaan, PDB Indonesia triwulan II tahun 2002 digerakkan oleh semua komponen permintaan, yaitu pengeluaran konsumsi rumahtangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, dan ekspor maupun impor.
Pada triwulan II tahun 2002, peranan sektor pertanian terhadap PDB sebesar 17,92 persen, sedangkan sektor industri pengolahan sebesar 25,81 persen. "Ini berarti peranan sektor pertanian dan industri pengolahan pada PDB harga berlaku triwulan II tahun 2002 naik dibandingkan triwulan sama 2001," katanya.
Urutan peranan masing-masing sektor ekonomi dari yang terbesar hingga terkecil sampai triwulan II tahun 2002 tidak berubah, yaitu industri pengolahan; pertanian; perdagangan-hotel-restoran;
pertambangan dan penggalian;
jasa-jasa;
keuangan-persewaan-jasa
perusahaan;
pengangkutan dan komunikasi;
bangunan; dan
listrik-gas-air bersih.
Dika charisma
05-057
Perekonomian Indonesia, yang digambarkan oleh perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) padatriwulan II tahun 2002 naik 0,52 persen dibanding riwulansebelumnya. "Pertumbuhan itu terjadi pada delapan sektor ekonomi, sedangkan satu sektor turun pertumbuhannya yaitu pertambangan dan penggalian," kata Kepala Biro Pusat Satatistik (BPS) Soedarti Surbakti kepada Fiscal News, di Jakarta, Kamis.
Sementara PDB Indonesia pada triwulan II tahun 2002 dibanding triwulan sama tahun 2001 juga tumbuh 3,51 persen. Sedangkan secara kumulatif, PDB semester pertama 2002
dibandingkan tahun sebelumnya juga tumbuh 2,87 persen. Pertumbuhan perekonomian dalam triwulan II tahun 2002, katanya, didorong kenaikan sektor pertanian yang pada triwulan II tahun 2002 naik 1,62 persen dibanding triwulan sebelumnya.
Kenaikan juga akibat didorong sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 3,25 persen; sektor bangunan tumbuh 0,98 persen; sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh 0,78 persen; serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh 0,59 persen.
"Hanya sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami pertumbuhan minus yaitu 2,62 persen tapi itu tidak mampu menekan pertumbuhan ekonomi Nasional," ungkapnya.
Dikatakannya, PDB Indonesia pada triwulan II tahun 2002 bila dibandingkan dengan triwulan II tahun 2001 dapat mencerminkan perubahan tanpa dipengaruhi faktor musim.
Mengenai kenaikan PDB dalam semester pertama 2002 sebesar 2,87 persen dibanding periode sama 2001, ungkap Soedarti, pertumbuhan tersebut ditunjang oleh sektor pertanian yang naik 2,34 persen; sektor industri pengolahan naik 3,12 persen; sektor
listrik-gas-air bersih meningkat 6,25 persen; bangunan 2,02 persen;Serta perdagangan-hotel-restoran tumbuh 3,55 persen. Ditinjau dari sisi penggunaan atau permintaan, PDB Indonesia triwulan II tahun 2002 digerakkan oleh semua komponen permintaan, yaitu pengeluaran konsumsi rumahtangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, dan ekspor maupun impor.
Pada triwulan II tahun 2002, peranan sektor pertanian terhadap PDB sebesar 17,92 persen, sedangkan sektor industri pengolahan sebesar 25,81 persen. "Ini berarti peranan sektor pertanian dan industri pengolahan pada PDB harga berlaku triwulan II tahun 2002 naik dibandingkan triwulan sama 2001," katanya.
Urutan peranan masing-masing sektor ekonomi dari yang terbesar hingga terkecil sampai triwulan II tahun 2002 tidak berubah, yaitu industri pengolahan; pertanian; perdagangan-hotel-restoran;
pertambangan dan penggalian;
jasa-jasa;
keuangan-persewaan-jasa
perusahaan;
pengangkutan dan komunikasi;
bangunan; dan
listrik-gas-air bersih.
Advokasi Polusi Industri Menuju Produksi Bersih
NAMA : EMMA RACHMAWATI
NPM : 05 ~ 025
Selama 20 tahun terakhir Pembangunan ekonomi Indonesia mengarah kepada industrialisasi. Pada saat ini tidak kurang terdapat 30.000 industri yang beroperasi di Indonesia yang mana dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Tak dapat dihindari, dampak ikutan dari industrialisasi ini adalah juga terjadinya peningkatan pencemaran yang dihasilkan dari proses produksi industri. Pencemaran air, udara,
tanah dan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) nerupakan persoalan yang harus dihadapi oleh komunitas-komunitas yang tinggal di sekitar kawasan industri.
Bukan rahasia lagi, bahwa sektor ini telah membawa akibat buruk terhadap lingkungan dan manusia. Sejak awal berdiri, sektor ini seringkali sudah menimbulkan masalah, misalnya, lokasi pabrik yang dekat dengan pemukiman penduduk, pembebasan tanah yang bermasalah, tidak dilibatkannya masyarakat dalam kebijakan ini, buruknya kualitas
AMDAL, sering tidak adanya pengolahan limbah, dan lain sebagainya.
Dampak lainnya yang timbul adalah polusi udara, polusi air, kebisingan, dan sampah. Semua dampak tersebut menjadi faktor utama penyebab kerentanan yang terjadi dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat menjadi tambah rentan karena buruknya kualitas lingkungan.
Polusi industri bisa terjadi karena beberapa faktor di antaranya adalah karena adanya tumpang tindih kebijakan sehingga menyebabkan satu kebijakan tidak mendukung kebijakan lainnya, perencanaan tata kota yang tidak sesuai, penegakan hukum yang lemah, dan kurangnya fasilitas untuk publik. Faktor- faktor ini menambah beban bagi
rakyat. Kondisi kehidupan rakyat semakin terpuruk karena krisis ekonomi dan politik hingga sekarang.
Sektor industri berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan teknologi. Sayangnya, selama ini industrialisasi mengarah kepada suatu kondisi yang menimbulkan dampak negatif yang besar terhadap rakyat dan lingkungan hidup. Padahal lingkungan hidup yang sehat dan bersih adalah hak asasi manusia. Namun yang terjadi justru makin turunnya kualitas lingkungan hidup. Untuk itu harus ada sikap tegas dari Pemerintah agar masalah polusi ini bisa terselesaikan dengan baik dan Pemerintah juga harus mengambil sikap tegas kepada para industri agar industri – industri tersebut beralih ke arah proses Produksi Bersih (Clean Production) untuk merancang ulang industri dan mengurangi polusi sehingga aman bagi konsumen/pemakai dan lingkungan.
NPM : 05 ~ 025
Selama 20 tahun terakhir Pembangunan ekonomi Indonesia mengarah kepada industrialisasi. Pada saat ini tidak kurang terdapat 30.000 industri yang beroperasi di Indonesia yang mana dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Tak dapat dihindari, dampak ikutan dari industrialisasi ini adalah juga terjadinya peningkatan pencemaran yang dihasilkan dari proses produksi industri. Pencemaran air, udara,
tanah dan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) nerupakan persoalan yang harus dihadapi oleh komunitas-komunitas yang tinggal di sekitar kawasan industri.
Bukan rahasia lagi, bahwa sektor ini telah membawa akibat buruk terhadap lingkungan dan manusia. Sejak awal berdiri, sektor ini seringkali sudah menimbulkan masalah, misalnya, lokasi pabrik yang dekat dengan pemukiman penduduk, pembebasan tanah yang bermasalah, tidak dilibatkannya masyarakat dalam kebijakan ini, buruknya kualitas
AMDAL, sering tidak adanya pengolahan limbah, dan lain sebagainya.
Dampak lainnya yang timbul adalah polusi udara, polusi air, kebisingan, dan sampah. Semua dampak tersebut menjadi faktor utama penyebab kerentanan yang terjadi dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat menjadi tambah rentan karena buruknya kualitas lingkungan.
Polusi industri bisa terjadi karena beberapa faktor di antaranya adalah karena adanya tumpang tindih kebijakan sehingga menyebabkan satu kebijakan tidak mendukung kebijakan lainnya, perencanaan tata kota yang tidak sesuai, penegakan hukum yang lemah, dan kurangnya fasilitas untuk publik. Faktor- faktor ini menambah beban bagi
rakyat. Kondisi kehidupan rakyat semakin terpuruk karena krisis ekonomi dan politik hingga sekarang.
Sektor industri berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan teknologi. Sayangnya, selama ini industrialisasi mengarah kepada suatu kondisi yang menimbulkan dampak negatif yang besar terhadap rakyat dan lingkungan hidup. Padahal lingkungan hidup yang sehat dan bersih adalah hak asasi manusia. Namun yang terjadi justru makin turunnya kualitas lingkungan hidup. Untuk itu harus ada sikap tegas dari Pemerintah agar masalah polusi ini bisa terselesaikan dengan baik dan Pemerintah juga harus mengambil sikap tegas kepada para industri agar industri – industri tersebut beralih ke arah proses Produksi Bersih (Clean Production) untuk merancang ulang industri dan mengurangi polusi sehingga aman bagi konsumen/pemakai dan lingkungan.
sudah saatnya Indonesia beradaptasi dengan dampak ekstrem Pemanasan Global
Media Advisory - Jakarta, 27 April
Media perlu mengingatkan: sudah saatnya Indonesia beradaptasi dengan
dampak ekstrem Pemanasan Global!"
Jakarta, 27 April 2007 -"Laporan IPCC (panel Pakar Perubahan Iklim) makin menggarisbawahi bahwa perubahan ikilm adalah ancaman serius bagi kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya," tegas Mubariq Ahmad, Direktur Eksekutif WWF-Indonesia, menanggapi dikeluarkannya hasil penilaian ilmiah tentang dampak global Perubahan Iklim yang dikeluarkan Kelompok Kerja II pada IPCC di Brussels, Belgia, awal
April lalu.
Fitrian Ardiansyah, Direktur Program Iklim dan Energi, WWF-Indonesia menambahkan,"Dampak perubahan iklim sudah terjadi. Sekarang dan akan
makin menjadi. Mulai dari kebakaran hutan, pemutihan karang, gagal panen, sampai punahnya spesies. Tahun 2007 ini menjadi tonggak peringatan bagi pemerintahan di seluruh dunia untuk membuat strategi adaptasi atas dampak besar yang lain: badai, kekeringan, banjir dan naikknya permukaan air laut, termasuk pemerintah Indonesia. Sambil bersama-sama berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca."
Negara berkembang yang akan paling menderita karena tidak mampu membangun infrastruktur untuk beradaptasi, walaupun dampak Perubahan Iklim juga dirasakan negara maju. Tapi tidak melalukan apapun bukan pilihan bijaksana, justru hanya memberikan konsekwensi lebih besar. Laporan IPCC memperlihatkan adanya peluang, namun kita perlu bekerja secara kolektif dalam jangka panjang untuk mencegah krisis ini.
Kenapa? Semua makhluk hidup sangat tergantung pada sumber daya alam. Mangrove dan terumbu karang melindungi pantai, hutan melindungi persediaan air, dan seterusnya.
IPCC memprediksikan jika tidak ada upaya yang dilakukan secara global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, maka pada tahun 2100 suhu bumi akan meningkat hingga 5,8 derajat C, terhitung dari tahun 1990. "Sebagian besar ekosistem tidak akan mampu beradaptasi jika terjadi kenaikan suhu bumi secara global lebih dari 2derajat
celsius. Akan terjadi kepunahan banyak spesies,"ungkap Fitrian. Bagaimana dengan Indonesia? Pada tahun 997/1998, El Nino telah menyebabkan terjadinya peristiwa
pemutihan karang secara luas di beberapa wilayah, seperti bagian timur Sumatera, Jawa, Bali, dan Lombok. Di Kepulauan Seribu, 90-95% terumbu karang yang berada hingga kedalaman 25 meter mengalami kematian akibat pemutihan karang (Reefs at Risk in Southeast Asia, WRI, 2002). Sementara, di Bali Barat sendiri pemutihan karang
menyerang 75-100% tutupan karang.
Peristiwa El Nino tersebut juga telah menyebabkan rentannya banyak kawasan terhadap kebakaran. Pada periode 1997-1998, kegiatan pembukaan lahan di musim kemarau yang dipengaruhi El Nino mengakibatkan terbakarnya kawasan hutan seluas 10 juta ha (FWI,
2001). Tercatat, 80% dari kejadian tersebut terjadi di lahan gambut.
Padahal, lahan gambut merupakn penyerap emisi karbon terbesar di dunia. Akibat peristiwa ini, sebanyak 0,81-2,57 gigaton karbon dilepaskan ke atmosfer.
"Kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat peristiwa ini lebih dari US$3 milyar!Termasuk di dalamnya dampak terhadap kesehatan, transportasi, dan industri pariwisata," jelas Fitrian
TANGGAPAN
Indonesia sangat rentan terhadap Perubahan Iklim karena kegiatan ekonomi masyarakatnya sangat tergantung pada sumber daya alam. Sektor pertanian, kesehatan, perikanan, kelauatan, pariwisata, kehutanan, transportasi, dan perindustrian merupakan sektor-sektor yang kritis terkena dampak. Oleh karena itu, sektor-sektor tersebut perlu meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap dampak perubahan
iklim, dari segi ekonomi dan pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan Perubahan Iklim.
Dekatnya isu Perubahan Iklim dengan isu Pembangunan menyebabkan WWF-Indonesia mengajak dan mengingatkan semua pihak untuk mengubah paradigma. Tidak hanya melihat ancaman Perubahahn Iklim sebagai isu lingkungan saja, tetapi juga isu sosial ekonomi nasional. "Sudah saatnya semua sektor tidak lagi berpikir sektoral, namun bersinergi
untuk membuat sebuah mekanisme satu atap untuk merancang sebuah strategi adaptasi nasional," tegas Fitrian.
Menurut saya langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan strategi adaptasi nasional, yaitu:
1. Membangun sistem informasi dan data base mengenai dampak-dampak perubahan Iklim, termasuk didalamnya:
a. Identifikasi dampak-dampak perubahan iklim yang telah dan akan terjadi di Indonesia.
b. Menetapkan daerah-daerah yang kritis akan dampak sebagai prioritas untuk melakukan tindakan adaptasi.
2. Mengembangkan sistem peringatan dini akan bencana-bencana alam dan lingkungan yang akan terjadi, seperti kebakaran hutan, banjir, badai, pemutihan karang, dsb.
3. Manajemen yang dilakukan secara multipihak untuk menanggulangi dampak-dampak perubahan iklim yang akan terjadi.
4. Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat ketika dampak perubahan iklim terjadi
Media perlu mengingatkan: sudah saatnya Indonesia beradaptasi dengan
dampak ekstrem Pemanasan Global!"
Jakarta, 27 April 2007 -"Laporan IPCC (panel Pakar Perubahan Iklim) makin menggarisbawahi bahwa perubahan ikilm adalah ancaman serius bagi kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya," tegas Mubariq Ahmad, Direktur Eksekutif WWF-Indonesia, menanggapi dikeluarkannya hasil penilaian ilmiah tentang dampak global Perubahan Iklim yang dikeluarkan Kelompok Kerja II pada IPCC di Brussels, Belgia, awal
April lalu.
Fitrian Ardiansyah, Direktur Program Iklim dan Energi, WWF-Indonesia menambahkan,"Dampak perubahan iklim sudah terjadi. Sekarang dan akan
makin menjadi. Mulai dari kebakaran hutan, pemutihan karang, gagal panen, sampai punahnya spesies. Tahun 2007 ini menjadi tonggak peringatan bagi pemerintahan di seluruh dunia untuk membuat strategi adaptasi atas dampak besar yang lain: badai, kekeringan, banjir dan naikknya permukaan air laut, termasuk pemerintah Indonesia. Sambil bersama-sama berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca."
Negara berkembang yang akan paling menderita karena tidak mampu membangun infrastruktur untuk beradaptasi, walaupun dampak Perubahan Iklim juga dirasakan negara maju. Tapi tidak melalukan apapun bukan pilihan bijaksana, justru hanya memberikan konsekwensi lebih besar. Laporan IPCC memperlihatkan adanya peluang, namun kita perlu bekerja secara kolektif dalam jangka panjang untuk mencegah krisis ini.
Kenapa? Semua makhluk hidup sangat tergantung pada sumber daya alam. Mangrove dan terumbu karang melindungi pantai, hutan melindungi persediaan air, dan seterusnya.
IPCC memprediksikan jika tidak ada upaya yang dilakukan secara global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, maka pada tahun 2100 suhu bumi akan meningkat hingga 5,8 derajat C, terhitung dari tahun 1990. "Sebagian besar ekosistem tidak akan mampu beradaptasi jika terjadi kenaikan suhu bumi secara global lebih dari 2derajat
celsius. Akan terjadi kepunahan banyak spesies,"ungkap Fitrian. Bagaimana dengan Indonesia? Pada tahun 997/1998, El Nino telah menyebabkan terjadinya peristiwa
pemutihan karang secara luas di beberapa wilayah, seperti bagian timur Sumatera, Jawa, Bali, dan Lombok. Di Kepulauan Seribu, 90-95% terumbu karang yang berada hingga kedalaman 25 meter mengalami kematian akibat pemutihan karang (Reefs at Risk in Southeast Asia, WRI, 2002). Sementara, di Bali Barat sendiri pemutihan karang
menyerang 75-100% tutupan karang.
Peristiwa El Nino tersebut juga telah menyebabkan rentannya banyak kawasan terhadap kebakaran. Pada periode 1997-1998, kegiatan pembukaan lahan di musim kemarau yang dipengaruhi El Nino mengakibatkan terbakarnya kawasan hutan seluas 10 juta ha (FWI,
2001). Tercatat, 80% dari kejadian tersebut terjadi di lahan gambut.
Padahal, lahan gambut merupakn penyerap emisi karbon terbesar di dunia. Akibat peristiwa ini, sebanyak 0,81-2,57 gigaton karbon dilepaskan ke atmosfer.
"Kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat peristiwa ini lebih dari US$3 milyar!Termasuk di dalamnya dampak terhadap kesehatan, transportasi, dan industri pariwisata," jelas Fitrian
TANGGAPAN
Indonesia sangat rentan terhadap Perubahan Iklim karena kegiatan ekonomi masyarakatnya sangat tergantung pada sumber daya alam. Sektor pertanian, kesehatan, perikanan, kelauatan, pariwisata, kehutanan, transportasi, dan perindustrian merupakan sektor-sektor yang kritis terkena dampak. Oleh karena itu, sektor-sektor tersebut perlu meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap dampak perubahan
iklim, dari segi ekonomi dan pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan Perubahan Iklim.
Dekatnya isu Perubahan Iklim dengan isu Pembangunan menyebabkan WWF-Indonesia mengajak dan mengingatkan semua pihak untuk mengubah paradigma. Tidak hanya melihat ancaman Perubahahn Iklim sebagai isu lingkungan saja, tetapi juga isu sosial ekonomi nasional. "Sudah saatnya semua sektor tidak lagi berpikir sektoral, namun bersinergi
untuk membuat sebuah mekanisme satu atap untuk merancang sebuah strategi adaptasi nasional," tegas Fitrian.
Menurut saya langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan strategi adaptasi nasional, yaitu:
1. Membangun sistem informasi dan data base mengenai dampak-dampak perubahan Iklim, termasuk didalamnya:
a. Identifikasi dampak-dampak perubahan iklim yang telah dan akan terjadi di Indonesia.
b. Menetapkan daerah-daerah yang kritis akan dampak sebagai prioritas untuk melakukan tindakan adaptasi.
2. Mengembangkan sistem peringatan dini akan bencana-bencana alam dan lingkungan yang akan terjadi, seperti kebakaran hutan, banjir, badai, pemutihan karang, dsb.
3. Manajemen yang dilakukan secara multipihak untuk menanggulangi dampak-dampak perubahan iklim yang akan terjadi.
4. Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat ketika dampak perubahan iklim terjadi
BLT Sama Dengan Sogokan Kemiskinan
Sumber : Budi Susanto
Mahasiswa Unversitas Singa Perbangsa Karawang (UNSIKA)
Keritik dan saran : budi_brojomusti@yahoo.co.id
Di Indonesia, kemerosotan tingkat penadapat, kemiskinan, buruknya tingkat kesehatan, tidak dijaminnya persediaan pangan, mahalnya biaya pendidikan, memburuknya situasi alam, juga penurunan nilai rupiah yang diakibatkan oleh laju inflasi yang tinggi, dan in-stabilitas ekonomi, telah menjadi persoalan panjang yang tidak manmpu terselesaikan oleh sistem perekonomian yang digunakan oleh bangsa Indonesia. Ketika globalisasi yang di banyak diserukan oleh banyak orang menghasilkan kemajuan ilmu dan teknologi dalam tingkat yang tidak terbayangkan sebelumnya, persoalan kemiskinan sepertinya tidak mau lepas dari neger-negeri berkembang seperti Indonesia ini.
Perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia, yang disebabkan oleh adanya reformasi ekonomi Makro. Penghematan anggaran belanja Negara dengan melakukan pemotongan subsidi, merupakan akar persoalan yang berusaha untuk di terapkan di Indonesia. Dimana realitas sosialnya tidak pernak di publikasikan, melinkan sengaja di sembunyikan.
Dalam kasus kemiskinan ini, pemerintah sedang berusaha melakukan sogokan kecil melalui Bantuan Langsung Tunai atau yang lebih sering kita kenal dengan istilah BLT yang diberikan kepada rakyat miskin, dengan nominal 300 ribu rupiah per tiga bulan, atau yang berarti seratus ribu rupiah untuk setiap bulannya.
Asumsi beredar yang dipakai yang digunakan oleh pemerintah, uang seratus ribu itu adalah untuk mengganti selisih harga yang diakibatkan dari kenaikan harga BBM, sepertinya itu adalah logika anak sekolah dasar yang dipakai untuk membenarkan sogokan kecil tersebut. Tapi pada kenyataannya, uang seratus ribu rupiah itu
sangatlah tidak mencukupi kebutuhan rakyat miskin, karena ada laju biaya inflasi yang diakibatkan hari kenaikan harga yang tidak diganti oleh pemerintah.
Dan yang harus kita tahu, bahwa BLT yang diberikan oleh pemerintah, tidak akan pernah bisa menghapuskan Angka kemiskinan dan mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Bahkan hanya untuk sekedar mengurangi jumlahnya saja rasanya hal itu tidak mungkin bisa terjadi. Karena memang tidak sector produktif, yang dibangun umtuk menggerakan roda
perekonomian. Sepertinya benar pendapat sinis yang dikemukakan oleh beberapa orang
tokoh masyarakat, bahwa pemerintah tidak sedang menghapuskan kemiskinan, melainkan sedang melenyapkan orang-orang miskin dari tanah Indonesia.
Sesungguhnya bantuan langsung (BLT) yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini hanyalah sebuah upaya pembodohan yang dilakukan kepada masyarakat miskin yang notabennya berpendidikan rendah dalam kata lain BLT ini di berikan bukan hanya masyarakat yang miskin melainkan juga bodoh.
Upaya nyata yang munkin lebih terasa oleh masyarakat miskin saat ini lebih kearah kesehatan dan sarana-sarana umum sepeti Mandi cuci kakus (MCK) yang masih jarang di terapkan didaerah-daerah yang notabennya miskin.
Dari hasil surfey yang dilakukan baru-baru ini oleh Mahasiswa Universitas Singa Perbangsa Karawang (UNSIKA) dalam rangka pencatatan rumah tangga Miskin menunjukan bahwa BLT yang diberikan oleh pemerintah banyak yang tidak tepat sasaran alias Mangkir hal ini terbukti dengan banyak masyarakat yang tergolong mampu bahkan yang
kaya sekalipun menerima BTL tersebut
Mahasiswa Unversitas Singa Perbangsa Karawang (UNSIKA)
Keritik dan saran : budi_brojomusti@yahoo.co.id
Di Indonesia, kemerosotan tingkat penadapat, kemiskinan, buruknya tingkat kesehatan, tidak dijaminnya persediaan pangan, mahalnya biaya pendidikan, memburuknya situasi alam, juga penurunan nilai rupiah yang diakibatkan oleh laju inflasi yang tinggi, dan in-stabilitas ekonomi, telah menjadi persoalan panjang yang tidak manmpu terselesaikan oleh sistem perekonomian yang digunakan oleh bangsa Indonesia. Ketika globalisasi yang di banyak diserukan oleh banyak orang menghasilkan kemajuan ilmu dan teknologi dalam tingkat yang tidak terbayangkan sebelumnya, persoalan kemiskinan sepertinya tidak mau lepas dari neger-negeri berkembang seperti Indonesia ini.
Perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia, yang disebabkan oleh adanya reformasi ekonomi Makro. Penghematan anggaran belanja Negara dengan melakukan pemotongan subsidi, merupakan akar persoalan yang berusaha untuk di terapkan di Indonesia. Dimana realitas sosialnya tidak pernak di publikasikan, melinkan sengaja di sembunyikan.
Dalam kasus kemiskinan ini, pemerintah sedang berusaha melakukan sogokan kecil melalui Bantuan Langsung Tunai atau yang lebih sering kita kenal dengan istilah BLT yang diberikan kepada rakyat miskin, dengan nominal 300 ribu rupiah per tiga bulan, atau yang berarti seratus ribu rupiah untuk setiap bulannya.
Asumsi beredar yang dipakai yang digunakan oleh pemerintah, uang seratus ribu itu adalah untuk mengganti selisih harga yang diakibatkan dari kenaikan harga BBM, sepertinya itu adalah logika anak sekolah dasar yang dipakai untuk membenarkan sogokan kecil tersebut. Tapi pada kenyataannya, uang seratus ribu rupiah itu
sangatlah tidak mencukupi kebutuhan rakyat miskin, karena ada laju biaya inflasi yang diakibatkan hari kenaikan harga yang tidak diganti oleh pemerintah.
Dan yang harus kita tahu, bahwa BLT yang diberikan oleh pemerintah, tidak akan pernah bisa menghapuskan Angka kemiskinan dan mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Bahkan hanya untuk sekedar mengurangi jumlahnya saja rasanya hal itu tidak mungkin bisa terjadi. Karena memang tidak sector produktif, yang dibangun umtuk menggerakan roda
perekonomian. Sepertinya benar pendapat sinis yang dikemukakan oleh beberapa orang
tokoh masyarakat, bahwa pemerintah tidak sedang menghapuskan kemiskinan, melainkan sedang melenyapkan orang-orang miskin dari tanah Indonesia.
Sesungguhnya bantuan langsung (BLT) yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini hanyalah sebuah upaya pembodohan yang dilakukan kepada masyarakat miskin yang notabennya berpendidikan rendah dalam kata lain BLT ini di berikan bukan hanya masyarakat yang miskin melainkan juga bodoh.
Upaya nyata yang munkin lebih terasa oleh masyarakat miskin saat ini lebih kearah kesehatan dan sarana-sarana umum sepeti Mandi cuci kakus (MCK) yang masih jarang di terapkan didaerah-daerah yang notabennya miskin.
Dari hasil surfey yang dilakukan baru-baru ini oleh Mahasiswa Universitas Singa Perbangsa Karawang (UNSIKA) dalam rangka pencatatan rumah tangga Miskin menunjukan bahwa BLT yang diberikan oleh pemerintah banyak yang tidak tepat sasaran alias Mangkir hal ini terbukti dengan banyak masyarakat yang tergolong mampu bahkan yang
kaya sekalipun menerima BTL tersebut
Demokrasi Membutuhkan Ekonomi
Nama : Pepi Rusyana
Npm : 05 - 021
smt : IV / Empat
fe unsika manajemen
Demokrasi Membutuhkan Ekonomi
PENDAPAT yang umum berlaku adalah bahwa negara miskin tidak akan berhasil mengembangkan demokrasi (India dapat dikatakan sebagai kekecualian). Tentu saja beberapa negara miskin berupaya untuk mengembangkan demokrasi, namun suatu negara yang mengembangkan demokrasi pada saat tingkat pembangunannya rendah hampir dapat
dipastikan akan mengalami kegagalan.
Demokrasi untuk berkembang membutuhkan dukungan ekonomi. Bagi negara berkembang, seperti Indonesia, melakukan konsolidasi demokrasi yang sebenarnya (genuine democracy) merupakan tantangan terpenting dan sekaligus tersulit. Penjelasan sederhana dari keberhasilan konsolidasi di banyak negara adalah dicirikan oleh dukungan dari keberhasilan dalam pembangunan ekonomi. Bagi Indonesia yang sedang
dalam tahapan konsolidasi demokrasi maka perkembangan ekonomi yang lebih baik dan lebih cepat akan mengarahkan kepada keberhasilan berjalannya demokrasi. Namun, sebaliknya, stagnasi ekonomi memastikan akan gagalnya demokrasi.
Negara yang pendapatan per kapitanya di bawah 1.500 dollar AS, eksperimen demokrasinya hanya bertahan selama delapan tahun untuk kemudian mengalami kegagalan. Pendapatan per kapita di sini dihitung menurut PPP (Purchasing Power Parity) yang disesuaikan dengan tingkat biaya hidup di negara yang bersangkutan. Pendapatan per
kapita PPP ini lebih tinggi daripada pendapatan per kapita secara riil yang tidak memperhitungkan perbedaan tingkat harga dan daya beli di masing-masing negara. Untuk negara dengan pendapatan per kapita antara 1.500-3.000 dollar AS, eksperimen demokrasi bertahan rata-rata sekitar 18 tahun. Pendapatan per kapita di atas 6.000
dollar AS membuat proses demokrasi dapat bertahan. Sekali suatu negara menjadi negara kaya, maka demokrasi menjadi berkesinambungan.
Pendapatan per kapita Indonesia secara riil sekarang ini adalah sekitar 800 dollar AS dan menurut PPP sekitar 3.000 dollar AS. Di lihat dari sisi perkembangan ekonomi, Indonesia mempunyai peluang yang cukup baik, sekalipun masih cukup besar kemungkinan gagalnya, untuk terus dapat mengembangkan demokrasi. Proses perkembangan demokrasi di Indonesia telah berlangsung selama sekitar lima tahun. Jika perkembangan ekonomi lambat dengan pengangguran yang relatif tinggi dan cenderung meningkat seperti yang kita alami sekarang ini, maka demokrasi di Indonesia kemungkinan hanya akan dapat bertahan sekitar dua sampai dengan tiga pemilihan umum lagi. Jika perkembangan ekonomi dapat lebih baik, sehingga pendapatan per kapita dapat menjadi dua kali lipatnya dalam satu dekade ke depan, maka kemungkinan demokrasi di Indonesia akan dapat berkembang secara berkesinambungan.
Dalam lima tahun pertama masa demokrasi di Indonesia, perekonomian Indonesia baru dalam tahap stabilitas belum dapat tumbuh tinggi, bahkan tingkat pendapatan per kapita belum kembali ke tingkat masa sebelum krisis. Proses pemulihan ekonomi yang lambat dan pengangguran yang meningkat membuat sebagian pemilih kecewa sebagaimana ditunjukkan oleh penurunan perolehan suara PDI-P dalam pemilihan umum legislatif April yang lalu, dan Presiden Megawati hanya menduduki urutan kedua dalam pemilihan presiden putaran pertama, serta adanya keinginan bagi munculnya pemimpin baru sebagaimana ditunjukkan oleh cukup tingginya popularitas Susilo
Bambang Yudhoyono.
Namun, jika pemerintahan baru nantinya tidak dapat memperbaiki perekonomian secara berarti dalam masa lima tahun ke depan, maka kekecewaan masyarakat bukan saja terhadap pemerintah, tetapi juga terhadap demokrasi akan meningkat dan akan mengancam keberlanjutan demokrasi. Stagnasi ekonomi dalam lima tahun ke depan bukan saja
akan mengarahkan pemilih untuk mendapatkan pemimpin baru tetapi juga semakin menurunkan kepercayaan mereka terhadap proses demokrasi.
Untuk membuat pendapatan per kapita dua kali lipat dalam satu dekade ke depan tentu saja tidak mudah. Namun, jika presiden terpilih dapat membentuk kabinet (ekonomi) yang andal, yang dapat menstimulasi dan menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, maka perkembangan ekonomi akan dapat berjalan jauh lebih cepat. Perkembangan ekonomi sekarang ini di beberapa sektor, seperti bangunan, transportasi-
telekomunikasi, perdagangan, keuangan, dan bahkan industri manufaktur sudah memperlihatkan peningkatan yang menggembirakan, sekalipun belum optimal, terutama untuk sektor manufaktur.
Sayang sekali pertumbuhan sektor pertambangan yang semestinya diuntungkan oleh tingginya harga minyak dan komoditas pertambangan justru mengalami pertumbuhan negatif. Begitu pula perkembangan sektor pertanian masih mengecewakan. Dari sisi pengeluaran, dalam kegiatan investasi dan ekspor masih harus dilakukan upaya ekstra
untuk meningkatkan kinerjanya. Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif tidak saja membutuhkan langkah-langkah di bidang ekonomi, tetapi juga hukum dan kerja sama yang lebih baik dan probisnis antara pemerintah pusat dan daerah.
Kebijaksanaan moneter sudah berada di tangan Bank Indonesia yang independen, sehingga tidak terlalu mendapatkan tekanan politis baik dari eksekutif maupun legislatif untuk kepentingan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Tinggal pilihan kebijaksanaan pemerintahan baru apakah akan mengarahkan kebijaksanaan fiskal yang
lebih stimulatif, tentu saja dengan tetap memperhatikan kehati-hatian fiskal (fiscal prudentiality), atau tetap konservatif seperti sekarang ini. Mempertahankan kebijaksanaan fiskal yang konservatif berarti membutuhkan kompensasi dalam langkah-langkah berani dan tegas untuk mengatasi permasalahan struktural yang menghambat investasi, seperti hukum, ketenagakerjaan, dan kerja pemerintah
daerah. Jika tidak, maka kebijaksanaan moneter dan fiskal yang netral seperti sekarang ini hanya akan menghasilkan pertumbuhan rendah dan pengangguran yang tinggi.
Di tangan pemerintahan baru tidak saja pemulihan dan perkembangan ekonomi dipertaruhkan, tetapi juga keberlanjutan demokrasi.
Npm : 05 - 021
smt : IV / Empat
fe unsika manajemen
Demokrasi Membutuhkan Ekonomi
PENDAPAT yang umum berlaku adalah bahwa negara miskin tidak akan berhasil mengembangkan demokrasi (India dapat dikatakan sebagai kekecualian). Tentu saja beberapa negara miskin berupaya untuk mengembangkan demokrasi, namun suatu negara yang mengembangkan demokrasi pada saat tingkat pembangunannya rendah hampir dapat
dipastikan akan mengalami kegagalan.
Demokrasi untuk berkembang membutuhkan dukungan ekonomi. Bagi negara berkembang, seperti Indonesia, melakukan konsolidasi demokrasi yang sebenarnya (genuine democracy) merupakan tantangan terpenting dan sekaligus tersulit. Penjelasan sederhana dari keberhasilan konsolidasi di banyak negara adalah dicirikan oleh dukungan dari keberhasilan dalam pembangunan ekonomi. Bagi Indonesia yang sedang
dalam tahapan konsolidasi demokrasi maka perkembangan ekonomi yang lebih baik dan lebih cepat akan mengarahkan kepada keberhasilan berjalannya demokrasi. Namun, sebaliknya, stagnasi ekonomi memastikan akan gagalnya demokrasi.
Negara yang pendapatan per kapitanya di bawah 1.500 dollar AS, eksperimen demokrasinya hanya bertahan selama delapan tahun untuk kemudian mengalami kegagalan. Pendapatan per kapita di sini dihitung menurut PPP (Purchasing Power Parity) yang disesuaikan dengan tingkat biaya hidup di negara yang bersangkutan. Pendapatan per
kapita PPP ini lebih tinggi daripada pendapatan per kapita secara riil yang tidak memperhitungkan perbedaan tingkat harga dan daya beli di masing-masing negara. Untuk negara dengan pendapatan per kapita antara 1.500-3.000 dollar AS, eksperimen demokrasi bertahan rata-rata sekitar 18 tahun. Pendapatan per kapita di atas 6.000
dollar AS membuat proses demokrasi dapat bertahan. Sekali suatu negara menjadi negara kaya, maka demokrasi menjadi berkesinambungan.
Pendapatan per kapita Indonesia secara riil sekarang ini adalah sekitar 800 dollar AS dan menurut PPP sekitar 3.000 dollar AS. Di lihat dari sisi perkembangan ekonomi, Indonesia mempunyai peluang yang cukup baik, sekalipun masih cukup besar kemungkinan gagalnya, untuk terus dapat mengembangkan demokrasi. Proses perkembangan demokrasi di Indonesia telah berlangsung selama sekitar lima tahun. Jika perkembangan ekonomi lambat dengan pengangguran yang relatif tinggi dan cenderung meningkat seperti yang kita alami sekarang ini, maka demokrasi di Indonesia kemungkinan hanya akan dapat bertahan sekitar dua sampai dengan tiga pemilihan umum lagi. Jika perkembangan ekonomi dapat lebih baik, sehingga pendapatan per kapita dapat menjadi dua kali lipatnya dalam satu dekade ke depan, maka kemungkinan demokrasi di Indonesia akan dapat berkembang secara berkesinambungan.
Dalam lima tahun pertama masa demokrasi di Indonesia, perekonomian Indonesia baru dalam tahap stabilitas belum dapat tumbuh tinggi, bahkan tingkat pendapatan per kapita belum kembali ke tingkat masa sebelum krisis. Proses pemulihan ekonomi yang lambat dan pengangguran yang meningkat membuat sebagian pemilih kecewa sebagaimana ditunjukkan oleh penurunan perolehan suara PDI-P dalam pemilihan umum legislatif April yang lalu, dan Presiden Megawati hanya menduduki urutan kedua dalam pemilihan presiden putaran pertama, serta adanya keinginan bagi munculnya pemimpin baru sebagaimana ditunjukkan oleh cukup tingginya popularitas Susilo
Bambang Yudhoyono.
Namun, jika pemerintahan baru nantinya tidak dapat memperbaiki perekonomian secara berarti dalam masa lima tahun ke depan, maka kekecewaan masyarakat bukan saja terhadap pemerintah, tetapi juga terhadap demokrasi akan meningkat dan akan mengancam keberlanjutan demokrasi. Stagnasi ekonomi dalam lima tahun ke depan bukan saja
akan mengarahkan pemilih untuk mendapatkan pemimpin baru tetapi juga semakin menurunkan kepercayaan mereka terhadap proses demokrasi.
Untuk membuat pendapatan per kapita dua kali lipat dalam satu dekade ke depan tentu saja tidak mudah. Namun, jika presiden terpilih dapat membentuk kabinet (ekonomi) yang andal, yang dapat menstimulasi dan menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, maka perkembangan ekonomi akan dapat berjalan jauh lebih cepat. Perkembangan ekonomi sekarang ini di beberapa sektor, seperti bangunan, transportasi-
telekomunikasi, perdagangan, keuangan, dan bahkan industri manufaktur sudah memperlihatkan peningkatan yang menggembirakan, sekalipun belum optimal, terutama untuk sektor manufaktur.
Sayang sekali pertumbuhan sektor pertambangan yang semestinya diuntungkan oleh tingginya harga minyak dan komoditas pertambangan justru mengalami pertumbuhan negatif. Begitu pula perkembangan sektor pertanian masih mengecewakan. Dari sisi pengeluaran, dalam kegiatan investasi dan ekspor masih harus dilakukan upaya ekstra
untuk meningkatkan kinerjanya. Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif tidak saja membutuhkan langkah-langkah di bidang ekonomi, tetapi juga hukum dan kerja sama yang lebih baik dan probisnis antara pemerintah pusat dan daerah.
Kebijaksanaan moneter sudah berada di tangan Bank Indonesia yang independen, sehingga tidak terlalu mendapatkan tekanan politis baik dari eksekutif maupun legislatif untuk kepentingan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Tinggal pilihan kebijaksanaan pemerintahan baru apakah akan mengarahkan kebijaksanaan fiskal yang
lebih stimulatif, tentu saja dengan tetap memperhatikan kehati-hatian fiskal (fiscal prudentiality), atau tetap konservatif seperti sekarang ini. Mempertahankan kebijaksanaan fiskal yang konservatif berarti membutuhkan kompensasi dalam langkah-langkah berani dan tegas untuk mengatasi permasalahan struktural yang menghambat investasi, seperti hukum, ketenagakerjaan, dan kerja pemerintah
daerah. Jika tidak, maka kebijaksanaan moneter dan fiskal yang netral seperti sekarang ini hanya akan menghasilkan pertumbuhan rendah dan pengangguran yang tinggi.
Di tangan pemerintahan baru tidak saja pemulihan dan perkembangan ekonomi dipertaruhkan, tetapi juga keberlanjutan demokrasi.
Thursday, May 10, 2007
MENINGKATKAN KUALITAS TENAGA KERJA DAN ANGKATAN KERJA DI KABUPATEN KARAWANG
MENINGKATKAN KUALITAS TENAGA KERJA DAN ANGKATAN KERJA DI KABUPATEN KARAWANG
Nama : ayu aprilianie
NPM : 05 - 055
Sejauh ini kita memperhatikan peranan tenaga kerja sebagai salah satu Faktor Produksi yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional baru dari segi kuantita maupun kuantitynya. Sementara itu angkatan kerja semakin tinggi karena penduduk yang bekerja dan yang belum bekerja namun siap untuk bekerja, atau sedang
mencari pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku di Kabupaten Karawang.
Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan angkatan kerja yang sangat berkompeten maka pemerintah Kab. Karawang harus memberikan Fasilitas yang berkaitan dengan keterampilan dan keahlian karena sekarang ini fasilitas tersebut sangat di butuhkan sekali oleh para pencari kerja. Di mana sebuah pengalaman yang sangat baik akan
dibutuhkan sekali karena dengan keahlian tersebut maka para pencari kerja itu akan menjadi lebih baik dalam menjalani pekerjaannya di perusahaan yang akan dia jajaki.
Untuk itu pemerintah Kab. Karawang harus menyediakan tempat – tempat yang menjadi sasaran oleh para pencari kerja agar menambah keahlian dan keterampilannya. Jadi angkatan kerja dan peningkatan tenaga kerja akan lebih baik pula.
Nama : ayu aprilianie
NPM : 05 - 055
Sejauh ini kita memperhatikan peranan tenaga kerja sebagai salah satu Faktor Produksi yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional baru dari segi kuantita maupun kuantitynya. Sementara itu angkatan kerja semakin tinggi karena penduduk yang bekerja dan yang belum bekerja namun siap untuk bekerja, atau sedang
mencari pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku di Kabupaten Karawang.
Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan angkatan kerja yang sangat berkompeten maka pemerintah Kab. Karawang harus memberikan Fasilitas yang berkaitan dengan keterampilan dan keahlian karena sekarang ini fasilitas tersebut sangat di butuhkan sekali oleh para pencari kerja. Di mana sebuah pengalaman yang sangat baik akan
dibutuhkan sekali karena dengan keahlian tersebut maka para pencari kerja itu akan menjadi lebih baik dalam menjalani pekerjaannya di perusahaan yang akan dia jajaki.
Untuk itu pemerintah Kab. Karawang harus menyediakan tempat – tempat yang menjadi sasaran oleh para pencari kerja agar menambah keahlian dan keterampilannya. Jadi angkatan kerja dan peningkatan tenaga kerja akan lebih baik pula.
Sunday, May 6, 2007
Rendahnya Kesadaran akan Pendidikan
Rendahnya Kesadaran akan Pendidikan
Nama : Ajat. S
NPM : 05-031
Pendidikan yang berasal dari kata didik yang mengandung arti memelihara dan memberi latihan, ajaran, bimbingan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.(sumber: Muhammad Ali:Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern: Pustaka Amani : Jakarta), merupakan kebutuhan yang sangat penting selain kebutuhan sandang, pangan dan papan yang harus
dipenuhi. Dan pendidikan pada dasarnya terbagi dalam 2 bagian yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang statusnya diakui dan sifatnya berkelanjutan dari tingkat TK sampai dengan Tingkat Perguruan Tinggi guna meningkatkan kecerdasan intelektual berbeda halnya dengan pendidikan non formal yang sifat pendidikannya lebih cenderung kepada pelatihan dan keterampilan semata. Dan kedua hal tersebut untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia guna menghadapi persaingan dalam era globalisasi ini. Namun tidak bisa dipungkiri
pendidikan di Negara Indonesia masih jauh dari harapan apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju.Dan hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor diantaranya:
1. Rendahnya masyarakat terhadap pentingnya pendidikan
Hal ini terbukti dan sebagai contoh masih banyak ditemukan di masyarakat pelosok-pelosok desa di kabupaten Karawang yang tidak mampu baca dan tulis. Dan mereka lebih condong memenuhi kebutuhan jasmani semata.Dan lebih menyedihkan lagi adanya eksploitasi terhadap anak-anak usia sekolah dasar yang disuruh untuk mencari
nafkah dengan cara mengamen kepada para penumpang angkutan kota di jalan Tuparev dengan alasan untuk membantu orang tua dan sekedar buat makan. Dan hal itu memang perbuatan yang mulia namun belum saatnya mereka dipekerjakan seperti itu. Dan ironisnya orang tua mereka tidak memperhatikan keselamatan anak-anaknya di jalanan yang akan mengganggu kelancaran lalu lintas bahkan bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Dan sebagai mana kita tahu anak-anak sebagai tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa ini seharusnya dididik dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan agama bukanlah dieksploitasi untuk bekerja.
2. Masih kurangnya perhatian pemerintah
Dalam hal ini keterlibatan pemerintah sangat penting dalam sektor pendidikan akan tetapi dengan belum terealisasinya anggaran pendidikan sebesar 20 % dari APBN merupakan suatu bukti kurangnya perhatian pemerintah dalam sektor pendidikan yang mengakibatkan kurang maksimalnya kegiatan pendidikan yang disebabkan kurangnya
fasilitas yang menunjang pendidikan baik fisik bangunan sekolah yang tidak memadai maupun kurang layak dipakai karena sudah rusak dimakan usia dan kurangnya jaminan kesejahteraan terhadap tenaga pengajar.Dan hal itu mengundang reaksi unjuk rasa terhadap pemerintah yang dilakukan oleh para mahasiswa Universitas Negeri
Jakarta (UNJ),ikatan pelajar Muhammadiyah dan aliansi pembaharu pendidikan seraya membentangkan spanduk yang bertuliskan:
a. Realisasikan Anggaran Pendidikan 20 %
b. Evaluasi kebijakan Ujian Nasional
c. Tolak bentuk komersial dan KKN pendidikan (sumber: Pos Kota, 3 Mei 2007)
Hal itu dilakukan bertepatan dengan peringatan hari pendidikan nasional tanggal 2 Mei. Namun di kota Kediri dalam memperingati HARDIKNAS bukan melalui unjuk rasa melainkan dengan memainkan seruling secara bersama-sama dengan menyanyikan lagu yang berjudul Jasamu Guru dan Terima kasihku yang dimainkan oleh 3415 pelajar kelas 4,5 dan 6 SD dan sekolah menengah pertama(SMP) dan berhasil masuk museum rekor Indonesia (MURI).(sumber: Reportase Pagi Trans TV).
Dan andaikata Mas Soewardi Surya Ningrat yang lebih dikenal dengan sebutan Ki Hajar Dewantoro masih ada mungkin kiranya beliau merasa sedih dan bahagia.Bahagia melihat pendidikan yang sudah maju bila dibandingkan dengan masa beliau yang belajar di bawah tekanan penjajahan Belanda dengan fasilitas yang sangat serba sederhana. Dan
beliau pun sedih jika melihat anak-anak usia sekolah yang harus bekerja dengan alasan membantu orang tua dan sekedar buat makan.
Pembangunan di Indonesia tidak akan berwujud tanpa dukungan oleh semua pihak dan rendahnya SDM Indonesia. Oleh karena itu anak-anak Indonesia harus pandai guna menyongsong masa depannya yang lebih cerah dan salah satu bentuk kepedulian kita terhadap mereka dengan senantiasa mendukung program pemerintah wajib belajar 9 tahun dan menjadi bagian dari gerakan nasional orang tua asuh (GNOTA).
Nama : Ajat. S
NPM : 05-031
Pendidikan yang berasal dari kata didik yang mengandung arti memelihara dan memberi latihan, ajaran, bimbingan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.(sumber: Muhammad Ali:Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern: Pustaka Amani : Jakarta), merupakan kebutuhan yang sangat penting selain kebutuhan sandang, pangan dan papan yang harus
dipenuhi. Dan pendidikan pada dasarnya terbagi dalam 2 bagian yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang statusnya diakui dan sifatnya berkelanjutan dari tingkat TK sampai dengan Tingkat Perguruan Tinggi guna meningkatkan kecerdasan intelektual berbeda halnya dengan pendidikan non formal yang sifat pendidikannya lebih cenderung kepada pelatihan dan keterampilan semata. Dan kedua hal tersebut untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia guna menghadapi persaingan dalam era globalisasi ini. Namun tidak bisa dipungkiri
pendidikan di Negara Indonesia masih jauh dari harapan apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju.Dan hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor diantaranya:
1. Rendahnya masyarakat terhadap pentingnya pendidikan
Hal ini terbukti dan sebagai contoh masih banyak ditemukan di masyarakat pelosok-pelosok desa di kabupaten Karawang yang tidak mampu baca dan tulis. Dan mereka lebih condong memenuhi kebutuhan jasmani semata.Dan lebih menyedihkan lagi adanya eksploitasi terhadap anak-anak usia sekolah dasar yang disuruh untuk mencari
nafkah dengan cara mengamen kepada para penumpang angkutan kota di jalan Tuparev dengan alasan untuk membantu orang tua dan sekedar buat makan. Dan hal itu memang perbuatan yang mulia namun belum saatnya mereka dipekerjakan seperti itu. Dan ironisnya orang tua mereka tidak memperhatikan keselamatan anak-anaknya di jalanan yang akan mengganggu kelancaran lalu lintas bahkan bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Dan sebagai mana kita tahu anak-anak sebagai tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa ini seharusnya dididik dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan agama bukanlah dieksploitasi untuk bekerja.
2. Masih kurangnya perhatian pemerintah
Dalam hal ini keterlibatan pemerintah sangat penting dalam sektor pendidikan akan tetapi dengan belum terealisasinya anggaran pendidikan sebesar 20 % dari APBN merupakan suatu bukti kurangnya perhatian pemerintah dalam sektor pendidikan yang mengakibatkan kurang maksimalnya kegiatan pendidikan yang disebabkan kurangnya
fasilitas yang menunjang pendidikan baik fisik bangunan sekolah yang tidak memadai maupun kurang layak dipakai karena sudah rusak dimakan usia dan kurangnya jaminan kesejahteraan terhadap tenaga pengajar.Dan hal itu mengundang reaksi unjuk rasa terhadap pemerintah yang dilakukan oleh para mahasiswa Universitas Negeri
Jakarta (UNJ),ikatan pelajar Muhammadiyah dan aliansi pembaharu pendidikan seraya membentangkan spanduk yang bertuliskan:
a. Realisasikan Anggaran Pendidikan 20 %
b. Evaluasi kebijakan Ujian Nasional
c. Tolak bentuk komersial dan KKN pendidikan (sumber: Pos Kota, 3 Mei 2007)
Hal itu dilakukan bertepatan dengan peringatan hari pendidikan nasional tanggal 2 Mei. Namun di kota Kediri dalam memperingati HARDIKNAS bukan melalui unjuk rasa melainkan dengan memainkan seruling secara bersama-sama dengan menyanyikan lagu yang berjudul Jasamu Guru dan Terima kasihku yang dimainkan oleh 3415 pelajar kelas 4,5 dan 6 SD dan sekolah menengah pertama(SMP) dan berhasil masuk museum rekor Indonesia (MURI).(sumber: Reportase Pagi Trans TV).
Dan andaikata Mas Soewardi Surya Ningrat yang lebih dikenal dengan sebutan Ki Hajar Dewantoro masih ada mungkin kiranya beliau merasa sedih dan bahagia.Bahagia melihat pendidikan yang sudah maju bila dibandingkan dengan masa beliau yang belajar di bawah tekanan penjajahan Belanda dengan fasilitas yang sangat serba sederhana. Dan
beliau pun sedih jika melihat anak-anak usia sekolah yang harus bekerja dengan alasan membantu orang tua dan sekedar buat makan.
Pembangunan di Indonesia tidak akan berwujud tanpa dukungan oleh semua pihak dan rendahnya SDM Indonesia. Oleh karena itu anak-anak Indonesia harus pandai guna menyongsong masa depannya yang lebih cerah dan salah satu bentuk kepedulian kita terhadap mereka dengan senantiasa mendukung program pemerintah wajib belajar 9 tahun dan menjadi bagian dari gerakan nasional orang tua asuh (GNOTA).
Pemberdayaan Lahan Tidur
Pemberdayaan Lahan Tidur
Tanah merupakan ciptaan Tuhan YME yang wajib kita syukuri dan merupakan tempat kita berpijak.Dan tanah merupakan salah satu faktor produksi yang luasnya kian berkurang guna memenuhi kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas dan memiliki nilai ekonomis yang terus bertambah setiap tahunnya dan tidak mengalami penyusutan.Adapun
salah satu manfaat dari tanah ialah untuk mengembangkan sektor pertanian. Dan kebanyakan tanah pertanian yang dimiliki negara Indonesia kaya akan unsur hara dan mineral.Dan setiap pohon yang ditanam niscaya akan tumbuh dan berbuah.Serta suatu hal yang tidak berlebihan jika penyanyi group Koes Ploes menuangkan pemikirannya dalam sebuah lagu yang berjudul "Kolam Susu" yang menggambarkan tentang betapa suburnya tanah yang dimiliki Indonesia, hanya bermodalkan tongkat dan batu apabila ditanam niscaya akan menjadi sebuah tanaman yang berbuah yang mengandung zat karbohidrat yang
tinggi dan tanaman tersebut kerap sekali dengan sebutan singkong atau sampeu orang Sunda bilang.
Namun apalah arti itu semua tanpa adanya kesadaran masyarakat yang tinggi dalam pemberdayaan yang maksimal terhadap lahan pertanian dan tidak menghasilkan nilai ekonomis.Dan untuk hal tersebut di kabupaten Pandeglang propinsi Banten melalui Himpunan Petani Jarak Pagar Indonesia (HPJPI) mengadakan penyuluhan terhadap masyarakatnya guna pemberdayaan lahan kosong dengan bertanam pohon jarak dan hal
itu baru terealisasi sekitar 500 Ha oleh para petani.Dan hal ini dapat mendatangkan investor HPJPI dan meningkatkan roda perekonomian masyarakat Pandeglang serta mengurangi angka pengangguran dan akan berujung pada kemiskinan.(Sumber: Sinar Pagi: 26 April-1 Mei 2007).
Namun sistem bertanam jarak pagar perlu perhatian yang khusus dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan memberikan penyuluhan tentang cara penanaman sampai musim panen tiba serta adanya tindak lanjut dari pemerintah mengenai proses penjualan yang akan menguntungkan petani.(Ekstensifikasi Pertanian).Serta adanya bantuan fisik seperti halnya modal dan pemberian bibit unggul (Intensifikasi Pertanian).Dan kegunaan jarak pagar pada masa perang kemerdekaan dimanfaatkan hanya sebagai pelumas senjata belaka akan tetapi pada saat ini seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi,biji tanaman jarak pagar diolah menjadi alternatif
bahan bakar kendaraan yang sifatnya bisa diperbaharui untuk mengganti bahan bakar minyak yang persediaannya mulai menipis dan tidak dapat diperbaharui sehingga mengakibatkan melonjaknya harga minyak di dunia.
Dan secara tidak langsung penanaman jarak pagar dapat mengurangi tingkat pengikisan tanah yang disebabkan oleh air hujan yang tidak terhalang langsung oleh pohon yang disebabkan oleh ulah tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab dengan tanpa
memperhitungkan dampak akibatnya. Dan hutan kita telah banyak yang gundul dan harus egera dilakukan Reboisasi(Istilah Biologi yang berarti Penghijauan kembali) guna menghindari bencana yang akhir-akhir ini telah banyak korban jiwa yang sia-sia akibat ulah anak manusia yang ingin memperkaya diri semata.Dan sebagai salah satu
sumber kehidupan sudah saatnya hutan-hutan ini kita jaga yang bukan semata karena piala adipura dan jadilah mak Eroh-mak Eroh yang peduli akan lingkungan.
Tugas : Artikel Ekonomi Pembangunan
Nama : Ajat.S
NPM : 05-031
Tanah merupakan ciptaan Tuhan YME yang wajib kita syukuri dan merupakan tempat kita berpijak.Dan tanah merupakan salah satu faktor produksi yang luasnya kian berkurang guna memenuhi kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas dan memiliki nilai ekonomis yang terus bertambah setiap tahunnya dan tidak mengalami penyusutan.Adapun
salah satu manfaat dari tanah ialah untuk mengembangkan sektor pertanian. Dan kebanyakan tanah pertanian yang dimiliki negara Indonesia kaya akan unsur hara dan mineral.Dan setiap pohon yang ditanam niscaya akan tumbuh dan berbuah.Serta suatu hal yang tidak berlebihan jika penyanyi group Koes Ploes menuangkan pemikirannya dalam sebuah lagu yang berjudul "Kolam Susu" yang menggambarkan tentang betapa suburnya tanah yang dimiliki Indonesia, hanya bermodalkan tongkat dan batu apabila ditanam niscaya akan menjadi sebuah tanaman yang berbuah yang mengandung zat karbohidrat yang
tinggi dan tanaman tersebut kerap sekali dengan sebutan singkong atau sampeu orang Sunda bilang.
Namun apalah arti itu semua tanpa adanya kesadaran masyarakat yang tinggi dalam pemberdayaan yang maksimal terhadap lahan pertanian dan tidak menghasilkan nilai ekonomis.Dan untuk hal tersebut di kabupaten Pandeglang propinsi Banten melalui Himpunan Petani Jarak Pagar Indonesia (HPJPI) mengadakan penyuluhan terhadap masyarakatnya guna pemberdayaan lahan kosong dengan bertanam pohon jarak dan hal
itu baru terealisasi sekitar 500 Ha oleh para petani.Dan hal ini dapat mendatangkan investor HPJPI dan meningkatkan roda perekonomian masyarakat Pandeglang serta mengurangi angka pengangguran dan akan berujung pada kemiskinan.(Sumber: Sinar Pagi: 26 April-1 Mei 2007).
Namun sistem bertanam jarak pagar perlu perhatian yang khusus dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan memberikan penyuluhan tentang cara penanaman sampai musim panen tiba serta adanya tindak lanjut dari pemerintah mengenai proses penjualan yang akan menguntungkan petani.(Ekstensifikasi Pertanian).Serta adanya bantuan fisik seperti halnya modal dan pemberian bibit unggul (Intensifikasi Pertanian).Dan kegunaan jarak pagar pada masa perang kemerdekaan dimanfaatkan hanya sebagai pelumas senjata belaka akan tetapi pada saat ini seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi,biji tanaman jarak pagar diolah menjadi alternatif
bahan bakar kendaraan yang sifatnya bisa diperbaharui untuk mengganti bahan bakar minyak yang persediaannya mulai menipis dan tidak dapat diperbaharui sehingga mengakibatkan melonjaknya harga minyak di dunia.
Dan secara tidak langsung penanaman jarak pagar dapat mengurangi tingkat pengikisan tanah yang disebabkan oleh air hujan yang tidak terhalang langsung oleh pohon yang disebabkan oleh ulah tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab dengan tanpa
memperhitungkan dampak akibatnya. Dan hutan kita telah banyak yang gundul dan harus egera dilakukan Reboisasi(Istilah Biologi yang berarti Penghijauan kembali) guna menghindari bencana yang akhir-akhir ini telah banyak korban jiwa yang sia-sia akibat ulah anak manusia yang ingin memperkaya diri semata.Dan sebagai salah satu
sumber kehidupan sudah saatnya hutan-hutan ini kita jaga yang bukan semata karena piala adipura dan jadilah mak Eroh-mak Eroh yang peduli akan lingkungan.
Tugas : Artikel Ekonomi Pembangunan
Nama : Ajat.S
NPM : 05-031
PROGRAM PEMBERANTASAN BUTA HURUF
PROGRAM PEMBERANTASAN BUTA HURUF
Di Indonesia ada sekitar 5.39 juta orang yang tidak bisa baca tulis ( buta huruf ) yang terdiri dari 2.80 juta orang usia 10 – 44 tahun dan 2.59 juta orang usia 44 tahun keatas.
Data pada tahun 2003 prosentase dari penduduk buta huruf sekitar 3.62% ( usia 10 – 44 tahun ) sementara target pemerintah pada tahun 2010 nanti jumlah tsb akan ditekan menjadi 1.6%, dimana program pemberantasan buta huruf tsb dikonsentrasikan di 8 provinsi dan pemerintah pusat memprioritaskan program tsb di 3 provinsi yang
memiliki jumlah penduduk buta huruf di Indonesia yaitu :
• Jawa timur : 29 %
• Jawa tengah : 21 %
• Jawa barat : 10.6 %
Sementara di jawa barat sendiri ada sekitar 216.758 jumlah warga belajar kejar paket A ( setara dengan SD / MI ).
Dari data BPS Karawang ada sekitar 80.000 masyarakat karawang yang tidak memiliki kemampuan baca tulis. Ini menunjukkan perlu adanya perhatian yang lebih dari pemerintah khususnya pemerintah kabupaten karawang untuk dapat menekan jumlah tersebut. Karena tentunya pembanguna ekonomi disuatu daerah tidak lepas dari peran serta masyarakat itu sendiri ( kecerdasan masyarakat ) yang merupakan tolak ukur dari seluruh kegiatan pembangunan yang ada di Negara ini ( dari, oleh, dan untuk rakyat ).
Dapat dirasakan bahwa jika penduduk di kabupaten ini masih banyak yang tidak memiliki kemampuan baca tulis maka akan sangat sulit untuk bisa membangun daerah karena kita semua tahu bahwa dengan membaca kita jadi tau dan dengan tau banyak hal kita akan lebih mudah berkembang.
Pemerintah pusat telah menyusun program pemberantasan buta huruf dengan jangka waktu mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, dan dikarawnag sendiri program tersebut sudah berjalan sejak maret 2007 kemarin, diman program KF ( Keaksaraan Fungsional ) ini dilaksanakan per Empat bulan sekali dalam setiap tahunnya dan disetiap akhir per
Tahapnya warga masyarakat yang sudah bisa dianggap memenuhi criteria kecakapan baca tulis akan di sertifikasi SUKMA ( surat keterangan melek aksara ) yang dapat direkomendasikan untuk mengikuti program paket A ( setara SD / MI ).
System belajar mengajar yang dipakai pada program ini adalah system tematik dengan membahas trend-trend yang sedang marak didaerah tsb bahkan pengelola di tiap kelompok belajar menggunakan alat masak agar proses belajar mengajar yang dilakukan dapat berjalan denagn tepat guna. Dan juga dalam program ini pemerintah memberikan bantuan berupa alat tulis bagi warga belajar.
Dalam program ini juga masyarakat yang buta huruf tidak hanya diajarkan baca tulis tapi juga diajarkan mengembangkan dan menumbuhkan keterampilan yang mampu membangun perekonomian didaerah mereka.
Dalakm proses pengembangan keterampilan masyarakat diajarkan untuk bisa mengoptimalkan ketermpilan yang telah mereka miliki dengan tujuan agar masyarakat mampu memproduksi lebih banyak dan mampu dipasarkan keluar daerah,sedangkan Dalam proses penumbuhan keterampilan pengelola telebih dahulu melihat potensi ( sumberdaya alam dan manusia ) yang ada didaerah tsb untuk kemudian dilakukan tindak lanjut yang diharapkan mampu membangun perekonomian rakyat didaerah tersebut.
Namun dalam program ini pengelola menghadapi kendala untuk dapat menarik minat masyarak untuk berpartisipasi dalam program ini, masyarakat menganggap program ini tidak bermanfaat karena usia mereka tidak lagi pantas untuk mengikuti program ini dan mereka lebih memprioritaskan pada usaha sehari-hari yang menjadi tumpuhan hidup mereka. Kendala lain adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu membuka mata, hati dan pikiran serta menegerti lebih dalam tujuan utama dari program ini, hal ini terjadi karena kurangnya kerja sam antar apratur pemerintah setempat dengan pengelola kegiatan.
Masalah dana menjadi masalah pokok yang tentunya akan menghambat kelancaran program ini mulai dari dana operasinal yang tak kunjung turun hingga saat ini,belum lagi masalah yang mucul kalau nanti dana tsb turun ( banyak kupu-kupu yang menghampiri )
Dan hal yang patut membuat kita bangga adalah keberadaan tutor yang selalu setia hadir meskipun mereka hanya diberi honor kurang lebih Rp. 170.000 perbulan.
Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa dalam program pemberantasan buta huruf masih setengah-setengah karena dapat dilihat dari kurangnya koordinasi serta control dilapangan.
sumber tulisan :
"abe_ucup_01"
diambil dari http://groups.yahoo.com/group/fe_unsika
Di Indonesia ada sekitar 5.39 juta orang yang tidak bisa baca tulis ( buta huruf ) yang terdiri dari 2.80 juta orang usia 10 – 44 tahun dan 2.59 juta orang usia 44 tahun keatas.
Data pada tahun 2003 prosentase dari penduduk buta huruf sekitar 3.62% ( usia 10 – 44 tahun ) sementara target pemerintah pada tahun 2010 nanti jumlah tsb akan ditekan menjadi 1.6%, dimana program pemberantasan buta huruf tsb dikonsentrasikan di 8 provinsi dan pemerintah pusat memprioritaskan program tsb di 3 provinsi yang
memiliki jumlah penduduk buta huruf di Indonesia yaitu :
• Jawa timur : 29 %
• Jawa tengah : 21 %
• Jawa barat : 10.6 %
Sementara di jawa barat sendiri ada sekitar 216.758 jumlah warga belajar kejar paket A ( setara dengan SD / MI ).
Dari data BPS Karawang ada sekitar 80.000 masyarakat karawang yang tidak memiliki kemampuan baca tulis. Ini menunjukkan perlu adanya perhatian yang lebih dari pemerintah khususnya pemerintah kabupaten karawang untuk dapat menekan jumlah tersebut. Karena tentunya pembanguna ekonomi disuatu daerah tidak lepas dari peran serta masyarakat itu sendiri ( kecerdasan masyarakat ) yang merupakan tolak ukur dari seluruh kegiatan pembangunan yang ada di Negara ini ( dari, oleh, dan untuk rakyat ).
Dapat dirasakan bahwa jika penduduk di kabupaten ini masih banyak yang tidak memiliki kemampuan baca tulis maka akan sangat sulit untuk bisa membangun daerah karena kita semua tahu bahwa dengan membaca kita jadi tau dan dengan tau banyak hal kita akan lebih mudah berkembang.
Pemerintah pusat telah menyusun program pemberantasan buta huruf dengan jangka waktu mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, dan dikarawnag sendiri program tersebut sudah berjalan sejak maret 2007 kemarin, diman program KF ( Keaksaraan Fungsional ) ini dilaksanakan per Empat bulan sekali dalam setiap tahunnya dan disetiap akhir per
Tahapnya warga masyarakat yang sudah bisa dianggap memenuhi criteria kecakapan baca tulis akan di sertifikasi SUKMA ( surat keterangan melek aksara ) yang dapat direkomendasikan untuk mengikuti program paket A ( setara SD / MI ).
System belajar mengajar yang dipakai pada program ini adalah system tematik dengan membahas trend-trend yang sedang marak didaerah tsb bahkan pengelola di tiap kelompok belajar menggunakan alat masak agar proses belajar mengajar yang dilakukan dapat berjalan denagn tepat guna. Dan juga dalam program ini pemerintah memberikan bantuan berupa alat tulis bagi warga belajar.
Dalam program ini juga masyarakat yang buta huruf tidak hanya diajarkan baca tulis tapi juga diajarkan mengembangkan dan menumbuhkan keterampilan yang mampu membangun perekonomian didaerah mereka.
Dalakm proses pengembangan keterampilan masyarakat diajarkan untuk bisa mengoptimalkan ketermpilan yang telah mereka miliki dengan tujuan agar masyarakat mampu memproduksi lebih banyak dan mampu dipasarkan keluar daerah,sedangkan Dalam proses penumbuhan keterampilan pengelola telebih dahulu melihat potensi ( sumberdaya alam dan manusia ) yang ada didaerah tsb untuk kemudian dilakukan tindak lanjut yang diharapkan mampu membangun perekonomian rakyat didaerah tersebut.
Namun dalam program ini pengelola menghadapi kendala untuk dapat menarik minat masyarak untuk berpartisipasi dalam program ini, masyarakat menganggap program ini tidak bermanfaat karena usia mereka tidak lagi pantas untuk mengikuti program ini dan mereka lebih memprioritaskan pada usaha sehari-hari yang menjadi tumpuhan hidup mereka. Kendala lain adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu membuka mata, hati dan pikiran serta menegerti lebih dalam tujuan utama dari program ini, hal ini terjadi karena kurangnya kerja sam antar apratur pemerintah setempat dengan pengelola kegiatan.
Masalah dana menjadi masalah pokok yang tentunya akan menghambat kelancaran program ini mulai dari dana operasinal yang tak kunjung turun hingga saat ini,belum lagi masalah yang mucul kalau nanti dana tsb turun ( banyak kupu-kupu yang menghampiri )
Dan hal yang patut membuat kita bangga adalah keberadaan tutor yang selalu setia hadir meskipun mereka hanya diberi honor kurang lebih Rp. 170.000 perbulan.
Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa dalam program pemberantasan buta huruf masih setengah-setengah karena dapat dilihat dari kurangnya koordinasi serta control dilapangan.
sumber tulisan :
"abe_ucup_01"
diambil dari http://groups.yahoo.com/group/fe_unsika
Subscribe to:
Posts (Atom)
