MEMPRODUKSI PEMBANGUNAN BERORIENTASI KESEJAHTERAAN

Nama : Pepi Rusyana
Npm : 05 - 021
Smt : IV ( Empat ) MB
fe unsika manajemen



Pemerintahan baru diharapkan mengedepankan pembangunan sumber daya manusia atau pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk, kalau tidak menginginkan Indonesia semakin terpuruk. Krisis multidimensi dan perubahan
struktur pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi berdampak sangat besar pada paradigma pembangunan di Indonesia.
Karenanya, sejak krisis tahun 1997 sampai saat ini pemerintah hanya mencoba berkutat pada tiga isu besar yang dianggap sebagai instrumen yang dapat mengatasi krisis, yaitu isu ekonomi, politik dan hukum. Sebagai dampaknya, perhatian pada masalah kependudukan, dimana penduduk sesungguhnya merupakan sumber daya manusia, berkurang.
Ketertinggalan dalam pembangunan sumber daya manusia ini menyebabkan posisi Indonesia dipastikan akan semakin sulit dalam era globalisasi. Lihat saja, betapa indikator pembangunan Indonesia memperlihatkan, bahwa posisi Indonesia makin tertinggal disbanding dengan negara-negara lainnya. Bahkan dengan negara yang sebelumnya
tertinggal dari Indonesia. Maka, tak ada pilihan bagi pemerintahan baru mendatang kecuali mengedepankan pembangunan sumber daya manusia atau pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk.
Mengapa ini menjadi penting? Tak lain karena orientasi pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan penduduk secara menyeluruh tidak saja berdampak pada peningkatan daya saing antar negara. Ia juga diyakini akan berdampak pada keberlanjutan pembangunan itu sendiri dibanding dengan orientasi pembangunan yang
lebih diarahkan pada pertumbuhan saja. Pertumbuhan ekonomi memang penting bagi peningkatan kualitas kesejahteraan. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak akan berkelanjutan jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang memadai melalui pembangunan sosial yang memadai.
Sebaliknya pembangunan kualitas sumber daya manusia tidak akan tercapai manakala tidak didukung oleh pertumbuhan ekonomi. Pada gilirannya, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kualitas sumber daya manusia akan sulit terlaksana jika jumlah penduduk tidak terkendali.
Reformasi orientasi pembangunan tentu saja diperlukan jika negeri ini tidak ingin makin tertinggal dari negara lain dan kembali mengalami krisis ekonomi lebih dahsyat. Masalah ini seharusnya menjadi kepedulian kita semua dan khususnya pemerintah sebagai
pembuat kebijakan harus lebih memberi perhatian dalam pembuatan kebijakan mendatang.
Program pembangunan dalam meningkatkan mutu penduduk dengan dukungan pembangunan dalam bidang kesehatan, KB dan pendidikan, saat ini telah menghasilkan masyarakat usia produktif yang siap berperan dan berkiprah dalam pembangunan. Bandingkan dengan kondisi penduduk pada tahun era 1960-an. Ketika itu penduduk usia produktif belum begitu banyak yang siap mendukung pembangunan yang ada. Sebanyak 80 persen
dari penduduk usia produktif tinggal di pedesaan, pendidikan mereka rendah dan rendah pula tingkat pendapatan keluarganya. Beda dengan kondisi sekarang yang cukup baik ini, apabila dimanfaatkan guna mendukung pembangunan Indonesia saat ini dan ke depan secara maksimal, maka akan dapat memberikan sumbangan besar dalam
peningkatan pendapatan nasional. Pembangunan kesehatan, KB, pendidikan, memperluas kesempatan kerja dan berusaha khususnya bagi perempuan, pengembangan sarana dan
prasarana ekonomi-sosial pedesaan (pasar desa, jalan desa ke kota), dan mempertahankan budaya daerah, adalah program pemberdayaan masyarakat yang harus terus meneruskan ditingkat-kembangkan agar program tersebut ke depan lebih membumi dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Antara laki-laki dan perempuan tidak boleh
dibeda-bedakan. Mereka harus diberi peluang yang sama baik dalam pendidikan, kesempatan kerja, upah dan pelayanan kesehatan.