Reshufle

Tugas Artikel Ekonomi Pembangunan

Reshuffle Jangan Sekedar Pergantian
Para aksi demonstran dalam berunjuk rasa untuk menyalurkan aspirasinya kepada anggota dewan sudah tidak asing lagi dan kita kerap sekali mendengar dan melihat langsung baik melalui media massa maupun media elektronik yang menyiarkan peristiwa-peristiwa aksi demo yang dilakukan masyarakat terhadap pemerintahnya sebagai tanda kurang puas terhadap hasil kinerja pemerintahan yang dipimpinnya.Dan hal tersebut merupakan suatu hal yang wajar bagi negara-negara yang menganut paham demokrasi.Bahkan negara Adi kuasa Amerika sekalipun kerap sekali mendapat tanggapan keras dari masyarakatnya tatkala kebijakan pemerintahnya tidak sesuai dengan hati nurani atau berbenturan dengan Hak Asasi Manusia.Dan ironisnya HAM tersebut didirikan oleh PBB yang berkedudukan di kota New York Amerika Serikat pada tanggal 10 Desember 1948 yang melahirkan Piagam Magna Charta. Dan hal ini pun tidak jauh berbeda dengan negara Indonesia yang menganut paham demokrasi yang berazaskan Panca Sila yang sesuai
dengan sila ke 4 yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan".Dalam hal ini terbukti dengan banyaknya partai politik yang tumbuh di negara yang sedang berkembang ini, terutama dalam menghadapi PEMILU. Dimana masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya melalui anggota dewan
tersebut.
Dan begitu pula dalam wacana perombakan kabinet Indonesia bersatu yang dipimpin oleh DR.H.Susilo Bambang Yudhoyono yang kerap sekali dipanggil dengan sebutan SBY. Banyak partai yang pro-kontra terhadap kebijakannya apalagi bila menteri dari partai tersebut yang akan diganti. Dan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden
yang tidak bisa diganggu gugat, yang sebelumnya telah dilakukan evaluasi-evaluasi dan koreksi terhadap para menteri yang nota bene sebagai pembantu presiden terhadap kinerjanya mulai dari masa kontrak kerja dan pengambilan sumpah sampai menjadi menteri dalam kurun waktu 2,5 tahun lamanya.
Dengan wacana adanya perombakan kabinet oleh presiden merupakan sikap ketidak puasan presiden tehadap kinerja para menterinya yang kurang memuaskan terutama dalam bidang Ekonomi,Keuangan dan Industri serta begitu pula dalam bidang Transportasi yang akhir-akhir ini telah banyak para penumpang yang meninggal akibat kerusakan alat
transportasi terutama transportasi laut dan udara yang menyebabkan berkurangnya rasa percaya dari masyarakat dan berdampak langsung terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara(APBN)dalam bidang transportasi.Dan perombakan tersebut suatu hal yang wajar dan para pimpinan partai pun harus senantiasa menerima dengan senang hati/legowo (bhs Jawa).Namun pergantian menteri dalam kabinet Indonesia Bersatu janganlah dilakukan ibarat tambal sulam bak perusahaan yang merekrut karyawan hanya dengan menilai dari segi administrasi saja akan tetapi melihat juga dari latar belakang calon menteri tersebut baik dari segi kepribadian maupun tanggung jawab
serta memiliki loyalitas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempunyai etos kerja yang tinggi dengan mengesampingkan kepentingan pribadi maupun partainya,hal ini pernah di ungkapkan oleh Sekjen MUI,DR. Din Syamsudin bahwa "Calon menteri harus bersungguh-sungguh dalam bekerja dan mempunyai sifat jihad guna mengangkat Bangsa Indonesia dari keterpurukan ekonomi dan kemiskinan"(sumber:Radar Karawang 19 April 2007).Dan akhirnya pemerintahan SBY-JK bisa membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih maju terutama dalam bidang ekonomi yang sesuai dengan isi amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kalimat terakhir yang berbunyi"Serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".Dengan mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki bangsa Indonesia baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam guna mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat Indonesia yang
berdasar pada ekonomi kerakyatan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945.Pembaharuan ke arah perbaikan harus senantiasa didukung oleh semua pihak tanpa harus melihat dari mana itu sebuah kebijakan tetapi lihatlah kebijakan itu.Memang negara kita tidak terlepas dari kesalahan para pemimpin negeri ini,namun Presiden Amerika yang ke 16 berkata"The right or wrong is my country".Dan Proklamator Bung Karno berpidato pada masa jaman revolusi di depan rakyat Indonesia pernah berucap "Bangsa yang besar ialah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah bangsanya"(Soekarnoisme) dan kita harus menerimanya dan senantiasa terus memperbaikinya dengan segala kemampuan yang kita
miliki.



Tugas : Artikel Ekonomi Pembangunan
Nama : Ajat. S
NPM : 05-031