Nama : Laeli fitriyah
Npm : 0541173402017
Seperti kita tahu menjamurnya pedagang kaki lima disebabkan oleh ketidakmampuan dan ketidakseriusan para pengambil kebijakan dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Juga karena kebijakan industri nasional yang selalu berpihak kepada kepentingan dari para pengusaha asing.
Tanpa penyelesaian dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi kepentingan rakyat banyak, juga tanpa membeda-bedakan antara kota dan desa. Urbanisasi, atau perpindahan dari desa ke kota untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar, akan terus berlangsung selama lapangan kerja itu tidak tersedia.
Adalah daerah pedesaan yang merupakan munculnya lapisan luas masyarakat miskin di perkotaan. Disamping kemiskinan yang terus saja berlangsung di desa-desa, industrialisasi ala pasar bebas terus menerus gagal menyerap kelebihan tenaga kerja di pedesaan. Disisi lain pembangunan perekonomian yang terjadi saat ini, tidakalah berada dalam kerangka penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat
yang memiliki corak perekonomian agraris.
Prosesindustrialisasi yang keliru tersebut, bertitik tolak dari adanya persekutuan dri negara-negara maju untuk mengeruk kekyaan alam Indonesia. Dimana sebagian besar surplus kapitalnya mengalir ke negeri-negeri maju yang menjadi investor, sedangkan yang sebagiannya lagi dinikmati oleh para pembuat kebujakan dalam begeri yang korup.
Kondisi seperti ini berlangsung secara terus-menerus selama hampir lima puluh tahun Indonesia berdiri. Yang jutru diperparah lagi hasil yang didapat dari keuntungan tadi tidak di investasika kedalam lapangan industri dasar dan menengah yang dapat membantu penyelesaian dari keterbelakangan tenaga produktif di pedesaan.
Namun justru malah di investasikan kedalam sector barang-barang konsumsi dan jasa di perkotaan. Seperti tekstil, epatu, jasa financial, dan seluruh sector manufaktur penghasil barang-barang konsumsi. Itu baru lah gelombang pertama dari kesalahan industri dalam negeri kita, dimana industri pertanian diabaikan karena pemerintah lebih menitik beratkan kepada sector manufaktur konsumtif di perkotaan yang
berteknologi rendah. Ini pula lah yang mendorong arus besar-besaran gelombang urbanisasi, terutama ke kota-kota yang menjadi pusat industri. Dan lebih celakanya, industri keropos yang digunakan oleh Indonesia selama ini, hanya berdiri diatas landasan industri dasar dalam negeri yang rapuh. Karena hampir seluruh industri manufaktur penghasil barang-barang konsumsi ini, sangat tergantung dengan negara-negara maju. Dari masalah bahan baku, mesin, sampai pasar, kita sangat
menggantungkan diri kepada negara-negara maju itu. Dengan demikian dari sisi penyerapan tenaga kerja sector industri manufaktur berteknologi rendah ini, tidak dapat menyerak kelebihan tenaga kerja dari pedesaan yang membanjiri kota.
Dari sisi nilai tambah bagi produktifitas nasional juga kecil sekali jumlahnya, karena melimpah ruahnya ini justru sering dijadikan alas an oleh pemerintah agar kaum buruh mau di upah murah. Karena itulah, perekonomian dalam negeri angat rentan terhadap gejolak yang menerpanya.
Di paar dunia sendiri, komoditi yang dihasilkan oleh manufaktur Indonesia sudah mencapai taraf over produksi, yaitu melimpahnya barang tapi tidak terbeli oleh mayarakat. Pasar dalam negeri yang yang seharusnya dapat menyelamatkan industri dalam negeri ternyata tidak demikian yang terjadi. Karena apa? Karena buruh di Indonesia diupah sangat rendah, sehingga mereka juga tidak mampu menyerak kelebihan hasil produksi. Dalam situasi tersebut, situasi dalam negeri tentu sulit sekali untuk ditolong lapas dari kubangan krisis yang menyebabkan kemiskinan merajarela di bumi nusantara. Ribuan pabrik bangkrut, jutaan buruh menjadi korban PHK, dan hasilnya sudah bang tentu adalah bertambah panjangnya barisan kemiskinan di Indonesia.
Monday, May 14, 2007
Pembangunan Pendidikan Harus Fokus
EKONOMI PEMBANGUNAN
NAMA :LAELI FITRIYAH
NPM :05-017
Pembangunan Pendidikan Harus Fokus- Komprehensif
Pembangunan pendidikan harus tetep fokus dankomprehensif dengan perencanaan serta target yang jelas. Untuk itu dibutuhkan kesabaran dalam melaksanakannya langkah demi langkah. "Kalau melihat negara-negara yang punya sistem pendidikan kuat, seperti Korea Selatan dan Oman, terdapat sejumlah persamaan. Mereka bekerja keras selama 30 tahun membangun sektor pendidikan dan punya rencana jelas. Mereka tetap fokus dengan rencana tersebut, diiringi peningkatan anggaran pendidikan untuk membiayai target." Ujar Peter Smith, Asiseten Direktur Jendral Bidang Pendidikan Organisasi Pendidikan, sosial, dan kebudayaan untuk Perserikatan Bangsa- Bangsa (UNESCO) kepada pers.
Peter Smith mengunjungi indonesia pada 7-10 Maret 2007 Kunjungan tersebut dalam rangka memprsiapkan pertemuan sembilan menteri pendidikan berpenduduk padat (E-9 Ministerial Meeting) di bali 2008, mengevaluasi program Pendidikan untuk Semua, serta persiapan sidang Umum UNESCO pada Oktober 2007.
Menurut Smith, terdapat kaitan antara peningkatan investasi dibidang pendidikan dan kesejahteraan hidup. "Masyarakat yang stsbil butuh kelas menengah yang kuat. Investasi dibidang pendidikanikut menentukan tingginya kualitas pendidikan. Dan, tingginya pendiikan masyarakat ikut mempengaruhi kesehatan Perekonomian.
Dakam persiapan sidang asaidang Umum UNESCO ke-34 di Paris pada Oktober 2007,Presiden RI di jadwalkan hadirgai salah satu pembicara kunci yang salah satu materinya juga mengenai perkembangan program Pendidikan untuk semua di Indonesia.
Sumber : KOMPAS,2007
Oleh Arief Rahman
Pendapat Saya :
Di Indonesia ini di bidang pendidikan bekum merata, karena untuk mendapatkan pendidikan masih relatif mahal, hanya untuk kalangan menengah keatas yang bisa mendapatkan pendidikan, untuk masyarakat kalangan menengah kebawah tidak bisa mengenyam pendidikan yang baik.
Masih banyak yang hanya mengenyam pendidikan hanya sampai tingkat SD dan ada pula yang tidak bisa sekolah sama sekali karena tidak mampu untuk membayar biaya sekolah. Padahal pendidikan Itu sangat pentinguntuk meningkatkan lagi SDM di Indonesia ini untuk mampu bersaing dangan negara- negara yang lain, dan tingginya pendidika
masyarakat ikut mempengaruhi perkembangan perekonomian di Indonesia. Dengan kerjasama UNESCO dan Pemerintah Indonesia ini diharapkan agar masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan yang baik dan merata.
Laeli Fitriyah
NPM: 05-017
NAMA :LAELI FITRIYAH
NPM :05-017
Pembangunan Pendidikan Harus Fokus- Komprehensif
Pembangunan pendidikan harus tetep fokus dankomprehensif dengan perencanaan serta target yang jelas. Untuk itu dibutuhkan kesabaran dalam melaksanakannya langkah demi langkah. "Kalau melihat negara-negara yang punya sistem pendidikan kuat, seperti Korea Selatan dan Oman, terdapat sejumlah persamaan. Mereka bekerja keras selama 30 tahun membangun sektor pendidikan dan punya rencana jelas. Mereka tetap fokus dengan rencana tersebut, diiringi peningkatan anggaran pendidikan untuk membiayai target." Ujar Peter Smith, Asiseten Direktur Jendral Bidang Pendidikan Organisasi Pendidikan, sosial, dan kebudayaan untuk Perserikatan Bangsa- Bangsa (UNESCO) kepada pers.
Peter Smith mengunjungi indonesia pada 7-10 Maret 2007 Kunjungan tersebut dalam rangka memprsiapkan pertemuan sembilan menteri pendidikan berpenduduk padat (E-9 Ministerial Meeting) di bali 2008, mengevaluasi program Pendidikan untuk Semua, serta persiapan sidang Umum UNESCO pada Oktober 2007.
Menurut Smith, terdapat kaitan antara peningkatan investasi dibidang pendidikan dan kesejahteraan hidup. "Masyarakat yang stsbil butuh kelas menengah yang kuat. Investasi dibidang pendidikanikut menentukan tingginya kualitas pendidikan. Dan, tingginya pendiikan masyarakat ikut mempengaruhi kesehatan Perekonomian.
Dakam persiapan sidang asaidang Umum UNESCO ke-34 di Paris pada Oktober 2007,Presiden RI di jadwalkan hadirgai salah satu pembicara kunci yang salah satu materinya juga mengenai perkembangan program Pendidikan untuk semua di Indonesia.
Sumber : KOMPAS,2007
Oleh Arief Rahman
Pendapat Saya :
Di Indonesia ini di bidang pendidikan bekum merata, karena untuk mendapatkan pendidikan masih relatif mahal, hanya untuk kalangan menengah keatas yang bisa mendapatkan pendidikan, untuk masyarakat kalangan menengah kebawah tidak bisa mengenyam pendidikan yang baik.
Masih banyak yang hanya mengenyam pendidikan hanya sampai tingkat SD dan ada pula yang tidak bisa sekolah sama sekali karena tidak mampu untuk membayar biaya sekolah. Padahal pendidikan Itu sangat pentinguntuk meningkatkan lagi SDM di Indonesia ini untuk mampu bersaing dangan negara- negara yang lain, dan tingginya pendidika
masyarakat ikut mempengaruhi perkembangan perekonomian di Indonesia. Dengan kerjasama UNESCO dan Pemerintah Indonesia ini diharapkan agar masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan yang baik dan merata.
Laeli Fitriyah
NPM: 05-017
Introspeksi Eksistensi Pembangunan Ekonomi
(Sumber : Buku Ekonomi Kerakyatan)
Nama : Pepi Rusyana
nmp : 05-021 / Manajemen
Jika tema "Ekonomi Kerakyatan: Arkeologi Pemikiran dan Kearifan Sistem Budaya Etnik Pra Indonesia-Modern" diterjemahkan secara bebas, pemahamannya adalah bahwa tema itu ingin mengupas ekonomi kerakyatan dari perspektif awal yang berakselerasi dengan budaya serta menekankan kewujudannya sejak dahulu. Tema yang secara "implisit" mengakui telah adanya ekonomi kerakyatan pada masa lalu ini, keinginannya masih "malu-malu" menempatkan ekonomi yang berorientasi "rakyat" duduk di pusat "tujuan pembangunan ekonomi". Sehingga harus berputar ke sejarah sebagai penguat langkah ekonomi kerakyatan dapat "digauli" secara ramah.
Sebelum menjawab pertanyaan eksistensi pembangunan ekonomi, alangkah baiknya kita memahami apa itu "ekonomi" terlebih dahulu. Menurut definisi yang disepakati oleh banyak pakar mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih cara menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki
beberapa alternatif penggunaan, dalam rangka memproduksi berbagai komoditi, untuk kemudian menyalurkannya baik saat ini maupun dimasa depan kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat.
Definisi di atas diambil dari seorang ekonom berkebangsaan Amerika, yang kita kenal dia hidup lebih kental dengan faham kapitalis berbanding faham sosialis. Hal ini perlu tegaskan, bahwa definisi itu sudah sangat kuat difahami oleh sebagian ekonom dibelahan dunia yang mendukung konsep kapitalisme, sekalipun ia (ekonom) orang yang
berkebangsaan Indonesia. Dari definisi itu ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi, yaitu: perilaku, sumber daya, produksi, distribusi dan konsumsi sebagai landasan pembahasan mengenai ekonomi. Sehingga dominasi pembicaraan masalah ekonomi tidak akan terlepas dari beberapa hal di atas yang garis bawahi, begitu juga
jika kita sekarang akan membicarakan ekonomi kerakyatan.
Kini, ekonomi kerakyatan telah dan sedang ramai digunjing dan dibahas banyak orang. Ramainya pendalaman ekonomi kerakyatan saat ini sebenarnya bukanlah lebih diarahkan pada penggagasan bagaimana sebuah tatanan ekonomi kerakyatan wujud, tetapi lebih kepada reaksi dari "keberhasilan ekonomi kapitalis" yang kurang memihak kepada
masyarakat banyak. Seandainya konsep ekonomi kapitalis hasilnya memihak pada masyarakat banyak, maka sebenarnya istilah ekonomi kerakyatan tidak ramai dibicarakan, karena sebenarnya ekonomi kerakyatan itu mempunyai tujuan yang demikian.
Kehadiran ilmu ekonomi itu relatif baru dibandingkan dengan aktivitas ekonomi itu sendiri. Oleh karena itu, jika kita memahami ekonomi kerakyatan dari perspektif ilmu ekonomi, maka akan menemukan beberapa kesulitan, karena ilmu ekonomi yang berkembang saat ini lebih ke arah "kapitalisme". Lain halnya jika kita mencoba memahami
ekonomi yang berorientasi kerakyatan dalam perspektif aktivitas ekonomi.
Pemikiran Adam Smith bukanlah segala-galanya dalam ilmu ekonomi, tetapi ia merupakan awal dari ilmu ekonomi yang berkembang saat ini. Selanjutnya Keynes pada tahun 1836 melengkapi pemikiran Adam Smith sebagai langkah penguatan hidupnya ekonomi ke arah kapitalisme.
Begitu cepatnya fahaman ekonomi kapitalis berkembang, tentunya dalam kehidupan sangat banyak menyebabkan permasalahan sosial, menanggapi hal ini Kal Marx pada tahun 1867 telah menulis koreksi total terhadap fahaman kapitalis dalam buku Das Kapital (matinya kapitalisme). Dalam perkembangan kekinian, kedua-dua fahaman difahami sebagai pemahaman ekonomi yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dari dua kutub ilmu ekonomi yang sangat kontras ini muncul pemahaman baru yang lebih tenar disebut dengan "mixed economy" (ekonomi campuran).
Dalam dua arus besar pemahaman ilmu ekonomi, Indonesia mengambil pemahaman ekonomi campuran sebagai langkah legalisasi keberadaan campur tangan pemerintah dalam menggairahkan kapitalisme. Prasangka ini dikuatkan oleh langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam perencanaan ekonominya mengambil The Big Push Theory sebagai dasar
strategi pembangunan ekonomi. Hal ini perlu ditelaah secara tajam, karena ide ekonomi kerakyatan yang ingin dikembangkan di Indonesia merupakan hal yang sangat sulit dilaksanakan. Kalaupun ada pemihakan pemerintah kepada rakyat paling hanya dapat diakomodir dengan penegasan "dalam The Big Push Theory itu ada Trickle Down Effect".
Pembangunan untuk Membangun Apa?
Disadari atau tidak bahwa pembangunan ekonomi saat ini telah diarahkan kepada matlamat ekonomi yang sempit yaitu terpusat pada pertumbuhan. Dalam perspektif yang lebih luas menyesalkan bahwa perencanaan tujuan pembangunan seharusnya diarahkan kepada pembangunan manusia, bukan terjebak disekitar pembangunan ekonomi.
Tujuan pembangunan ekonomi seharusnya tidak sekedar terpusat pada pertumbuhan, tetapi harus dapat mempertahankan struktur sosial dan budaya yang baik. Pembangunan ekonomi yang banyak merubah keadaan sosial dan budaya menjadi negatif merupakan penyebab munculnya masalah moral.
Tujuan yang sempit dari pembangunan negara menjadi pemahaman pembangunan ekonomi telah mengecilkan makna pembangunan yang lain selain membangun ekonomi. Padahal pembangunan manusia dibidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya yang jelas-jelas perlu dilakukan telah menjadi prioritas sampingan selain daripada
pembangunan ekonomi yang menjadi pusat aktivitas pembangunan.
Kesalahan ini begitu kuat dan telah mengakar pada aktivitas pembangunan kita sebagai akibat ekonomi menjadi tolok ukur segalanya (materialisme).
Jika kita bertanya, sebenarnya pembangunan itu untuk siapa? Maka hampir semua dari kita menjawab "untuk manusia". Jika pertanyaannya dilanjutkan "apakah manusia hanya perlu pembangunan ekonomi?", maka jawabannya pun "bukan hanya ekonomi". Oleh karena itu, pembangunan yang harus dilakukan negara bukan hanya pembangunan ekonomi tetapi
pembangunan yang memenuhi keperluan manusia dari aspek jasmani dan rohaninya.
Tujuan pembangunan ini perlu dikemukakan, karena untuk mempertegas kepentingan pembangunan ekonomi bukan hanya untuk meraih "akumulasi kapital" secara pribadi, tetapi ada peran komunitas yang harus difungsikan oleh pembangunan ekonomi. Dalam hal ini ekonomi kerakyatan akan tumbuh "subur" jika kapitalisme digeser kearah
sosialisme.
Pembangunan Ekonomi Indonesia sudah Merakyat? Munculnya istilah ekonomi kerakyatan di Indonesia mulai pada tahun 1931 dalam tulisan Mohd. Hatta yang berjudul "Perekonomian Kolonial-Kapital" dalam Harian Daulat Rakyat tanggal 20 November 1931. Perlu difahami bahwa ide ekonomi kerakyatan itu lebih kental di Indonesia dibandingkan negara-negara lain. Kalaupun ada isu yang berkembang di luar Indonesia itu hanya berkisar diseputar skala ekonomi (pengusaha besar, menengah dan kecil). Sementara ekonomi kerakyatan yang dimaksudkan di Indonesia bukan hanya skala ekonomi akan tetapi keinginannya jauh menuju kepada peran nilai-nilai lokal mempengaruhi kehidupan ekonomi.
Cetusan awal Mohd. Hatta itu sebenarnya bermula dari reaksinya terhadap penguasaan ekonomi oleh kolonialisme-VOC serta pelaksanaan UU Agraria tahun 1870. Model ini terus berkembang dan untuk konteks Indonesia masih berkelanjutan pada sistem ekonomi kapitalistik .
Oleh karena itu, warna pembangunan ekonomi yang dilakukan Indonesia sejak dulu (masa penjajahan) sampai orde baru masih bercorak yang sama yaitu pembangunan ekonomi yang berorientasi kapitalisme. Malahan selama masa penjajahan (sekitar 350 tahun) telah terjadi pemasungan gairah keusahawanan karena tidak adanya dukungan kemerdekaan ekonomi, kemampuan peribadi dan faktor-faktor lingkungan yang diciptakan secara sengaja oleh penjajah.
Adi Sasono mengatakan bahwa ekonomi kerakyatan adalah antitesa dan sekaligus sintesa dari ekonomi konglemerasi sentralisasi yang selama ini dianut oleh rezim Orde Baru. Dari pemikiran ini jelas, selama pembangunan ekonomi bercorak "wajah kapitalisme" kental, maka akan selalu berbenturan dengan keinginan ekonomi kerakyatan. Lebih-lebih
saat ini (Pemerintahan Megawati) yang sebenarnya kurang merespons paradigma pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan yang paling tidak dicirikan oleh empat hal; (1) dalam pidato kenegaraan, Presiden Megawati, mengungkapkan keraguannya atas konsep ekonomi kerakyatan atau ekonomi rakyat. Menurutnya, ekonomi kerakyatan sesungguhnya
belum jelas benar mengenai pengertian, lingkup, isi dan konsepnya.
(2) perimbangan APBN yang belum berpihak kepada ekonomi rakyat. Hal ini bisa dibaca dari anggaran yang diberikan pada sektor koperasi dan usaha kecil menengah (UKM), yang masih amat belum memadai.(3)pembaruan paket program kebijakan ekonomi dan keuangan antara pemerintah Indonesia dengan Dana Moneter Internasional (IMF),
tampaknya tidak satu pun dari butir kesepakatan yang ada, menyebutkan keinginan untuk memperkuat basis ekonomi rakyat. Dan (4)kebijakan pemerintah pun belum pula menunjukkan keberpihakannya pada petani yang merupakan rakyat kebanyakan.
Jika mempertanyakan adanya ekonomi kerakyatan sebenarnya dalam makna yang lain sama dengan mempertanyakan mengenai eksistensi ekonomi kerakyatan. Oleh karenanya mempertanyakan eksistensi maka perlu dipahami apa itu eksistensi. Eksistensi menurut makna kamus adalah adanya, sadar akan adanya, keadaan kehidupan dan menjelma atau
menjadi ada. Jika eksistensi diterjemahkan keadalam makna yang lebih bebas, maka makna eksistensi menjadi sesuatu yang keberadaannya dengan secara sadar telah ada dalam kehidupan. Oleh karena itu, jika kita mencoba mengkaitkan makna bebas eksistensi dengan ekonomi kerakyatan, maka keberadaan ekonomi kerakyatan secara sadar telah ada dalam kehidupan sejak dulu.
Term ekonomi kerakyatan, jika kita coba bedah dari kata yang membentuknya, maka ianya terdiri dari dua kata yang digabungkan; pertama kata "ekonomi" dan kedua kata "kerakyatan". Mendalami ekonomi kerakyatan berarti berimplikasi kepada pendalaman mengenai ekonomi dan pendalaman mengenai kerakyatan. Kata kerakyatan yang
melengkapi kata ekonomi seakan-akan menerangkan arah tuju kemana sebenarnya ekonomi harus memihak dan bergerak. Oleh karena itu, membahas perjalanan ekonomi kerakyatan di Indonesia maka sebenarnya berimplikasi pada pembahasan perjalanan ekonomi dan
perjalanan kerakyatan di Indonesia. Membuka tabir perjalanan ekonomi tidaklah cukup melihat kajian sejarah ekonomi menurut perspektif umum, karena jika kita coba mentakrif apa definisi ekonomi menurut perspektif umum sebenarnya ia merupakan simpulan dari aktivitas manusia sejak manusia ada. Begitu juga tabir perjalanan kerakyatan tidaklah cukup membahas manusia yang jika kita menggolongkannya
manusia kelas "kecil", karena sebenarnya semua manusia yang bergabung dalam sebuah institusi negara maka kita menyebutnya dengan istilah "rakyat".
Pemahaman di atas sangat diperlukan karena sebagai alat untuk melihat konteks secara terintegrasi. Dengan demikian, makna ekonomi kerakyatan sebenarnya aktivitas ekonomi yang berpihak kepada rakyat (baik golongan atas, menengah dan kecil), bukan aktivitas ekonomi yang memihak pada rakyat kecil saja atau bahkan rakyat atas saja.
Jika kita mentakrifkan ekonomi kerakyatan adalah aktivitas ekonomi yang memihak kepada rakyat kecil saja, maka sebenarnya kita telah mencoba mengkhianati kerakyatan itu sendiri.
Hanya, yang jadi persoalan dalam ekonomi saat ini adalah mengapa hasil aktivitas ekonomi hanya dinikmati oleh kebanyakan golongan rakyat kelas atas dan menengah saja, yang secara akumulasi sedikit jumlahnya dibandingkan dengan jumlah rakyat kelas kecil yang sangat banyak. Melalui gambaran itu, jika kita akan membentuk sistem ekonomi kerakyatan maka sebenarnya sistem ekonomi itu harus mampu mengakomodir ketiga skala kelompok rakyat di atas yang terperhatikan melalui sistem ekonomi yang dibentuk.
Apa yang Dibangun agar Ekonomi bisa Merakyat?
Di atas saya telah mengatakan bahwa ilmu ekonomi dan aktivitas ekonomi dalam perkembangannya mempunyai perbedaan. Hal ini wajar karena realitas (empirikal) merupakan hal yang terus dijadikan bahan kajian ilmu ekonomi. Dengan demikian pertumbuhan ilmu akan sangat bergantung kepada perkembangan realitas (empirik) yang dikaji berdasarkan metode tertentu sehingga menjadi ilmu. Oleh karena kewajaran keilmuan dapat dilegalisir oleh metode ilmiah (alat membangun ilmu), maka sebenarnya "merakyatkan ekonomi" dapat dilakukan dari dua sisi, (1) sisi ilmu ekonomi dan (2) aktivitas ekonomi.
Merakyatkan ilmu ekonomi dapat ditempuh dengan cara pemberian nilai-nilai kerakyatan" dalam filosofi yang membentuk ilmu ekonomi. Hal ini penting karena kemapanan ilmu ekonomi awalnya dibentuk dari filosofi yang mendasarinya. Jika sekarang dalam ilmu ekonomi telah berkembang menjadi "kapitalisme", maka pada awal pembangunan ilmu
ekonomi telah ditanamkan nilai-nilai yang berbau kapital. Begitu juga jika kita ingin membentuk ilmu ekonomi kerakyatan, maka pada dataran filosofi perlu ditambahkan (jika tidak berani merubah) nilai-nilai kerakyatan sebagai bagian realitas (empirik) yang perlu dikaji secara keilmuan.
Sebenarnya, tak perlu muncul istilah ekonomi kerakyatan jika kita telah memasukan nilai-nilai kerakyatan dalam filosofi pembangunan ilmu ekonomi. Saya melihat, munculnya istilah ekonomi kerakyatan lebih besar kepentingan politisnya berbanding pembangunan ilmu ekonominya. Sekalipun diperlukan hasil ekonomi harus memihak pada
rakyat kebanyakan, itu sebenarnya lebih kental dengan dataran teknis dari implementasi ilmu ekonomi. Dalam hal ini saya ingin menegaskan "ekonomi ya ekonomi", sekalipun ia harus berpihak pada rakyat kebanyakan.
Cara lain merakyatkan ekonomi adalah memainkan peranan kerakyatan dalam aktivitas ekonomi. Pada sisi ini, merupakan lubang yang paling besar yang telah dimasuki "aktivis ekonomi kerakyatan" baik atas nama keilmuan mahupun atas nama politik. Jurus-jurus mengelola ekonomi berorientasi rakyat telah dan banyak dilakukan. Sebagai
contoh program pembangunan ekonomi yang diperuntukan untuk "rakyat kecil" semisal skim kredit untuk usaha kecil, inpres desa tertinggal dan program sejenisnya. Hal ini juga bisa terus dikembangkan sebagai pencarian kiat-kiat solusi ekonomi kerakyatan dalam menjawab kekhawatiran ekonomi bangsa yang memerlukan penanganan.
Nama : Pepi Rusyana
nmp : 05-021 / Manajemen
Jika tema "Ekonomi Kerakyatan: Arkeologi Pemikiran dan Kearifan Sistem Budaya Etnik Pra Indonesia-Modern" diterjemahkan secara bebas, pemahamannya adalah bahwa tema itu ingin mengupas ekonomi kerakyatan dari perspektif awal yang berakselerasi dengan budaya serta menekankan kewujudannya sejak dahulu. Tema yang secara "implisit" mengakui telah adanya ekonomi kerakyatan pada masa lalu ini, keinginannya masih "malu-malu" menempatkan ekonomi yang berorientasi "rakyat" duduk di pusat "tujuan pembangunan ekonomi". Sehingga harus berputar ke sejarah sebagai penguat langkah ekonomi kerakyatan dapat "digauli" secara ramah.
Sebelum menjawab pertanyaan eksistensi pembangunan ekonomi, alangkah baiknya kita memahami apa itu "ekonomi" terlebih dahulu. Menurut definisi yang disepakati oleh banyak pakar mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih cara menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki
beberapa alternatif penggunaan, dalam rangka memproduksi berbagai komoditi, untuk kemudian menyalurkannya baik saat ini maupun dimasa depan kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat.
Definisi di atas diambil dari seorang ekonom berkebangsaan Amerika, yang kita kenal dia hidup lebih kental dengan faham kapitalis berbanding faham sosialis. Hal ini perlu tegaskan, bahwa definisi itu sudah sangat kuat difahami oleh sebagian ekonom dibelahan dunia yang mendukung konsep kapitalisme, sekalipun ia (ekonom) orang yang
berkebangsaan Indonesia. Dari definisi itu ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi, yaitu: perilaku, sumber daya, produksi, distribusi dan konsumsi sebagai landasan pembahasan mengenai ekonomi. Sehingga dominasi pembicaraan masalah ekonomi tidak akan terlepas dari beberapa hal di atas yang garis bawahi, begitu juga
jika kita sekarang akan membicarakan ekonomi kerakyatan.
Kini, ekonomi kerakyatan telah dan sedang ramai digunjing dan dibahas banyak orang. Ramainya pendalaman ekonomi kerakyatan saat ini sebenarnya bukanlah lebih diarahkan pada penggagasan bagaimana sebuah tatanan ekonomi kerakyatan wujud, tetapi lebih kepada reaksi dari "keberhasilan ekonomi kapitalis" yang kurang memihak kepada
masyarakat banyak. Seandainya konsep ekonomi kapitalis hasilnya memihak pada masyarakat banyak, maka sebenarnya istilah ekonomi kerakyatan tidak ramai dibicarakan, karena sebenarnya ekonomi kerakyatan itu mempunyai tujuan yang demikian.
Kehadiran ilmu ekonomi itu relatif baru dibandingkan dengan aktivitas ekonomi itu sendiri. Oleh karena itu, jika kita memahami ekonomi kerakyatan dari perspektif ilmu ekonomi, maka akan menemukan beberapa kesulitan, karena ilmu ekonomi yang berkembang saat ini lebih ke arah "kapitalisme". Lain halnya jika kita mencoba memahami
ekonomi yang berorientasi kerakyatan dalam perspektif aktivitas ekonomi.
Pemikiran Adam Smith bukanlah segala-galanya dalam ilmu ekonomi, tetapi ia merupakan awal dari ilmu ekonomi yang berkembang saat ini. Selanjutnya Keynes pada tahun 1836 melengkapi pemikiran Adam Smith sebagai langkah penguatan hidupnya ekonomi ke arah kapitalisme.
Begitu cepatnya fahaman ekonomi kapitalis berkembang, tentunya dalam kehidupan sangat banyak menyebabkan permasalahan sosial, menanggapi hal ini Kal Marx pada tahun 1867 telah menulis koreksi total terhadap fahaman kapitalis dalam buku Das Kapital (matinya kapitalisme). Dalam perkembangan kekinian, kedua-dua fahaman difahami sebagai pemahaman ekonomi yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dari dua kutub ilmu ekonomi yang sangat kontras ini muncul pemahaman baru yang lebih tenar disebut dengan "mixed economy" (ekonomi campuran).
Dalam dua arus besar pemahaman ilmu ekonomi, Indonesia mengambil pemahaman ekonomi campuran sebagai langkah legalisasi keberadaan campur tangan pemerintah dalam menggairahkan kapitalisme. Prasangka ini dikuatkan oleh langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam perencanaan ekonominya mengambil The Big Push Theory sebagai dasar
strategi pembangunan ekonomi. Hal ini perlu ditelaah secara tajam, karena ide ekonomi kerakyatan yang ingin dikembangkan di Indonesia merupakan hal yang sangat sulit dilaksanakan. Kalaupun ada pemihakan pemerintah kepada rakyat paling hanya dapat diakomodir dengan penegasan "dalam The Big Push Theory itu ada Trickle Down Effect".
Pembangunan untuk Membangun Apa?
Disadari atau tidak bahwa pembangunan ekonomi saat ini telah diarahkan kepada matlamat ekonomi yang sempit yaitu terpusat pada pertumbuhan. Dalam perspektif yang lebih luas menyesalkan bahwa perencanaan tujuan pembangunan seharusnya diarahkan kepada pembangunan manusia, bukan terjebak disekitar pembangunan ekonomi.
Tujuan pembangunan ekonomi seharusnya tidak sekedar terpusat pada pertumbuhan, tetapi harus dapat mempertahankan struktur sosial dan budaya yang baik. Pembangunan ekonomi yang banyak merubah keadaan sosial dan budaya menjadi negatif merupakan penyebab munculnya masalah moral.
Tujuan yang sempit dari pembangunan negara menjadi pemahaman pembangunan ekonomi telah mengecilkan makna pembangunan yang lain selain membangun ekonomi. Padahal pembangunan manusia dibidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya yang jelas-jelas perlu dilakukan telah menjadi prioritas sampingan selain daripada
pembangunan ekonomi yang menjadi pusat aktivitas pembangunan.
Kesalahan ini begitu kuat dan telah mengakar pada aktivitas pembangunan kita sebagai akibat ekonomi menjadi tolok ukur segalanya (materialisme).
Jika kita bertanya, sebenarnya pembangunan itu untuk siapa? Maka hampir semua dari kita menjawab "untuk manusia". Jika pertanyaannya dilanjutkan "apakah manusia hanya perlu pembangunan ekonomi?", maka jawabannya pun "bukan hanya ekonomi". Oleh karena itu, pembangunan yang harus dilakukan negara bukan hanya pembangunan ekonomi tetapi
pembangunan yang memenuhi keperluan manusia dari aspek jasmani dan rohaninya.
Tujuan pembangunan ini perlu dikemukakan, karena untuk mempertegas kepentingan pembangunan ekonomi bukan hanya untuk meraih "akumulasi kapital" secara pribadi, tetapi ada peran komunitas yang harus difungsikan oleh pembangunan ekonomi. Dalam hal ini ekonomi kerakyatan akan tumbuh "subur" jika kapitalisme digeser kearah
sosialisme.
Pembangunan Ekonomi Indonesia sudah Merakyat? Munculnya istilah ekonomi kerakyatan di Indonesia mulai pada tahun 1931 dalam tulisan Mohd. Hatta yang berjudul "Perekonomian Kolonial-Kapital" dalam Harian Daulat Rakyat tanggal 20 November 1931. Perlu difahami bahwa ide ekonomi kerakyatan itu lebih kental di Indonesia dibandingkan negara-negara lain. Kalaupun ada isu yang berkembang di luar Indonesia itu hanya berkisar diseputar skala ekonomi (pengusaha besar, menengah dan kecil). Sementara ekonomi kerakyatan yang dimaksudkan di Indonesia bukan hanya skala ekonomi akan tetapi keinginannya jauh menuju kepada peran nilai-nilai lokal mempengaruhi kehidupan ekonomi.
Cetusan awal Mohd. Hatta itu sebenarnya bermula dari reaksinya terhadap penguasaan ekonomi oleh kolonialisme-VOC serta pelaksanaan UU Agraria tahun 1870. Model ini terus berkembang dan untuk konteks Indonesia masih berkelanjutan pada sistem ekonomi kapitalistik .
Oleh karena itu, warna pembangunan ekonomi yang dilakukan Indonesia sejak dulu (masa penjajahan) sampai orde baru masih bercorak yang sama yaitu pembangunan ekonomi yang berorientasi kapitalisme. Malahan selama masa penjajahan (sekitar 350 tahun) telah terjadi pemasungan gairah keusahawanan karena tidak adanya dukungan kemerdekaan ekonomi, kemampuan peribadi dan faktor-faktor lingkungan yang diciptakan secara sengaja oleh penjajah.
Adi Sasono mengatakan bahwa ekonomi kerakyatan adalah antitesa dan sekaligus sintesa dari ekonomi konglemerasi sentralisasi yang selama ini dianut oleh rezim Orde Baru. Dari pemikiran ini jelas, selama pembangunan ekonomi bercorak "wajah kapitalisme" kental, maka akan selalu berbenturan dengan keinginan ekonomi kerakyatan. Lebih-lebih
saat ini (Pemerintahan Megawati) yang sebenarnya kurang merespons paradigma pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan yang paling tidak dicirikan oleh empat hal; (1) dalam pidato kenegaraan, Presiden Megawati, mengungkapkan keraguannya atas konsep ekonomi kerakyatan atau ekonomi rakyat. Menurutnya, ekonomi kerakyatan sesungguhnya
belum jelas benar mengenai pengertian, lingkup, isi dan konsepnya.
(2) perimbangan APBN yang belum berpihak kepada ekonomi rakyat. Hal ini bisa dibaca dari anggaran yang diberikan pada sektor koperasi dan usaha kecil menengah (UKM), yang masih amat belum memadai.(3)pembaruan paket program kebijakan ekonomi dan keuangan antara pemerintah Indonesia dengan Dana Moneter Internasional (IMF),
tampaknya tidak satu pun dari butir kesepakatan yang ada, menyebutkan keinginan untuk memperkuat basis ekonomi rakyat. Dan (4)kebijakan pemerintah pun belum pula menunjukkan keberpihakannya pada petani yang merupakan rakyat kebanyakan.
Jika mempertanyakan adanya ekonomi kerakyatan sebenarnya dalam makna yang lain sama dengan mempertanyakan mengenai eksistensi ekonomi kerakyatan. Oleh karenanya mempertanyakan eksistensi maka perlu dipahami apa itu eksistensi. Eksistensi menurut makna kamus adalah adanya, sadar akan adanya, keadaan kehidupan dan menjelma atau
menjadi ada. Jika eksistensi diterjemahkan keadalam makna yang lebih bebas, maka makna eksistensi menjadi sesuatu yang keberadaannya dengan secara sadar telah ada dalam kehidupan. Oleh karena itu, jika kita mencoba mengkaitkan makna bebas eksistensi dengan ekonomi kerakyatan, maka keberadaan ekonomi kerakyatan secara sadar telah ada dalam kehidupan sejak dulu.
Term ekonomi kerakyatan, jika kita coba bedah dari kata yang membentuknya, maka ianya terdiri dari dua kata yang digabungkan; pertama kata "ekonomi" dan kedua kata "kerakyatan". Mendalami ekonomi kerakyatan berarti berimplikasi kepada pendalaman mengenai ekonomi dan pendalaman mengenai kerakyatan. Kata kerakyatan yang
melengkapi kata ekonomi seakan-akan menerangkan arah tuju kemana sebenarnya ekonomi harus memihak dan bergerak. Oleh karena itu, membahas perjalanan ekonomi kerakyatan di Indonesia maka sebenarnya berimplikasi pada pembahasan perjalanan ekonomi dan
perjalanan kerakyatan di Indonesia. Membuka tabir perjalanan ekonomi tidaklah cukup melihat kajian sejarah ekonomi menurut perspektif umum, karena jika kita coba mentakrif apa definisi ekonomi menurut perspektif umum sebenarnya ia merupakan simpulan dari aktivitas manusia sejak manusia ada. Begitu juga tabir perjalanan kerakyatan tidaklah cukup membahas manusia yang jika kita menggolongkannya
manusia kelas "kecil", karena sebenarnya semua manusia yang bergabung dalam sebuah institusi negara maka kita menyebutnya dengan istilah "rakyat".
Pemahaman di atas sangat diperlukan karena sebagai alat untuk melihat konteks secara terintegrasi. Dengan demikian, makna ekonomi kerakyatan sebenarnya aktivitas ekonomi yang berpihak kepada rakyat (baik golongan atas, menengah dan kecil), bukan aktivitas ekonomi yang memihak pada rakyat kecil saja atau bahkan rakyat atas saja.
Jika kita mentakrifkan ekonomi kerakyatan adalah aktivitas ekonomi yang memihak kepada rakyat kecil saja, maka sebenarnya kita telah mencoba mengkhianati kerakyatan itu sendiri.
Hanya, yang jadi persoalan dalam ekonomi saat ini adalah mengapa hasil aktivitas ekonomi hanya dinikmati oleh kebanyakan golongan rakyat kelas atas dan menengah saja, yang secara akumulasi sedikit jumlahnya dibandingkan dengan jumlah rakyat kelas kecil yang sangat banyak. Melalui gambaran itu, jika kita akan membentuk sistem ekonomi kerakyatan maka sebenarnya sistem ekonomi itu harus mampu mengakomodir ketiga skala kelompok rakyat di atas yang terperhatikan melalui sistem ekonomi yang dibentuk.
Apa yang Dibangun agar Ekonomi bisa Merakyat?
Di atas saya telah mengatakan bahwa ilmu ekonomi dan aktivitas ekonomi dalam perkembangannya mempunyai perbedaan. Hal ini wajar karena realitas (empirikal) merupakan hal yang terus dijadikan bahan kajian ilmu ekonomi. Dengan demikian pertumbuhan ilmu akan sangat bergantung kepada perkembangan realitas (empirik) yang dikaji berdasarkan metode tertentu sehingga menjadi ilmu. Oleh karena kewajaran keilmuan dapat dilegalisir oleh metode ilmiah (alat membangun ilmu), maka sebenarnya "merakyatkan ekonomi" dapat dilakukan dari dua sisi, (1) sisi ilmu ekonomi dan (2) aktivitas ekonomi.
Merakyatkan ilmu ekonomi dapat ditempuh dengan cara pemberian nilai-nilai kerakyatan" dalam filosofi yang membentuk ilmu ekonomi. Hal ini penting karena kemapanan ilmu ekonomi awalnya dibentuk dari filosofi yang mendasarinya. Jika sekarang dalam ilmu ekonomi telah berkembang menjadi "kapitalisme", maka pada awal pembangunan ilmu
ekonomi telah ditanamkan nilai-nilai yang berbau kapital. Begitu juga jika kita ingin membentuk ilmu ekonomi kerakyatan, maka pada dataran filosofi perlu ditambahkan (jika tidak berani merubah) nilai-nilai kerakyatan sebagai bagian realitas (empirik) yang perlu dikaji secara keilmuan.
Sebenarnya, tak perlu muncul istilah ekonomi kerakyatan jika kita telah memasukan nilai-nilai kerakyatan dalam filosofi pembangunan ilmu ekonomi. Saya melihat, munculnya istilah ekonomi kerakyatan lebih besar kepentingan politisnya berbanding pembangunan ilmu ekonominya. Sekalipun diperlukan hasil ekonomi harus memihak pada
rakyat kebanyakan, itu sebenarnya lebih kental dengan dataran teknis dari implementasi ilmu ekonomi. Dalam hal ini saya ingin menegaskan "ekonomi ya ekonomi", sekalipun ia harus berpihak pada rakyat kebanyakan.
Cara lain merakyatkan ekonomi adalah memainkan peranan kerakyatan dalam aktivitas ekonomi. Pada sisi ini, merupakan lubang yang paling besar yang telah dimasuki "aktivis ekonomi kerakyatan" baik atas nama keilmuan mahupun atas nama politik. Jurus-jurus mengelola ekonomi berorientasi rakyat telah dan banyak dilakukan. Sebagai
contoh program pembangunan ekonomi yang diperuntukan untuk "rakyat kecil" semisal skim kredit untuk usaha kecil, inpres desa tertinggal dan program sejenisnya. Hal ini juga bisa terus dikembangkan sebagai pencarian kiat-kiat solusi ekonomi kerakyatan dalam menjawab kekhawatiran ekonomi bangsa yang memerlukan penanganan.
Friday, May 11, 2007
Negeri Subur & Nasi Aking
umber : Budi Susanto
NPM : 05-040
Jurusan : Management (smt 04)
Keterangan : Tugas Ekonomi Pembangunan
Dulu ketika rakyat didera kelaparan, yang diakibatkan oleh kemiskinan yang mederanya, orang masih bisa mengkonsumsi umbi-umbian seperti singkong, ubi, talas, atau apaun yang sejenisnya. Bahkan di tahun 60- an, ketika terjadi pemotongan nilai rupiah sampai dengan seribu persen, kemiskinan berhasil memaksa rakyat mengantri di jalan-jalan untuk mendapatkan beras dari pemerintah. Tapi saat ini yang terjadi sepertinya sudah berada di puncak tertingginya, virus yang bernama kemiskinan ini seperti sudah sangat akut mendera rakyat Indonesia. Di kota-kota besar, tidak terkecuali juga di desa-desa, puluhan ribu orang terpaksa harus mengkonsumsi
nasi aking. Nasi bekas yang seharusnya menjadi makanan binatang ini, sekarang di konsumsi oleh manusia. Seperti mimpi memang, tapi itulah kenyataannya, berbagai media cetak maupun elektronik menjadi saksi hidup dari kodisi buruk ini.
Dulu kita mungkin tidak pernah tahu apa yang dinamakan nasi aking itu, tapi sekarang nasi aking seolah sudah menjadi makanan wajib bagi kebanyakan rakyat miskin di indonesia. Konon harga per kilonya hanya seperlima dari harga sekilo beras, atau jika nominalkan sebesar seribu rupiah untuk satu kilo. Tentu saja sangat murah,
karena nasi aking adalah nasi bekas yang kemudian dikeringkan, dan di tanak kembali untuk kemudian dimakan. Rasanya tentu tidak sepulen nasi yang diolah dari beras, bahkan medekati pun tidak. Tapi apa mau dikata, jika memang uang untuk membeli beras itu tidak ada.
Lalu bagaimana dengan nilai gizi yang terkandung di dalam nasi aking? Menurut beberapa orang pakar kesehatan, nasi aking bahkan tidak mempunyai secuilpun kandungan gizi di dalamnya. Hal itu disebabkan karena nasi aking adalah daur ulang makanan sisa, jadi semua gizi yang menopang kesehatan tubuh sudah melenyap ketika nasi
itu dibasikan.
Jika sudah seperti ini, masih pantaskah kita menyebut diri sebagai bangsa yang subur, yang kekayaan alamnya melimpah ruah. Yang konon katanya, kekayaan alam Indonesia adalah yang kedua terkaya di dunia.
Rasanya sudah kering air mata ini untuk menangis, tapi kemiskinan dari bangsa ini pertama kali berdiri, tidak juga beranjak pergi. Kemana pemerintah? Ketika nelayan-nelayan dari negara asing mengambil ikan dari perairan kita. Kemana pemerintah? Ketika Tenaga Kerja Indonesia yang mencari penghidupan di luar negeri dan
penyumbang devisa terbesar bagi bangsa dipukuli oleh majikannya. Kemana pemerintah? Ketika kekayaan alam kita kita dikeruk oleh perusahaan-perusahaan asing untuk dibawa ke negara mereka. Kemana pemerintah? Yang menurut UUD 45 adalah pelayan dari kepentingan masyarakat. Lalu buat apa ada pemerintahan, jika sebagian besar
rakyat hidup dalam kemiskinan.
Kota Karawang saja yang dulu dijuluki sebagai kota lumbung padi, rasanya saat ini justru tidak tepat lagi, mengapa ? dari hasil Surfey yang dilakukan baru-baru ini oleh mahasiswa Universitas Singa Perbangsa Karawang (UNSIKA) dalam rangka pencatatan rumah tangga miskin menunjukan bahwa masyarakat yang notabennya tinggal di daerah
pedesaanpun yang mayoritas penduduknya bermata pencahariaan sebagai petani tak luput dalam kesahariannya mengkonsumsi beras miskin bahkan tak jarang pula masyarakat mengkonsumsi nasi Aking.
Bagi mereka nasi Raskin atau nasi Aking yang dijadikan sebagai bahan makanan mereka sehari-hari pun,mereka anggap sebagai nasi penyelamat dalam kehidupan mereka untuk sedikit mengusir rasa lapar yang mencekik perut mereka, lalu apa yang harus pemerintah kita lakukan saat ini ? haruskah kita hanya menjadi penonton dari fenomena
yang terjadi masyarakat kita saat ini ? atau masih tepatkah Indonesia ini di sebut nergri yang kaya akan sumber kekayaan alam, kalau saja masyarakatnya tidak mampu untuk mengkonsumsi nasi yang baik dari hasil negrinya sendiri.
Kritik dan saran : budi-brojomusti@yahoo.co.id
NPM : 05-040
Jurusan : Management (smt 04)
Keterangan : Tugas Ekonomi Pembangunan
Dulu ketika rakyat didera kelaparan, yang diakibatkan oleh kemiskinan yang mederanya, orang masih bisa mengkonsumsi umbi-umbian seperti singkong, ubi, talas, atau apaun yang sejenisnya. Bahkan di tahun 60- an, ketika terjadi pemotongan nilai rupiah sampai dengan seribu persen, kemiskinan berhasil memaksa rakyat mengantri di jalan-jalan untuk mendapatkan beras dari pemerintah. Tapi saat ini yang terjadi sepertinya sudah berada di puncak tertingginya, virus yang bernama kemiskinan ini seperti sudah sangat akut mendera rakyat Indonesia. Di kota-kota besar, tidak terkecuali juga di desa-desa, puluhan ribu orang terpaksa harus mengkonsumsi
nasi aking. Nasi bekas yang seharusnya menjadi makanan binatang ini, sekarang di konsumsi oleh manusia. Seperti mimpi memang, tapi itulah kenyataannya, berbagai media cetak maupun elektronik menjadi saksi hidup dari kodisi buruk ini.
Dulu kita mungkin tidak pernah tahu apa yang dinamakan nasi aking itu, tapi sekarang nasi aking seolah sudah menjadi makanan wajib bagi kebanyakan rakyat miskin di indonesia. Konon harga per kilonya hanya seperlima dari harga sekilo beras, atau jika nominalkan sebesar seribu rupiah untuk satu kilo. Tentu saja sangat murah,
karena nasi aking adalah nasi bekas yang kemudian dikeringkan, dan di tanak kembali untuk kemudian dimakan. Rasanya tentu tidak sepulen nasi yang diolah dari beras, bahkan medekati pun tidak. Tapi apa mau dikata, jika memang uang untuk membeli beras itu tidak ada.
Lalu bagaimana dengan nilai gizi yang terkandung di dalam nasi aking? Menurut beberapa orang pakar kesehatan, nasi aking bahkan tidak mempunyai secuilpun kandungan gizi di dalamnya. Hal itu disebabkan karena nasi aking adalah daur ulang makanan sisa, jadi semua gizi yang menopang kesehatan tubuh sudah melenyap ketika nasi
itu dibasikan.
Jika sudah seperti ini, masih pantaskah kita menyebut diri sebagai bangsa yang subur, yang kekayaan alamnya melimpah ruah. Yang konon katanya, kekayaan alam Indonesia adalah yang kedua terkaya di dunia.
Rasanya sudah kering air mata ini untuk menangis, tapi kemiskinan dari bangsa ini pertama kali berdiri, tidak juga beranjak pergi. Kemana pemerintah? Ketika nelayan-nelayan dari negara asing mengambil ikan dari perairan kita. Kemana pemerintah? Ketika Tenaga Kerja Indonesia yang mencari penghidupan di luar negeri dan
penyumbang devisa terbesar bagi bangsa dipukuli oleh majikannya. Kemana pemerintah? Ketika kekayaan alam kita kita dikeruk oleh perusahaan-perusahaan asing untuk dibawa ke negara mereka. Kemana pemerintah? Yang menurut UUD 45 adalah pelayan dari kepentingan masyarakat. Lalu buat apa ada pemerintahan, jika sebagian besar
rakyat hidup dalam kemiskinan.
Kota Karawang saja yang dulu dijuluki sebagai kota lumbung padi, rasanya saat ini justru tidak tepat lagi, mengapa ? dari hasil Surfey yang dilakukan baru-baru ini oleh mahasiswa Universitas Singa Perbangsa Karawang (UNSIKA) dalam rangka pencatatan rumah tangga miskin menunjukan bahwa masyarakat yang notabennya tinggal di daerah
pedesaanpun yang mayoritas penduduknya bermata pencahariaan sebagai petani tak luput dalam kesahariannya mengkonsumsi beras miskin bahkan tak jarang pula masyarakat mengkonsumsi nasi Aking.
Bagi mereka nasi Raskin atau nasi Aking yang dijadikan sebagai bahan makanan mereka sehari-hari pun,mereka anggap sebagai nasi penyelamat dalam kehidupan mereka untuk sedikit mengusir rasa lapar yang mencekik perut mereka, lalu apa yang harus pemerintah kita lakukan saat ini ? haruskah kita hanya menjadi penonton dari fenomena
yang terjadi masyarakat kita saat ini ? atau masih tepatkah Indonesia ini di sebut nergri yang kaya akan sumber kekayaan alam, kalau saja masyarakatnya tidak mampu untuk mengkonsumsi nasi yang baik dari hasil negrinya sendiri.
Kritik dan saran : budi-brojomusti@yahoo.co.id
MEMPRODUKSI PEMBANGUNAN BERORIENTASI KESEJAHTERAAN
Nama : Pepi Rusyana
Npm : 05 - 021
Smt : IV ( Empat ) MB
fe unsika manajemen
Pemerintahan baru diharapkan mengedepankan pembangunan sumber daya manusia atau pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk, kalau tidak menginginkan Indonesia semakin terpuruk. Krisis multidimensi dan perubahan
struktur pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi berdampak sangat besar pada paradigma pembangunan di Indonesia.
Karenanya, sejak krisis tahun 1997 sampai saat ini pemerintah hanya mencoba berkutat pada tiga isu besar yang dianggap sebagai instrumen yang dapat mengatasi krisis, yaitu isu ekonomi, politik dan hukum. Sebagai dampaknya, perhatian pada masalah kependudukan, dimana penduduk sesungguhnya merupakan sumber daya manusia, berkurang.
Ketertinggalan dalam pembangunan sumber daya manusia ini menyebabkan posisi Indonesia dipastikan akan semakin sulit dalam era globalisasi. Lihat saja, betapa indikator pembangunan Indonesia memperlihatkan, bahwa posisi Indonesia makin tertinggal disbanding dengan negara-negara lainnya. Bahkan dengan negara yang sebelumnya
tertinggal dari Indonesia. Maka, tak ada pilihan bagi pemerintahan baru mendatang kecuali mengedepankan pembangunan sumber daya manusia atau pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk.
Mengapa ini menjadi penting? Tak lain karena orientasi pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan penduduk secara menyeluruh tidak saja berdampak pada peningkatan daya saing antar negara. Ia juga diyakini akan berdampak pada keberlanjutan pembangunan itu sendiri dibanding dengan orientasi pembangunan yang
lebih diarahkan pada pertumbuhan saja. Pertumbuhan ekonomi memang penting bagi peningkatan kualitas kesejahteraan. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak akan berkelanjutan jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang memadai melalui pembangunan sosial yang memadai.
Sebaliknya pembangunan kualitas sumber daya manusia tidak akan tercapai manakala tidak didukung oleh pertumbuhan ekonomi. Pada gilirannya, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kualitas sumber daya manusia akan sulit terlaksana jika jumlah penduduk tidak terkendali.
Reformasi orientasi pembangunan tentu saja diperlukan jika negeri ini tidak ingin makin tertinggal dari negara lain dan kembali mengalami krisis ekonomi lebih dahsyat. Masalah ini seharusnya menjadi kepedulian kita semua dan khususnya pemerintah sebagai
pembuat kebijakan harus lebih memberi perhatian dalam pembuatan kebijakan mendatang.
Program pembangunan dalam meningkatkan mutu penduduk dengan dukungan pembangunan dalam bidang kesehatan, KB dan pendidikan, saat ini telah menghasilkan masyarakat usia produktif yang siap berperan dan berkiprah dalam pembangunan. Bandingkan dengan kondisi penduduk pada tahun era 1960-an. Ketika itu penduduk usia produktif belum begitu banyak yang siap mendukung pembangunan yang ada. Sebanyak 80 persen
dari penduduk usia produktif tinggal di pedesaan, pendidikan mereka rendah dan rendah pula tingkat pendapatan keluarganya. Beda dengan kondisi sekarang yang cukup baik ini, apabila dimanfaatkan guna mendukung pembangunan Indonesia saat ini dan ke depan secara maksimal, maka akan dapat memberikan sumbangan besar dalam
peningkatan pendapatan nasional. Pembangunan kesehatan, KB, pendidikan, memperluas kesempatan kerja dan berusaha khususnya bagi perempuan, pengembangan sarana dan
prasarana ekonomi-sosial pedesaan (pasar desa, jalan desa ke kota), dan mempertahankan budaya daerah, adalah program pemberdayaan masyarakat yang harus terus meneruskan ditingkat-kembangkan agar program tersebut ke depan lebih membumi dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Antara laki-laki dan perempuan tidak boleh
dibeda-bedakan. Mereka harus diberi peluang yang sama baik dalam pendidikan, kesempatan kerja, upah dan pelayanan kesehatan.
Npm : 05 - 021
Smt : IV ( Empat ) MB
fe unsika manajemen
Pemerintahan baru diharapkan mengedepankan pembangunan sumber daya manusia atau pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk, kalau tidak menginginkan Indonesia semakin terpuruk. Krisis multidimensi dan perubahan
struktur pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi berdampak sangat besar pada paradigma pembangunan di Indonesia.
Karenanya, sejak krisis tahun 1997 sampai saat ini pemerintah hanya mencoba berkutat pada tiga isu besar yang dianggap sebagai instrumen yang dapat mengatasi krisis, yaitu isu ekonomi, politik dan hukum. Sebagai dampaknya, perhatian pada masalah kependudukan, dimana penduduk sesungguhnya merupakan sumber daya manusia, berkurang.
Ketertinggalan dalam pembangunan sumber daya manusia ini menyebabkan posisi Indonesia dipastikan akan semakin sulit dalam era globalisasi. Lihat saja, betapa indikator pembangunan Indonesia memperlihatkan, bahwa posisi Indonesia makin tertinggal disbanding dengan negara-negara lainnya. Bahkan dengan negara yang sebelumnya
tertinggal dari Indonesia. Maka, tak ada pilihan bagi pemerintahan baru mendatang kecuali mengedepankan pembangunan sumber daya manusia atau pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk.
Mengapa ini menjadi penting? Tak lain karena orientasi pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan penduduk secara menyeluruh tidak saja berdampak pada peningkatan daya saing antar negara. Ia juga diyakini akan berdampak pada keberlanjutan pembangunan itu sendiri dibanding dengan orientasi pembangunan yang
lebih diarahkan pada pertumbuhan saja. Pertumbuhan ekonomi memang penting bagi peningkatan kualitas kesejahteraan. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak akan berkelanjutan jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang memadai melalui pembangunan sosial yang memadai.
Sebaliknya pembangunan kualitas sumber daya manusia tidak akan tercapai manakala tidak didukung oleh pertumbuhan ekonomi. Pada gilirannya, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kualitas sumber daya manusia akan sulit terlaksana jika jumlah penduduk tidak terkendali.
Reformasi orientasi pembangunan tentu saja diperlukan jika negeri ini tidak ingin makin tertinggal dari negara lain dan kembali mengalami krisis ekonomi lebih dahsyat. Masalah ini seharusnya menjadi kepedulian kita semua dan khususnya pemerintah sebagai
pembuat kebijakan harus lebih memberi perhatian dalam pembuatan kebijakan mendatang.
Program pembangunan dalam meningkatkan mutu penduduk dengan dukungan pembangunan dalam bidang kesehatan, KB dan pendidikan, saat ini telah menghasilkan masyarakat usia produktif yang siap berperan dan berkiprah dalam pembangunan. Bandingkan dengan kondisi penduduk pada tahun era 1960-an. Ketika itu penduduk usia produktif belum begitu banyak yang siap mendukung pembangunan yang ada. Sebanyak 80 persen
dari penduduk usia produktif tinggal di pedesaan, pendidikan mereka rendah dan rendah pula tingkat pendapatan keluarganya. Beda dengan kondisi sekarang yang cukup baik ini, apabila dimanfaatkan guna mendukung pembangunan Indonesia saat ini dan ke depan secara maksimal, maka akan dapat memberikan sumbangan besar dalam
peningkatan pendapatan nasional. Pembangunan kesehatan, KB, pendidikan, memperluas kesempatan kerja dan berusaha khususnya bagi perempuan, pengembangan sarana dan
prasarana ekonomi-sosial pedesaan (pasar desa, jalan desa ke kota), dan mempertahankan budaya daerah, adalah program pemberdayaan masyarakat yang harus terus meneruskan ditingkat-kembangkan agar program tersebut ke depan lebih membumi dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Antara laki-laki dan perempuan tidak boleh
dibeda-bedakan. Mereka harus diberi peluang yang sama baik dalam pendidikan, kesempatan kerja, upah dan pelayanan kesehatan.
PEREKONOMIAN INDONESIA TRIWULAN II TUMBUH 0,52 PERSEN
POSTED By:
Dika charisma
05-057
Perekonomian Indonesia, yang digambarkan oleh perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) padatriwulan II tahun 2002 naik 0,52 persen dibanding riwulansebelumnya. "Pertumbuhan itu terjadi pada delapan sektor ekonomi, sedangkan satu sektor turun pertumbuhannya yaitu pertambangan dan penggalian," kata Kepala Biro Pusat Satatistik (BPS) Soedarti Surbakti kepada Fiscal News, di Jakarta, Kamis.
Sementara PDB Indonesia pada triwulan II tahun 2002 dibanding triwulan sama tahun 2001 juga tumbuh 3,51 persen. Sedangkan secara kumulatif, PDB semester pertama 2002
dibandingkan tahun sebelumnya juga tumbuh 2,87 persen. Pertumbuhan perekonomian dalam triwulan II tahun 2002, katanya, didorong kenaikan sektor pertanian yang pada triwulan II tahun 2002 naik 1,62 persen dibanding triwulan sebelumnya.
Kenaikan juga akibat didorong sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 3,25 persen; sektor bangunan tumbuh 0,98 persen; sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh 0,78 persen; serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh 0,59 persen.
"Hanya sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami pertumbuhan minus yaitu 2,62 persen tapi itu tidak mampu menekan pertumbuhan ekonomi Nasional," ungkapnya.
Dikatakannya, PDB Indonesia pada triwulan II tahun 2002 bila dibandingkan dengan triwulan II tahun 2001 dapat mencerminkan perubahan tanpa dipengaruhi faktor musim.
Mengenai kenaikan PDB dalam semester pertama 2002 sebesar 2,87 persen dibanding periode sama 2001, ungkap Soedarti, pertumbuhan tersebut ditunjang oleh sektor pertanian yang naik 2,34 persen; sektor industri pengolahan naik 3,12 persen; sektor
listrik-gas-air bersih meningkat 6,25 persen; bangunan 2,02 persen;Serta perdagangan-hotel-restoran tumbuh 3,55 persen. Ditinjau dari sisi penggunaan atau permintaan, PDB Indonesia triwulan II tahun 2002 digerakkan oleh semua komponen permintaan, yaitu pengeluaran konsumsi rumahtangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, dan ekspor maupun impor.
Pada triwulan II tahun 2002, peranan sektor pertanian terhadap PDB sebesar 17,92 persen, sedangkan sektor industri pengolahan sebesar 25,81 persen. "Ini berarti peranan sektor pertanian dan industri pengolahan pada PDB harga berlaku triwulan II tahun 2002 naik dibandingkan triwulan sama 2001," katanya.
Urutan peranan masing-masing sektor ekonomi dari yang terbesar hingga terkecil sampai triwulan II tahun 2002 tidak berubah, yaitu industri pengolahan; pertanian; perdagangan-hotel-restoran;
pertambangan dan penggalian;
jasa-jasa;
keuangan-persewaan-jasa
perusahaan;
pengangkutan dan komunikasi;
bangunan; dan
listrik-gas-air bersih.
Dika charisma
05-057
Perekonomian Indonesia, yang digambarkan oleh perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) padatriwulan II tahun 2002 naik 0,52 persen dibanding riwulansebelumnya. "Pertumbuhan itu terjadi pada delapan sektor ekonomi, sedangkan satu sektor turun pertumbuhannya yaitu pertambangan dan penggalian," kata Kepala Biro Pusat Satatistik (BPS) Soedarti Surbakti kepada Fiscal News, di Jakarta, Kamis.
Sementara PDB Indonesia pada triwulan II tahun 2002 dibanding triwulan sama tahun 2001 juga tumbuh 3,51 persen. Sedangkan secara kumulatif, PDB semester pertama 2002
dibandingkan tahun sebelumnya juga tumbuh 2,87 persen. Pertumbuhan perekonomian dalam triwulan II tahun 2002, katanya, didorong kenaikan sektor pertanian yang pada triwulan II tahun 2002 naik 1,62 persen dibanding triwulan sebelumnya.
Kenaikan juga akibat didorong sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 3,25 persen; sektor bangunan tumbuh 0,98 persen; sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh 0,78 persen; serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh 0,59 persen.
"Hanya sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami pertumbuhan minus yaitu 2,62 persen tapi itu tidak mampu menekan pertumbuhan ekonomi Nasional," ungkapnya.
Dikatakannya, PDB Indonesia pada triwulan II tahun 2002 bila dibandingkan dengan triwulan II tahun 2001 dapat mencerminkan perubahan tanpa dipengaruhi faktor musim.
Mengenai kenaikan PDB dalam semester pertama 2002 sebesar 2,87 persen dibanding periode sama 2001, ungkap Soedarti, pertumbuhan tersebut ditunjang oleh sektor pertanian yang naik 2,34 persen; sektor industri pengolahan naik 3,12 persen; sektor
listrik-gas-air bersih meningkat 6,25 persen; bangunan 2,02 persen;Serta perdagangan-hotel-restoran tumbuh 3,55 persen. Ditinjau dari sisi penggunaan atau permintaan, PDB Indonesia triwulan II tahun 2002 digerakkan oleh semua komponen permintaan, yaitu pengeluaran konsumsi rumahtangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, dan ekspor maupun impor.
Pada triwulan II tahun 2002, peranan sektor pertanian terhadap PDB sebesar 17,92 persen, sedangkan sektor industri pengolahan sebesar 25,81 persen. "Ini berarti peranan sektor pertanian dan industri pengolahan pada PDB harga berlaku triwulan II tahun 2002 naik dibandingkan triwulan sama 2001," katanya.
Urutan peranan masing-masing sektor ekonomi dari yang terbesar hingga terkecil sampai triwulan II tahun 2002 tidak berubah, yaitu industri pengolahan; pertanian; perdagangan-hotel-restoran;
pertambangan dan penggalian;
jasa-jasa;
keuangan-persewaan-jasa
perusahaan;
pengangkutan dan komunikasi;
bangunan; dan
listrik-gas-air bersih.
Advokasi Polusi Industri Menuju Produksi Bersih
NAMA : EMMA RACHMAWATI
NPM : 05 ~ 025
Selama 20 tahun terakhir Pembangunan ekonomi Indonesia mengarah kepada industrialisasi. Pada saat ini tidak kurang terdapat 30.000 industri yang beroperasi di Indonesia yang mana dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Tak dapat dihindari, dampak ikutan dari industrialisasi ini adalah juga terjadinya peningkatan pencemaran yang dihasilkan dari proses produksi industri. Pencemaran air, udara,
tanah dan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) nerupakan persoalan yang harus dihadapi oleh komunitas-komunitas yang tinggal di sekitar kawasan industri.
Bukan rahasia lagi, bahwa sektor ini telah membawa akibat buruk terhadap lingkungan dan manusia. Sejak awal berdiri, sektor ini seringkali sudah menimbulkan masalah, misalnya, lokasi pabrik yang dekat dengan pemukiman penduduk, pembebasan tanah yang bermasalah, tidak dilibatkannya masyarakat dalam kebijakan ini, buruknya kualitas
AMDAL, sering tidak adanya pengolahan limbah, dan lain sebagainya.
Dampak lainnya yang timbul adalah polusi udara, polusi air, kebisingan, dan sampah. Semua dampak tersebut menjadi faktor utama penyebab kerentanan yang terjadi dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat menjadi tambah rentan karena buruknya kualitas lingkungan.
Polusi industri bisa terjadi karena beberapa faktor di antaranya adalah karena adanya tumpang tindih kebijakan sehingga menyebabkan satu kebijakan tidak mendukung kebijakan lainnya, perencanaan tata kota yang tidak sesuai, penegakan hukum yang lemah, dan kurangnya fasilitas untuk publik. Faktor- faktor ini menambah beban bagi
rakyat. Kondisi kehidupan rakyat semakin terpuruk karena krisis ekonomi dan politik hingga sekarang.
Sektor industri berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan teknologi. Sayangnya, selama ini industrialisasi mengarah kepada suatu kondisi yang menimbulkan dampak negatif yang besar terhadap rakyat dan lingkungan hidup. Padahal lingkungan hidup yang sehat dan bersih adalah hak asasi manusia. Namun yang terjadi justru makin turunnya kualitas lingkungan hidup. Untuk itu harus ada sikap tegas dari Pemerintah agar masalah polusi ini bisa terselesaikan dengan baik dan Pemerintah juga harus mengambil sikap tegas kepada para industri agar industri – industri tersebut beralih ke arah proses Produksi Bersih (Clean Production) untuk merancang ulang industri dan mengurangi polusi sehingga aman bagi konsumen/pemakai dan lingkungan.
NPM : 05 ~ 025
Selama 20 tahun terakhir Pembangunan ekonomi Indonesia mengarah kepada industrialisasi. Pada saat ini tidak kurang terdapat 30.000 industri yang beroperasi di Indonesia yang mana dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Tak dapat dihindari, dampak ikutan dari industrialisasi ini adalah juga terjadinya peningkatan pencemaran yang dihasilkan dari proses produksi industri. Pencemaran air, udara,
tanah dan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) nerupakan persoalan yang harus dihadapi oleh komunitas-komunitas yang tinggal di sekitar kawasan industri.
Bukan rahasia lagi, bahwa sektor ini telah membawa akibat buruk terhadap lingkungan dan manusia. Sejak awal berdiri, sektor ini seringkali sudah menimbulkan masalah, misalnya, lokasi pabrik yang dekat dengan pemukiman penduduk, pembebasan tanah yang bermasalah, tidak dilibatkannya masyarakat dalam kebijakan ini, buruknya kualitas
AMDAL, sering tidak adanya pengolahan limbah, dan lain sebagainya.
Dampak lainnya yang timbul adalah polusi udara, polusi air, kebisingan, dan sampah. Semua dampak tersebut menjadi faktor utama penyebab kerentanan yang terjadi dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat menjadi tambah rentan karena buruknya kualitas lingkungan.
Polusi industri bisa terjadi karena beberapa faktor di antaranya adalah karena adanya tumpang tindih kebijakan sehingga menyebabkan satu kebijakan tidak mendukung kebijakan lainnya, perencanaan tata kota yang tidak sesuai, penegakan hukum yang lemah, dan kurangnya fasilitas untuk publik. Faktor- faktor ini menambah beban bagi
rakyat. Kondisi kehidupan rakyat semakin terpuruk karena krisis ekonomi dan politik hingga sekarang.
Sektor industri berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan teknologi. Sayangnya, selama ini industrialisasi mengarah kepada suatu kondisi yang menimbulkan dampak negatif yang besar terhadap rakyat dan lingkungan hidup. Padahal lingkungan hidup yang sehat dan bersih adalah hak asasi manusia. Namun yang terjadi justru makin turunnya kualitas lingkungan hidup. Untuk itu harus ada sikap tegas dari Pemerintah agar masalah polusi ini bisa terselesaikan dengan baik dan Pemerintah juga harus mengambil sikap tegas kepada para industri agar industri – industri tersebut beralih ke arah proses Produksi Bersih (Clean Production) untuk merancang ulang industri dan mengurangi polusi sehingga aman bagi konsumen/pemakai dan lingkungan.
Subscribe to:
Posts (Atom)
