Artikel-ku

Kemiskinan, dan Hak-hak Rakyat Yang Dirampas

2007-05-14T03:15:00.000-07:00

Nama : Rina Triana 0526

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai nation state, sejarah sebuah negara yang salah memandang dan mengurus kemiskinan. Dalam negara yang salah urus, tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan.
Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus
urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas.
Kemiskinan, menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup, safety life (James. C.Scott, 1981), mempertaruhkan tenaga fisik untuk memproduksi keuntungan bagi tengkulak lokal dan menerima upah yang tidak sepadan dengan biaya tenaga yang dikeluarkan. Para buruh tani desa bekerja sepanjang
hari, tetapi mereka menerima upah yang sangat sedikit.
Kemiskinan menjadi alasan yang sempurna rendahnya Human Development Index (HDI), Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Secara menyeluruh kualitas manusia Indonesia relatif masih sangat rendah, dibandingkan dengan kualitas manusia di negara-negara lain di dunia. Berdasarkan Human Development Report 2004 yang menggunakan data tahun 2002, angka Human Development Index (HDI) Indonesia adalah 0,692. Angka indeks tersebut merupakan komposit dari angka harapan hidup saat lahir sebesar 66,6 tahun, angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 87,9 persen, kombinasi angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi sebesar 65 persen, dan Pendapatan Domestik Bruto per kapita yang dihitung
berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity) sebesar US$ 3.230. HDI Indonesia hanya menempati urutan ke-111 dari 177 negara (Kompas, 2004).
Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk (1) memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; (2) Hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum; (3) Hak rakyat untuk memperoleh rasa aman; (4) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan) yang terjangkau; (5) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan; (6) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan; (7) Hak rakyat untuk memperoleh keadilan; (8) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan; (9) Hak rakyat untuk berinovasi;(10) Hak rakyat menjalankan hubungan spiritualnya dengan Tuhan; dan
(11) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik.

Kisah 50 Negeri termiskin di Dunia 21 Juli 2006

2007-05-14T03:03:00.000-07:00

POSTED BY:
ANITA MANDA SARI (05043)

20.07.2006. Milyaran manusia yang hidup di lima puluh negara yang digolongkan paling miskin di dunia, masih jauh dari harapan perubahan nasib.

Urbanisasi besar-besaran dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara itu ternyata cuma memberikan kesempatan perbaikan hidup secara terbatas pada sedikit saja warganya. Akibatnya, mereka justru makin menjadi manusia yang lebih rentan di hadapan persaingan yang makin ketat di dunia yang makin kurang toleran ini. Kondisi ekonomi dan pembangunan yang sangat lambat membuat rakyat di 50 negara itu dihadapkan pada bahaya krisis kemanusiaan, bahkan konflik antar warga.

Begitulah salah satu kesimpulan sebuah studi yang dilakukan UNCTAD, Badan PBB untuk urusan Pembangunan dan Perdagangan. Laporan penelitian itu Kamis petang secara bersamaan diluncurkan di sejumlah kantor perwakilan PBB di seluruh dunia, termasuk di Berlin, Jerman. Sekitar tiga perempat dari negara termiskin, atau dalam bahasa lain,
negara paling kurang maju, berada di Afrika. Sisanya berada di Asia dan Pasifik.

Sebagian besar dari 50 negara termiskin itu mengandalkan ekonomi pada sektor tradisional, yakni pertanian. Angkatan kerja yang berkerja di sektor ini mencapai angka 70 persen. Sebagian negara, seperti Bangladesh, Gambia dan Senengal mulai mengembangkan industri melalui produksi barang kelontong dan tekstil. Sejumlah negara, seperti Angola, Ginea Ekuator, Sudan dan Yaman mengandalkan ekonomi
pada ekspor minyak bumi. Sementara sebagian besar dari 50 negara termiskin di dunia itu justru merupakan pengimpor minyak bumi. Yang menarik, sebetulnya sebagian negara-negara termiskin itu mengalami angka pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Di tahun 2004 lalu, angka pertumbuhan rata-rata mencapai 5.9 persen. Masalahnya,
sebagian besar pertumbuhan itu berkaitan dengan berlipat-gandanya kucuran bantuan dari negara-negara kaya sepanjang periode 1999 hingga 2004. Sayangnya, menurut Kepala UNCTAD, Supachai Panitchpakdi pertumbuhan ekonomi tinggi itu tidak langsung mengejawantah ke dalam penyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Ahli ekonomi Perserikatan bangsa-Bangsa PBB, Michael Hermann menyatakan,pengangguran menjadi masalah sosial terbesar di 50 negeri termiskin itu.

"Lemahnya restrukturisasi di sektor industri dan pelayanan jasa membuat sebagian besar orang gagal menemukan pekerjaan yang sesuai. Mereka rata-rata bekerja di bidang informal, dengan tingkat produktivitas yang rendah dan upah yang murah. Mereka tenaga kasar yang tidak akan mampu bekerja di perusahaan resmi. Mereka hanya bisa membersihkan jalanan ketimbang bekerja di pabrik tekstil misalnya."

Tingkat pendidikan yang sangat rendah, serta keterampilan yang terbatas, membuat penduduk sulit bersaing di pasar kerja, karena produktivitasnya sangat rendah. Dalam hitung-hitungan UNCTAD, lima pekerja di 50 negeri termiskin itu tingkat produktivitasnya sama dengan seorang pekerja di negara berkembang. Dan kalau dibandingkan dengan negara maju, lebih parah lagi. Tingkat produktivitasnya 1
berbanding 94. Artinya, apa yang dihasilkan oleh seorang pekerja di negara maju, menyamai apa yang dihasilkan 94 orang pekerja di negeri termiskin.

Masalahnya, upaya menggerakan roda ekonomi di negara-negara miskin berhadapan pula dengan berbagai perkara lain yang bagai benang kusut. Seperti kerusuhan sosial, korupsi, dan kekuasaan para diktator. Sementara menurut Michael Hermann, bantuan dari negara maju, juga tak terlalu tertuju pada upaya peningkatan kemampuan ekonomi rakyat.

"Seruan untuk menggerakkan roda perekonomian bukan ide yang revolusioner. Tapi dalam konteks politik, seruan itu hampir seperti perubahan paradigma. Karena politik bantuan pembangunan negara barat cenderung diarahkan untuk bidang sosial. Misalnya saja bantuan lebih difokuskan untuk bidang kesehatan dan pendidikan."

Huru-hara, kemiskinan, penindasan, korupsi, tingginya utang luar negeri, langkanya lapangan kerja dan sangat rendahnya upah, membuat banyak warga 50 negara termiskin itu tergerak mengadu nasib ke negara-negara industri maju. Masalahnya, sebagian besar dari arus imigrasi itu berlangsung secara ilegal, dan akhirnya menimbulkan masalah sosial baru. Kembali Michael Hermann:
"Jika negara-negara ini gagal menggerakkan roda perekonomiannya, maka kita akan berhadapan dengan krisis utang yang baru. Lalu krisis lapangan kerja. Sehingga mereka yang tidak punya pekerjaan di negaranya akan bermigrasi ke wilayah seperti Eropa. Itulah yang akan terjadi, kalau kita tidak mendorong perekonomian negara-negara
miskin ini."

MENURUT SAYA :
- Hendaknya pemerintah dan aparatur negara ini dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk dengan pemerataan pertumbuhan ekonomi terutama sektor ril (UKM)
- Peningkatan kualitas pendidikan serta pemerataan pendidikan di Negeri ini merupakan faktor utama dalam pembangunan ekonomi
- Pemerintah juga diharapkan dapat menciptakan iklim pertumbuhan investasi yang kondusif serta aman di Negeri ini
- Penegakan hukum juga berperan penting dalam penciptaan stabilitas pembangunan ekonomi

PERANAN SYARIAH DALAM EKONOMI PERILAKU MASYARAKAT

2007-05-14T03:00:00.000-07:00

POSTED BY:
ANITA MANDA SARI (05043)

Peranan Syariah Dalam Ekonomi Perilaku masyarakat yang dibutuhkan dalam pembangunan akan efektif jika masyarakat dapat menerima tanpa keberatan dan dijalankan dengan ikhlas. Penerimaan dan pelaksanaan perilaku tersebut cenderung menjadi yang terbaik apabila perilaku tersebut mengikuti aturan (syariah) yang memiliki sifat-sifat
Illahiyah (Dimensi Ketuhanan).

Menurut al-Ghazali (1111), tujuan syariah bagi manusia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia yang terbagi atas lima faktor, yaitu: Pertama, menjaga agama mereka; Kedua, menjaga nyawa (kehidupan) mereka; Ketiga, menjaga akal (pikiran) mereka; Keempat, menjaga keturunan (generasi) mereka; dan Kelima, menjaga harta benda
mereka. Perlindungan terhadap kelima faktor tersebut, bukan hanya kepentingan individu, tetapi juga merupakan penjaminan terhadap kepentingan publik. Pemerintah (penguasa) merupakan pihak yang dibebani Allah SWT untuk mengontrol dan melindungi kepentingan publik dengan otoritas dan beragam sarana yang dimiliknya.

Keimanan harus berperan utama atas kelima faktor tujuan syariah di atas, karena memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kepribadian. Kekayaan harus menjadi tujuan terakhir dari kelima tujuan syariah, karena jika kekayaan ditempatkan menjadi tujuan utama, maka akan meningkatkan ketidakadilan dan memperkuat kesenjangan, ketidakseimbangan dan ekses. Hal tersebut, pada akhirnya akan mengakibatkan kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang berekurang. Keimanan akan membantu menimbulkan disiplin dan arti dalam mencari dan membelanjakan harta, sehingga akan memungkinkan kekayaan berfungsi lebih efektif.

Ditegakkannya aturan (syariah) yang berdimensi ke-Tuhan-an akan membantu masyarakat menanamkan kualitas kebaikan seperti ketaatan, kejujuran, integritas, kesederhanaan, dan perasaan kebersamaan yang dapat memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan, keadilan, saling pengertian, kerjasama, kedamaian dan keharmonisan sosial serta mengontrol tingkah laku yang dapat membahayakan masyarakat. Syariah
dapat menggunakan pengaruh moderatnya terhadap penggunaan sumber daya sehingga dengan demikian syariah dapat memberikan kontribusi terhadap keseimbangan sumber daya. Menurut Chapra (2001), sosial dan institutional economics serta sejarah ekonomi telah mengakui bahwa aturan perekonomian dan interaksi sosial menentukan hasil ekonomi
lebih tinggi dari persediaan sumber daya dan tingkat teknologi. Tanpa semua kualitas tersebut di dalam masyarakat, maka akan terjadi ketidakadilan, ketidakseimbangan, ketidakpuasan, dan kekacauaan yang pada akhirnya akan menyebabkan kemunduran dan disintegrasi masyarakat.

Konsep syariah tentang tanggung jawab manusia di akhirat dapat bertindak sebagai mekanisme pemaksaan untuk mengurangi cara-cara yang kurang baik dalam memperoleh kekayaan yang merugikan orang lain. Dengan demikian, tidak mungkin bagi lembaga penegak hukum untuk menghilangkan cara-cara tercela secara sendiri tanpa keikutsertaan dari masyarakat, karena jika pemerintah mencoba melakukan sendiri,
maka biaya yang dibutuhkan akan sangat mahal.
Ibnu Khaldun, menjadikan syariah sebagai variabel terikat di dalam teori "Model Dinamika", tetapi syariah hanya memberikan prinsip-prinsip dasar yang dibutuhkan untuk menyusun apa yang seusai dengan kebutuhan masyarakat yang mungkin berubah seiring perubahan tempat dan waktu. Syariah harus diimplementasikan, dan akan
terlaksana jika kaum ulama tidak terlalu liberal atau tidak terlalu kaku dan
realistis. Implementasi syariah tidak dapat diwujudkan jika kekuasaan politik menjadi sekuler dan korup serta tidak bersedia menjalankan perannya sebagaimana mestinya. Apabila masyarakat terlalu miskin, acuh dan tertindas, maka mereka juga akan menggunakan pengaruh yang ada. Jadi, syariah tidak akan efektif bila pemerintah dan masyarakat (termasuk kaum ulama) tidak menjalankan perannya dengan tepat.

MENURUT SAYA :

- Pembangunan ekonomi berlandasan perinsip syariah harus dijalankan
dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab terhadap agama, bangsa dan negara.
- Al-Ghazali (1111), merumuskan tujuan syariah bagi manusia adalah untuk
meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia yang terbagi atas lima faktor, yaitu: (menjaga agama mereka, menjaga nyawa (kehidupan) mereka menjaga akal (pikiran) mereka,Menjaga keturunan (generasi) mereka; dan Kelima, menjaga harta benda mereka.
- Keimanan harus dikedepankan dalam menjalani prinsip pembangunan ekonomi syariah dan kekayaan merupakan tujuan akhir dalam prinsip pembangunan ekomomi syariah
- Syariah harus diimplementasikan, dan akan terlaksana jika kaum ulama tidak terlalu liberal atau tidak terlalu kaku dan realistis. Implementasi syariah tidak dapat diwujudkan jika kekuasaan politik menjadi sekuler dan korup serta tidak bersedia menjalankan perannya sebagaimana mestinya

Bentuk-bentuk Serikat Pekerja / Buruh

2007-05-14T02:52:00.000-07:00

Nama : anggi yanwar
npm : 05-002

Menurut buku yang diterbitkan oleh sebuah organisasi pekerja / buruh internasional yaitu International Union of Foon and Allied Worker's Association dalam Buku Pegangan Serikat Buruh edisi 5 (10-16) pada prinsipnya serikat pekerja / buruh memiliki beberapa bentuk organisasi yaitu :
A. Serikat Buruh Kejuruan
Serikat buruh ini merupakan jenis organisasi serikat buruh yang paling tua, serikat jenis ini adalah kumpulan dari orang-orang yang memiliki jenis dan keterampilan yang sama. Cara kerja organisasi serikat buruh ini ada dua, yaitu:
• Mengawasi bagaimana penambahan jumlah tenaga kerja dalam
bidang ini dengan sistem magang.
• Mengawasi tingkat upah yang dibayarkan terhadap pekerjaan
mereka, dengan cara ini mereka dapat menekan majikan untuk membayar
upah buruh sesuai dengan tingkat yang ditentukan.

B. Federasi Umum
Jenis organisasi serikat buruh ini terdiri dari para buruh tanpa memperhatikan perbedaan keterampilan, tempat kerja dan siapa majikan mereka. Pada awalnya serikat jenis ini cenderung mengorganisir buruh tidak terampil seperti serikat buruh kejuruan.
Bentuk organisasi ini merupakan alternatif yang terbaik dalam proses pengorganisasian serikat buruh di negara-negara kecil dimana tidak ada satu serikat buruh yang cukup maju.
Organisasi serikat ini biasanya sangat kuat dan besar karena menyatukan para buruh di dalam satu payung organisasi untuk menghadapi para majikan di berbagai tempat, di tingkat lokal, wilayah, dan nasional. Kemampuan mobilisasi buruh di berbagai
perusahaan atau jenis industri menyebabkan cukup kuat dalam menghadapi majikan. Serikat ini juga dapat membangun aksi solidaritas atau bantuan keuangan bagi buruh di perusahaan-perusahaan lain.
Meskipun demikian, bentuk organisasi buruh seperti ini bukan tanpa kelemahan. Mulanya mungkin saja ada persaingan di antara anggota serikat buruh ini yang dapat memperlemah kekuatan gerakan buruh. Selain itu, organisasi serikat buruh jenis ini sering kesulitan untuk membentuk suatu kebijakan yang dapat memuaskan setiap anggotannya yang berbeda-beda jenis pekerjaan dan perusahaan.
Tapi hal tersebut dapat diatasi dengan membentuk struktur organisasi perwakilan per wilayah yang berimbang.

C. Serikat Buruh Industri Nasional atau Federasi
Jenis organisasi ini menyatukan seluruh buruh di dalam suatu cabang industri tertentu, seperti serikat buruh makanan atau industri sejenis, logam atau industri kimia. Dengan demikian, tidak ada perbedaan antara buruh terampil dan buruh tidak terampil, buruh kerah putih (white color) atau kerah biru (blue color). Semuanya
bersatu dalam satu organisasi yang bergerak dalam satu cabang industri tertentu.
Para buruh di dalam satu cabang industri biasanya memiliki suatu masalah bersama. Tidak seperti dalam organisasi serikat buruh berbentuk Federasi atau keahlian, dalam serikat buruh yang berasaskan nasional seperti ini, perbedaan kepentingan di setiap
bidang dapat diatasi dengan mudah.
Selain itu, serikat buruh industri dapat menyatukan tindakan- tindakan mereka dalam tingkat nasional, seperti bagaimana menghadapi suatu perundang-undangan nasional atau ketika mereka membutuhkan jasa yang biayanya terlalu mahal.

D. Serikat Buruh Sekerja
Bentuk organisasi ini mengorganisir para buruh di dalam satu pabrik atau perusahaan yang sama. Bentuk organisasi ini memerlukan proses pengorganisasian buruh karena mereka dapat merumuskan suatu tindakan yang memperjuangkan kepentingan mereka menghadapi perusahaan. Meskipun demikian, organisasi ini cenderung tidak
terlalu besar dan biasanya juga lemah dalam menghadapi kekuatan para majikan, kerugian lainnya adalah kemungkinan dominasi kalangan manajemen dalam struktur organisasi serikat buruh ini karena mereka juga termasuk buruh dalam satu perusahaan atau pabrik tersebut.

Jurus Baru Kuasai Pasar Global ( Industri Mebel )

2007-05-14T02:49:00.000-07:00

NAMA :LAELI FITRIYAH
NPM : 0541173402017

Tahun ini kami memperkirakan pertumbuha ekspor 10 persen. Kami sudah menyiapkan jurus baru untuk mencapainya, misalnya meningkatkan frekuensi promosi di luar negeri sambil terus mendesak pemerintah memperbaiki aturan aturan yang menghambat pasokan bahan baku, "kata Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan dan kerajinan Indonesia (Asmindo) Ambar Tjahyono disels-sela pameran mebel dan kerajina nasional di plasa Pameran Perindustrian Departemen Perindustrian di Jakarta.
Eksper mebel dan kerajinan Indonesia tahun 2005 tercatat 1,9 miliar dollar AS dengan volume sekitar 800 ton. Sebanyak 45% pasar ekspor mebel dan kerajinan Indonesia berada di Eropa Barat, 40% di Amerika Serikat, dan 15 % lagi tersebar di Eropa Timur dan Australia.
Selama ini pertumbuhan ekspor mebel dan kerajinan Indonesia baru sekitar 7%/tahun. Padahal dilihat dari potensi yang ada, pertumbuhan bisa lebih tinggi lagi.
Kita memeiliki sekitar 200 jenis jenis kayu yang dapat dijadikan bahan baku mebel dan kerajinan. Mulai dari kayu jati, meranti, mahoni, turi yang berharga mahal, hingga pohon randu yang mudah ditemui disetiap sudut kampung.
Semua kayu tersebut dapat diolah menjadi mebel yang bernilai tambah tinggi ketimbang di jual gelondongan. Tinggal bagai mana pengrajin mendesain untuk memencing minat para pembeli.
Dari sisi produsen, menurut menurut data Asmindo, ada 4000 subkontraktor industri mebel dan kerajinan yang turut membantu pertumbuhan industri kecil disekitar pabriknya.
Atas semua potensi ini, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Industri, Teknologi, dan kelautan Rachmat Gobel menantang Asmindo agar mampu meningkatkan ekspornya menjadi 3 miliar dollar AS pada tahun 2010.
Pemerintahpun kini tidak mau kalah. Menteri perindustrian Fahmi Idris menyatakan, pihaknya akan terus mengadakan pendekatan dengan Departemen Kehutanan dan Departemen Perdagangan untuk membicarakan solusi untuk mengemgangkan industri permebelan dan kerajinan nasional.
Termasuk melindungi komoditas ini dari serbuan produk asing. Tidak boleh lagi ada ekspor rotan asalan, demikian juga kayu gelondongan. Ini semua merupakan kekuatandi dalam negeri yang harus di pertahankan supaya industri tidak mati.
Dukungan dan tindakan kongkrit Pemerintah memeng sangat di butuhkan. Sambil menanti realisasi janji Pemeritah, Asmindo juga terus menggalang kerjasama industri permebelan dan kerajinan di Asia Tenggara.Persoalan yang paling banyak dibahas adalah pertumbuhan ekspor mebel China dan Vietnam yang sangat mencengagkan selama tiga tahun terakhir.
Pertumbuhan ekspor Vietnam sekitar 13-15%/tahun dengan nilai 1,7 miliar dollar AS pada thn 2005. Sementara China lebih dahsyat lagi. Ekspor mebelnya mampu tumbuh26%/tahun dengan nilai 14 miliar dollar AS. Jika negara- negara ASEAN tidak waspada, pertumbuhan ini bisa membahayakan. Dalam pertemuan tersebut, kami akhirnya menyepakati untuk membentuk kerjasama regional.
Agenda Asmindo ntara lain mengkooordinasi 110 produsen mebel indonesia untuk memamerkan produknya di Singapore Expo Changi. Jurus ini akan terus dipakai dengan mengikuti pameran di negara ASEAN lainnya.

Sumber : KOMPAS,2007
Oleh Hamzirwan

Pendapat Saya :
Berdasarkan potensi sumber daya alam dan mnusia yang kita miliki maka memeng haruslah kita mengembangkan lagi ekspor kita dan khususnya industri yang memproses sumber daya alam hasil hutan.
Dengan peningkatan kembali ekspor industri mebel dan kerajinan nasional Indonesia maka akan membantu perkembangan pembangunan perekonomian di negara kita, karena hasil ekspor ini merupakan sumber devisa negara.
Dalam memproduksi mebel ini para produsen juga memgantu pertumbuhan industri kecil juga, ini berartimenciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan, dan dengan membantu industri kecil ini maka partisipasi masyarakat dapat meluas sehingga nasyarakat akan siap secara politis, sosial dan mental untuk menghadapi perubahan besar dalam proses perindustrian.

Kemiskinan Sistematis Menjadi Penyebab Membengkaknya Penduduk Kota

2007-05-14T02:47:00.000-07:00

Nama : Laeli fitriyah
Npm : 0541173402017

Seperti kita tahu menjamurnya pedagang kaki lima disebabkan oleh ketidakmampuan dan ketidakseriusan para pengambil kebijakan dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Juga karena kebijakan industri nasional yang selalu berpihak kepada kepentingan dari para pengusaha asing.
Tanpa penyelesaian dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi kepentingan rakyat banyak, juga tanpa membeda-bedakan antara kota dan desa. Urbanisasi, atau perpindahan dari desa ke kota untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar, akan terus berlangsung selama lapangan kerja itu tidak tersedia.
Adalah daerah pedesaan yang merupakan munculnya lapisan luas masyarakat miskin di perkotaan. Disamping kemiskinan yang terus saja berlangsung di desa-desa, industrialisasi ala pasar bebas terus menerus gagal menyerap kelebihan tenaga kerja di pedesaan. Disisi lain pembangunan perekonomian yang terjadi saat ini, tidakalah berada dalam kerangka penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat
yang memiliki corak perekonomian agraris.
Prosesindustrialisasi yang keliru tersebut, bertitik tolak dari adanya persekutuan dri negara-negara maju untuk mengeruk kekyaan alam Indonesia. Dimana sebagian besar surplus kapitalnya mengalir ke negeri-negeri maju yang menjadi investor, sedangkan yang sebagiannya lagi dinikmati oleh para pembuat kebujakan dalam begeri yang korup.
Kondisi seperti ini berlangsung secara terus-menerus selama hampir lima puluh tahun Indonesia berdiri. Yang jutru diperparah lagi hasil yang didapat dari keuntungan tadi tidak di investasika kedalam lapangan industri dasar dan menengah yang dapat membantu penyelesaian dari keterbelakangan tenaga produktif di pedesaan.
Namun justru malah di investasikan kedalam sector barang-barang konsumsi dan jasa di perkotaan. Seperti tekstil, epatu, jasa financial, dan seluruh sector manufaktur penghasil barang-barang konsumsi. Itu baru lah gelombang pertama dari kesalahan industri dalam negeri kita, dimana industri pertanian diabaikan karena pemerintah lebih menitik beratkan kepada sector manufaktur konsumtif di perkotaan yang
berteknologi rendah. Ini pula lah yang mendorong arus besar-besaran gelombang urbanisasi, terutama ke kota-kota yang menjadi pusat industri. Dan lebih celakanya, industri keropos yang digunakan oleh Indonesia selama ini, hanya berdiri diatas landasan industri dasar dalam negeri yang rapuh. Karena hampir seluruh industri manufaktur penghasil barang-barang konsumsi ini, sangat tergantung dengan negara-negara maju. Dari masalah bahan baku, mesin, sampai pasar, kita sangat
menggantungkan diri kepada negara-negara maju itu. Dengan demikian dari sisi penyerapan tenaga kerja sector industri manufaktur berteknologi rendah ini, tidak dapat menyerak kelebihan tenaga kerja dari pedesaan yang membanjiri kota.
Dari sisi nilai tambah bagi produktifitas nasional juga kecil sekali jumlahnya, karena melimpah ruahnya ini justru sering dijadikan alas an oleh pemerintah agar kaum buruh mau di upah murah. Karena itulah, perekonomian dalam negeri angat rentan terhadap gejolak yang menerpanya.
Di paar dunia sendiri, komoditi yang dihasilkan oleh manufaktur Indonesia sudah mencapai taraf over produksi, yaitu melimpahnya barang tapi tidak terbeli oleh mayarakat. Pasar dalam negeri yang yang seharusnya dapat menyelamatkan industri dalam negeri ternyata tidak demikian yang terjadi. Karena apa? Karena buruh di Indonesia diupah sangat rendah, sehingga mereka juga tidak mampu menyerak kelebihan hasil produksi. Dalam situasi tersebut, situasi dalam negeri tentu sulit sekali untuk ditolong lapas dari kubangan krisis yang menyebabkan kemiskinan merajarela di bumi nusantara. Ribuan pabrik bangkrut, jutaan buruh menjadi korban PHK, dan hasilnya sudah bang tentu adalah bertambah panjangnya barisan kemiskinan di Indonesia.

Pembangunan Pendidikan Harus Fokus

2007-05-14T02:44:00.000-07:00

EKONOMI PEMBANGUNAN

NAMA :LAELI FITRIYAH
NPM :05-017
Pembangunan Pendidikan Harus Fokus- Komprehensif

Pembangunan pendidikan harus tetep fokus dankomprehensif dengan perencanaan serta target yang jelas. Untuk itu dibutuhkan kesabaran dalam melaksanakannya langkah demi langkah. "Kalau melihat negara-negara yang punya sistem pendidikan kuat, seperti Korea Selatan dan Oman, terdapat sejumlah persamaan. Mereka bekerja keras selama 30 tahun membangun sektor pendidikan dan punya rencana jelas. Mereka tetap fokus dengan rencana tersebut, diiringi peningkatan anggaran pendidikan untuk membiayai target." Ujar Peter Smith, Asiseten Direktur Jendral Bidang Pendidikan Organisasi Pendidikan, sosial, dan kebudayaan untuk Perserikatan Bangsa- Bangsa (UNESCO) kepada pers.
Peter Smith mengunjungi indonesia pada 7-10 Maret 2007 Kunjungan tersebut dalam rangka memprsiapkan pertemuan sembilan menteri pendidikan berpenduduk padat (E-9 Ministerial Meeting) di bali 2008, mengevaluasi program Pendidikan untuk Semua, serta persiapan sidang Umum UNESCO pada Oktober 2007.
Menurut Smith, terdapat kaitan antara peningkatan investasi dibidang pendidikan dan kesejahteraan hidup. "Masyarakat yang stsbil butuh kelas menengah yang kuat. Investasi dibidang pendidikanikut menentukan tingginya kualitas pendidikan. Dan, tingginya pendiikan masyarakat ikut mempengaruhi kesehatan Perekonomian.
Dakam persiapan sidang asaidang Umum UNESCO ke-34 di Paris pada Oktober 2007,Presiden RI di jadwalkan hadirgai salah satu pembicara kunci yang salah satu materinya juga mengenai perkembangan program Pendidikan untuk semua di Indonesia.

Sumber : KOMPAS,2007
Oleh Arief Rahman

Pendapat Saya :

Di Indonesia ini di bidang pendidikan bekum merata, karena untuk mendapatkan pendidikan masih relatif mahal, hanya untuk kalangan menengah keatas yang bisa mendapatkan pendidikan, untuk masyarakat kalangan menengah kebawah tidak bisa mengenyam pendidikan yang baik.
Masih banyak yang hanya mengenyam pendidikan hanya sampai tingkat SD dan ada pula yang tidak bisa sekolah sama sekali karena tidak mampu untuk membayar biaya sekolah. Padahal pendidikan Itu sangat pentinguntuk meningkatkan lagi SDM di Indonesia ini untuk mampu bersaing dangan negara- negara yang lain, dan tingginya pendidika
masyarakat ikut mempengaruhi perkembangan perekonomian di Indonesia. Dengan kerjasama UNESCO dan Pemerintah Indonesia ini diharapkan agar masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan yang baik dan merata.

Laeli Fitriyah
NPM: 05-017

Introspeksi Eksistensi Pembangunan Ekonomi

2007-05-14T02:39:00.000-07:00

(Sumber : Buku Ekonomi Kerakyatan)

Nama : Pepi Rusyana
nmp : 05-021 / Manajemen

Jika tema "Ekonomi Kerakyatan: Arkeologi Pemikiran dan Kearifan Sistem Budaya Etnik Pra Indonesia-Modern" diterjemahkan secara bebas, pemahamannya adalah bahwa tema itu ingin mengupas ekonomi kerakyatan dari perspektif awal yang berakselerasi dengan budaya serta menekankan kewujudannya sejak dahulu. Tema yang secara "implisit" mengakui telah adanya ekonomi kerakyatan pada masa lalu ini, keinginannya masih "malu-malu" menempatkan ekonomi yang berorientasi "rakyat" duduk di pusat "tujuan pembangunan ekonomi". Sehingga harus berputar ke sejarah sebagai penguat langkah ekonomi kerakyatan dapat "digauli" secara ramah.
Sebelum menjawab pertanyaan eksistensi pembangunan ekonomi, alangkah baiknya kita memahami apa itu "ekonomi" terlebih dahulu. Menurut definisi yang disepakati oleh banyak pakar mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih cara menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki
beberapa alternatif penggunaan, dalam rangka memproduksi berbagai komoditi, untuk kemudian menyalurkannya baik saat ini maupun dimasa depan kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat.
Definisi di atas diambil dari seorang ekonom berkebangsaan Amerika, yang kita kenal dia hidup lebih kental dengan faham kapitalis berbanding faham sosialis. Hal ini perlu tegaskan, bahwa definisi itu sudah sangat kuat difahami oleh sebagian ekonom dibelahan dunia yang mendukung konsep kapitalisme, sekalipun ia (ekonom) orang yang
berkebangsaan Indonesia. Dari definisi itu ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi, yaitu: perilaku, sumber daya, produksi, distribusi dan konsumsi sebagai landasan pembahasan mengenai ekonomi. Sehingga dominasi pembicaraan masalah ekonomi tidak akan terlepas dari beberapa hal di atas yang garis bawahi, begitu juga
jika kita sekarang akan membicarakan ekonomi kerakyatan.
Kini, ekonomi kerakyatan telah dan sedang ramai digunjing dan dibahas banyak orang. Ramainya pendalaman ekonomi kerakyatan saat ini sebenarnya bukanlah lebih diarahkan pada penggagasan bagaimana sebuah tatanan ekonomi kerakyatan wujud, tetapi lebih kepada reaksi dari "keberhasilan ekonomi kapitalis" yang kurang memihak kepada
masyarakat banyak. Seandainya konsep ekonomi kapitalis hasilnya memihak pada masyarakat banyak, maka sebenarnya istilah ekonomi kerakyatan tidak ramai dibicarakan, karena sebenarnya ekonomi kerakyatan itu mempunyai tujuan yang demikian.
Kehadiran ilmu ekonomi itu relatif baru dibandingkan dengan aktivitas ekonomi itu sendiri. Oleh karena itu, jika kita memahami ekonomi kerakyatan dari perspektif ilmu ekonomi, maka akan menemukan beberapa kesulitan, karena ilmu ekonomi yang berkembang saat ini lebih ke arah "kapitalisme". Lain halnya jika kita mencoba memahami
ekonomi yang berorientasi kerakyatan dalam perspektif aktivitas ekonomi.
Pemikiran Adam Smith bukanlah segala-galanya dalam ilmu ekonomi, tetapi ia merupakan awal dari ilmu ekonomi yang berkembang saat ini. Selanjutnya Keynes pada tahun 1836 melengkapi pemikiran Adam Smith sebagai langkah penguatan hidupnya ekonomi ke arah kapitalisme.
Begitu cepatnya fahaman ekonomi kapitalis berkembang, tentunya dalam kehidupan sangat banyak menyebabkan permasalahan sosial, menanggapi hal ini Kal Marx pada tahun 1867 telah menulis koreksi total terhadap fahaman kapitalis dalam buku Das Kapital (matinya kapitalisme). Dalam perkembangan kekinian, kedua-dua fahaman difahami sebagai pemahaman ekonomi yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dari dua kutub ilmu ekonomi yang sangat kontras ini muncul pemahaman baru yang lebih tenar disebut dengan "mixed economy" (ekonomi campuran).
Dalam dua arus besar pemahaman ilmu ekonomi, Indonesia mengambil pemahaman ekonomi campuran sebagai langkah legalisasi keberadaan campur tangan pemerintah dalam menggairahkan kapitalisme. Prasangka ini dikuatkan oleh langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam perencanaan ekonominya mengambil The Big Push Theory sebagai dasar
strategi pembangunan ekonomi. Hal ini perlu ditelaah secara tajam, karena ide ekonomi kerakyatan yang ingin dikembangkan di Indonesia merupakan hal yang sangat sulit dilaksanakan. Kalaupun ada pemihakan pemerintah kepada rakyat paling hanya dapat diakomodir dengan penegasan "dalam The Big Push Theory itu ada Trickle Down Effect".
Pembangunan untuk Membangun Apa?
Disadari atau tidak bahwa pembangunan ekonomi saat ini telah diarahkan kepada matlamat ekonomi yang sempit yaitu terpusat pada pertumbuhan. Dalam perspektif yang lebih luas menyesalkan bahwa perencanaan tujuan pembangunan seharusnya diarahkan kepada pembangunan manusia, bukan terjebak disekitar pembangunan ekonomi.
Tujuan pembangunan ekonomi seharusnya tidak sekedar terpusat pada pertumbuhan, tetapi harus dapat mempertahankan struktur sosial dan budaya yang baik. Pembangunan ekonomi yang banyak merubah keadaan sosial dan budaya menjadi negatif merupakan penyebab munculnya masalah moral.
Tujuan yang sempit dari pembangunan negara menjadi pemahaman pembangunan ekonomi telah mengecilkan makna pembangunan yang lain selain membangun ekonomi. Padahal pembangunan manusia dibidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya yang jelas-jelas perlu dilakukan telah menjadi prioritas sampingan selain daripada
pembangunan ekonomi yang menjadi pusat aktivitas pembangunan.
Kesalahan ini begitu kuat dan telah mengakar pada aktivitas pembangunan kita sebagai akibat ekonomi menjadi tolok ukur segalanya (materialisme).
Jika kita bertanya, sebenarnya pembangunan itu untuk siapa? Maka hampir semua dari kita menjawab "untuk manusia". Jika pertanyaannya dilanjutkan "apakah manusia hanya perlu pembangunan ekonomi?", maka jawabannya pun "bukan hanya ekonomi". Oleh karena itu, pembangunan yang harus dilakukan negara bukan hanya pembangunan ekonomi tetapi
pembangunan yang memenuhi keperluan manusia dari aspek jasmani dan rohaninya.
Tujuan pembangunan ini perlu dikemukakan, karena untuk mempertegas kepentingan pembangunan ekonomi bukan hanya untuk meraih "akumulasi kapital" secara pribadi, tetapi ada peran komunitas yang harus difungsikan oleh pembangunan ekonomi. Dalam hal ini ekonomi kerakyatan akan tumbuh "subur" jika kapitalisme digeser kearah
sosialisme.
Pembangunan Ekonomi Indonesia sudah Merakyat? Munculnya istilah ekonomi kerakyatan di Indonesia mulai pada tahun 1931 dalam tulisan Mohd. Hatta yang berjudul "Perekonomian Kolonial-Kapital" dalam Harian Daulat Rakyat tanggal 20 November 1931. Perlu difahami bahwa ide ekonomi kerakyatan itu lebih kental di Indonesia dibandingkan negara-negara lain. Kalaupun ada isu yang berkembang di luar Indonesia itu hanya berkisar diseputar skala ekonomi (pengusaha besar, menengah dan kecil). Sementara ekonomi kerakyatan yang dimaksudkan di Indonesia bukan hanya skala ekonomi akan tetapi keinginannya jauh menuju kepada peran nilai-nilai lokal mempengaruhi kehidupan ekonomi.
Cetusan awal Mohd. Hatta itu sebenarnya bermula dari reaksinya terhadap penguasaan ekonomi oleh kolonialisme-VOC serta pelaksanaan UU Agraria tahun 1870. Model ini terus berkembang dan untuk konteks Indonesia masih berkelanjutan pada sistem ekonomi kapitalistik .
Oleh karena itu, warna pembangunan ekonomi yang dilakukan Indonesia sejak dulu (masa penjajahan) sampai orde baru masih bercorak yang sama yaitu pembangunan ekonomi yang berorientasi kapitalisme. Malahan selama masa penjajahan (sekitar 350 tahun) telah terjadi pemasungan gairah keusahawanan karena tidak adanya dukungan kemerdekaan ekonomi, kemampuan peribadi dan faktor-faktor lingkungan yang diciptakan secara sengaja oleh penjajah.
Adi Sasono mengatakan bahwa ekonomi kerakyatan adalah antitesa dan sekaligus sintesa dari ekonomi konglemerasi sentralisasi yang selama ini dianut oleh rezim Orde Baru. Dari pemikiran ini jelas, selama pembangunan ekonomi bercorak "wajah kapitalisme" kental, maka akan selalu berbenturan dengan keinginan ekonomi kerakyatan. Lebih-lebih
saat ini (Pemerintahan Megawati) yang sebenarnya kurang merespons paradigma pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan yang paling tidak dicirikan oleh empat hal; (1) dalam pidato kenegaraan, Presiden Megawati, mengungkapkan keraguannya atas konsep ekonomi kerakyatan atau ekonomi rakyat. Menurutnya, ekonomi kerakyatan sesungguhnya
belum jelas benar mengenai pengertian, lingkup, isi dan konsepnya.
(2) perimbangan APBN yang belum berpihak kepada ekonomi rakyat. Hal ini bisa dibaca dari anggaran yang diberikan pada sektor koperasi dan usaha kecil menengah (UKM), yang masih amat belum memadai.(3)pembaruan paket program kebijakan ekonomi dan keuangan antara pemerintah Indonesia dengan Dana Moneter Internasional (IMF),
tampaknya tidak satu pun dari butir kesepakatan yang ada, menyebutkan keinginan untuk memperkuat basis ekonomi rakyat. Dan (4)kebijakan pemerintah pun belum pula menunjukkan keberpihakannya pada petani yang merupakan rakyat kebanyakan.
Jika mempertanyakan adanya ekonomi kerakyatan sebenarnya dalam makna yang lain sama dengan mempertanyakan mengenai eksistensi ekonomi kerakyatan. Oleh karenanya mempertanyakan eksistensi maka perlu dipahami apa itu eksistensi. Eksistensi menurut makna kamus adalah adanya, sadar akan adanya, keadaan kehidupan dan menjelma atau
menjadi ada. Jika eksistensi diterjemahkan keadalam makna yang lebih bebas, maka makna eksistensi menjadi sesuatu yang keberadaannya dengan secara sadar telah ada dalam kehidupan. Oleh karena itu, jika kita mencoba mengkaitkan makna bebas eksistensi dengan ekonomi kerakyatan, maka keberadaan ekonomi kerakyatan secara sadar telah ada dalam kehidupan sejak dulu.
Term ekonomi kerakyatan, jika kita coba bedah dari kata yang membentuknya, maka ianya terdiri dari dua kata yang digabungkan; pertama kata "ekonomi" dan kedua kata "kerakyatan". Mendalami ekonomi kerakyatan berarti berimplikasi kepada pendalaman mengenai ekonomi dan pendalaman mengenai kerakyatan. Kata kerakyatan yang
melengkapi kata ekonomi seakan-akan menerangkan arah tuju kemana sebenarnya ekonomi harus memihak dan bergerak. Oleh karena itu, membahas perjalanan ekonomi kerakyatan di Indonesia maka sebenarnya berimplikasi pada pembahasan perjalanan ekonomi dan
perjalanan kerakyatan di Indonesia. Membuka tabir perjalanan ekonomi tidaklah cukup melihat kajian sejarah ekonomi menurut perspektif umum, karena jika kita coba mentakrif apa definisi ekonomi menurut perspektif umum sebenarnya ia merupakan simpulan dari aktivitas manusia sejak manusia ada. Begitu juga tabir perjalanan kerakyatan tidaklah cukup membahas manusia yang jika kita menggolongkannya
manusia kelas "kecil", karena sebenarnya semua manusia yang bergabung dalam sebuah institusi negara maka kita menyebutnya dengan istilah "rakyat".
Pemahaman di atas sangat diperlukan karena sebagai alat untuk melihat konteks secara terintegrasi. Dengan demikian, makna ekonomi kerakyatan sebenarnya aktivitas ekonomi yang berpihak kepada rakyat (baik golongan atas, menengah dan kecil), bukan aktivitas ekonomi yang memihak pada rakyat kecil saja atau bahkan rakyat atas saja.
Jika kita mentakrifkan ekonomi kerakyatan adalah aktivitas ekonomi yang memihak kepada rakyat kecil saja, maka sebenarnya kita telah mencoba mengkhianati kerakyatan itu sendiri.
Hanya, yang jadi persoalan dalam ekonomi saat ini adalah mengapa hasil aktivitas ekonomi hanya dinikmati oleh kebanyakan golongan rakyat kelas atas dan menengah saja, yang secara akumulasi sedikit jumlahnya dibandingkan dengan jumlah rakyat kelas kecil yang sangat banyak. Melalui gambaran itu, jika kita akan membentuk sistem ekonomi kerakyatan maka sebenarnya sistem ekonomi itu harus mampu mengakomodir ketiga skala kelompok rakyat di atas yang terperhatikan melalui sistem ekonomi yang dibentuk.
Apa yang Dibangun agar Ekonomi bisa Merakyat?
Di atas saya telah mengatakan bahwa ilmu ekonomi dan aktivitas ekonomi dalam perkembangannya mempunyai perbedaan. Hal ini wajar karena realitas (empirikal) merupakan hal yang terus dijadikan bahan kajian ilmu ekonomi. Dengan demikian pertumbuhan ilmu akan sangat bergantung kepada perkembangan realitas (empirik) yang dikaji berdasarkan metode tertentu sehingga menjadi ilmu. Oleh karena kewajaran keilmuan dapat dilegalisir oleh metode ilmiah (alat membangun ilmu), maka sebenarnya "merakyatkan ekonomi" dapat dilakukan dari dua sisi, (1) sisi ilmu ekonomi dan (2) aktivitas ekonomi.
Merakyatkan ilmu ekonomi dapat ditempuh dengan cara pemberian nilai-nilai kerakyatan" dalam filosofi yang membentuk ilmu ekonomi. Hal ini penting karena kemapanan ilmu ekonomi awalnya dibentuk dari filosofi yang mendasarinya. Jika sekarang dalam ilmu ekonomi telah berkembang menjadi "kapitalisme", maka pada awal pembangunan ilmu
ekonomi telah ditanamkan nilai-nilai yang berbau kapital. Begitu juga jika kita ingin membentuk ilmu ekonomi kerakyatan, maka pada dataran filosofi perlu ditambahkan (jika tidak berani merubah) nilai-nilai kerakyatan sebagai bagian realitas (empirik) yang perlu dikaji secara keilmuan.
Sebenarnya, tak perlu muncul istilah ekonomi kerakyatan jika kita telah memasukan nilai-nilai kerakyatan dalam filosofi pembangunan ilmu ekonomi. Saya melihat, munculnya istilah ekonomi kerakyatan lebih besar kepentingan politisnya berbanding pembangunan ilmu ekonominya. Sekalipun diperlukan hasil ekonomi harus memihak pada
rakyat kebanyakan, itu sebenarnya lebih kental dengan dataran teknis dari implementasi ilmu ekonomi. Dalam hal ini saya ingin menegaskan "ekonomi ya ekonomi", sekalipun ia harus berpihak pada rakyat kebanyakan.
Cara lain merakyatkan ekonomi adalah memainkan peranan kerakyatan dalam aktivitas ekonomi. Pada sisi ini, merupakan lubang yang paling besar yang telah dimasuki "aktivis ekonomi kerakyatan" baik atas nama keilmuan mahupun atas nama politik. Jurus-jurus mengelola ekonomi berorientasi rakyat telah dan banyak dilakukan. Sebagai
contoh program pembangunan ekonomi yang diperuntukan untuk "rakyat kecil" semisal skim kredit untuk usaha kecil, inpres desa tertinggal dan program sejenisnya. Hal ini juga bisa terus dikembangkan sebagai pencarian kiat-kiat solusi ekonomi kerakyatan dalam menjawab kekhawatiran ekonomi bangsa yang memerlukan penanganan.

Negeri Subur & Nasi Aking

2007-05-11T02:40:00.000-07:00

umber : Budi Susanto
NPM : 05-040
Jurusan : Management (smt 04)
Keterangan : Tugas Ekonomi Pembangunan

Dulu ketika rakyat didera kelaparan, yang diakibatkan oleh kemiskinan yang mederanya, orang masih bisa mengkonsumsi umbi-umbian seperti singkong, ubi, talas, atau apaun yang sejenisnya. Bahkan di tahun 60- an, ketika terjadi pemotongan nilai rupiah sampai dengan seribu persen, kemiskinan berhasil memaksa rakyat mengantri di jalan-jalan untuk mendapatkan beras dari pemerintah. Tapi saat ini yang terjadi sepertinya sudah berada di puncak tertingginya, virus yang bernama kemiskinan ini seperti sudah sangat akut mendera rakyat Indonesia. Di kota-kota besar, tidak terkecuali juga di desa-desa, puluhan ribu orang terpaksa harus mengkonsumsi
nasi aking. Nasi bekas yang seharusnya menjadi makanan binatang ini, sekarang di konsumsi oleh manusia. Seperti mimpi memang, tapi itulah kenyataannya, berbagai media cetak maupun elektronik menjadi saksi hidup dari kodisi buruk ini.
Dulu kita mungkin tidak pernah tahu apa yang dinamakan nasi aking itu, tapi sekarang nasi aking seolah sudah menjadi makanan wajib bagi kebanyakan rakyat miskin di indonesia. Konon harga per kilonya hanya seperlima dari harga sekilo beras, atau jika nominalkan sebesar seribu rupiah untuk satu kilo. Tentu saja sangat murah,
karena nasi aking adalah nasi bekas yang kemudian dikeringkan, dan di tanak kembali untuk kemudian dimakan. Rasanya tentu tidak sepulen nasi yang diolah dari beras, bahkan medekati pun tidak. Tapi apa mau dikata, jika memang uang untuk membeli beras itu tidak ada.
Lalu bagaimana dengan nilai gizi yang terkandung di dalam nasi aking? Menurut beberapa orang pakar kesehatan, nasi aking bahkan tidak mempunyai secuilpun kandungan gizi di dalamnya. Hal itu disebabkan karena nasi aking adalah daur ulang makanan sisa, jadi semua gizi yang menopang kesehatan tubuh sudah melenyap ketika nasi
itu dibasikan.
Jika sudah seperti ini, masih pantaskah kita menyebut diri sebagai bangsa yang subur, yang kekayaan alamnya melimpah ruah. Yang konon katanya, kekayaan alam Indonesia adalah yang kedua terkaya di dunia.
Rasanya sudah kering air mata ini untuk menangis, tapi kemiskinan dari bangsa ini pertama kali berdiri, tidak juga beranjak pergi. Kemana pemerintah? Ketika nelayan-nelayan dari negara asing mengambil ikan dari perairan kita. Kemana pemerintah? Ketika Tenaga Kerja Indonesia yang mencari penghidupan di luar negeri dan
penyumbang devisa terbesar bagi bangsa dipukuli oleh majikannya. Kemana pemerintah? Ketika kekayaan alam kita kita dikeruk oleh perusahaan-perusahaan asing untuk dibawa ke negara mereka. Kemana pemerintah? Yang menurut UUD 45 adalah pelayan dari kepentingan masyarakat. Lalu buat apa ada pemerintahan, jika sebagian besar
rakyat hidup dalam kemiskinan.
Kota Karawang saja yang dulu dijuluki sebagai kota lumbung padi, rasanya saat ini justru tidak tepat lagi, mengapa ? dari hasil Surfey yang dilakukan baru-baru ini oleh mahasiswa Universitas Singa Perbangsa Karawang (UNSIKA) dalam rangka pencatatan rumah tangga miskin menunjukan bahwa masyarakat yang notabennya tinggal di daerah
pedesaanpun yang mayoritas penduduknya bermata pencahariaan sebagai petani tak luput dalam kesahariannya mengkonsumsi beras miskin bahkan tak jarang pula masyarakat mengkonsumsi nasi Aking.
Bagi mereka nasi Raskin atau nasi Aking yang dijadikan sebagai bahan makanan mereka sehari-hari pun,mereka anggap sebagai nasi penyelamat dalam kehidupan mereka untuk sedikit mengusir rasa lapar yang mencekik perut mereka, lalu apa yang harus pemerintah kita lakukan saat ini ? haruskah kita hanya menjadi penonton dari fenomena
yang terjadi masyarakat kita saat ini ? atau masih tepatkah Indonesia ini di sebut nergri yang kaya akan sumber kekayaan alam, kalau saja masyarakatnya tidak mampu untuk mengkonsumsi nasi yang baik dari hasil negrinya sendiri.

Kritik dan saran : budi-brojomusti@yahoo.co.id

MEMPRODUKSI PEMBANGUNAN BERORIENTASI KESEJAHTERAAN

2007-05-11T02:37:00.000-07:00

Nama : Pepi Rusyana
Npm : 05 - 021
Smt : IV ( Empat ) MB
fe unsika manajemen

Pemerintahan baru diharapkan mengedepankan pembangunan sumber daya manusia atau pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk, kalau tidak menginginkan Indonesia semakin terpuruk. Krisis multidimensi dan perubahan
struktur pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi berdampak sangat besar pada paradigma pembangunan di Indonesia.
Karenanya, sejak krisis tahun 1997 sampai saat ini pemerintah hanya mencoba berkutat pada tiga isu besar yang dianggap sebagai instrumen yang dapat mengatasi krisis, yaitu isu ekonomi, politik dan hukum. Sebagai dampaknya, perhatian pada masalah kependudukan, dimana penduduk sesungguhnya merupakan sumber daya manusia, berkurang.
Ketertinggalan dalam pembangunan sumber daya manusia ini menyebabkan posisi Indonesia dipastikan akan semakin sulit dalam era globalisasi. Lihat saja, betapa indikator pembangunan Indonesia memperlihatkan, bahwa posisi Indonesia makin tertinggal disbanding dengan negara-negara lainnya. Bahkan dengan negara yang sebelumnya
tertinggal dari Indonesia. Maka, tak ada pilihan bagi pemerintahan baru mendatang kecuali mengedepankan pembangunan sumber daya manusia atau pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk.
Mengapa ini menjadi penting? Tak lain karena orientasi pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan penduduk secara menyeluruh tidak saja berdampak pada peningkatan daya saing antar negara. Ia juga diyakini akan berdampak pada keberlanjutan pembangunan itu sendiri dibanding dengan orientasi pembangunan yang
lebih diarahkan pada pertumbuhan saja. Pertumbuhan ekonomi memang penting bagi peningkatan kualitas kesejahteraan. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak akan berkelanjutan jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang memadai melalui pembangunan sosial yang memadai.
Sebaliknya pembangunan kualitas sumber daya manusia tidak akan tercapai manakala tidak didukung oleh pertumbuhan ekonomi. Pada gilirannya, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kualitas sumber daya manusia akan sulit terlaksana jika jumlah penduduk tidak terkendali.
Reformasi orientasi pembangunan tentu saja diperlukan jika negeri ini tidak ingin makin tertinggal dari negara lain dan kembali mengalami krisis ekonomi lebih dahsyat. Masalah ini seharusnya menjadi kepedulian kita semua dan khususnya pemerintah sebagai
pembuat kebijakan harus lebih memberi perhatian dalam pembuatan kebijakan mendatang.
Program pembangunan dalam meningkatkan mutu penduduk dengan dukungan pembangunan dalam bidang kesehatan, KB dan pendidikan, saat ini telah menghasilkan masyarakat usia produktif yang siap berperan dan berkiprah dalam pembangunan. Bandingkan dengan kondisi penduduk pada tahun era 1960-an. Ketika itu penduduk usia produktif belum begitu banyak yang siap mendukung pembangunan yang ada. Sebanyak 80 persen
dari penduduk usia produktif tinggal di pedesaan, pendidikan mereka rendah dan rendah pula tingkat pendapatan keluarganya. Beda dengan kondisi sekarang yang cukup baik ini, apabila dimanfaatkan guna mendukung pembangunan Indonesia saat ini dan ke depan secara maksimal, maka akan dapat memberikan sumbangan besar dalam
peningkatan pendapatan nasional. Pembangunan kesehatan, KB, pendidikan, memperluas kesempatan kerja dan berusaha khususnya bagi perempuan, pengembangan sarana dan
prasarana ekonomi-sosial pedesaan (pasar desa, jalan desa ke kota), dan mempertahankan budaya daerah, adalah program pemberdayaan masyarakat yang harus terus meneruskan ditingkat-kembangkan agar program tersebut ke depan lebih membumi dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Antara laki-laki dan perempuan tidak boleh
dibeda-bedakan. Mereka harus diberi peluang yang sama baik dalam pendidikan, kesempatan kerja, upah dan pelayanan kesehatan.

PEREKONOMIAN INDONESIA TRIWULAN II TUMBUH 0,52 PERSEN

2007-05-11T02:29:00.000-07:00

POSTED By:

Dika charisma

05-057

Perekonomian Indonesia, yang digambarkan oleh perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) padatriwulan II tahun 2002 naik 0,52 persen dibanding riwulansebelumnya. "Pertumbuhan itu terjadi pada delapan sektor ekonomi, sedangkan satu sektor turun pertumbuhannya yaitu pertambangan dan penggalian," kata Kepala Biro Pusat Satatistik (BPS) Soedarti Surbakti kepada Fiscal News, di Jakarta, Kamis.

Sementara PDB Indonesia pada triwulan II tahun 2002 dibanding triwulan sama tahun 2001 juga tumbuh 3,51 persen. Sedangkan secara kumulatif, PDB semester pertama 2002
dibandingkan tahun sebelumnya juga tumbuh 2,87 persen. Pertumbuhan perekonomian dalam triwulan II tahun 2002, katanya, didorong kenaikan sektor pertanian yang pada triwulan II tahun 2002 naik 1,62 persen dibanding triwulan sebelumnya.

Kenaikan juga akibat didorong sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 3,25 persen; sektor bangunan tumbuh 0,98 persen; sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh 0,78 persen; serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh 0,59 persen.

"Hanya sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami pertumbuhan minus yaitu 2,62 persen tapi itu tidak mampu menekan pertumbuhan ekonomi Nasional," ungkapnya.

Dikatakannya, PDB Indonesia pada triwulan II tahun 2002 bila dibandingkan dengan triwulan II tahun 2001 dapat mencerminkan perubahan tanpa dipengaruhi faktor musim.
Mengenai kenaikan PDB dalam semester pertama 2002 sebesar 2,87 persen dibanding periode sama 2001, ungkap Soedarti, pertumbuhan tersebut ditunjang oleh sektor pertanian yang naik 2,34 persen; sektor industri pengolahan naik 3,12 persen; sektor
listrik-gas-air bersih meningkat 6,25 persen; bangunan 2,02 persen;Serta perdagangan-hotel-restoran tumbuh 3,55 persen. Ditinjau dari sisi penggunaan atau permintaan, PDB Indonesia triwulan II tahun 2002 digerakkan oleh semua komponen permintaan, yaitu pengeluaran konsumsi rumahtangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, dan ekspor maupun impor.

Pada triwulan II tahun 2002, peranan sektor pertanian terhadap PDB sebesar 17,92 persen, sedangkan sektor industri pengolahan sebesar 25,81 persen. "Ini berarti peranan sektor pertanian dan industri pengolahan pada PDB harga berlaku triwulan II tahun 2002 naik dibandingkan triwulan sama 2001," katanya.

Urutan peranan masing-masing sektor ekonomi dari yang terbesar hingga terkecil sampai triwulan II tahun 2002 tidak berubah, yaitu industri pengolahan; pertanian; perdagangan-hotel-restoran;
pertambangan dan penggalian;
jasa-jasa;
keuangan-persewaan-jasa
perusahaan;
pengangkutan dan komunikasi;
bangunan; dan
listrik-gas-air bersih.

Advokasi Polusi Industri Menuju Produksi Bersih

2007-05-11T02:25:00.000-07:00

NAMA : EMMA RACHMAWATI

NPM : 05 ~ 025

Selama 20 tahun terakhir Pembangunan ekonomi Indonesia mengarah kepada industrialisasi. Pada saat ini tidak kurang terdapat 30.000 industri yang beroperasi di Indonesia yang mana dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Tak dapat dihindari, dampak ikutan dari industrialisasi ini adalah juga terjadinya peningkatan pencemaran yang dihasilkan dari proses produksi industri. Pencemaran air, udara,
tanah dan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) nerupakan persoalan yang harus dihadapi oleh komunitas-komunitas yang tinggal di sekitar kawasan industri.
Bukan rahasia lagi, bahwa sektor ini telah membawa akibat buruk terhadap lingkungan dan manusia. Sejak awal berdiri, sektor ini seringkali sudah menimbulkan masalah, misalnya, lokasi pabrik yang dekat dengan pemukiman penduduk, pembebasan tanah yang bermasalah, tidak dilibatkannya masyarakat dalam kebijakan ini, buruknya kualitas
AMDAL, sering tidak adanya pengolahan limbah, dan lain sebagainya.
Dampak lainnya yang timbul adalah polusi udara, polusi air, kebisingan, dan sampah. Semua dampak tersebut menjadi faktor utama penyebab kerentanan yang terjadi dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat menjadi tambah rentan karena buruknya kualitas lingkungan.

Polusi industri bisa terjadi karena beberapa faktor di antaranya adalah karena adanya tumpang tindih kebijakan sehingga menyebabkan satu kebijakan tidak mendukung kebijakan lainnya, perencanaan tata kota yang tidak sesuai, penegakan hukum yang lemah, dan kurangnya fasilitas untuk publik. Faktor- faktor ini menambah beban bagi
rakyat. Kondisi kehidupan rakyat semakin terpuruk karena krisis ekonomi dan politik hingga sekarang.

Sektor industri berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan teknologi. Sayangnya, selama ini industrialisasi mengarah kepada suatu kondisi yang menimbulkan dampak negatif yang besar terhadap rakyat dan lingkungan hidup. Padahal lingkungan hidup yang sehat dan bersih adalah hak asasi manusia. Namun yang terjadi justru makin turunnya kualitas lingkungan hidup. Untuk itu harus ada sikap tegas dari Pemerintah agar masalah polusi ini bisa terselesaikan dengan baik dan Pemerintah juga harus mengambil sikap tegas kepada para industri agar industri – industri tersebut beralih ke arah proses Produksi Bersih (Clean Production) untuk merancang ulang industri dan mengurangi polusi sehingga aman bagi konsumen/pemakai dan lingkungan.

sudah saatnya Indonesia beradaptasi dengan dampak ekstrem Pemanasan Global

2007-05-11T02:13:00.000-07:00

Media Advisory - Jakarta, 27 April
Media perlu mengingatkan: sudah saatnya Indonesia beradaptasi dengan
dampak ekstrem Pemanasan Global!"
Jakarta, 27 April 2007 -"Laporan IPCC (panel Pakar Perubahan Iklim) makin menggarisbawahi bahwa perubahan ikilm adalah ancaman serius bagi kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya," tegas Mubariq Ahmad, Direktur Eksekutif WWF-Indonesia, menanggapi dikeluarkannya hasil penilaian ilmiah tentang dampak global Perubahan Iklim yang dikeluarkan Kelompok Kerja II pada IPCC di Brussels, Belgia, awal
April lalu.
Fitrian Ardiansyah, Direktur Program Iklim dan Energi, WWF-Indonesia menambahkan,"Dampak perubahan iklim sudah terjadi. Sekarang dan akan
makin menjadi. Mulai dari kebakaran hutan, pemutihan karang, gagal panen, sampai punahnya spesies. Tahun 2007 ini menjadi tonggak peringatan bagi pemerintahan di seluruh dunia untuk membuat strategi adaptasi atas dampak besar yang lain: badai, kekeringan, banjir dan naikknya permukaan air laut, termasuk pemerintah Indonesia. Sambil bersama-sama berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca."
Negara berkembang yang akan paling menderita karena tidak mampu membangun infrastruktur untuk beradaptasi, walaupun dampak Perubahan Iklim juga dirasakan negara maju. Tapi tidak melalukan apapun bukan pilihan bijaksana, justru hanya memberikan konsekwensi lebih besar. Laporan IPCC memperlihatkan adanya peluang, namun kita perlu bekerja secara kolektif dalam jangka panjang untuk mencegah krisis ini.
Kenapa? Semua makhluk hidup sangat tergantung pada sumber daya alam. Mangrove dan terumbu karang melindungi pantai, hutan melindungi persediaan air, dan seterusnya.
IPCC memprediksikan jika tidak ada upaya yang dilakukan secara global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, maka pada tahun 2100 suhu bumi akan meningkat hingga 5,8 derajat C, terhitung dari tahun 1990. "Sebagian besar ekosistem tidak akan mampu beradaptasi jika terjadi kenaikan suhu bumi secara global lebih dari 2derajat
celsius. Akan terjadi kepunahan banyak spesies,"ungkap Fitrian. Bagaimana dengan Indonesia? Pada tahun 997/1998, El Nino telah menyebabkan terjadinya peristiwa
pemutihan karang secara luas di beberapa wilayah, seperti bagian timur Sumatera, Jawa, Bali, dan Lombok. Di Kepulauan Seribu, 90-95% terumbu karang yang berada hingga kedalaman 25 meter mengalami kematian akibat pemutihan karang (Reefs at Risk in Southeast Asia, WRI, 2002). Sementara, di Bali Barat sendiri pemutihan karang
menyerang 75-100% tutupan karang.
Peristiwa El Nino tersebut juga telah menyebabkan rentannya banyak kawasan terhadap kebakaran. Pada periode 1997-1998, kegiatan pembukaan lahan di musim kemarau yang dipengaruhi El Nino mengakibatkan terbakarnya kawasan hutan seluas 10 juta ha (FWI,
2001). Tercatat, 80% dari kejadian tersebut terjadi di lahan gambut.
Padahal, lahan gambut merupakn penyerap emisi karbon terbesar di dunia. Akibat peristiwa ini, sebanyak 0,81-2,57 gigaton karbon dilepaskan ke atmosfer.

"Kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat peristiwa ini lebih dari US$3 milyar!Termasuk di dalamnya dampak terhadap kesehatan, transportasi, dan industri pariwisata," jelas Fitrian

TANGGAPAN

Indonesia sangat rentan terhadap Perubahan Iklim karena kegiatan ekonomi masyarakatnya sangat tergantung pada sumber daya alam. Sektor pertanian, kesehatan, perikanan, kelauatan, pariwisata, kehutanan, transportasi, dan perindustrian merupakan sektor-sektor yang kritis terkena dampak. Oleh karena itu, sektor-sektor tersebut perlu meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap dampak perubahan
iklim, dari segi ekonomi dan pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan Perubahan Iklim.

Dekatnya isu Perubahan Iklim dengan isu Pembangunan menyebabkan WWF-Indonesia mengajak dan mengingatkan semua pihak untuk mengubah paradigma. Tidak hanya melihat ancaman Perubahahn Iklim sebagai isu lingkungan saja, tetapi juga isu sosial ekonomi nasional. "Sudah saatnya semua sektor tidak lagi berpikir sektoral, namun bersinergi
untuk membuat sebuah mekanisme satu atap untuk merancang sebuah strategi adaptasi nasional," tegas Fitrian.
Menurut saya langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan strategi adaptasi nasional, yaitu:
1. Membangun sistem informasi dan data base mengenai dampak-dampak perubahan Iklim, termasuk didalamnya:
a. Identifikasi dampak-dampak perubahan iklim yang telah dan akan terjadi di Indonesia.
b. Menetapkan daerah-daerah yang kritis akan dampak sebagai prioritas untuk melakukan tindakan adaptasi.
2. Mengembangkan sistem peringatan dini akan bencana-bencana alam dan lingkungan yang akan terjadi, seperti kebakaran hutan, banjir, badai, pemutihan karang, dsb.
3. Manajemen yang dilakukan secara multipihak untuk menanggulangi dampak-dampak perubahan iklim yang akan terjadi.
4. Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat ketika dampak perubahan iklim terjadi

BLT Sama Dengan Sogokan Kemiskinan

2007-05-11T01:25:00.000-07:00

Sumber : Budi Susanto
Mahasiswa Unversitas Singa Perbangsa Karawang (UNSIKA)
Keritik dan saran : budi_brojomusti@yahoo.co.id

Di Indonesia, kemerosotan tingkat penadapat, kemiskinan, buruknya tingkat kesehatan, tidak dijaminnya persediaan pangan, mahalnya biaya pendidikan, memburuknya situasi alam, juga penurunan nilai rupiah yang diakibatkan oleh laju inflasi yang tinggi, dan in-stabilitas ekonomi, telah menjadi persoalan panjang yang tidak manmpu terselesaikan oleh sistem perekonomian yang digunakan oleh bangsa Indonesia. Ketika globalisasi yang di banyak diserukan oleh banyak orang menghasilkan kemajuan ilmu dan teknologi dalam tingkat yang tidak terbayangkan sebelumnya, persoalan kemiskinan sepertinya tidak mau lepas dari neger-negeri berkembang seperti Indonesia ini.
Perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia, yang disebabkan oleh adanya reformasi ekonomi Makro. Penghematan anggaran belanja Negara dengan melakukan pemotongan subsidi, merupakan akar persoalan yang berusaha untuk di terapkan di Indonesia. Dimana realitas sosialnya tidak pernak di publikasikan, melinkan sengaja di sembunyikan.
Dalam kasus kemiskinan ini, pemerintah sedang berusaha melakukan sogokan kecil melalui Bantuan Langsung Tunai atau yang lebih sering kita kenal dengan istilah BLT yang diberikan kepada rakyat miskin, dengan nominal 300 ribu rupiah per tiga bulan, atau yang berarti seratus ribu rupiah untuk setiap bulannya.
Asumsi beredar yang dipakai yang digunakan oleh pemerintah, uang seratus ribu itu adalah untuk mengganti selisih harga yang diakibatkan dari kenaikan harga BBM, sepertinya itu adalah logika anak sekolah dasar yang dipakai untuk membenarkan sogokan kecil tersebut. Tapi pada kenyataannya, uang seratus ribu rupiah itu
sangatlah tidak mencukupi kebutuhan rakyat miskin, karena ada laju biaya inflasi yang diakibatkan hari kenaikan harga yang tidak diganti oleh pemerintah.
Dan yang harus kita tahu, bahwa BLT yang diberikan oleh pemerintah, tidak akan pernah bisa menghapuskan Angka kemiskinan dan mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Bahkan hanya untuk sekedar mengurangi jumlahnya saja rasanya hal itu tidak mungkin bisa terjadi. Karena memang tidak sector produktif, yang dibangun umtuk menggerakan roda
perekonomian. Sepertinya benar pendapat sinis yang dikemukakan oleh beberapa orang
tokoh masyarakat, bahwa pemerintah tidak sedang menghapuskan kemiskinan, melainkan sedang melenyapkan orang-orang miskin dari tanah Indonesia.
Sesungguhnya bantuan langsung (BLT) yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini hanyalah sebuah upaya pembodohan yang dilakukan kepada masyarakat miskin yang notabennya berpendidikan rendah dalam kata lain BLT ini di berikan bukan hanya masyarakat yang miskin melainkan juga bodoh.
Upaya nyata yang munkin lebih terasa oleh masyarakat miskin saat ini lebih kearah kesehatan dan sarana-sarana umum sepeti Mandi cuci kakus (MCK) yang masih jarang di terapkan didaerah-daerah yang notabennya miskin.
Dari hasil surfey yang dilakukan baru-baru ini oleh Mahasiswa Universitas Singa Perbangsa Karawang (UNSIKA) dalam rangka pencatatan rumah tangga Miskin menunjukan bahwa BLT yang diberikan oleh pemerintah banyak yang tidak tepat sasaran alias Mangkir hal ini terbukti dengan banyak masyarakat yang tergolong mampu bahkan yang
kaya sekalipun menerima BTL tersebut

Demokrasi Membutuhkan Ekonomi

2007-05-11T01:09:00.000-07:00

Nama : Pepi Rusyana
Npm : 05 - 021
smt : IV / Empat
fe unsika manajemen

Demokrasi Membutuhkan Ekonomi

PENDAPAT yang umum berlaku adalah bahwa negara miskin tidak akan berhasil mengembangkan demokrasi (India dapat dikatakan sebagai kekecualian). Tentu saja beberapa negara miskin berupaya untuk mengembangkan demokrasi, namun suatu negara yang mengembangkan demokrasi pada saat tingkat pembangunannya rendah hampir dapat
dipastikan akan mengalami kegagalan.
Demokrasi untuk berkembang membutuhkan dukungan ekonomi. Bagi negara berkembang, seperti Indonesia, melakukan konsolidasi demokrasi yang sebenarnya (genuine democracy) merupakan tantangan terpenting dan sekaligus tersulit. Penjelasan sederhana dari keberhasilan konsolidasi di banyak negara adalah dicirikan oleh dukungan dari keberhasilan dalam pembangunan ekonomi. Bagi Indonesia yang sedang
dalam tahapan konsolidasi demokrasi maka perkembangan ekonomi yang lebih baik dan lebih cepat akan mengarahkan kepada keberhasilan berjalannya demokrasi. Namun, sebaliknya, stagnasi ekonomi memastikan akan gagalnya demokrasi.

Negara yang pendapatan per kapitanya di bawah 1.500 dollar AS, eksperimen demokrasinya hanya bertahan selama delapan tahun untuk kemudian mengalami kegagalan. Pendapatan per kapita di sini dihitung menurut PPP (Purchasing Power Parity) yang disesuaikan dengan tingkat biaya hidup di negara yang bersangkutan. Pendapatan per
kapita PPP ini lebih tinggi daripada pendapatan per kapita secara riil yang tidak memperhitungkan perbedaan tingkat harga dan daya beli di masing-masing negara. Untuk negara dengan pendapatan per kapita antara 1.500-3.000 dollar AS, eksperimen demokrasi bertahan rata-rata sekitar 18 tahun. Pendapatan per kapita di atas 6.000
dollar AS membuat proses demokrasi dapat bertahan. Sekali suatu negara menjadi negara kaya, maka demokrasi menjadi berkesinambungan.

Pendapatan per kapita Indonesia secara riil sekarang ini adalah sekitar 800 dollar AS dan menurut PPP sekitar 3.000 dollar AS. Di lihat dari sisi perkembangan ekonomi, Indonesia mempunyai peluang yang cukup baik, sekalipun masih cukup besar kemungkinan gagalnya, untuk terus dapat mengembangkan demokrasi. Proses perkembangan demokrasi di Indonesia telah berlangsung selama sekitar lima tahun. Jika perkembangan ekonomi lambat dengan pengangguran yang relatif tinggi dan cenderung meningkat seperti yang kita alami sekarang ini, maka demokrasi di Indonesia kemungkinan hanya akan dapat bertahan sekitar dua sampai dengan tiga pemilihan umum lagi. Jika perkembangan ekonomi dapat lebih baik, sehingga pendapatan per kapita dapat menjadi dua kali lipatnya dalam satu dekade ke depan, maka kemungkinan demokrasi di Indonesia akan dapat berkembang secara berkesinambungan.

Dalam lima tahun pertama masa demokrasi di Indonesia, perekonomian Indonesia baru dalam tahap stabilitas belum dapat tumbuh tinggi, bahkan tingkat pendapatan per kapita belum kembali ke tingkat masa sebelum krisis. Proses pemulihan ekonomi yang lambat dan pengangguran yang meningkat membuat sebagian pemilih kecewa sebagaimana ditunjukkan oleh penurunan perolehan suara PDI-P dalam pemilihan umum legislatif April yang lalu, dan Presiden Megawati hanya menduduki urutan kedua dalam pemilihan presiden putaran pertama, serta adanya keinginan bagi munculnya pemimpin baru sebagaimana ditunjukkan oleh cukup tingginya popularitas Susilo
Bambang Yudhoyono.

Namun, jika pemerintahan baru nantinya tidak dapat memperbaiki perekonomian secara berarti dalam masa lima tahun ke depan, maka kekecewaan masyarakat bukan saja terhadap pemerintah, tetapi juga terhadap demokrasi akan meningkat dan akan mengancam keberlanjutan demokrasi. Stagnasi ekonomi dalam lima tahun ke depan bukan saja
akan mengarahkan pemilih untuk mendapatkan pemimpin baru tetapi juga semakin menurunkan kepercayaan mereka terhadap proses demokrasi.

Untuk membuat pendapatan per kapita dua kali lipat dalam satu dekade ke depan tentu saja tidak mudah. Namun, jika presiden terpilih dapat membentuk kabinet (ekonomi) yang andal, yang dapat menstimulasi dan menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, maka perkembangan ekonomi akan dapat berjalan jauh lebih cepat. Perkembangan ekonomi sekarang ini di beberapa sektor, seperti bangunan, transportasi-
telekomunikasi, perdagangan, keuangan, dan bahkan industri manufaktur sudah memperlihatkan peningkatan yang menggembirakan, sekalipun belum optimal, terutama untuk sektor manufaktur.

Sayang sekali pertumbuhan sektor pertambangan yang semestinya diuntungkan oleh tingginya harga minyak dan komoditas pertambangan justru mengalami pertumbuhan negatif. Begitu pula perkembangan sektor pertanian masih mengecewakan. Dari sisi pengeluaran, dalam kegiatan investasi dan ekspor masih harus dilakukan upaya ekstra
untuk meningkatkan kinerjanya. Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif tidak saja membutuhkan langkah-langkah di bidang ekonomi, tetapi juga hukum dan kerja sama yang lebih baik dan probisnis antara pemerintah pusat dan daerah.

Kebijaksanaan moneter sudah berada di tangan Bank Indonesia yang independen, sehingga tidak terlalu mendapatkan tekanan politis baik dari eksekutif maupun legislatif untuk kepentingan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Tinggal pilihan kebijaksanaan pemerintahan baru apakah akan mengarahkan kebijaksanaan fiskal yang
lebih stimulatif, tentu saja dengan tetap memperhatikan kehati-hatian fiskal (fiscal prudentiality), atau tetap konservatif seperti sekarang ini. Mempertahankan kebijaksanaan fiskal yang konservatif berarti membutuhkan kompensasi dalam langkah-langkah berani dan tegas untuk mengatasi permasalahan struktural yang menghambat investasi, seperti hukum, ketenagakerjaan, dan kerja pemerintah
daerah. Jika tidak, maka kebijaksanaan moneter dan fiskal yang netral seperti sekarang ini hanya akan menghasilkan pertumbuhan rendah dan pengangguran yang tinggi.

Di tangan pemerintahan baru tidak saja pemulihan dan perkembangan ekonomi dipertaruhkan, tetapi juga keberlanjutan demokrasi.

MENINGKATKAN KUALITAS TENAGA KERJA DAN ANGKATAN KERJA DI KABUPATEN KARAWANG

2007-05-10T05:27:00.000-07:00

MENINGKATKAN KUALITAS TENAGA KERJA DAN ANGKATAN KERJA DI KABUPATEN KARAWANG

Nama : ayu aprilianie
NPM : 05 - 055

Sejauh ini kita memperhatikan peranan tenaga kerja sebagai salah satu Faktor Produksi yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional baru dari segi kuantita maupun kuantitynya. Sementara itu angkatan kerja semakin tinggi karena penduduk yang bekerja dan yang belum bekerja namun siap untuk bekerja, atau sedang
mencari pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku di Kabupaten Karawang.

Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan angkatan kerja yang sangat berkompeten maka pemerintah Kab. Karawang harus memberikan Fasilitas yang berkaitan dengan keterampilan dan keahlian karena sekarang ini fasilitas tersebut sangat di butuhkan sekali oleh para pencari kerja. Di mana sebuah pengalaman yang sangat baik akan
dibutuhkan sekali karena dengan keahlian tersebut maka para pencari kerja itu akan menjadi lebih baik dalam menjalani pekerjaannya di perusahaan yang akan dia jajaki.

Untuk itu pemerintah Kab. Karawang harus menyediakan tempat – tempat yang menjadi sasaran oleh para pencari kerja agar menambah keahlian dan keterampilannya. Jadi angkatan kerja dan peningkatan tenaga kerja akan lebih baik pula.

Rendahnya Kesadaran akan Pendidikan

2007-05-06T20:19:00.000-07:00

Rendahnya Kesadaran akan Pendidikan

Nama : Ajat. S
NPM : 05-031

Pendidikan yang berasal dari kata didik yang mengandung arti memelihara dan memberi latihan, ajaran, bimbingan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.(sumber: Muhammad Ali:Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern: Pustaka Amani : Jakarta), merupakan kebutuhan yang sangat penting selain kebutuhan sandang, pangan dan papan yang harus
dipenuhi. Dan pendidikan pada dasarnya terbagi dalam 2 bagian yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang statusnya diakui dan sifatnya berkelanjutan dari tingkat TK sampai dengan Tingkat Perguruan Tinggi guna meningkatkan kecerdasan intelektual berbeda halnya dengan pendidikan non formal yang sifat pendidikannya lebih cenderung kepada pelatihan dan keterampilan semata. Dan kedua hal tersebut untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia guna menghadapi persaingan dalam era globalisasi ini. Namun tidak bisa dipungkiri
pendidikan di Negara Indonesia masih jauh dari harapan apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju.Dan hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor diantaranya:
1. Rendahnya masyarakat terhadap pentingnya pendidikan
Hal ini terbukti dan sebagai contoh masih banyak ditemukan di masyarakat pelosok-pelosok desa di kabupaten Karawang yang tidak mampu baca dan tulis. Dan mereka lebih condong memenuhi kebutuhan jasmani semata.Dan lebih menyedihkan lagi adanya eksploitasi terhadap anak-anak usia sekolah dasar yang disuruh untuk mencari
nafkah dengan cara mengamen kepada para penumpang angkutan kota di jalan Tuparev dengan alasan untuk membantu orang tua dan sekedar buat makan. Dan hal itu memang perbuatan yang mulia namun belum saatnya mereka dipekerjakan seperti itu. Dan ironisnya orang tua mereka tidak memperhatikan keselamatan anak-anaknya di jalanan yang akan mengganggu kelancaran lalu lintas bahkan bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Dan sebagai mana kita tahu anak-anak sebagai tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa ini seharusnya dididik dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan agama bukanlah dieksploitasi untuk bekerja.

2. Masih kurangnya perhatian pemerintah
Dalam hal ini keterlibatan pemerintah sangat penting dalam sektor pendidikan akan tetapi dengan belum terealisasinya anggaran pendidikan sebesar 20 % dari APBN merupakan suatu bukti kurangnya perhatian pemerintah dalam sektor pendidikan yang mengakibatkan kurang maksimalnya kegiatan pendidikan yang disebabkan kurangnya
fasilitas yang menunjang pendidikan baik fisik bangunan sekolah yang tidak memadai maupun kurang layak dipakai karena sudah rusak dimakan usia dan kurangnya jaminan kesejahteraan terhadap tenaga pengajar.Dan hal itu mengundang reaksi unjuk rasa terhadap pemerintah yang dilakukan oleh para mahasiswa Universitas Negeri
Jakarta (UNJ),ikatan pelajar Muhammadiyah dan aliansi pembaharu pendidikan seraya membentangkan spanduk yang bertuliskan:
a. Realisasikan Anggaran Pendidikan 20 %
b. Evaluasi kebijakan Ujian Nasional
c. Tolak bentuk komersial dan KKN pendidikan (sumber: Pos Kota, 3 Mei 2007)

Hal itu dilakukan bertepatan dengan peringatan hari pendidikan nasional tanggal 2 Mei. Namun di kota Kediri dalam memperingati HARDIKNAS bukan melalui unjuk rasa melainkan dengan memainkan seruling secara bersama-sama dengan menyanyikan lagu yang berjudul Jasamu Guru dan Terima kasihku yang dimainkan oleh 3415 pelajar kelas 4,5 dan 6 SD dan sekolah menengah pertama(SMP) dan berhasil masuk museum rekor Indonesia (MURI).(sumber: Reportase Pagi Trans TV).
Dan andaikata Mas Soewardi Surya Ningrat yang lebih dikenal dengan sebutan Ki Hajar Dewantoro masih ada mungkin kiranya beliau merasa sedih dan bahagia.Bahagia melihat pendidikan yang sudah maju bila dibandingkan dengan masa beliau yang belajar di bawah tekanan penjajahan Belanda dengan fasilitas yang sangat serba sederhana. Dan
beliau pun sedih jika melihat anak-anak usia sekolah yang harus bekerja dengan alasan membantu orang tua dan sekedar buat makan.
Pembangunan di Indonesia tidak akan berwujud tanpa dukungan oleh semua pihak dan rendahnya SDM Indonesia. Oleh karena itu anak-anak Indonesia harus pandai guna menyongsong masa depannya yang lebih cerah dan salah satu bentuk kepedulian kita terhadap mereka dengan senantiasa mendukung program pemerintah wajib belajar 9 tahun dan menjadi bagian dari gerakan nasional orang tua asuh (GNOTA).

Pemberdayaan Lahan Tidur

2007-05-06T20:18:00.000-07:00

Pemberdayaan Lahan Tidur

Tanah merupakan ciptaan Tuhan YME yang wajib kita syukuri dan merupakan tempat kita berpijak.Dan tanah merupakan salah satu faktor produksi yang luasnya kian berkurang guna memenuhi kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas dan memiliki nilai ekonomis yang terus bertambah setiap tahunnya dan tidak mengalami penyusutan.Adapun
salah satu manfaat dari tanah ialah untuk mengembangkan sektor pertanian. Dan kebanyakan tanah pertanian yang dimiliki negara Indonesia kaya akan unsur hara dan mineral.Dan setiap pohon yang ditanam niscaya akan tumbuh dan berbuah.Serta suatu hal yang tidak berlebihan jika penyanyi group Koes Ploes menuangkan pemikirannya dalam sebuah lagu yang berjudul "Kolam Susu" yang menggambarkan tentang betapa suburnya tanah yang dimiliki Indonesia, hanya bermodalkan tongkat dan batu apabila ditanam niscaya akan menjadi sebuah tanaman yang berbuah yang mengandung zat karbohidrat yang
tinggi dan tanaman tersebut kerap sekali dengan sebutan singkong atau sampeu orang Sunda bilang.
Namun apalah arti itu semua tanpa adanya kesadaran masyarakat yang tinggi dalam pemberdayaan yang maksimal terhadap lahan pertanian dan tidak menghasilkan nilai ekonomis.Dan untuk hal tersebut di kabupaten Pandeglang propinsi Banten melalui Himpunan Petani Jarak Pagar Indonesia (HPJPI) mengadakan penyuluhan terhadap masyarakatnya guna pemberdayaan lahan kosong dengan bertanam pohon jarak dan hal
itu baru terealisasi sekitar 500 Ha oleh para petani.Dan hal ini dapat mendatangkan investor HPJPI dan meningkatkan roda perekonomian masyarakat Pandeglang serta mengurangi angka pengangguran dan akan berujung pada kemiskinan.(Sumber: Sinar Pagi: 26 April-1 Mei 2007).
Namun sistem bertanam jarak pagar perlu perhatian yang khusus dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan memberikan penyuluhan tentang cara penanaman sampai musim panen tiba serta adanya tindak lanjut dari pemerintah mengenai proses penjualan yang akan menguntungkan petani.(Ekstensifikasi Pertanian).Serta adanya bantuan fisik seperti halnya modal dan pemberian bibit unggul (Intensifikasi Pertanian).Dan kegunaan jarak pagar pada masa perang kemerdekaan dimanfaatkan hanya sebagai pelumas senjata belaka akan tetapi pada saat ini seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi,biji tanaman jarak pagar diolah menjadi alternatif
bahan bakar kendaraan yang sifatnya bisa diperbaharui untuk mengganti bahan bakar minyak yang persediaannya mulai menipis dan tidak dapat diperbaharui sehingga mengakibatkan melonjaknya harga minyak di dunia.
Dan secara tidak langsung penanaman jarak pagar dapat mengurangi tingkat pengikisan tanah yang disebabkan oleh air hujan yang tidak terhalang langsung oleh pohon yang disebabkan oleh ulah tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab dengan tanpa
memperhitungkan dampak akibatnya. Dan hutan kita telah banyak yang gundul dan harus egera dilakukan Reboisasi(Istilah Biologi yang berarti Penghijauan kembali) guna menghindari bencana yang akhir-akhir ini telah banyak korban jiwa yang sia-sia akibat ulah anak manusia yang ingin memperkaya diri semata.Dan sebagai salah satu
sumber kehidupan sudah saatnya hutan-hutan ini kita jaga yang bukan semata karena piala adipura dan jadilah mak Eroh-mak Eroh yang peduli akan lingkungan.

Tugas : Artikel Ekonomi Pembangunan
Nama : Ajat.S
NPM : 05-031

PROGRAM PEMBERANTASAN BUTA HURUF

2007-05-06T20:07:00.000-07:00

PROGRAM PEMBERANTASAN BUTA HURUF

Di Indonesia ada sekitar 5.39 juta orang yang tidak bisa baca tulis ( buta huruf ) yang terdiri dari 2.80 juta orang usia 10 – 44 tahun dan 2.59 juta orang usia 44 tahun keatas.

Data pada tahun 2003 prosentase dari penduduk buta huruf sekitar 3.62% ( usia 10 – 44 tahun ) sementara target pemerintah pada tahun 2010 nanti jumlah tsb akan ditekan menjadi 1.6%, dimana program pemberantasan buta huruf tsb dikonsentrasikan di 8 provinsi dan pemerintah pusat memprioritaskan program tsb di 3 provinsi yang
memiliki jumlah penduduk buta huruf di Indonesia yaitu :
• Jawa timur : 29 %
• Jawa tengah : 21 %
• Jawa barat : 10.6 %

Sementara di jawa barat sendiri ada sekitar 216.758 jumlah warga belajar kejar paket A ( setara dengan SD / MI ).

Dari data BPS Karawang ada sekitar 80.000 masyarakat karawang yang tidak memiliki kemampuan baca tulis. Ini menunjukkan perlu adanya perhatian yang lebih dari pemerintah khususnya pemerintah kabupaten karawang untuk dapat menekan jumlah tersebut. Karena tentunya pembanguna ekonomi disuatu daerah tidak lepas dari peran serta masyarakat itu sendiri ( kecerdasan masyarakat ) yang merupakan tolak ukur dari seluruh kegiatan pembangunan yang ada di Negara ini ( dari, oleh, dan untuk rakyat ).

Dapat dirasakan bahwa jika penduduk di kabupaten ini masih banyak yang tidak memiliki kemampuan baca tulis maka akan sangat sulit untuk bisa membangun daerah karena kita semua tahu bahwa dengan membaca kita jadi tau dan dengan tau banyak hal kita akan lebih mudah berkembang.

Pemerintah pusat telah menyusun program pemberantasan buta huruf dengan jangka waktu mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, dan dikarawnag sendiri program tersebut sudah berjalan sejak maret 2007 kemarin, diman program KF ( Keaksaraan Fungsional ) ini dilaksanakan per Empat bulan sekali dalam setiap tahunnya dan disetiap akhir per
Tahapnya warga masyarakat yang sudah bisa dianggap memenuhi criteria kecakapan baca tulis akan di sertifikasi SUKMA ( surat keterangan melek aksara ) yang dapat direkomendasikan untuk mengikuti program paket A ( setara SD / MI ).

System belajar mengajar yang dipakai pada program ini adalah system tematik dengan membahas trend-trend yang sedang marak didaerah tsb bahkan pengelola di tiap kelompok belajar menggunakan alat masak agar proses belajar mengajar yang dilakukan dapat berjalan denagn tepat guna. Dan juga dalam program ini pemerintah memberikan bantuan berupa alat tulis bagi warga belajar.
Dalam program ini juga masyarakat yang buta huruf tidak hanya diajarkan baca tulis tapi juga diajarkan mengembangkan dan menumbuhkan keterampilan yang mampu membangun perekonomian didaerah mereka.
Dalakm proses pengembangan keterampilan masyarakat diajarkan untuk bisa mengoptimalkan ketermpilan yang telah mereka miliki dengan tujuan agar masyarakat mampu memproduksi lebih banyak dan mampu dipasarkan keluar daerah,sedangkan Dalam proses penumbuhan keterampilan pengelola telebih dahulu melihat potensi ( sumberdaya alam dan manusia ) yang ada didaerah tsb untuk kemudian dilakukan tindak lanjut yang diharapkan mampu membangun perekonomian rakyat didaerah tersebut.

Namun dalam program ini pengelola menghadapi kendala untuk dapat menarik minat masyarak untuk berpartisipasi dalam program ini, masyarakat menganggap program ini tidak bermanfaat karena usia mereka tidak lagi pantas untuk mengikuti program ini dan mereka lebih memprioritaskan pada usaha sehari-hari yang menjadi tumpuhan hidup mereka. Kendala lain adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu membuka mata, hati dan pikiran serta menegerti lebih dalam tujuan utama dari program ini, hal ini terjadi karena kurangnya kerja sam antar apratur pemerintah setempat dengan pengelola kegiatan.

Masalah dana menjadi masalah pokok yang tentunya akan menghambat kelancaran program ini mulai dari dana operasinal yang tak kunjung turun hingga saat ini,belum lagi masalah yang mucul kalau nanti dana tsb turun ( banyak kupu-kupu yang menghampiri )
Dan hal yang patut membuat kita bangga adalah keberadaan tutor yang selalu setia hadir meskipun mereka hanya diberi honor kurang lebih Rp. 170.000 perbulan.

Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa dalam program pemberantasan buta huruf masih setengah-setengah karena dapat dilihat dari kurangnya koordinasi serta control dilapangan.

sumber tulisan :
"abe_ucup_01"
diambil dari http://groups.yahoo.com/group/fe_unsika

Membangun Tenaga Produktif Nasional

2007-05-04T22:30:00.000-07:00

nama : dika kharisma
npm : 05-057
smt : IV (empat) MB
fe unsika manajemen

Membangun Tenaga Produktif Nasional

Pada tahun 2005, United Nation Industrial Development Organisation(UNIDO) menempatkan Indonesia dalam peringkat industrialisasi terbawah diantara negara-negara ASEAN. Menurut mereka, lemahnya sektor ini disebabkan oleh daya saing yang lemah dan minimnya upaya (dana) untuk riset dan pengembangan. Prinsip yang harus dipegang
adalah arah dari kebijakan ekonomi yang harus ditempuh adalah yang sanggup memberi jalan keluar terhadap keterbelakangan tenaga produktif nasional; bersifat massal untuk mengatasi ledakan pengangguran akibat kebijakanglobalisasi; mampu memberi jalan keluar penyelamatan industri dalam negeri yang saat ini sekarat dan mengalami kebangkrutan masaal; serta yang pengelolaan, tujuan, dan hasil-hasilnya dibadikan untuk kepentingan mayoritas rakyat.
Singkatnya arah dari perspektif ekonomi masa depan adalah meletakan dasar-dasar dan syarat-sarat ekonomi dan sosial bagi program industrialisasi nasional yang berhasil agar tercipta landasan ekonomi nasional yang modern dan kokoh dan sanggup membuka lapangan kerja secara massal. Sementara program pendidikan (dari TK hingga perguruan tinggi) dan kesehatan gratis (dari biaya rawat inap, konsultasi medis, dan obat-obatannya) dibutuhkan untuk mencetak sumber daya kapital, sumber daya manusia yang terus meningkat kemampuan dan kualitasnya.
Industrialisasi tidak hanya dimaksudkan agar kontribusi sektor industri dalam pendapatan nasional makin meningkat, tetapi harus dilaksanakan dengan tujuan-tujuan yang lebih luas cakupannya,khususnya agar tingkat kesejahteraan masyarakatnya makin membaik dan makin merata. Oleh karena itu, persoalan-persoalan sosial dalam
kehidupan masyarakat yang nampak lambat perkembangan penanggulangannya pelu dijadikan pertimbangan penting di dalam memilih strategi pelaksanaan industrialisasi. BPS menyebutkan bahwa pada bulan Februari 2006 tingkat pengangguran terbuka mencapai 10,4%dari jumlah angkatan kerja atau sekitar 11 juta orang. Mungkin kita akan sedikit berlega hati, dari sepuluh orang Indonesia, sembilan orang memiliki pekerjaan. Tentu tidaklah semudah itu penalarannya.
Nyatanya BPS juga memiliki data bahwa dari seratusan juta angkatan kerja kita, 60,6 juta orang bekerja pada sektor informal . Besarnya sektor informal merupakan konsekuensi logis lemahnya perindustrian di tanah air. Mungkin gambarannya sekarang akan menjadi: dari sepuluh orang Indonesia (angkatan kerja), satu orang menganggur,
enam orang bekerja tanpa kepastian, sisanya bekerja normal. Pun perlu digaris bawahi, orang yang `bekerja normal' sebagian besar saat ini sangat rentan kondisinya di bawah penerapan UU No.13/2003 ataupun revisinya (jika yang terakhir ini akhirnya disahkan).
Lemahnya tenaga produktif dapat digambarkan dari banyaknya pengangguran dan pekerja sektor informal di suatu negara. Padahal menurut hukum ekonomi, produksi adalah basis kehidupan dan perkembangan masyarakat. Dan faktor yang paling menentukan dalam
semua aktivitas produksi adalah manusia itu sendiri, tenaga kerjanya. Lemahnya akses masyarakat kepada pemenuhan syarat-syarat produktivitas mereka akbat kemiskinan, akan menciptakan kemiskinan-kemiskinan yang baru pula. Fenomena itu bagai sebuah lingkaran
setan. Satu-satunya jalan untuk memutus rantai lingkaran itu adalah:
negara harus melakukan intervensi untuk membuka seluas-luasnya akses mayarakat dalam pemenuhan syarat-syarat tenaga produktif mereka.Akses rakyat terhadap makanan, pakaian, perumahan, pendidikan,kesehatan, dan rekreasi haruslah dibuka seluas-luasnya. Kesemuanya haruslah mendapat perlindungan (subsidi) dari pemerintah. Pada tahapan awal haruslah ada yang digratiskan seperti pendidikan dan kesehatan sebagai pemacu awal.
"sektor pekerjaan yang tidak menghasilkan pendapatan yang tetap dan tiadanya keamanan kerja (job security) atau tidak ada status permanen atas pekerjaan".

Syarat Dasar Kemajuan Negara Berkembang

2007-05-04T22:28:00.000-07:00

nama : dika kharisma
npm : 05-057
smt : IV (empat) MB
fe unsika manajemen

Syarat Dasar Kemajuan Negara Berkembang

Program pendidikan dan kesehatan harus dijadikan sebagai basis human capital yang tangguh, oleh karena itu pendidikan dan kesehatan darus bersifal masal dan gratis. Tidak seperti yang terjadi saat ini, hanya berupa kosmetik belaka yang tetap saja tidak mengubah komersialisasi dari kedua akses rakyat tersebut, pendidikan sampai
dengan perguruan tinggi harus gratis, dan program kesehatan gratis harus juga mencakup biaya rawat inap, jasa medis dan obat-obatan. Peran BUMN dalam pengelolaan indutri farmasi yang berwatak komesialisasi harus segera diganti dengan industri farmasi yang tidak berorientasi profit.
Seluruh pengelolaan sumber daya alam harus nasionalisasi untuk kepentingan rakyat, caranya banyak yang bisa kita tempuh. Soekarno pernah mengambil alih perusahaan asing tanpa ganti rugi,atau seperti di Bolivia dimana rakyatnya menuntut pembagian hasil yang lebih besar dari keuntungan asing. Pengelolaan sumber daya alam
harus menjadi penyumbang yang mendukung program penguatan terhadap industri nasional, dengan demikian seluruh asset-aset ekonomi dalam negeri yang sudah di Privatisasi dan di Divestasi yang terbukti merugikan rakyat harus dibatalkan. (Misalnya penjualan Bank oleh BPPN yang didalamnya disertakan subsidi obligasi rekapitalisasi perbankan yang nilainya sebesar 700 trilyun dan dengan bunga yang hampir mencapai 1000 trilyun). Semua itu harus menjadi agenda dari elemen-elemen rakyat untuk menuntut pembatalannya.
Kebijakan dalam penyusunan APBN haruslah mengabdi pada pada kepentingan dalam negri, pembayaran hutung luar negri yang selama puluhan tahun merugikan rakyat harus diputihkan, atau minimal seperi yang dilakukan oleh pemerintahan Argentina yang melakukan moratorium (penjadwalan ulang) sepihak tanpa batas waktu. Pemerintahan
Argentina juga selanjutnya melakukan pemotongan hutang sepihat hingga sebesar 70% dari total nilai hutangnya.
Gelombang PHK massal yang disebabkan oleh kebangkrutan industri dalam negeri yang pengelolaannya bertumpu pada modal asing sudah terbukti gagal, pemerintah harus segera membangun industri-industri strategis yang dapat dijadikan sebagai basis dari penguatan industri nasional. Seperti mengatasi keterbelakangan tenaga produktif di pedesaan, industri mesin-mesin pertanian (traktor,mesin giling, mesin perontok, mesin pengering) juga sara produksi pertanian (pupuk), atau industri baja, mother machine, kimia, farmasi, otomotif, perkapalan, telekomunikasi,optik, dan industri untuk barang-barang konsumsi rakyat yang sangat penting dan mendesak harus menjadi prioritas yang dikerjakan secara bertahap dan mandiri. Sedangkan untuk industri dalam negeri yang terancam bangkrut kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh Chavez di Venezuela dengan konsep co-management nya, dimana industri yang bangkrut diambil alih
oleh negara, dibantu permodalannya dan pengelolaannya diserahkan kepada buruhnya. Cara seperti ini juga pernah dipakai oleh negeri paling mju sekalipun, pemerintahan Rosevelt / USA ketika mengalami depresi besar tahun 1930-an melakukan pembelian terhadap hasil-hasil industri dalam negri yang kemudian oleh pemerintah dijual atau di kreditkan kapada negara lain.
Program penguatan terhadap indutri nasional yang madern dan massal, pengelolaan sumbar daya alam yang bertantung jawab, keberpihakan APBN kepada rakyat dan industri dalam negeri tersebut membutuhkan sebuah pemerintahan yang tidak saja berani, tapi juga harus memiliki komitmen yang kuat dan bersih juga berwatak kerakyatan

Menolak Revisi UUK

2007-05-04T22:24:00.000-07:00

nama : dika kharisma
npm : 05-057
smt : IV (empat) MB
fe unsika manajemen

Menolak Revisi UUK

Sepanjang bulan maret 2006 hingga mei 2006, kaum pekerja di Indonesia disibukan degan penolakan rencana terhadap revisi UUK. Alasan penolakan saya dapat dari beberapa berita yang saya dapat dari Koran, adalah karena rencana revisi tersebut dikhawatirkan akan memangkas hak dan perlindungan terhadap kaum pekerja.
Dimulai dari persoalan penetapan upah, pesangon, kerja kontrak, sampai masalah outsourching. Sebenarnya posisi kaum pekerja sejak awal sudah menolak rencana terhadap revisi UUK ketika hendak di sahkan beberapa bulan lalu.
Dari balik sekat kenyataan hidup yang dialami oleh kaum pekerja, seperti yang sudah disebutkan diatas, kaum pekerja hendaknya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan saya rasa sangat penting untuk mengetahui kepentingan siapa yang diuntungkan dengan direvinya UUK tersebut?
Negara-negara berkembang yang juga diserang oleh krrisis perekonomian pada akhir tahun sembilan puluhan, pada umumnya banyak yang bergantung kepada donor internasional semacam IMF, CGI, WORD BANK. Dengan ketergantungan yang sedemikian ruopa, maka negra-negara yang menggantungan dirinya pada lembga keuangan internasional, akan sangat patuhkepada lembaga-lembaga internasional tersebut. Begitu
juga dengan yang terjafi di Indonesia, krisis yang membelit sejak akhir tahun 90-an tidak juga kunjung diselesaikan oleh pemerintah. Hal ini nampak kontras sekali dengan beberapa Negara berkembang lainnya, yang menolak cmpur tangan IMF dalam mengatasi krisis yang membebani Negara lainnya seperti Malaysia dan Vietnam.
Rencana revisi yang marak ditolak oleh para pekerja di tanah air, dalm rencananya adalah untuk menekan pengeluaran terhadap tenaga kerja (labor cost), yang berarti menyediakan tenaga kerja murah dan berada dalam kendali intervensi asing. Jadi, penolakan yang dilakukan oleh kaum pekerja, selain untuk membela hak-hak kaum
pekerja, juga untuk menuntut perlindungan Negara terhadap rakyatnya.
Persoalan lainnya yang mendesak untuk dipecahkan, adalah bagaimana kaum pekerja mencari taktik yang tepat untuk memperjuangkan hak-hak kaum pekerja itu sendiri.
Saya secara pribadi melihat, akar permasalahan tersebut terletak dari diterapkannya system perekonomian pasar bebas yang digunakn di Indonesia. Sehingga indinsie tidak menjadi sebuah bangsa yang berdikari di bidang ekonomi.

MENANGGULANGI KEMISKINAN DESA

2007-05-02T03:44:00.000-07:00

Yosua Mario Hadi
Tugas Ekonomi Pembangunan

Ada desa-desa dimana posisi penduduk pedesaan ibarat orang yang selamanya berdiri terendam dalam air sampai ke leher, sehingga ombak yang kecil sekalipun sudah cukup menenggelamkan mereka (Tawney, 1931) Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai nation state, sejarah sebuah negara yang salah
memandang dan mengurus kemiskinan. Dalam negara yang salah urus, tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan, menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan
apa saja demi keselamatan hidup, safety life (James. C.Scott, 1981), mempertaruhkan tenaga fisik untuk memproduksi keuntungan bagi tengkulak lokal dan menerima upah yang tidak sepadan dengan biaya tenaga yang dikeluarkan. Para buruh tani desa bekerja sepanjang hari, tetapi mereka menerima upah yang sangat sedikit.
Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk (1) memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; (2) Hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum; (3) Hak rakyat untuk memperoleh rasa aman; (4) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan) yang terjangkau; (5) Hak rakyat untuk memperoleh
akses atas kebutuhan pendidikan; (6) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan; (7) Hak rakyat untuk memperoleh keadilan; (8) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan; (9) Hak rakyat untuk berinovasi; (10) Hak rakyat menjalankan hubungan spiritualnya dengan Tuhan; dan
(11) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik.
Kemiskinan menjadi alasan yang sempurna rendahnya Human Development Index (HDI), Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Secara menyeluruh kualitas manusia Indonesia relatif masih sangat rendah, dibandingkan dengan kualitas manusia di negara-negara lain di dunia. Berdasarkan Human Development Report 2004 yang menggunakan data tahun 2002, angka Human Development Index (HDI) Indonesia adalah 0,692. Angka indeks tersebut merupakan komposit dari angka harapan hidup saat lahir sebesar 66,6 tahun, angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 87,9 persen, kombinasi angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi sebesar 65 persen, dan Pendapatan Domestik Bruto per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity) sebesar US$ 3.230. HDI Indonesia hanya menempati urutan ke-111 dari 177 negara (Kompas, 2004).
Pendek kata, kemiskinan merupakan persoalan yang maha kompleks dan kronis. Karena sangat kompleks dan kronis, maka cara penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Sejumlah variabel
dapat dipakai untuk melacak persoalan kemiskinan, dan dari variabel ini dihasilkan serangkaian strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkesinambungan. Dari dimensi pendidikan misalnya, pendidikan yang rendah dipandang sebagai penyebab kemiskinan. Dari dimensi kesehatan, rendahnya mutu kesehatan masyarakat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dari dimensi ekonomi, kepemilikan alat-alat produktif yang terbatas, penguasaan teknologi dan kurangnya keterampilan, dilihat sebagai alasan mendasar mengapa terjadi kemiskinan. Faktor kultur dan truktural juga kerap kali dilihat sebagai elemen penting yang menentukan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tidak ada yang salah dan keliru dengan pendekatan tersebut, tetapi dibutuhkan keterpaduan antara berbagai faktor penyebab kemiskinan yang sangat banyak dengan indikator-indikator yang jelas, sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak bersifat temporer, tetapi permanen
dan berkelanjutan.
Selama tiga dekade, upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyuluhan sanitasi dan sebagainya. Dari serangkaian cara dan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut, semuanya berorentasi material, sehingga keberlanjutannya sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah. Di samping itu, tidak adanya tatanan pemerintahan yang demokratis menyebabkan rendahnya akseptabilitas dan inisiatif masyarakat untuk
menanggulangi kemiskinan dengan cara mereka sendiri.

KONSEP DAN INDIKATOR KEMISKINAN
Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Misalnya, ada pendapat yang mengatakan bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup,
dan lingkungan dalam suatu masyarakat atau yang mengatakan bahwa kemiskinan merupakan ketakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintahan sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi (kemiskinan struktural). Tetapi pada umumnya, ketika orang berbicara tentang kemiskinan, yang dimaksud adalah kemiskinan material. Dengan pengertian ini, maka seseorang masuk dalam kategori miskin apabila tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup secara layak. Ini yang sering disebut dengan kemiskinan konsumsi. Memang definisi ini sangat bermanfaat untuk mempermudah
membuat indikator orang miskin, tetapi defenisi ini sangat kurang memadai karena; (1) tidak cukup untuk memahami realitas kemiskinan; (2) dapat menjerumuskan ke kesimpulan yang salah bahwa menanggulangi kemiskinan cukup hanya dengan menyediakan bahan makanan yang memadai; (3) tidak bermanfaat bagi pengambil keputusan ketika harus
merumuskan kebijakan lintas sektor, bahkan bisa kontraproduktif. BAPPENAS (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-
politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat miskin ini, BAPPENAS menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), pendekatan pendapatan (income approach), pendekatan kemampuan dasar (human capability approach) dan pendekatan objective and subjective.
Pendekatan kebutuhan dasar, melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (lack of capabilities) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air
bersih dan sanitasi. Menurut pendekatan pendapatan, kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset, dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat.
Pendekatan ini, menentukan secara rigid standar pendapatan seseorang di dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya. Pendekatan kemampuan dasar menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat. Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin terlibat dalam pengambilan
keputusan. Pendekatan obyektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan (the welfare approach) menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan. Pendekatan subyektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin sendiri (Joseph F. Stepanek, (ed), 1985).
Dari pendekatan-pendekatan tersebut, indikator utama kemiskinan dapat dilihat dari; (1) kurangnya pangan, sandang dan perumahan yang tidak layak; (2) terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif; (3) kuranya kemampuan membaca dan menulis; (4) kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup; (5) kerentanan dan keterpurukan
dalam bidang sosial dan ekonomi; (6) ketakberdayaan atau daya tawar yang rendah; (7) akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas; (8) dan sebagainya.
Indikator-indikator tersbut dipertegas dengan rumusan yang konkrit yang dibuat oleh BAPPENAS berikut ini; ¨ terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, dilihat dari stok
pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu. Sekitar 20 persen penduduk dengan tingkat pendapatan terendah hanya mengkonsumsi 1.571 kkal per hari. Kekurangan asupan kalori, yaitu kurang dari 2.100 kkal per hari, masih dialami oleh 60 persen penduduk berpenghasilan
terendah (BPS, 2004); ¨ terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan
disebabkan oleh kesulitan mandapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan kurangnya layanan kesehatan reproduksi; jarak fasilitas layanan kesehatan yang jauh, biaya perawatan dan pengobatan yang mahal. Di sisi lain, utilisasi rumah sakit masih
didominasi oleh golongan mampu, sedang masyarakat miskin cenderung memanfaatkan pelayanan di PUSKESMAS. Demikian juga persalinan oleh tenaga kesehatan pada penduduk miskin, hanya sebesar 39,1 persen dibanding 82,3 persen pada penduduk kaya. Asuransi kesehatan sebagai suatu bentuk sistem jaminan sosial hanya menjangkau 18,74 persen
(2001) penduduk, dan hanya sebagian kecil di antaranya penduduk miskin;
¨ terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan yang disebabkan oleh kesenjangan biaya pendidikan, fasilitas pendidikan yang terbatas, biaya pendidikan yang mahal, kesempatan memperoleh pendidikan yang terbatas, tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung; ¨ terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumahtangga; ¨ terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi. Masyarakat miskin yang tinggal di kawasan nelayan, pinggiran hutan, dan pertanian lahan kering kesulitan memperoleh perumahan dan lingkungan
permukiman yang sehat dan layak. Dalam satu rumah seringkali dijumpai lebih dari satu keluarga dengan fasilitas sanitasi yang kurang memadai; ¨ terbatasnya akses terhadap air bersih. Kesulitan untuk mendapatkan air bersih terutama disebabkan oleh terbatasnya penguasaan sumber air dan menurunnya mutu sumber air; ¨ lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian. Kehidupan rumah tangga petani sangat
dipengaruhi oleh aksesnya terhadap tanah dan kemampuan mobilisasi anggota keluargannya untuk bekerja di atas tanah pertanian; ¨ memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Masyarakat miskin yang tinggal di daerah perdesaan, kawasan pesisir, daerah pertambangan dan daerah pinggiran hutan sangat tergantung pada sumberdaya alam sebagai sumber penghasilan; ¨ lemahnya jaminan rasa aman. Data yang dihimpun UNSFIR
menggambarkan bahwa dalam waktu 3 tahun (1997-2000) telah terjadi 3.600 konflik dengan korban 10.700 orang, dan lebih dari 1 juta jiwa menjadi pengungsi. Meskipun jumlah pengungsi cenderung menurun, tetapi pada tahun 2001 diperkirakan masih ada lebih dari 850.000 pengungsi di berbagai daerah konflik;
¨ lemahnya partisipasi. Berbagai kasus penggusuran perkotaan, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan pengusiran petani dari wilayah garapan menunjukkan kurangnya dialog dan lemahnya pertisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan juga disebabkan oleh kurangnya informasi baik mengenai kebijakan yang akan dirumuskan maupun mekanisme perumusan yang memungkinkan keterlibatan mereka;
¨ besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi. Menurut data BPS, rumahtangga miskin mempunyai rata-rata anggota keluarga lebih besar daripada rumahtangga tidak
miskin. Rumahtangga miskin di perkotaan rata rata mempunyai anggota 5,1 orang, sedangkan rata-rata anggota rumahtangga miskin di perdesaan adalah 4,8 orang.
Dari berbagai definisi tersebut di atas, maka indikator utama kemiiskinan adalah; (1) terbatasnya kecukupan dan mutu pangan; (2) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan; (3) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; (4)
terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha; (5) lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah; (6) terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi; (7) terbatasnya akses terhadap air bersih; (8) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; (9) memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta
terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam; (10) lemahnya jaminan rasa aman; (11) lemahnya partisipasi; (12) besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga; (13) tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat. Kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan tidak bisa didefinisikan dengan sangat sederhana, karena tidak hanya berhubungan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan material, tetapi juga sangat berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia yang lain. Karenanya, kemiskinan hanya dapat ditanggulangi apabila dimensi-dimensi lain itu diperhitungkan. Menurut Bank Dunia (2003), penyebab dasar kemiskinan adalah: (1) kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal; (2) terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan
prasarana; (3) kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor; (4) adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung; (5) adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern); (6) rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat; (7) budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkunganya; (8) tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good governance); (9) pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.
Indikator utama kemiskinan menurut Bank Dunia adalah kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pembangunan yang bias kota, perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat, perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi, rendahnya produktivitas, budaya hidup yang jelek, tata
pemerintahan yang buruk, dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan.

Tanggapan

Dari kegagalan penanggulangan masalah kemiskinan selama ini, strategi dan kebijakan alternatif yang berpihak pada masyarakat miskin menjadi kebutuhan mutlak dalam menanggulangi kemiskinan. Berikut beberapa strategi serta kebijakan dalam menganggulangi masalah kemiskinan desa dapat dilakukan dengan:

1. Memberikan sarana pendidikan bagi masyarakat desa secara gratis dan cuma-cuma. Sekarang ini pendidikan yang di tawarkan merupakan pendidikan mahal yang tidak sanggup untuk di penuhi oleh masyarakat miskin. Karenanya, mereka memilih untuk tidak
menyekolahkan anak-anak mereka karena biaya yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka, yang mengakibatkan generasi berikutnya tetap saja tidak dapat keluar dari kemiskinan. Masyarakat desa selalu mengatakan "jangankan untuk menyekolahnkan anak-anak kami, untuk kebutuhan hidup sehari-hari saja sudah tidak dapat terpenuhi."

2. Redistribusi lahan dan modal pertanian yang seimbang. Kini kenyataannya para petani yang mengelola lahan pertanian hanya bekerja pada pamilik lahan. Mereka tidsak memiliki tanah pertanian sendiri, hanya sebagai orang yang mengurus lahan pertanian para tengkulak atau pemilik tanah. Akhirnya kenyataan yang ada, tanah-tanah yang ada tidak memberikan penghasilan yang cukup bagi para petani.

3. Mendorong perkembangan investasi pertanian dan pertambangan ke daerahan pedesaan. Pembukaan pertanian dan pertambangan dapat memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat desa.

4. Membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat desa untuk memperoleh kredit usaha yang mudah.

5. Memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan masyarakat desa
6. Memperkenalkan sistem pertanian modern dengan teknologi baru yang memudahkan masyarakat desa untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang memadai.

7. Memberikan sistem kesehatan yang gratis bagi masyarakat desa dengan memperbanyak PUSKESMAS guna meningkatkan kesehatan masyarakat desa.

8. Memberikan jaminan sosial pada masyarakat desa. Sehingga meningkatkan semangat hidup yang lebih berarti.

Itu merupakan beberapa cara guna mengentaskan kemiskinan di desa.

"Satu langkah kecil mengawali sebuah langkah besar."

SIAPA LEBIH MERUSAK LINGKUNGAN: ORANG MISKIN ATAU ORANG KAYA?

2007-05-02T03:31:00.000-07:00

Yosua Mario Hadi
Tugas Ekonomi Pembangunan

The greatest threat to the equilibrium of the environment comes from the way the economy is organized... ever increasing growth and accumulation (Ravaioli, 1995: 4)
1. Jika hutan kita menjadi gundul atau terbakar, sehingga lingkungan hidup kita rusak, siapa biang keladinya? Penduduk miskin di hutan-hutan dan sekitar hutan menebang hutan negara untuk memperoleh penghasilan untuk makan. Tetapi kayu-kayu yang
diperolehnya ditampung calo-calo untuk dijual, dan kemudian dijual lagi untuk ekspor, yang semuanya "demi keuntungan". Siapa yang paling bersalah dalam proses perusakan lingkungan ini? Yang jelas tidak adil adalah kalau yang disalahkan hanya orang-orang miskin saja, sedangkan orang-orang kaya adalah "pahlawan pembangunan".
2. Apabila dikatakan penduduk miskin terbiasa ... "membuang kotoran manusia secara sembarangan yang akan berakibat pada terjangkitnya diare ..." atau "penduduk miskin hanya menekankan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, dan mereka cenderung mengabaikan pemeliharaan lingkungan sekitar", kiranya pernyataan ini juga tidak adil. Pemenuhan kebutuhan pokok penduduk miskin bukan masalah "hanya", tetapi "mutlak" harus dipenuhi untuk hidup. Penduduk miskin tidak memperhatikan lingkungan hidup sekitarnya bukanlah karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka
melakukannya dengan terpaksa.
3. Agar adil kita harus mengakui bahwa kerusakan lingkungan khususnya hutan, disebabkan para pemodal yang haus keuntungan, "memesan" kayu dalam jumlah besar sebagai bahan baku industri yang memang permintaannya sangat besar pula. Akumulasi
keuntungan dan kekayaan yang tidak mengenal batas harus dianggap sebagai penyebab utama kerusakan/pengrusakan hutan, bukan karena orang-orang miskin banyak yang merusak hutan. Maka untuk menjamin terjadinya pembangunan yang berkelanjutan kita harus menghentikan keserakahan orang-orang kaya. Adalah sangat keliru ilmu ekonomi
justru memuja "keserakahan".
4. Perkembangan pedagang kaki lima (PKL) yang tumbuh menjamur dimana-mana, yang dianggap merusak lingkungan karena mengotori jalan dan mengganggu ketertiban, juga tidak mungkin ditimpakan kesalahannya pada PKL karena pekerjaan itulah satu-satunya "mata pencaharian" yang dapat dilakukan dalam kondisi kepepet. Ia menggunakan modal sendiri dengan resiko usaha ditanggung sendiri, tidak ada subsidi apapun dar pemerintah, dan memang ada pembeli terhadap barang/jasa yang ditawarkannya. Jadi dalam hal ini lingkungan yang rusak harus diselamatkan melalui upaya-upaya "pencegahan" munculnya PKL, bukan dengan "menggusurnya" setelah berkembang. PKL bukan "masalah" tetapi "pemecahan" masalah kemiskinan.
5. Kesimpulan kita, pendekatan terhadap masalah "pengurangan kemiskinan dan pengelolaan lingkungan" atau sebaliknya terhadap "pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan strategi penanggulangan kemiskinan" selama ini kiranya salah dan tidak adil, karena melihat kemiskinan sebagai fakta tanpa mempelajari sumber-sumber dan sebab-sebab kemiskinan itu. Akan lebih baik dan lebih adil jika para peneliti memberi perhatian lebih besar pada sistem ekonomi yang bersifat "serakah" dalam eksploitasi SDA, yaitu sistem ekonomi kapitalis liberal yang berkembang di Barat, dan merajalela sejak jaman penjajahan sampai era globalisasi masa kini. Sistem ekonomi yang tepat bagi Indonesia adalah sistem ekonomi pasar yang populis dan mengacu pada ideologi Pancasila dengan lima cirinya sebagai berikut:
(1) Roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral;
(2) Ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan kemerataan sosial yaitu tidak membiarkan terjadinya dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial;
(3) Semangat nasionalisme ekonomi; dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri;
(4) Demokrasi Ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan; koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat;
(5) Keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil, antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggung jawab, menuju pewujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tanggapan

Dari kenyataan hidup di negara indonesia, kita hanya bisa menyalahkan masyarakat miskin akibat dampak yang di timbulkan dari perbuatan mereka. Kita tidak melihat akan sebab-sebab mereka menjadi miskin, yang menyebabkan mereka menjadi miskin adalah lingkungan, ketidakperdulian pemerintah serta masyarakat sekitar akan keberadaan
mereka. Kenyataan bahwa sampah-sampah yang menumpuk di Indonesia yang berdampak pada terjadinya banjir pada musim hujan kemarin, menjadi pukulan telak negara Indonesia akibat kegagalan pemerintah mengatur ibu kota. Di samping Jakarta sebagai sentral dari negara ini namun Jakarta juga menjadi sentral kemiskinan. Masyarakat miskin
di jadikan alasan terjadinya penumpukan sampah yang terjadi, namun pada kenyataannya masyarakat kayalah yang paling banyak membuang sampah rumah tangga.

Contoh lain yang terjadi adalah hutan kita yang gundul, penyebabnya adalah masyarakat sekitar hutan yang menebang hutan secara liar. Apakah pernyataan itu adil? Kenyataannya mereka hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka mereka bekerja pada perusahaan perhutanan yang serakah. Masyarakat miskin hanya dijadikan tameng
dari kebusukan para pengusaha penebangan hutan liar. Yang perlu di tangkap adalah para pengusaha yang menjadi pemimpin, bukan para pekerja yang hanya bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup. Ini juga merupakan salah satu penyebeb terjadinya banjir di negara Indonesia.

Permasalahan di kota yang sering timbul adalah permasalahan banyaknya PKL di pusat kota yang mengakibatkan potret hidup di kota besar menjadi tidak sesuai. Kita harus melihat apa penyebeb mereka menjadi PKL? Itu merupakan tindakan spontan guna memenuhi kebutuhan hidup di kota besar yang sangat keras. Dengan banyaknya PKL yang ada
di kota besar, kita dapat melihat bahwa pemerintah tidak memperhatikan masyarakatnya yang kurang mampu. Sungguh menyedihkan kalau ibu kota masih di hiasi dengan banyaknya masyarakat yang miskin. Pemerintah perlu menyediakan lapangan kerja, langkah awalnya
dapat dilakukan dengan menarik lebih banyak investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Langkahnya dapat berupa menurunkan tingkat pajak, suku bunga kredit, serta biaya-biaya lain yang dapat memberatkan usaha para pengusaha. Saya percaya bila banyak investor yang membuka lapangan pekerjaan, maka tingkat kemiskinan dapat di
turunkan serta masalah PKL dapat berkurang.

"Tingkatkan pemahaman kalian guna memahami dan dapat menemukan pemecahan suatu permasalahan."

Think Fast..
Or Be Last...

Reshufle

2007-05-02T03:21:00.000-07:00

Tugas Artikel Ekonomi Pembangunan

Reshuffle Jangan Sekedar Pergantian
Para aksi demonstran dalam berunjuk rasa untuk menyalurkan aspirasinya kepada anggota dewan sudah tidak asing lagi dan kita kerap sekali mendengar dan melihat langsung baik melalui media massa maupun media elektronik yang menyiarkan peristiwa-peristiwa aksi demo yang dilakukan masyarakat terhadap pemerintahnya sebagai tanda kurang puas terhadap hasil kinerja pemerintahan yang dipimpinnya.Dan hal tersebut merupakan suatu hal yang wajar bagi negara-negara yang menganut paham demokrasi.Bahkan negara Adi kuasa Amerika sekalipun kerap sekali mendapat tanggapan keras dari masyarakatnya tatkala kebijakan pemerintahnya tidak sesuai dengan hati nurani atau berbenturan dengan Hak Asasi Manusia.Dan ironisnya HAM tersebut didirikan oleh PBB yang berkedudukan di kota New York Amerika Serikat pada tanggal 10 Desember 1948 yang melahirkan Piagam Magna Charta. Dan hal ini pun tidak jauh berbeda dengan negara Indonesia yang menganut paham demokrasi yang berazaskan Panca Sila yang sesuai
dengan sila ke 4 yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan".Dalam hal ini terbukti dengan banyaknya partai politik yang tumbuh di negara yang sedang berkembang ini, terutama dalam menghadapi PEMILU. Dimana masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya melalui anggota dewan
tersebut.
Dan begitu pula dalam wacana perombakan kabinet Indonesia bersatu yang dipimpin oleh DR.H.Susilo Bambang Yudhoyono yang kerap sekali dipanggil dengan sebutan SBY. Banyak partai yang pro-kontra terhadap kebijakannya apalagi bila menteri dari partai tersebut yang akan diganti. Dan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden
yang tidak bisa diganggu gugat, yang sebelumnya telah dilakukan evaluasi-evaluasi dan koreksi terhadap para menteri yang nota bene sebagai pembantu presiden terhadap kinerjanya mulai dari masa kontrak kerja dan pengambilan sumpah sampai menjadi menteri dalam kurun waktu 2,5 tahun lamanya.
Dengan wacana adanya perombakan kabinet oleh presiden merupakan sikap ketidak puasan presiden tehadap kinerja para menterinya yang kurang memuaskan terutama dalam bidang Ekonomi,Keuangan dan Industri serta begitu pula dalam bidang Transportasi yang akhir-akhir ini telah banyak para penumpang yang meninggal akibat kerusakan alat
transportasi terutama transportasi laut dan udara yang menyebabkan berkurangnya rasa percaya dari masyarakat dan berdampak langsung terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara(APBN)dalam bidang transportasi.Dan perombakan tersebut suatu hal yang wajar dan para pimpinan partai pun harus senantiasa menerima dengan senang hati/legowo (bhs Jawa).Namun pergantian menteri dalam kabinet Indonesia Bersatu janganlah dilakukan ibarat tambal sulam bak perusahaan yang merekrut karyawan hanya dengan menilai dari segi administrasi saja akan tetapi melihat juga dari latar belakang calon menteri tersebut baik dari segi kepribadian maupun tanggung jawab
serta memiliki loyalitas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempunyai etos kerja yang tinggi dengan mengesampingkan kepentingan pribadi maupun partainya,hal ini pernah di ungkapkan oleh Sekjen MUI,DR. Din Syamsudin bahwa "Calon menteri harus bersungguh-sungguh dalam bekerja dan mempunyai sifat jihad guna mengangkat Bangsa Indonesia dari keterpurukan ekonomi dan kemiskinan"(sumber:Radar Karawang 19 April 2007).Dan akhirnya pemerintahan SBY-JK bisa membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih maju terutama dalam bidang ekonomi yang sesuai dengan isi amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kalimat terakhir yang berbunyi"Serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".Dengan mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki bangsa Indonesia baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam guna mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat Indonesia yang
berdasar pada ekonomi kerakyatan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945.Pembaharuan ke arah perbaikan harus senantiasa didukung oleh semua pihak tanpa harus melihat dari mana itu sebuah kebijakan tetapi lihatlah kebijakan itu.Memang negara kita tidak terlepas dari kesalahan para pemimpin negeri ini,namun Presiden Amerika yang ke 16 berkata"The right or wrong is my country".Dan Proklamator Bung Karno berpidato pada masa jaman revolusi di depan rakyat Indonesia pernah berucap "Bangsa yang besar ialah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah bangsanya"(Soekarnoisme) dan kita harus menerimanya dan senantiasa terus memperbaikinya dengan segala kemampuan yang kita
miliki.

Tugas : Artikel Ekonomi Pembangunan
Nama : Ajat. S
NPM : 05-031

Prospek Bisnis UKM dalam Era Perdagangan Bebas dan Otonomi Daerah

2007-05-01T19:08:00.000-07:00

Artikel Ekonomi Pembangunan
Yosua Mario Hadi

Usaha kecil menengah telah terbukti mampu hidup dan berkembang di dalam badai krisis selama lebih dari enam tahun, keberadaannya telah dapat memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar hampir 60%, penyerapan tenaga kerja sebesar 88,7% dari seluruh angkatan kerja di Indonesia dan kontribusi UKM terhadap ekspor tahun 1997 sebesar 7,5% (BPS tahun 2000). Dalam menghadapi era perdagangan bebas dan otonomisasi daerah maka pengembangan UKM diarahkan pada : (1). Pengembangan lingkungan bisnis yang kondusif bagi UKM; (2). Pengembangan lembaga-lembaga financial yang dapat memberikan akses terhadap sumber modal yang transparan dan lebih murah; (3). Memberikan jasa layanan pengembangan bisnis non finansial kepada UKM yang lebih efektif; dan (4). Pembentukan aliansi strategis antara UKM dan UKM lainnya atau dengan usaha besar di Indonesia atau di luar negeri. Berkembang atau matinya usaha kecil menengah dalam era
perdagangan bebas tergantung dari kemampuan bersaing dan peningkatan efisiensi serta membentuk jaringan bisnis dengan lembaga lainnya. Krisis ekonomi kini sudah berusia lebih dari enam tahun. Namun tanda-tanda pemulihan yang diharapkan agaknya masih berjalan sangat lambat dan terseok-seok, walaupun nilai tukar rupiah semakin menguat dan kondisi sosial-politik nasional sudah semakin membaik. Pemulihan ekonomi yang berjalan lambat ini ditunjukkan antara lain dari masih rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan serta "mandegnya" perkembangan kegiatan usaha berskala besar baik PMA maupun PMDN. Secara detail angka-angka perkembangan indikator makro ekonomi yang belum menjanjikan dapat
kita lihat pada laporan yang dikeluarkan, baik oleh Badan Pusat Statistik maupun dalam literatur-literatur ekonomi lainnnya (misalnya, Prema Chandra Athukorola, Bulletin Of Indonesian Economic Studies, Agustus 2002; Badan Pusat Statistik, 2002 dan 2003).
Mesin pemulihan ekonomi selama ini masih sangat tergantung pada besaran tingkat konsumsi semata, dan sedikit didorong oleh kegiatan investasi portofolio dan ekspor.
Ditengah pemulihan ekonomi yang masih lambat ini, perekonomian nasional dihantui pula dengan ambisi nasional untuk melakukan otonomi daerah dan desentralisasi. Selain itu, adanya komitment nasional untuk melaksanakan perdagangan bebas multilateral (WTO),
regional (AFTA), kerjasama informal APEC, dan bahkan ASEAN Economic Community (AEC) tahun 2020 merupakan tambahan pekerjaan rumah yang harus pula disikapi secara serius. Dalam hal otonomi daerah dan desentralisasi, berbagai persoalan masih semrawut. Ini terjadi karena disatu pihak ada pihak-pihak tertentu yang tetap berkeinginan
untuk melakukan otonomi daerah dan desentralisasi sesuai dengan UU no. 22/1999 dan UU no. 25/1999, sedangkan di pihak lain banyak yang menuntut revisi alas kedua undang-undang tersebut. Tarik menarik ini selanjutnya menimbulkan berbagai ketidakpastian, sehingga banyak daerah menetapkan berbagai peraturan baru khususnya yang berkaitan dengan pajak daerah, lisensi dan pungutan lainnya. Diperkirakan
lebih dari 1000 peraturan yang berkaitan dengan pajak dan pungutan lainnya telah dikeluarkan daerah-daerah sejak diundangkannya pelaksanaan desentralisasi (Jakarta Post, 6 Mei 2002). Peraturan-peraturan ini telah menghasilkan beban berat bagi pelaksanaan kegiatan usaha di daerah (Firdausy, 2002; Ilyas Saad, 2002).
Dalam situasi dan kondisi ekonomi yang belum kondusif ini, pengembangan kegiatan usaha kecil dan menengah (selanjutnya disebut UKM) dianggap sebagai satu alternatif penting yang mampu mengurangi beban berat yang dihadapi perekonomian nasional dan daerah. Argumentasi ekonomi dibelakang ini yakni karena UKM merupakan kegiatan usaha dominan yang dimiliki bangsa ini. Selain itu pengembangan kegiatan UKM relatif tidak memerlukan kapital yang besar dan dalam periode krisis selama ini UKM relatif tahan
banting", terutama UKM yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertanian. Depresiasi rupiah terhadap dollar Amerika telah menyebabkan UKM dalam sektor pertanian dapat mengeruk keuntungan yang relatif besar. Sebaliknya, UKM yang tergantung pada input
import mengalami keterpurukan dengan adanya gejolak depresiasi rupiah ini.
Tulisan singkat ini bertujuan untuk mediskusikan prospek bisnis UKM dalam era perdagangan bebas dan otonomi daerah. Untuk membahas topik ini, berikut akan diuraikan potensi dan kontribusi UKM terhadap perekonomian nasional sebagai latar belakang analisis. Kemudian, didiskusikan upaya apa yang harus dilakukan dalam pengembangan UKM khususnya di daerah dalam menghadapi perdagangan bebas dan otonomi
daerah.

Potensi dan Kontribusi UKM terhadap Perekonomian

Usaha kecil dan menengah (UKM) memegang peranan penting dalam ekonomi Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha (establishment) maupun dari segi penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPS dan Kantor Menteri Negara
untuk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menegkop & UKM), usaha-usaha kecil termasuk usaha-usaha rumah tangga atau mikro (yaitu usaha dengan jumlah total penjualan (turn over) setahun yang kurang dari Rp. 1 milyar), pada tahun 2000 meliputi 99,9 persen dari total usaha-usaha yang bergerak di Indonesia. Sedangkan usaha-usaha menengah (yaitu usaha-usaha dengan total penjualan tahunan yang
berkisar antara Rp. 1 Milyar dan Rp. 50 Milyar) meliputi hanya 0,14 persen dari jumlah total usaha. Dengan demikian, potensi UKM sebagai keseluruhan meliputi 99,9 persen dari jumlah total usaha yang bergerak di Indonesia.
Besarnya peran UKM ini mengindikasikan bahwa UKM merupakan sektor usaha dominan dalam menyerap tenaga kerja. Berdasarkan survei yang dilakukan BPS (2000), pada tahun 1999 usaha-usaha kecil (termasuk usaha rumah tangga) mempekerjakan 88,7 persen dari seluruh angkatan kerja Indonesia., sedangkan usaha menengah mempekerjakan sebanyak
10,7 persen. Ini berarti bahwa UKM mempekerjakan sebanyak 99,4 persen dari seluruh angkatan kerja Indonesia. Disamping ini nilai tambah bruto total yang dihasilkan usaha-usaha kecil secara keseluruhan meliputi 41,9 per sen dari Produk Domestik Bruto (POB) Indonesia pada tahun 1999, sedangkan usaha-usaha menengah secara keseluruhan menghasilkan 17,5 persen dari POB (Iihat juga Thee Kian Wie, 2001). Dengan demikian, nilai tambah bruto total yang dihasilkan UKM secara keseluruhan hampir sebesar 60 persen dari POB

Tanggapan

Dari data yang di peroleh oleh BPS, jelas sekali usaha kecil dan menengah kian mendominasi sektor usaha di Indonesia. Usaha tersebut juga mampu menyerap tenaga kerja yang banyak sehingga membantu dalam proses menurunkan tingkat pengangguran yang tinggi. Kini yang perlu dilakukan adalah menyediakan lapangan guna memperluas usaha kecil dan menengah dan lingkungan usaha yang kondusif. Serta dukungan dari lembaga-lembaga finansial yang dapat membantu dalam hal permodalan usaha kecil yang sedang berkembang atau yang baru memulai langkah usaha. Pemerintah seharusnya lebih
memperhatikan usaha kecil dan mengengah yang memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi yang sedang terpuruk. Dengan kemudahan akses dalam kerjasama antar usaha kecil dan menengah serta jaringan terhadap persaingan pasar bebas. Dengan banyaknya hasil-hasil usaha yang di ekspor ke luar negeri, usaha di Indonesia harus di
perhatikan lebih serius. Sebab usaha kecil berpotensi menjadi penggerak pemulihan ekonomi Indonesia.
Kita sebagai generasi penerus harus memahami usaha apa yang berkembang di negara Indonesia, dan usaha apa yang berkembang di masa yang akan datang. Dengan cara apa keadaan ekonomi di Indonesia dapat pulih, kita harus berfikir ke depan, sebab era globalisasi merupakan era persaingan yang keras. Perlunya pemahaman yang luas
dan terbuka terhadap informasi-informasi baru merupakan langkah awal dalam menciptakan daya fikir yang maju. Dengan demikian saya mengharapkan setiap perguruan tinggi di Indonesia dapat mencetak lulusan-lulusan yang dapat membuka lapangan kerja, bukan mencetak para buruh yang nantinya bekerja pada perusahaan-perusahaan asing.
Pengarahan selama ini hanya untuk menciptakan tenaga kerja yang handal, sedangkan pada kenyataannya lapangan pekerjaan di Indonesia kurang. Sehingga lulusan-lulusan dari perguruan tinggi yang siap untuk bekerja, menambah tingkat pengangguran karena kurangnya lapangan kerja yang siap untuk menampung para lulusan perguruan tinggi.
Mengapa tidak di arahkan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri? Dengan menciptakan lapangan kerja, merupakan langkah untuk membantu mengurangi tingkat pengangguran bukan menambah daftar tunggu para penganggur. Usaha kecil merupakan langkah awal yang efektif dan dapat bertahan lama, terbukti pada krisis ekonomi tahun 1997, usaha
yang masih hidup walaupun tersendat adalah usaha kecil dan menengah sedangkan banyak usaha besar yang mengalami gulung tikar. Dalam usaha kecil di perlukan daya kreativitas yang tinggi dan inovasi dari pelaku usaha guna terus mempertahankan usahanya dari persaingan bebas. Apabila usaha yang dilakukan ketinggalan jaman, maka para pengusaha-pengusaha lain yang lebih cepat tanggap terhadap perubahanlah yang akan mampu terus bertahan.
Perdagangan merupakan usaha yang tidak pernah mati, namun selalu mengalami perubahan-perubahan yang sangat cepat. Bulan ini produk A yang sedang banyak di konsumsi oleh masyarakat, beberapa bulan depan tidak ada yang dapat menjamin produk tersebut masih di konsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu kita harus memiliki daya fikir yang cepat, mampu menganalisa kemungkinan yang akan terjadi esok, dan
memiliki konteks yang luas agar informasi baru dapat kita tangkap untuk di olah menjadi suatu inovasi. Informasi merupakan media terpenting agar kita tidak ketinggalan dalam era persaingan globalisasi, internet merupakan sebuah jendela dunia yang tak kenal batas.

"Hiduplah pada saat ini. Lakukanlah yang terbaik hari ini sebab hari esok bergantung pada apa yang kamu lakukan sekarang."

"World will continue to rotate and cannot stand still...
So you must walk with the world..."

Mengapa Kemiskinan di Indonesia Menjadi Masalah Berkelanjutan?

2007-05-01T19:00:00.000-07:00

SEJAK awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan.
PADA umumnya, partai-partai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 juga mencantumkan program pengentasan kemiskinan sebagai program utama dalam platform mereka. Pada masa Orde Baru, walaupun mengalami pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, yaitu rata-rata sebesar 7,5 persen selama tahun 1970-1996, penduduk miskin di Indonesia tetap tinggi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 1996 masih sangat tinggi, yaitu sebesar 17,5 persen atau 34,5 juta orang. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan banyak ekonom yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada
akhirnya mengurangi penduduk miskin.
Perhatian pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan pada pemerintahan reformasi terlihat lebih besar lagi setelah terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Meskipun demikian, berdasarkan penghitungan BPS, persentase penduduk miskin di
Indonesia sampai tahun 2003 masih tetap tinggi, sebesar 17,4 persen, dengan jumlah penduduk yang lebih besar, yaitu 37,4 juta orang. Bahkan, berdasarkan angka Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2001, persentase keluarga miskin (keluarga prasejahtera dan sejahtera I) pada 2001 mencapai 52,07 persen, atau lebih dari separuh jumlah keluarga di Indonesia. Angka- angka ini mengindikasikan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan selama ini belum berhasil mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.

Penyebab kegagalan
Pada dasarnya ada dua faktor penting yang dapat menyebabkan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pertama, program- program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin.Hal itu, antara lain, berupa beras untuk rakyat miskin dan program
jaring pengaman sosial (JPS) untuk orang miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan.
Program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah ini justru dapat memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin. Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan
mampu membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanen. Di lain pihak, program-program bantuan sosial ini juga dapat menimbulkan korupsi dalam penyalurannya. Alangkah lebih baik apabila dana-dana bantuan tersebut langsung
digunakan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), seperti dibebaskannya biaya sekolah, seperti sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), serta dibebaskannya biaya- biaya pengobatan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).
Faktor kedua yang dapat mengakibatkan gagalnya program penanggulangan kemiskinan adalah kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri sehingga program-program pembangunan yang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan, yang penyebabnya berbeda-beda secara lokal.
Sebagaimana diketahui, data dan informasi yang digunakan untuk program-program penanggulangan kemiskinan selama ini adalah data makro hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS dan data mikro hasil pendaftaran keluarga prasejahtera dan sejahtera I oleh BKKBN.
Kedua data ini pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan perencanaan nasional yang sentralistik, dengan asumsi yang menekankan pada keseragaman dan fokus pada indikator dampak. Pada kenyataannya, data dan informasi seperti ini tidak akan dapat mencerminkan tingkat keragaman dan kompleksitas yang ada di Indonesia sebagai negara
besar yang mencakup banyak wilayah yang sangat berbeda, baik dari segi ekologi, organisasi sosial, sifat budaya, maupun bentuk ekonomi yang berlaku secara lokal.
Bisa saja terjadi bahwa angka-angka kemiskinan tersebut tidak realistis untuk kepentingan lokal, dan bahkan bisa membingungkan pemimpin lokal (pemerintah kabupaten/kota). Sebagai contoh adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur merasa kesulitan dalam menyalurkan beras untuk orang
miskin karena adanya dua angka kemiskinan yang sangat berbeda antara BPS dan BKKBN pada waktu itu.
Di satu pihak angka kemiskinan Sumba Timur yang dihasilkan BPS pada tahun 1999 adalah 27 persen, sementara angka kemiskinan (keluarga prasejahtera dan sejahtera I) yang dihasilkan BKKBN pada tahun yang sama mencapai 84 persen. Kedua angka ini cukup menyulitkan pemerintah dalam menyalurkan bantuan-bantuan karena data yang digunakan untuk target sasaran rumah tangga adalah data BKKBN, sementara alokasi bantuan didasarkan pada angka BPS. Secara konseptual, data makro yang dihitung BPS selama ini dengan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) pada dasarnya (walaupun belum sempurna) dapat digunakan untuk memantau perkembangan serta perbandingan penduduk miskin antardaerah. Namun, data makro tersebut mempunyai keterbatasan karena hanya bersifat indikator dampak yang dapat digunakan untuk target sasaran geografis, tetapi tidak dapat digunakan untuk target sasaran individu rumah tangga atau keluarga miskin. Untuk target sasaran rumah tangga miskin, diperlukan data mikro yang dapat menjelaskan penyebab kemiskinan secara lokal, bukan secara agregat seperti
melalui model-model ekonometrik.
Untuk data mikro, beberapa lembaga pemerintah telah berusaha mengumpulkan data keluarga atau rumah tangga miskin secara lengkap, antara lain data keluarga prasejahtera dan sejahtera I oleh BKKBN dan data rumah tangga miskin oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Meski demikian, indikator- indikator yang dihasilkan masih terbatas pada identifikasi rumah tangga. Di samping itu, indikator-indikator tersebut selain tidak bisa menjelaskan penyebab kemiskinan, juga masih bersifat sentralistik dan seragam-tidak dikembangkan dari kondisi akar rumput dan belum tentu mewakili
keutuhan sistem sosial yang spesifik-lokal.

Strategi ke depan
Berkaitan dengan penerapan otonomi daerah sejak tahun 2001, data dan informasi kemiskinan yang ada sekarang perlu dicermati lebih lanjut, terutama terhadap manfaatnya untuk perencanaan lokal. Strategi untuk mengatasi krisis kemiskinan tidak dapat lagi dilihat dari satu dimensi saja (pendekatan ekonomi), tetapi memerlukan
diagnosa yang lengkap dan menyeluruh (sistemik) terhadap semua aspek yang menyebabkan kemiskinan secara lokal. Data dan informasi kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan serta pencapaian tujuan atau sasaran dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, baik di tingkat nasional, tingkat kabupaten/kota, maupun di tingkat komunitas.
Masalah utama yang muncul sehubungan dengan data mikro sekarang ini adalah, selain data tersebut belum tentu relevan untuk kondisi daerah atau komunitas, data tersebut juga hanya dapat digunakan sebagai indikator dampak dan belum mencakup indikator-indikator yang dapat menjelaskan akar penyebab kemiskinan di suatu daerah atau komunitas.
Dalam proses pengambilan keputusan diperlukan adanya indikator-indikator yang realistis yang dapat diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan dan program yang perlu dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan. Indikator tersebut harus sensitif terhadap fenomena-fenomena kemiskinan atau kesejahteraan individu, keluarga, unit-unit sosial yang lebih besar, dan wilayah.
Kajian secara ilmiah terhadap berbagai fenomena yang berkaitan dengan kemiskinan, seperti faktor penyebab proses terjadinya kemiskinan atau pemiskinan dan indikator-indikator dalam pemahaman gejala kemiskinan serta akibat-akibat dari kemiskinan itu sendiri, perlu dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota dengan dibantu para peneliti perlu mengembangkan sendiri sistem pemantauan
kemiskinan di daerahnya, khususnya dalam era otonomi daerah sekarang. Para peneliti tersebut tidak hanya dibatasi pada disiplin ilmu ekonomi, tetapi juga disiplin ilmu sosiologi, ilmu antropologi, dan lainnya.

Belum memadai
Ukuran-ukuran kemiskinan yang dirancang di pusat belum sepenuhnya memadai dalam upaya pengentasan kemiskinan secara operasional di daerah. Sebaliknya, informasi-informasi yang dihasilkan dari pusat tersebut dapat menjadikan kebijakan salah arah karena data tersebut tidak dapat mengidentifikasikan kemiskinan sebenarnya yang terjadi
di tingkat daerah yang lebih kecil. Oleh karena itu, di samping data kemiskinan makro yang diperlukan dalam sistem statistik nasional, perlu juga diperoleh data kemiskinan (mikro) yang spesifik daerah. Namun, sistem statistik yang dikumpulkan secara lokal tersebut perlu diintegrasikan dengan sistem statistik nasional sehingga
keterbandingan antarwilayah, khususnya keterbandingan antarkabupaten dan provinsi dapat tetap terjaga. Dalam membangun suatu sistem pengelolaan informasi yang berguna
untuk kebijakan pembangunan kesejahteraan daerah, perlu adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam penyediaan dana secara berkelanjutan. Dengan adanya dana daerah untuk pengelolaan data dan informasi kemiskinan, pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi pemborosan dana dalam pembangunan sebagai akibat dari kebijakan yang
salah arah, dan sebaliknya membantu mempercepat proses pembangunan melalui kebijakan dan program yang lebih tepat dalam pembangunan. Keuntungan yang diperoleh dari ketersediaan data dan informasi statistik tersebut bahkan bisa jauh lebih besar dari biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan pengumpulan data tersebut. Selain
itu, perlu adanya koordinasi dan kerja sama antara pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder), baik lokal maupun nasional atau internasional, agar penyaluran dana dan bantuan yang diberikan ke masyarakat miskin tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
Ketersediaan informasi tidak selalu akan membantu dalam pengambilan keputusan apabila pengambil keputusan tersebut kurang memahami makna atau arti dari informasi itu. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kemampuan teknis dari pemimpin daerah dalam hal penggunaan informasi untuk manajemen.
Sebagai wujud dari pemanfaatan informasi untuk proses pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan pembangunan di daerah, diusulkan agar dilakukan pemberdayaan pemerintah daerah, instansi terkait, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pemanfaatan informasi untuk kebijakan program. Kegiatan ini dimaksudkan agar para pengambil keputusan, baik pemerintah daerah, dinas-dinas pemerintahan terkait, perguruan tinggi, dan para LSM, dapat menggali informasi yang tepat serta
menggunakannya secara tepat untuk membuat kebijakan dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai. Pemerintah daerah perlu membangun sistem pengelolaan informasi yang menghasilkan segala bentuk informasi untuk keperluan pembuatan
kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan yang sesuai. Perlu pembentukan tim teknis yang dapat menyarankan dan melihat pengembangan sistem pengelolaan informasi yang spesifik daerah. Pembentukan tim teknis ini diharapkan mencakup pemerintah daerah dan instansi terkait, pihak perguruan tinggi, dan peneliti lokal maupun
nasional, agar secara kontinu dapat dikembangkan sistem pengelolaan informasi yang spesifik daerah.
Berkaitan dengan hal tersebut, perlu disadari bahwa walaupun kebutuhan sistem pengumpulan data yang didesain, diadministrasikan, dianalisis, dan didanai pusat masih penting dan perlu dipertahankan, sudah saatnya dikembangkan pula mekanisme pengumpulan data untuk kebutuhan komunitas dan kabupaten.
Mekanisme pengumpulan data ini harus berbiaya rendah, berkelanjutan, dapat dipercaya, dan mampu secara cepat merefleksikan keberagaman pola pertumbuhan ekonomi dan pergerakan sosial budaya di antara komunitas pedesaan dan kota, serta kompromi ekologi yang meningkat.

(Hamonangan Ritonga Kepala Subdit pada Direktorat Analisis Statistik, Badan Pusat Statistik)

Tanggapan

Program-program yang dilaksanakan pemerintah tidak membangun masyarakat miskin, malah memanjakan mereka dengan bantuan-bantuan yang membuat masyarakat tidak berusaha untuk mengubah nasib mereka. Dengan adanya subsidi tiap bulan oleh pemerintah serta adanya
program beras miskin, masyarakat akan ketergantungan akan bantuan pemerintah. Nantinya saat bantuan tersebut dihentikan, masyarakat akan menuntut pemerintah untuk memberikan bantuan yang lebih besar lagi karena sudah ketergantungan bantuan dari pemerintah.

Langkah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah adalah mensudsidi sekolah agar anak-anak yang kurang mampu untuk bersekolah dapat bersekolah dengan biaya rendah.
Pada kenyataannya biaya sekolah yang telah di subsidi namun buku-buku pelajaran yang di butuhkan di kenakan tarif yang tinggi. Sehingga tetap saja masyarakat yang kekurangan tidak dapat mengikuti jenjang sekolah dasar.

Permasalahannya adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat yang peduli akan pendidikan sehingga menghasilkan penerus bangsa yang miskin akan pengetahuan serta kurangnya program pemerintah guna memberdayakan masyarakat lewat pendidikan. Program yang kini dilaksanakan oleh pemerintah hanya akan membuat masyarakat bergantung pada subsidi yang diberikan sehingga tidak ada motivasi untuk berusaha keluar dari kemiskinan.

Kita sebagai manusia yang memiliki wawasan luas dan mengerti apa yang sedang terjadi di negara ini sewajarnya mengubah daya fikir kita lebih maju lagi. Menghargai pendidikan sebagai salah satu modal paling utama dalam mengurangi tingkat kemiskinan merupakan langkah utama sehingga pendidikan menjadi prioritas utama dalam kehidupan.
Secara umum negara-negara miskin berakar dari rendahnya tingkat pendidikan serta tingginya tingkat pertumbuhan penduduk. Kini langkah program KB serta sosialisasi penggunaan kondom yang sedang di kampanyekan besar-besaran merupakan langkah tepat dalam menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk. Namun langkah guna menurunkan tingkat kebodohan di negara ini kurang nyata, sehingga tetap saja negara ini masih miskin.

Untuk itu kita sebagai mahasiswa yang sadar akan pentingnya pendidikan hendaknya fokus terhadap proses belajar. Agar generasi selanjutnya dapat mencontoh dari kesuksesan yang kita capai dengan berfokus pada pendidikan.

"Kita merupakan generasi pelopor pemutus kemiskinan di Indonesia."

Feed your mind...

Sekilas Kegiatan Pendataan Rumah Tangga Miskin

2007-05-01T18:55:00.000-07:00

Tugas Artikel : Ekonomi Pembangunan
Nama : Ajat. S
NPM : 05-031

Pendataan RTM Tinggal Kenangan
Pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2007 pukul 08:30 selesai senam pagi yang dilaksanakan rutin satu minggu sekali oleh Bupati Karawang Drs. Dadang.S. Moechtar bersama para pegawainya. Dan dengan serta merta Bupati Karawang yang didampingi para dosen baik dari UNSIKA maupun STMIK KHARISMA langsung melepas 300 orang mahasiswa/i untuk mendata Rumah Tangga Miskin masyarakat kabupaten Karawang yang tersebar dalam 30 kecamatan. Dan kebetulan mahasiswa/i Fakultas Ekonomi UNSIKA mendapat tugas 9 kecamatan dari 30 kecamatan yang ada di kabupaten Karawang mulai dari Kecamatan Rawamerta sampai Ujung Utara kota Karawang tepatnya Kecamatan Pakis Jaya.

Pada dasarnya Bupati melibatkan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi di dalam pendataan RTM tahun 2007 ini, untuk memvalidasi data tentang angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Karawang yang sebelumnya mengacu pada data statistik bantuan langsung tunai tahun 2006 yang menimbulkan keributan serta pengrusakan oleh masyarakat desa terhadap fasilitas kantor kepala desa. Memang ironis kota yang kerap sekali disebut sebagai Kota Lumbung Padi Jawa Barat ini, masih ditemukan masyarakatnya yang mengalami kemiskinan bahkan ada yang mengalami derita gizi buruk, sebut saja Bunga (nama samaran) yang baru berusia 9 tahun ini berat tubuhnya sekitar 10 kg yang bertempat tinggal di desa Mekar Jaya kecamatan Rawamerta dan dia hanya
mendapat bantuan dari pemerintah kecamatan sebesar Rp.300.000/bulan dari dana yang dianggarkan sebesar Rp.1.200.000/bulan dari pemerintah daerah.Dan tidak menutup kemungkinan hal ini menimpa pada kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten karawang.Dan hal ini sesuai dengan pepatah "anak ayam mati di lumbung padi". Sungguh
mengherankan namun itu suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri oleh semua pihak khususnya pemerintah daerah harus senantiasa peduli terhadap warganya yang mengalami penderitaan.

Dengan melibatkan mahasiswa/i dalam pendataan RTM pada tahun 2007 ini, diharapkan bisa bekerja secara profesional dengan tidak memihak sektor pemerintah maupun masyarakat yang ingin di cap sebagai Rumah Tangga Miskin Tahun 2007, akan tetapi penyemprotan ini benar-benar tertuju pada masyarakat yang berhak dengan mengacu pada standar yang telah ditentukan sebelumnya.

Pendataan RTM telah selesai namun hasil dari tindak lanjut pendataan Rumah Tangga Miskin 2007 oleh pemerintah daerah belum nyata hasilnya dan masih mengundang tanda tanya besar "apakah hasil dari pendataan RTM ini sesuai dengan keinginan masyarakat? atau hanya sekedar menina bobokan masyarakat dengan janji-janji belaka!".

2007-04-30T05:03:00.001-07:00

Photobucket Album

Negara Maju dan Negara Berkembang

2007-04-29T21:21:00.000-07:00

Yosua Mario Hadi

Negara maju adalah sebutan untuk negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata. Kebanyakan negara dengan GDP per kapita tinggi dianggap negara berkembang. Namun beberapa negara telah mencapai GDP tinggi melalui eksploitasi sumber daya alam (seperti Nauru melalui pengambilan phosphorus) tanpa mengembangkan industri yang beragam dan ekonomi berdasarkan-jasa tidak dianggap memiliki status 'maju'.
Pengamat dan teoritis melihat alasan yang berbeda mengapa beberapa negara (dan lainnya tidak) menikmati perkembangan ekonomi yang tinggi. Banyak alasan menyatakan perkembangan ekonomi membutuhkan kombinasi perwakilan pemerintah (atau demokrasi), sebuah model ekonomi pasar bebas, dan sedikitnya atau ketiadaan korupsi. Beberapa memandang negara kaya menjadi kaya karena eksploitasi dari negara miskin di masa lalu, melalui imperialisme dan kolonialisme, atau di masa sekarang, melalui proses globalisasi.

Negara berkembang adalah sebuah negara dengan rata-rata pendapatan yang rendah, infrastruktur yang relatif terbelakang, dan indeks perkembangan manusia yang kurang dibandingkan dengan norma global. Istilah ini mulai menyingkirkan Dunia Ketiga, sebuah istilah yang digunakan pada masa Perang Dingin. Perkembangan mencakup perkembangan sebuah infrastruktur modern (baik secara fisik maupun institusional) dan sebuah pergerakan dari sektor bernilai tambah rendah seperti agrikultur dan pengambilan sumber daya alam. Negara maju biasanya memiliki sistem ekonomi berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menahan-sendiri.
Penerapan istilah 'negara berkembang' ke seluruh negara yang kurang berkembang dianggap tidak tepat bila kasus negara tersebut adalah sebuah negara miskin, yaitu negara yang tidak mengalami pertumbuhan situasi ekonominya, dan juga telah mengalami periode penurunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pembangunan Ekonomi

2007-04-29T21:17:00.000-07:00

Yosua Mario Hadi

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara.

Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional[1]. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, dan teknik.

Faktor

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, namun pada hakikatnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor nonekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan. Sumber daya alam, yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut, sangat mempengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Sementara itu, keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi (disebut juga sebagai proses produksi). Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada.

Sementara itu, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang- barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Faktor nonekonomi mencakup kondisi sosial kultur yang ada di masyarakat, keadaan politik, dan sistem yang berkembang dan berlaku.

Potensi dan Kontribusi UKM terhadap Perekonomian

2007-04-29T21:15:00.000-07:00

Usaha kecil dan menengah (UKM) memegang peranan penting dalam ekonomi Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha (establishment) maupun dari segi penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPS dan Kantor Menteri Negara untuk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menegkop & UKM), usaha-usaha kecil termasuk usaha-usaha rumah tangga atau mikro (yaitu usaha dengan jumlah total penjualan (turn over) setahun yang kurang dari Rp. 1 milyar), pada tahun 2000 meliputi 99,9 persen dari total usaha-usaha yang bergerak di Indonesia. Sedangkan usaha-usaha menengah (yaitu usaha-usaha dengan total penjualan tahunan yang berkisar antara Rp. 1 Milyar dan Rp. 50 Milyar) meliputi hanya 0,14 persen dari jumlah total usaha. Dengan demikian, potensi UKM sebagai keseluruhan meliputi 99,9 per sen dari jumlah total usaha yang bergerak di Indonesia. Besarnya peran UKM ini mengindikasikan bahwa UKM merupakan sektor usaha dominan dalam menyerap tenaga kerja. Berdasarkan survei yang dilakukan BPS (2000), pad a tahun 1999 usaha-usaha kecil (termasuk usaha rumah tangga) mempekerjakan 88,7 persen dari seluruh angkatan kerja Indonesia., sedangkan usaha menengah mempekerjakan sebanyak 10,7 persen. Ini berarti bahwa UKM mempekerjakan sebanyak 99,4 persen dari seluruh angkatan kerja Indonesia. Disamping ini nilai tambah bruto total yang dihasilkan usaha-usaha kecil secara keseluruhan meliputi 41,9 per sen dari Produk Domestik Bruto (POB) Indonesia pada tahun 1999, sedangkan usaha-usaha menengah secara keseluruhan menghasilkan 17,5 persen dari POB (Iihat juga Thee Kian Wie, 2001). Dengan demikian, nilai tambah bruto total yang dihasilkan UKM secara keseluruhan hampir sebesar 60 persen dari POB.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL MASIH ABSURB

2007-04-29T20:00:00.000-07:00

TUGAS MATA KULIAH EKONOMI PEMBANGUNAN
NAMA     :  YANTI DWI INDARTI
NPM      :  05411-015
SEMESTER :  4 (EMPAT)





RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL MASIH ABSURB

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas,
Paskah Suzeta, menyatakan Indonesia tahun 2025 akan mencapai titik
kemandirian di segala bidang. Baik di sektor ekonomi maupun sektor
yang lainnya. Keyakinan ini muncul ketika pemerintah bersama
DPR "berhasil" merumuskan Visi Indonesia dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang diisahkan 2007.
Ketika kita dalami RPJPN ini tak ubahnya seperti Rencana Pembangunan
Lima Tahun (Repelita) milik orde baru. Dimana secara konsepnya
pembangunan dilaksanakan secara periodik. Dalam pelita VI, Indonesia
hampir saja melakukan tinggal landas. Namun karena terjadi perubahan
konstalasi politik, akhirnya kandas di ujung landasan. Dalam
Repelita yang menjadi titik utama pembangunan adalah di sektor
agraris. Tiap-tiap tahapan, jika diperhatikan pastilah ada unsur
swasembada pangan.
Dengan RPJPN ini pembangunan Indonesia diharapkan akan lebih
terarah. Target, harapan maupun tujuan semoga akan lebih jelas.
Mengingat perkembangan globalisasi mengharapkan Indonesia semakin
pro-aktif dalam melakukan berbagai perubahan secara konstruksi.
Namun jika kita amati Visi Indonesia 2025 ini, ada beberapa
permasalahan di dalamnya. Pertama, tidak adanya main focus yang
digarap secara lebih mendalam. Jika Malaysia dengan Visi 2020-nya
mentargetkan sebagai Negara telekomunikasi termaju, maka dalam RPJPN
belum termaktub arahan yang ingin dicapai.
RPJPN mencantumkan, Indonesia ke depan harus menjadi mandiri. Namun
tidak disebutkan dalam bidang apa. Seharusnya ada sebuah identitas
bangsa yang menjadi fokus garapan utama yang menjadi titik penekanan
konsentrasi kerja. Sebagai contohnya, sebagian besar wilayah
Indonesia berupa lautan. Apalagi laut Indonesia dikaruniai dengan
barbagai macam kekayaan luar biasa. Jika dalam RPJPN disebutkan
jelas, bahwa Indonesia 2025 adalah negara maritim dan konsisten
menggarapnya, maka kemakmuran pun bisa datang dengan sendirinya.
Dari realita yang ada fokus konsentrasi dalam RPJPN harus ada. Ini
untuk menentukan konsentrasi kerja pembangunan. Berkaca pada
repelitanya orde baru, ada sebuah sector utama yang dikhususkan.
Yaitu sektor pertanian pangan. Dalam tahapan reliata, minimal salah
satu butirnya mengatur tentang pertanian. Alhasil pada tahun 1984
Indonesia pernah menjadi negara dengan swasembada beras.
Permasalahan berikutnya adalah masalah politik. Tiap lima tahun
sekali, Indonesia melaksanakan pemilu. Apalagi berdasarkan ketentuan
yang baru, tidak ada kesempatan rezimisasi lagi. Batasan seseorang
menduduki kursi presiden hanya dua kali periode. Sejak 2005 Presiden
SBY telah menduduki kursi tersebut, hingga tahun 2009 nanti dan jika
terpilih kembali hingga 2014. secara otomatis jika penguasa
berganti, maka programpun akan berbeda pula. Meskipun dalam RPJPN
ini sudah diperkuat dengan Undang-undang, namun tetap akan mengalami
perubahan yang krusial. Jika tidak ada kesepakatan politis mengenai
hal ini, maka arah pembangunan tiap lima tahun pun akan berganti.
Bila ini terjadi, maka kontinuitas program pembangunan tidak akan
terjamin. Sebagai solusinya adalah harus ada kesepakatan politis
antar seluruh elemem bangsa mengenai hal ini, RPJPN harus diletakkan
sebagai landasan utama dalam melaksanakan pembangunan nasional,
bukan hanya sebagai tekad. Kesepakatan ini diharapkan menjadi sebuah
piagam bersama.
Permasalahan ketiga adalah utang Indonesia. Dengan diterbitkannya
Surat Utang Negara (SUN) ataupun Surat Berharga Negara (SBN)
lainnya, maka secara otomatis pula Indonesia mempunyai utang dalam
durasi waktu tertentu. Ditambah lagi masa tenor berbagai instrument
keuangan tersebut beragam. Jadi konsep kemandirian yang ditawarkan
oleh RPJPN masih terlalu absurb. Jika kebijakan penerbitan ORI
maupun instrumen lainnya masih dianggap sebagai solusi pembiayaan,
maka dalam beberapa waktu ke depan Indonesia masih akan terikat
utang. Apalagi ke depan, Departemen Keuangan masih akan gencar
menerbitkan instrumen tersebut. Semakin maraknya transaksi instrumen
keuangan di Indonesia, mengindifikasikan sektor riil akan semakin
terpuruk. Dengan BI Rate sembilan persen, maka SBI dan instrumen
keuangan sejenisnya masih sangat menarik sebagai medium investasi.
Jika pemerintah ingin mandiri, maka BI Rate secara bertahap harus
diturunkan. Diharapkan dengan penurunan ini akan memicu pengalihan
dana ke sektor riil. Selama ini dana investasi yang tidur di Bank
Indonesia (BI) ini sudah triliunan rupiah. Namun jika BI Rate
diturunkan secara drastis, yang perlu diwaspadai adalah adanya
capital flight. Dimana dana tersebut akan dilarikan untuk investasi
ke luar negeri karena dianggap lebih menjanjikan. Oleh karenanya,
penurunan ini harus bersifat bertahap dengan memperhatikan berbagai
aspek.

Sumber/ Bahan : Surat kabar Pelita terbit tanggal 25 april 2007

TARIK ULUR RESHUFFLE  STABILITAS EKONOMI NASIONAL TERGANGGU

Perombakan (reshuffle) kabinet dan tarik ulur waktu pelaksanaannya
berdampak negatif terhadap denyut nadi perekonomian nasional.
Stabilitas dan ketidakpastian ekonomi pun sangat terganggu, karena
pasar menunggu kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait
perombakan kabinet. Demikian diungkapkan pengamat ekonomi dari Indef
Imam Sugema. Menurut Imam, tarik ulur waktu reshuffle kabinet oleh
presiden SBY menimbulkan ketidakpastian di bidang ekonomi. Pasalnya,
para pelaku usaha tentu akan berdebar-debar menantikan posisi para
menteri di bidang ekonomi tersebut.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan Presiden SBY untuk memilih
para menterinya di bidang ekonomi. Biasanya hal ini akan terkait
dengan reaksi pasar nantinya. Jika yang dipilih adalah sosok yang
kredibel, tentu akan diterima oleh pasar. Dan akan berdampak positif
bagi pertumbuhan ekonomi. Namun bila tidak, maka dampak negatif yang
akan timbul.
Ada dua hal yang harus dicermati Presiden SBY saat akan menentukan
pilihan. Pertama, menteri yang ada harus paham dengan kondisi
ekonomi, bukan hanya pada tataran berpikir saja, tetapi dalam
tataran bertindak. Kedua, yang dibutuhkan adalah menteri yang dapat
memberikan kepastian tentang pengurangan pengangguran, penciptaan
lapangan kerja, pertumbuhan laju investasi, hingga masalah moneter
dalam bidang pertumbuhan ekonomi. Jika para menteri yang dipilih
tidak sesuai, tentu akan membuat stabilitas ekonomi terganggu.
Akibatnya pelaku usaha menjadi tidak nyaman berusaha yang berbuntut
pula pada rendahnya pendapatan nasional
Rencana Reshuffle kabinet mau tak mau memberikan dampak negatif.
Kini, berbagai kebijakan pemerintah ke sektor industri banyak tidak
sinkron. Berbagai instansi menerbitkan kebijakan sendiri-sendiri,
padahal itu sangat kontra produktif, ungkap Sekjen Gabungan
Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Toto Dirgantoro. Industri baja
misalnya, Menteri KLH mengeluarkan kebijakan sendiri, sedangkan
Menteri Perindustrian juga menerbitkan kebijakan yang membuat
prokontra. Akibat semua itu, ekspor baja asal Indonesia menjadi
terhambat. Paling tidak, order ekspor yang sudah ada pun tak bisa
dikirimkan sesuai jadwal yang ditentukan.
Kalau mau Reshuffle kabinet, Presiden SBY hendaknya bersikap tegas.
Kalau iya segera umumkan, atau sebaliknya juga harus disampaikan ke
publik. Dengan begitu, kinerja para menteri bisa lebih enak dan
fokus. Implikasinya, kebijakan yang seharusnya bisa keluar, tak
harus ditunda-tunda, karena ini juga akan mengganggu pelaku usaha.
Jika Presiden SBY masih menggantung seperti sekarang ini, para
pelaku usaha juga menahan diri. Masalahnya kalau mau investasi,
jangan-jangan ada perubahan kebijakan. Proyek yang sudah dimulai
terpaksa jalannya lambat karena ada keraguan yang tinggi di kalangan
pelaku usaha. Makin lama menggantung reshuffle, dampaknya kian buruk
termasuk ke sektor riil. Sementara itu, pengamat keuangan Dandossi
Matram menilai, isu reshuffle kabinet terakhir ini hampir tak
berdampak negatif ke sektor moneter. Buktinya, indikasi makro
ekonomi masih bagus, inflasi turun, suku bunga SBI rendah (masih
berpotensi turun lagi dan indeks harga saham gabungan/ ISHG justru
menguat). Kurs rupiah juga stabil, sehingga tak begitu berpengaruh
pada investasidi sektor riil. Menurutnya, pemerintahan SBY dari sisi
moneter cukup memberikan perubahan yang bagus, walaupun belum
optimal.

Sumber / Bahan : Surat Kabar Batak Pos terbit tanggal 24 dan 25
April 2007

IGOS, "Software" Gratis Buatan Anak Negeri

2007-02-25T22:58:00.000-08:00

DI Bandung, kalau perlu perangkat lunak (software) murah memang tidak perlu susah-susah. Di beberapa titik, seperti di Jln. Ganesha dan beberapa pertokoan komputer, dengan merogoh kocek Rp 10.000,00 hingga Rp 25.000,00 program apa pun yang diperlukan hampir pasti tersedia. Sesekali mobil aparat lewat, berhenti sebentar dan meluncur lagi.

Mungkin itulah mengapa, Indonesia masuk dalam "tiga besar" dari 20 negara dengan tingkat pembajakan tertinggi yang dilansir lembaga riset IDC dan BSA (Aliansi Industri Perangkat Lunak). Atau ini pula yang membuat munculnya laporan tahun 2005, bahwa 87 persen perangkat lunak yang ada di Indonesia adalah produk bajakan.

Di tengah ruwetnya penanganan pembajakan software (sampai masalah sosial dan hukum), percayalah, satu-satunya cara menghilangkan pembajakan adalah dengan menggunakan software legal. "Nah, konsekuensi dari menggunakan software legal, tinggal beli lah software legal. Dan jika beli software legal, satu pilihannya tidak banyak, dan kebetulan pilihan yang ada tidak banyak ini tidak murah," kata Dr. Richard Mengko, Staf Ahli Menristek Bidang Information and Communication Technology (ICT).

Di negara seperti Indonesia, menurut Richard, pemerintah harus berpikir memberikan alternatif. "Kalau soal kekurangan energi, harus dicarikan teknologi alternatif. Nah, itu melahirkan ide mendorong terbentuknya IGOS. Semangatnya, kita perlu memiliki jalan yang cerdas, bukan jalan pintas." IGOS yang disebut, memiliki nama lengkap Indonesia Go Open Source (IGOS) Nusantara 2006. Open source software (OSS) boleh dibilang merupakan salah satu jawaban atas isu global tentang ICT, berlakunya undang-undang hak atas kekayaan intelektual, dan kesenjangan teknologi informasi di masyarakat.

OSS sendiri bisa didefinisikan sebagai perangkat lunak yang dikembangkan secara bersama, bebas alias gratis. OSS yang paling populer misalnya Linux. IGOS Nusantara 2006 adalah perangkat lunak desktop turunan Linux Fedora Core 5. Kemampuannya, menurut Kepala Bidang Analisis Pengembangan Piranti Lunak Kementerian Ristek, Kemal Prihatman, sudah cukup teruji. Apalagi sekadar mengoperasikan aplikasi perkantoran open office, pengelolaan teks, database, spreadsheet, dan presentasi. Masih bisa juga untuk aplikasi GIMP untuk pengelolaan file grafis, aplikasi Firefox untuk internet browsing, aplikasi Thunderbird untuk e-mail, serta aplikasi GAIM untuk chatting.

"Untuk pengembangan, kami juga memiliki labolatorium test bed IGOS," kata Kemal. Laboratorium test bed IGOS merupakan sarana untuk pengujian perangkat lunak berbasis open source yang dilengkapi dengan peralatan untuk pengujian/uji coba komponen dari aplikasi open source.

IGOS sebenarnya dirintis melalui penandatanganan deklarasi bersama lima kementerian, yaitu Kementerian Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Pendayagunaan Aparatur Negara, Kehakiman dan HAM, dan Pendidikan Nasional, 30 Juni 2004. Deklarasi tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa OSS ini menjadi strategi nasional dalam mempercepat penguasaan teknologi informasi di Indonesia.

Menristek beri contoh

Tingkat kesempurnaan perangkat lunak yang dikembangkan LIPI dan Menristek ini, menurut Richard, sudah mendekati perangkat lunak biasa. "Kalau hanya sebuah operating system, spreadsheet, presentasi, browsing, itu sudah dicoba, sudah dibuktikan tidak ada bedanya, hanya

letak-letak icon saja. Sama dengan Bapak hari ini memakai Toyota, besok Mercedes terus bingung, lho rem tangannya di mana, remnya pindah. Tapi kan pasti semua mobil punya rem tangan. Bedanya itu," paparnya.

Diakui Richard, kendala terbesar adalah bagaimana IGOS bisa digunakan secara masif. "Kita sulit menjual obat rambut hitam kalau kita sendiri beruban. Bukan kendala lah, tapi perlu upaya lebih besar agar sistem ini dipakai. Feedback kan dari pengguna, kalau kita yang bikin pasti sudah hebat. Dan ini akan dikembangkan terus dengan arah yang benar, sehingga menjadi produk yang benar-benar qualified," katanya.

Di Kementerian Ristek, IGOS sudah dipakai dalam operasional sehari-hari. Asisten Deputi Promosi dan Komersialisasi Iptek, Dra. Dewi Odjar Ratna Komala, M.M. mengaku tak terlalu sulit "bermigrasi" . "Untuk ukuran saya yang sudah tua dan sulit kalau harus belajar yang baru, ternyata bisa juga," kata Dewi di sela-sela peluncuran IGOS Nusantara 2006, IGOS-Source dan Lab IGOS Test Bed di Jakarta, Senin (4/12).

Penghematan biaya

Semangat "be legal" dan mendapatkan perangkat yang murah ini tampak dilakukan serius. Berapa penghematan yang bisa dilakukan, sambil tidak ketinggalan teknologi akan sangat besar. Biaya belanja software komersial tidak sekadar pembelian untuk program dasar. "Kita harus
keluar uang lagi untuk beli program-program tambahan. Belum lagi kalau keluar program baru, semuanya harus diganti," kata Kemal.

Dari informasi yang didapat, Unpad misalnya menghabiskan biaya Rp 300 juta per tahun untuk membayar software. Tentu saja banyak institusi swasta atau pemerintah yang bisa menghemat biaya. "Kalau menggunakan IGOS ini, biaya yang keluar paling untuk pelatihan saja, tidak perlu
sebesar itu," kata Dewi.

Selain aspek legal dan penghematan, sirkulasi keuangan negara dan peningkatan SDM menjadi fokus dari penggunaan IGOS. "Pertama be legal, kedua jangan digital divide, banyak di pulau-pulau lain yang keadaannya berbeda. Kalau kita biarkan, kapan mereka mau pinter, dan
jangan lupa industri lokal. Regulasi dengan penguasaan teknologi, dengan lahirnya industri itu sesuatu yang nyambung. Untuk apa kita bikin benda baru yang terpaksa kita impor 100 persen. Lebih baik kita tunggu saja 10 tahun. Nah, cerita itu, be legal, digital divide dan bagaimana menumbuhkan industri lokal itu. Industri lokal itu, antara lain yang bikin program itu kan orang indonesia. Semua lokal kan.

Buktinya mereka sekarang pinter bikin IGOS. Dan saya yakin, cukup kita dukung akan muncul versi yang lebih sempurna. Jangan lupa, DOS juga dulu DOS 1 dulu. Begitu sampai DOS 6 baru ngerti, dulu DOS 1 itu bodoh sekali," papar Richard.

Dalam instalasi, tersedia beberapa pilihan yaitu pertama, office dan productivity, tipe instalasi berisi paket-paket software umum untuk keperluan perkantoran dan administrasi. Kedua, software development, pada tipe instalasi ini paket-paket yang berguna untuk kegiatan pemrograman software. Ketiga, web server, tipe ini merupakan tipe khusus digunakan untuk keperluan server pada jaringan. Untuk melengkapi dan penyempurnaan terus-menerus, Kemal menyebut pihaknya menyediakan fasilitas support group, akses melalui situs resmi http://www.igos- nusantara. or.id. Untuk media layanan penyimpan koleksi perangkat lunak untuk pengembang dan media penyebaran kepada pemakai dibangun repositori IGOS (IGOS-Source) . Repositori ini bisa diakses di http://www.igos- source.or. id atau lewat e-mail di helpdesk@igos- source.or. id. "Apabila ingin software-nya, (bisa) dapat di Kantor Ristek (Jln. M.H. Thamrin Jakarta)," tulis pesan singkat dari Ristek.

Biar lebih banyak digunakan, perlu juga dititipkan di penjual program bajakan, di Jln. Ganesha atau pertokoan komputer. Legal, murah, dan mungkin peringkat Indonesia segera menurun atau hilang. Siapa tahu.

Komet dan Asteroid Bisa Hancurkan Bumi

2007-02-25T22:48:00.000-08:00

DI tengah situasi dunia yang terpecah-pecah oleh blok kepentingan ekonomi, politik, dan ideologi, muncul pertanyaan, apakah ada sesuatu yang bisa menyatukan dunia? Sungguh indah bila umat manusia bersatu, saling melindungi, dan mencintai satu dengan yang lain. Ketika nilai universal seperti keadilan, cinta kasih, hak asasi, dan sebagainya mengalami banyak tantangan dan halangan untuk bisa menyatukan umat manusia, keberadaan "musuh bersama"--mungkin- -menjadi cara yang cukup ampuh.

Bumi--tidak seperti digambarkan dalam film-film dan cerita science fiction (scifi)--memang tidak diserang alien. Namun, bahaya komet dan asteroid (K+A) yang bisa menghancurkan kehidupan di Bumi bukan cerita isapan jempol belaka. Contoh populer--namun masih diperdebatkan- -adalah hantaman komet 65 juta tahun lalu yang menciptakan kawah Chicxulub di Yucatan Peninsula, sebelah tenggara Meksiko, telah menghilangkan kehidupan bangsa dinosaurus. Contoh terdekat dalam sejarah modern adalah hantaman komet di Tunguska dataran Siberia pada 30 Juli 1908 yang menimbulkan getaran sejauh 300 km dan kerusakan seluas 2.000 km persegi.

Timbulkan kehancuran total

Di permukaan Bumi sekarang telah ditemukan lebih dari 160 kawah akibat hantaman K+A. Contoh terkenal adalah kawah Barringer (sesuai dengan nama geolog yang mempelajarinya pertama kali), dekat Flagstaff, Arizona, Amerika Serikat. Kawah dengan lebar 1.250 meter, panjang 3.200 meter, dan kedalaman 174 meter, terbentuk antara 30.000 - 50.000 tahun lampau. Kawah raksasa berukuran 70 km juga terbentuk di Manicovagan di Kanada, terjadi pada 210 juta tahun lampau.
Untuk menggambarkan seberapa besar kehancuran bila K+A berdiameter 2,1 km, wilayah yang hancur total mencapai radius 320 km dan hancur sebagian mencapai 960 km, bila K+A berdiameter 8,5 km menghancurkan total 2.200 km dan sebagian 6.600 km, diameter 34 km meluluhlantakkan area dengan radius 1.100 km dan kehancuran global, sedangkan jika diameternya di atas 73 km akan menghancurkan seluruh kehidupan di Bumi.

Tayangan nyata kekuatan tabrakan K+A adalah saat belasan pecahan komet P/Shoemaker- Levy 9 menabrak planet Yupiter pada 16-22 Juli 1994. Terlihat bagaimana pecahan berdiameter beberapa km mampu menciptakan gumpalan atmosfer panas lebih luas dari ukuran Bumi. Sungguh sebuah tayangan yang memiriskan hati. Setelah itu, untuk pertama kalinya ilmuwan AS dan Rusia bertemu di AS dan bahu-membahu guna mencari cara menangkal serangan K+A.

Muncul ide untuk menggunakan rudal nuklir guna menyongsong kehadiran komet sebelum memasuki atmosfer Bumi. Atau menanam bom jauh hari sebelumnya untuk menghancurkan. Juga menggunakan laser. Bahkan menanam roket guna mengubah arah orbit K+A. Hanya, persoalannya adalah kapan tepatnya bahaya itu datang. Seminggu lagi. Sebulan lagi. Setahun lagi. Tidak ada yang bisa memastikan. Upaya yang bisa dilakukan adalah memonitor dan menemukan K+A yang menyimpan bahaya baik melalui teleskop antariksa maupun landas Bumi yang dilakukan astronom profesional maupun amatir.

Selain menimbulkan kehancuran di Bumi, pengaruh penting dari tabrakan K+A adalah menstimulasi pembentukan senyawa organik yang nantinya mendukung terbentuknya kehidupan ketika kedua benda tersebut bergesekan dengan atmosfer Bumi purba. Selain itu, komet telah menjadi sumber air di Bumi. Pandangan yang diyakini sebagian ilmuwan ini, terutama beranjak dari penelitian pascatabrakan proyektil Deep Impact ke komet Tempel 1 pada 4 Juli 2005 yang menyemburkan 250 ribu ton air, memang masih diperdebatkan.

Kajian Charles Cockell, profesor geomikrobiologi dari the Open University UK, terhadap beberapa kawah yang terbentuk akibat tabrakan asteroid seperti kawah Haughton di dataran Artik Kanada dan kawah Chesapeake Bay berdiameter 80 km di AS membuktikan, selain menghancurkan batuan, tabrakan asteroid ternyata menciptakan habitat baru untuk mikroorganisme. Retakan atau celah pada bekas tabrakan menjadi tempat tinggal mikroba.

Terlepas dari pengaruh positif tabrakan tersebut, dalam era di mana kehidupan telah terbentuk dan berbudaya saat ini, justru pengaruh negatiflah yang mengemuka. Kehancuran total menghadang di depan mata, seperti digambarkan dalam film fiksi ilmiah "Deep Impact" dan "Armageddon" . Melalui kedua film ini pula negara AS memperoleh citra positif (dan menempatkan dirinya) sebagai pahlawan dunia ketika banyak negara lain belum menyadari betul bahaya K+A.

Turut membentuk Bumi

Seberapa banyak K+A yang telah menabrak Bumi? Dengan asumsi setiap harinya puluhan ton materi angkasa menghantam Bumi atau lebih dari 20.000 ton per tahun, menunjukkan bahwa materi angkasa tersebut cukup besar. Besaran materi yang "memperkaya" Bumi ini terjadi ketika tata surya dalam kondisi "tenang" yaitu setelah 4,6 miliar tahun pembentukannya. Apalagi pada awal kejadian tata surya ketika proses tabrakan antarprotoplanet dan pertambahan materi protoplanet dengan menarik benda-benda lebih kecil terjadi amat meriah.

Untuk itu, perlu dicatat kajian ilmuwan Jepang dan Universitas Arizona AS seperti termuat dalam majalah Science edisi 16 September 2005 membuktikan adanya era yang disebut Masa Akhir Hujan Tabrakan Asteroid--MAHTA (Late Heavy Bombardment) pada 3,9 miliar tahun lalu ke Bumi. MAHTA dipicu adanya pembersihan sisa materi berukuran kecil pembentuk tata surya dengan ditarik oleh planet gas raksasa terutama Yupiter. Massa Yupiter bertambah, akibatnya kecepatan orbitnya berkurang. Kejadian ini berakibat Yupiter bergerak menuju Matahari (orbitnya memendek). Lebih lanjut, kumpulan asteroid yang berada di Sabuk Asteroid Utama (berada di antara orbit Mars dengan Yupiter) terganggu dan bergerak menuju planet terestrial.

Analisis MAHTA dibuktikan dari keberadaan kawah di dataran tinggi Mars dan Bulan. Analisis batuan Bulan yang dibawa dalam misi Apollo membuktikan bahwa 80 persen kawah Bulan terbentuk akibat tabrakan asteroid. Akibat tabrakan asteroid di Bulan, pecahan materi Bulan menimpa Bumi. MAHTA berakibat terbentuknya lebih dari dari 20.000 kawah di Bulan berdiameter antara 10 km - 1.000 km. MAHTA telah mengubah permukaan Bumi dan Bulan. Analisis batuan tua dan mineral memperlihatkan bahwa batuan itu terbentuk akibat tabrakan.Tidak ada material di permukaan keduanya yang berumur lebih dari 3,9 miliar tahun.

Pasca-MAHTA, banyak asteroid terutama berukuran kecil menjadi asteroid berpotensi bahaya karena bentuk orbitnya berubah lebih memanjang (elongated) dan memotong orbit planet terestrial akibat Efek Yarkovsky sebagai akibat dari perbedaan radiasi matahari yang diserap dan dipancarkan asteroid berukuran kurang dari 20 km dan resonansi orbit Yupiter. Akibatnya, dalam kurun puluhan juta tahun, orbit asteroid berubah.

Penelitian berbeda dilakukan ilmuwan dari California Institute of Technology (Caltech), Southwest Research Institute (SwRI) dan lainnya seperti dimuat dalam majalah Nature edisi 19 Januari 2006 mengenai banyaknya debu-debu antarplanet yang menyelimuti Bumi yang berasal dari tabrakan asteroid. Keberadaan material berisotop Helium 3 menggambarkan Bumi mendapatkan tambahan materi dalam jumlah besar dalam orde waktu jutaan tahun.

Penelitian lapisan debu di dasar Samudra Indonesia dan Atlantik oleh Profesor Ken Farley dari Caltech memberitakan lapisan debu antarplanet yang menimpa Bumi berusia 75 juta tahun dan 8,2 juta tahun. Menurut simulasi komputer, debu yang berusia 8,2 tahun berasal dari pecahnya asteroid berukuran 160 km bernama Veritas.

Asteroid berbahaya

Saat ini ada 800 asteroid yang dekat dengan Bumi (Near-Earth Asteroids) dengan diameter lebih dari 1 km dan 200 di antaranya diklasifikasikan sebagai objek yang berbahaya (potentially hazardous asteroids) karena berjarak kurang dari 5 juta km dari Bumi (13 kali jarak Bumi-Bulan). Selain itu, ada sekira 2.000 asteroid besar dan lebih dari 135 ribu batuan berukuran sekira 100 meter. Orbit asteroid yang melintas dekat planet terestrial bisa berubah akibat gravitasi planet terestrial. Keadaan inilah yang perlu diamati terus-menerus.

Ada beberapa contoh asteroid berbahaya. Asteroid NT7 berdiamater hampir 2 km melintas dekat Bumi pada 1 Februari 2019. Asteroid 2004 MN4 atau Near-Earth Object (NEO) 99942 Apophis pada 13 April 2029 melintas Bumi dengan jarak hanya 5 kali radius Bumi. Pada 2036, asteroid ini dikhawatirkan akan menabrak Bumi. Asteroid berkode 1950 DA akan mendekati Bumi pada 16 Maret 2880 dan berdiameter 1 km. Pada 21 Maret 2014, asteroid 2003 QQ47 berdiameter 1,2 km bermassa 2,6 miliar ton dan berkecepatan 30 km/detik berada di posisi terdekat dengan Bumi dan masih banyak lainnya.

Misi mendatang

Berbagai negara maju, baik sendiri maupun bersama, mengadakan program mengantisipasi bahasa asteroid. Rusia mengadakan program patroli antariksa dengan mengembangkan satelit guna memandu rudal balistik ataupun pilot dalam upaya mencegat asteroid. Dua buah satelit itu
yaitu Sancho dan Hidalgo akan diluncurkan antara 2010 - 2015. Badan Antariksa Eropa (ESA) mengembangkan satelit Don Quijote berdasarkan rekomendasi dari AS dan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Satelit yang dibuat Alcatel Alenia Space, EADS Astrium, dan QinetiQ (UK) ini akan diluncurkan pada 2011. Selain dipergunakan untuk mengantisipasi bahaya asteroid, Don Quijote dipergunakan untuk mempelajari asteroid sebagai rangkaian dari program Cosmic Vision 2015-2025.

Matinya Bahasa Sunda

2007-02-25T22:37:00.000-08:00

khazanah-utama. gif (34786 bytes)
Ketika esai ini ditulis, di tangan saya ada 25 eksemplar Majalah
Sunda Cupumanik (edisi 18/2005-edisi 43/2007). Majalah ini, sejak
edisi 16/2005, menyediakan sebuah rubrik "Kandaga Basa" yang isinya
berupa babasan jeung paribasa. Ruang yang disediakan untuk rubrik ini
dua halaman, setiap edisi diisi rata-rata 15-20 paribasa dan selalu
diberi nomor dalam kurung setelah judul rubriknya. Karena yang ada
pada saya mulai edisi 18, rubrik "Kandaga Basa"-nya bernomor edisi
(3).Oleh Acep Iwan Saidi

Membaca dan menyimak rubrik ini segera akan terkesan pada kita bahwa
betapa cergas dan kreatifnya orang Sunda masa lalu dalam berbahasa.
Cergas sebab mereka tangkas dan terampil menangkap pengalaman hidup
dan memformulasikannya lewat bahasa. Kreatif sebab bahasa yang
diformulasikannya bukan bahasa biasa, melainkan penuh dengan metafora,
efektif, dan selalu mempertimbangkan hukum bunyi sehingga rangkaian
ungkapannya tidak hanya bernas secara substansial, tetapi juga estetik
dalam segi bentuk.

Perhatikan babasan dan paribasa berikut, "kajeun kendor dapon
ngagembol, cara anjing tutung buntut, ngindung ka waktu ngabapa ka
mangsa, ambek nyedek tanaga midek, nulak cangkeng dina kelek, inggis
batan maut hinis rempan batan mesat gobang, dan ti ngongkoak nepi ka
ngungkueuk." Lupakanlah makna ungkapan-ungkapan itu, perhatikan
diksinya yang ketat, dan dengarkan bunyinya yang merdu. Tanpa tahu
maknanya, segera akan muncul kesan betapa bahasa ungkap itu tertata
dengan rapi. Musikalisasi bunyinya juga terdengar harmonis.

Pada tataran filosofis, ungkapan-ungkapan itu jelas menunjukkan sebuah
formulasi atas pengalaman prareflektif. Di situ bahasa tidak sekadar
sarana pendeskripsi realitas, tetapi juga abstraksi dari pengalaman,
bahasa yang telah memergoki pengalaman dan dengan tangkas
menangkapnya. Mari periksa peribahasa berikut, "Piit ngendeuk-ngendeuk
pasir, cecendet mande kiara." Ini jelas sebuah abstraksi atas perilaku
manusia yang tidak pernah mengukur kemampuan dan kualitas dirinya. Ia
menginginkan sesuatu yang tidak mungkin dapat diraihnya. Tampak terang
kepada kita, di situ bahasa telah memiliki rohnya sendiri. Ia masuk ke
ruang transenden, wilayah yang kita anggap tak terbahasakan sebab kita
selalu menganggap bahasa sebatas sarana untuk mendeskripsikan realitas
belaka. Silakan juga periksa beberapa babasan dan paribasa lain
seperti, "Milih-milih rabi, mindah-mindah basa, cul dogdog tinggal
igel, caina herang laukna beunang, dan adat ka kurung ku iga."

Formulasi bahasa semacam itu tidak mungkin lahir tanpa sebuah studi
yang intens -- apa dan bagaimanapun metodologinya. Kita tahu bahwa
jejak penciptanya sulit ditelusuri. Ungkapan-ungkapan itu adalah
produk masyarakat lisan. Ia diciptakan oleh penutur-penutur yang tidak
perlu coretan nama diri di atas karangannya. Ia anonim. Namun, siapa
pun penciptanya, ia pastilah seorang ahli bahasa yang menggauli bahasa
sampai ke ruang-ruang paling gelap. Ia tidak menjadikan bahasa sebagai
objek, ia tidak mengambil jarak dengan bahasa. Dirinya sendiri kiranya
telah menjelma bahasa itu sendiri.

Tapi mengapa kini

bahasa Sunda itu mati?

Persoalannya kemudian, apakah para penutur bahasa Sunda sekarang bisa
melakukan hal yang sama? Apakah para sarjana sastra Sunda yang sering
merasa sok modern mampu memformulasikan pengalaman dalam bahasa yang
demikian? Ketimbang mendapat jawaban menggembirakan, sebuah berita
menyedihkan justru diturunkan harian ini beberapa waktu lalu. "Penutur
bahasa Sunda di Kota Bandung Hanya Tersisa 30%", demikian tajuk berita
tersebut ("PR", 15/2/2007). Penutur yang 30% itu, katanya, terbatas
pada kalangan pelajar yang sedang mengikuti kegiatan belajar-mengajar
bahasa Sunda di sekolah. Diperkirakan tahun 2010 tidak ada lagi urang
Bandung yang menggunakan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari.
Menyakitkan. Jika bahasanya hilang, bisa dipastikan budayanya pun lesap.

Kenapa nasib buruk demikian mesti menimpa bahasa Sunda? Gugun Gunadi,
sarjana Sastra Sunda dan Staf Pengajar Fakultas Sastra Unpad,
menyerang dengan jurus agak culas. Ia bilang bahwa tragedi itu terjadi
akibat kesalahan ibu-ibu muda dan Dinas Pendidikan. Ibu-ibu muda tidak
mau mengajari anaknya berbahasa Sunda. Dinas Pendidikan tidak mau
memberlakukan bahasa Sunda sebagai bahasa pengajaran di taman
kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar (SD).

Wow, jika saya berada pada posisi dua pihak tersebut, saya akan segera
bertanya, apa pula yang Anda lakukan sebagai sarjana sastra Sunda? Apa
ikhtiar Unpad (c.q. Jurusan sastra Sunda!) dalam mengatasi masalah
tersebut? Bukankah sejauh ini Anda dan kawan-kawan hanya bersembunyi
di sebuah ruang eksklusif bernama kampus? Mana karya Anda yang
menunjukkan jerih payah untuk memasyarakatkan bahasa Sunda yang bisa
dicerna publik: Buku? Hasil penelitian? Karya ilmiah? Bukankah Anda
orang akademis yang mestinya bisa bekerja secara metodologis? Anda,
saya kira, tidak diajari untuk hanya bisa menyalahkan orang lain. Anda
pasti diajari untuk bertanggung jawab pada keilmuan Anda.

Tak sekadar soal bahasa

Persoalan bahasa tidak bisa diselesaikan dengan cara sederhana lewat
pelajaran yang diberikan seorang ibu kepada anaknya atau lewat
kurikulum yang diwajibkan pemerintah sebagaimana disinyalir Gugun.
Tidak ada jaminan bahasa Sunda akan lestari jika dua hal itu
dilakukan. Ketika melihat gejala ibu-ibu muda tidak mau mengajarkan
bahasa Sunda kepada anaknya dan Dinas Pendidikan tak mau memberlakukan
kurikulum, Gugun mestinya bertanya mengapa hal itu terjadi, bukan
lantas menunjuk hidung mereka. Jika pertanyaan tersebut tak segera
mendapat jawab, sebagai akademisi, hal yang mesti dilakukan tentulah
melakukan riset yang serius, penelitian dedikatif yang tidak hanya
demi kepentingan projek. Menuduh adalah cermin berpikir pragmatis,
yang, tentu saja, tidak sehat dimiliki seorang akademisi.

Saya sendiri berasumsi bahwa bahasa Sunda kian menghampiri kematiannya
karena ada banyak faktor yang membuat orang Sunda berjarak dengannya.
Bahasa, kata Bronislav Malinowsky, lahir karena pengalaman badaniah"
(Halliday, 1985: 10). Pengalaman badaniah adalah interaksi keseharian
yang melibatkan banyak hal di samping manusia sendiri sebagai pelibat
utamanya. Dalam interaksi ada ruang, waktu, dan benda-benda yang
bergerak di dalamnya. Sekelompok orang yang berinteraksi di sebuah
ruang dan waktu yang penuh dengan benda teknologi, misalnya,
memungkinkan lahirnya ungkapan-ungkapan dan istilah-istilah yang
berkaitan dengan teknologi tersebut. Dari situ akan lahir bahasa ragam
teknologi. Tidak mungkin lahir bahasa ragam sastra, politik, dan
lain-lain di luar ranah teknologi.

Beranalogi pada contoh ekstrem tersebut, tentu tidak mungkin lahir
dan/atau lestari bahasa Sunda jika ruang dan waktu tempat orang Sunda
berinteraksi dipenuhi benda dan pemikiran yang menjauhkan mereka dari
alam kesundaan itu sendiri. Akan sia-sia seorang ibu mengajarkan
bahasa Sunda jika yang ada di dalam rumahnya bukan benda-benda yang
mengingatkan mereka pada kesundaan, jika pola pikir mereka tidak
nyunda. Omong kosong rasanya jika kita berkoar-koar kepada seluruh
warga Sunda agar menggunakan bahasa Sunda dalam keseharian. Kita hanya
melihat bahasa sebatas alat yang dengan itu berharap bisa
mendeskripsikan dan merepresentasikan realitas. Padahal, sebagaimana
Malinowsky, bahasa adalah pengalaman keseharian itu sendiri. Bahasa
adalah inti dari aktivitas. Bahasa diproduksi oleh aktivitas dan
penanda-penanda yang melingkunginya. Maka, bagaimana bisa bahasa Sunda
mendeskripsikan dan merepresentasikan aktivitas orang lain, dalam
penanda orang lain pula.

Demikian juga soal kurikulum pendidikan bahasa Sunda. Mubazir kiranya
kurikulum bahasa Sunda diberlakukan jika kelas dipenuhi benda dan
model atau metodologi pengajaran asing. Bisa saja seorang murid
mencapai nilai bagus dalam pelajaran, tetapi ia segera akan
melupakannya setelah pelajaran itu lewat. Hal ini dimungkinkan terjadi
sebab sang murid belajar bahasa Sunda sebatas kewajiban, selebihnya
mengejar kelulusan. Kurikulum bahasa Sunda, dengan begitu, paling
banter hanya akan bisa memenuhi syarat formal, tidak substansial.
Sekolah akhirnya hanya mengajarkan kepura-puraan.

Lantas, bagaimana cara mencegah atau paling tidak memperlambat usia
bahasa Sunda jika dalam realitas keseharian kita justru berjauhan
dengan benda-benda dan pandangan hidup kesundaan sedemikian? Tentu
jawabannya tidak cukup berteriak-teriak bahwa bahasa Sunda akan mati,
apalagi dengan menyalahkan pihak-pihak tertentu. Jawabannya, hemat
saya, adalah berkarya. Tingkatkan terus karya-karya yang berkaitan
dengan kesundaan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Contohlah
strategi McDonald. Makanan ini eksis antara lain karena ia hadir
nyaris di setiap sudut kota di seluruh dunia. Ingat juga bagaimana
pada suatu masa yang telah lewat tari jaipongan menjadi demikian
populer. Tarian ini eksis antara lain karena frekuensi kemunculannya
yang luar biasa, baik dalam bentuk pentas maupun rekaman musiknya.
Mari kita kepung orang Sunda dengan karya, bukan dengan umpatan. Para
sarjana Sunda, Unpad, Unpas, dan pihak-pihak yang mendompleng pada
kesundaan, berkaryalah! Meneliti, menulis, terbitkan minimal 1.000
buku, 1.000 jurnal, dan sekian ribu tulisan di media dalam setahun!
Jangan beralasan hal ini tidak mungkin dilakukan. Kita hanya baru bisa
hidup kalau mau bekerja keras, bukan? Jangan juga berkilah tidak ada
dana! Unpad, misalnya, wow, kaya banget!

Kembali ke soal peribahasa di atas, orang Sunda terutama para sarjana
sastra Sunda mestinya malu pada para karuhun. Mereka hidup dalam
tradisi lisan yang kental. Mereka sering kita anggap sebagai
terbelakang. Tapi, nyatanya mereka justru jauh lebih cerdas dari kita.
Mereka mampu mengabstraksikan perilakunya dalam formulasi bahasa yang
estetik dan bergizi. Lihatlah, sampai edisi terakhir Cupumanik yang
saya baca hingga tulisan ini dibuat, tak ada satu pun peribahasa yang
diciptakan oleh orang Sunda modern. Seluruhnya telah saya kenali sejak
sebelum mengenal bangku sekolah dasar. Ah, saya jadi curiga pada model
studi bahasa Sunda di perguruan tinggi. Jangan-jangan mereka telah
menempatkan bahasa sebagai objek yang mati belaka. Jangan-jangan
mereka hanya mengintip bahasa dalam jarak karena alasan objektivitas
ilmiah. Jangan-jangan mereka pun mengilmiahkan bahasa Sunda dengan
hukum-hukum yang diadopsi dari pola-pola bahasa asing sebagaimana
dilakukan banyak pakar bahasa Indonesia terhadap bahasa nasional itu.
Jika demikian halnya, pantaslah kalau kini bahasa Sunda melangkah kian
cepat saja ke liang lahatnya!***

Penulis, Dosen pada Kelompok Keahlian Ilmu-ilmu Desain dan Budaya
Visual FSRD ITB. Pernah kuliah Sastra dan Bahasa (S-1). Sedang
menyusun buku Tata Bahasa Baku-Hantam Bahasa Indonesia.

__._,_.___

DIMANAKAH AKU BERDIRI

2007-02-25T21:48:00.000-08:00

Kita semua tampaknya telah lupa, bahwa kita menginjakkan kaki dibumi yang sama, banyak orang yang selalu saja berdebat dan saling berebut sesuatu yang bukan menjadi hak atasnya, coba saja ketika banyak pejabat yang dirinya melakukan tindakan keji dengan memperkaya diri sendiri dari hasil keringat orang yang tertindas. Mereka berdebat saling menuduh, dan tidak sedikit pula yang ikut mempergunjingkan kelakuannya hanya karena rasa simpati dan kedengkian yang ada dihatinya. Padahal mereka itu pula sama sama tahu bahwa perbuatan itu teramat hina, tetapi siapa dari mereka yang mau mengangkat jari untuk mengakuinya ?.

Di bumi ini kita hidup dan menjalankan rutinitas kehidupan, di Bumi ini pula kita berbuat sesuatu yang sebenarnya lebih banyak merusak daripada memelihara, tetapi kebanyakan dari kita lupa dan lebih banyak berdebat hingga urat leherpun ikut kaku karena teriakan, semua berprinsip dialah yang lebih baik dari mereka semua yang ditujunya. tapi tidakkah kita menyadari bahwa kita semua adalah sama ?, sama-sama memberikan kontribusi yang besar terhadap pengrusakan ini.

Coba saja kita renungkan, betapa hentakkan kaki kita tatkala menjejakkan langkah dibumi ini demikian menghujam hingga meninggalkan bekas yang menyakitkan, belum lagi hantaman mesin dari kemajuan jaman yang juga ikut menancapkan cakar tajamnya hingga menembus kulit yang paling sensitif di tubuh bumi ini. Semua dilakukan hanya karena satu hal, nafsu manusia untuk menciptakan yang terbaik dari bumi ini. Betapa kita semua adalah makhluk ciptaan yang paling menghancurkan dari seluruh mahluk yang diciptakan Tuhan, tidak ada lagi yang ditakuti manusia, tidak terhadap gunung yang memiliki kekuatan panas yang mematikan, tidak pula terhadap laut yang mampu meluluhlantakkan daratan dari gulungan ombaknya, tidak terhadap angin yang mampu menerbangkan setiap benda yang dilaluinya, bahkan mungkin terhadap Azab Tuhan yang lebih menyakitkan dari semua kekuatan yang ada di seantara bumi ini.

Kita masih bisa memandang demikian indahnya langit di atas sana, kita dapat tersenyum dan merasa bangga sebagai bagian dari penghuni bumi yang indah ini, dan kitapun masih bisa tertawa ketika melihat mereka yang demikian tersiksa dibelahan bumi yang panas dan dingin yang tak menentu.

Dimanakah aku berdiri, di antara mereka yang merasa bangga atas kreasinya, atau diantara mereka yang berdiri diam meratapi kesengsaraannya. Aku tak dapat sendiri menjawab persoalan ini, karena aku tahu, aku adalah bagian dari mereka yang juga menghancurkan bumi ini, aku adalah bagian dari mereka yang justeru manapakkan kaki lebih dalam dari mereka, dan aku yang telah menancapkan kuku-kuku panjang yang menghujam hingga bagian menyakitkan. dan aku meratapi sesuatu yang mestinya kubanggakan. tidak ada yang pasti dimana aku berdiri, tidak pula mereka yang bersorak atas kekuatan pijakkan di bumi ini.

Semua karena aku adalah manusia, dan aku berdiri sebagai mahluk yang memiliki nafsu.